Vahidi: Iran Produksi Jet Tempur dan Kapal Selam Baru

Minggu, 2011 Oktober 30 16:05

466 Views

Menteri Pertahanan Republik Islam Iran Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi mengatakan pakar militer Iran berhasil memproduksi sebuah jet tempur dan kapal selam baru.

"Program pembangunan pesawat ini merupakan buah bekerjasama departemen pertahanan dengan Angkatan Udara Iran (IRIAF)," kata Vahidi Sabtu (29/10).

Vahidi juga mengumumkan bahwa kapal selam canggih baru akan diserahkan untuk digunakan angkatan laut Iran dalam beberapa bulan mendatang.

"Kapal selam ini adalah teknologi canggih yang memiliki kemampuan manuver yang besar untuk operasi bawah permukaan, dan dilengkapi dengan senjata canggih," kata Vahidi.

Kini, Iran adalah satu-satunya negara di dunia Muslim mampu merancang dan membangun kapal selam.

Vahidi juga mengumumkan peresmian sebuah rudal jelajah baru bernama "Zafar" (kemenangan) oleh angkatan bersenjata Iran.

Iran telah memulai kampanye swasembada di bidang industri pertahanan dan telah meluncurkan sejumlah proyek-proyek militer sejak kemenangan Revolusi Islam 1979.

Iran telah berulang kali menegaskan bahwa doktrin militernya didasarkan pada pencegahan demi mempertahankan wilayahnya melawan agresor dan mewujudkan stabilitas kawasan.

SUMBER :IRIB Indonesia
H

Lisensi Habis, PT DI Butuh Proyek Pengembangan Pesawat

Bandung

| 08:54 Wed, 2 Nov 2011

30

 

Wahyu Wening / Jurnal Nasional

Jurnas.com | AKIBAT krisis keuangan yang sempat menimpa PT Dirgantara Indonesia, perusahaan pesawat terbang nasional ini kehilangan lisensi beberapa pesawat yang sebelumnya bisa diproduksi.

Direktur Teknik Teknologi dan Pengembangan PT. DI Dita Ardonni Jafri berharap, pemerintah dapat memberi bantuan agar PT DI bisa terus hidup.

"Lisensi produksi helikopter kita telah habis,"kata Ardonni di kantor PT DI di Bandung Jawa Barat, Selasa (1/11).

Menurut dia, habisnya lisensi pembuatan pesawat ini dikarenakan PT DI telah mencapai kapasitas produksi yang ditentukan. Untuk mengatasi persoalan ini, Ardonni berharap pemerintah dapat membantu dengan memberikan proyek pembuatan pesawat agar PT DI dapat terus hidup.

Namun, menurut Ardonni, akan lebih baik jika pemerintah memberikan proyek jangka panjang agar pengembangan pesawat baru bisa terus dilakukan.

“Selama ini pemerintah memberikan proyek setahun, setahun. Ini membuat kami kesulitan. Lebih baik jangka panjang, dengan jumlah yang besar,”kata Ardonni.

Lisensi milik PT DI yang saat ini telah habis diantaranya lisensi untuk helikopter Super Puma dan NBell-412.

Selain itu, ada beberapa pesawat yang akan dikembangkan PT DI. CN-235 Next G, Pesawat Twin Outer N-219 yang difungsikan untuk pengamanan wilayah Indonesia bagian timur, IF-X / KF-X yang merupakan Joint Production dengan Korea Selatan, Roket RHan 122 yang sekarang sudah dipesan Kemhan sebanyak 1000 buah, dan helikopter tempur Bumblebee. “Tapi kalau tak ada proyek, kami tak bisa melakukan pengembangan ini,”kata Ardonni.

JURNAS

Pemerintah Komitmen Bangun Industri Pertahanan

Bandung

| 09:01 Wed, 2 Nov 2011

29

 

Wahyu Wening / Jurnal Nasional

Jurnas.com | KEPALA Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomblik) Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menggunakan alutsista dalam negeri. Komitmen ini turut didukung DPR yang meminta TNI/Polri untuk menggunakan produk alutsista dalam negeri.

Menurut Kapuskomblik, komitmen pemerintah terlihat dari pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertujuan mencapai kemandirian alutsista.

“Dengan adanya komitmen ini, ke depan industri pertahanan akan lebih maju,” katanya di Bandung, Jawa Barat (1/11).

Selain itu, saat kunjungannya untuk melihat prototipe pesawat C-295 26 Oktober lalu, presiden telah menginstruksikan untuk menghidupkan PT DI.

Hartind menambahkan, sebagai salah satu komitmen pengembangan PT DI, industri pesawat terbang ini telah menandatangani kontrak untuk permodalan senilai 2 triliun rupiah dengan Bank Rakyat Indonesia.

“Pengucuran dana akan dimulai pada 2012, sebesar Rp 1 triliun,” katanya.

JURNAS

PT DI Nyatakan Mampu Remajakan F-16

Bandung

| 09:46 Wed, 2 Nov 2_11

11

 

tni-au.mil.id / tni-au.mil.id

Jurnas.com | PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menyatakan kemampuannya untuk melakukan retrofit (peremajaan) pesawat, termasuk pesawat tempur F-16 yang akan dihibahkan Amerika Serikat pada Indonesia melalui TNI AU.

Direktur Teknik Teknologi dan Pengembangan PT DI Dita Ardonni Jafri mengatakan, yang dibutuhkan PT DI hanya kepercayaan dan penghargaan.

“Jika tak sesuai dengan penghargaan yang kami terima, buat apa,”kata Ardoni di Bandung Jawabarat, Selasa (1/11).

Menurut Donni, lebih baik PT DI tidak dilibatkan jika nilai proyek retrofit pesawat tersebut tidak sesuai. “Kalau nilainya signifikan kita kerjakan tapi jika tidak PT DI tidak perlu dilibat," imbuhnya.

Soal kemampuan, Donni meyakinkan PT DI mampu mengerjakan proyek tersebut. Dia katakan, PT DI sudah terbiasa melakukan integrasi untuk avionik. Untul hal seperti ini, PT DI sudah memiliki pengalaman saat mengintegrasikan pesawat di Turki.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat berdalih retrofit F-16 hibah dari Amerika Serikat tidak dilakukan di Indonesia karena beban biaya membawa pesawat ke tanah air dan ketidaklengkapan alat serta sumber daya PT DI.

JURNAS

China luncurkan pesawat antariksa tak berawak

Selasa, 1 November 2011 10:03 WIB | 1044 Views

Model yang telah dimodifikasi dari roket Long March CZ-2F yang membawa pesawat luar angkasa tanpa awak Shenzhou 8 diluncurkan dari landasan di Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan di Provinsi Gansu, China, Selasa (1/11). China meluncurkan pesawat luar angkasa tanpa awak Shenzhou 8 Selasa dini hari, membuka jalan untuk pelatihan penggabungan dengan pesawat lain yang akan menjadi uji utama kemampuan negara dengan kekuatan meningkat itu untuk menguatkan cengkeraman jangka panjang mereka di bidang luar angkasa. (FOTO ANTARA/REUTERS/China Daily/ox/11.)

Beijing (ANTARA News) - China mengatakan mereka telah berhasil meluncurkan sebuah pesawat antariksa tak berawak, Selasa, sebagai langkah ke depan ke tujuan untuk membangun stasiun ruang angkasa pertamanya pada 2020.

Shenzhou VIII telah meluncur dari padang pasir Gobi di bagian baratlaut China pada pukul 5.58 waktu setempat (pukul 4.58 WIB), kata kantor berita Xinhua.

Pesawat itu kemudian memisahkan diri dari roket peluncurnya, sebuah Long March-2F yang dimodifikasi, sekitar 200 kilometer di atas Bumi.

Pesawat itu akan bergabung dengan Tiangong-1 atau "Heavenly Palace", mungkin dalam beberapa hari, di tempat yang akan menjadi pengaitan ruang angkasa pertama negara itu dengan sebuah modul yang telah mengorbit Bumi.

Pengaitan percobaan itu adalah bagian dari persiapan China untuk membangun stasiun ruang angkasa pertamanya pada 2020, tempat para astronout dapat tinggal selama beberapa bulan, seperti yang mereka lakukan di Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS) NASA atau bekas Rusia, Mir.

Teknologi pengaitan di ruang angkasa itu sangat penting karena kedua pesawat itu, ditempatkan di orbit yang sama dan memutari Bumi sekitar 28.000 kilometer per jam, harus bersatu secara progresif untuk menghindari penghancuran satu sama yang lainnya.

Jika itu berhasil, China akan meluncurkan dua pesawat antariksa lainnya tahun depan untuk melakukan lebih banyak percobaan-percobaan pengaitan (pesawat ruang angkasa).

Menurut kantor berita Xinhua, sedikitnya sebuah pesawat akan diawaki, dan dua wanita astronout akan termasuk di antara mereka yang dilatih untuk misi tersebut. Jika mereka terpilih, mereka akan menjadi wanita-wanita pertama China yang dikirim ke ruang angkasa.

China telah memulai program penerbangan ruang angkasa berawaknya pada 1990 setelah negara itu membeli teknologi Rusia dan pada 2003 menjadi negara ketiga yang akan mengirim manusia ke ruang angkasa, setelah bekas Uni Soviet dan Amerika Serikat.

China menganggap program ruang angkasanya yang serius sebagai simbol pencapaian globalnya yang berkembang.
(ANT)

ANTARA

Suara Jakarta di Cannes

Rabu, 2 November 2011 06:47 WIB | 860 Views

Panca Hari Prabowo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)

 Supaya jangan energi dan perhatian itu lalu konsentrasi dan fokus berada dalam mengatasi persoalan di Eropa"

• 
  

Cannes (ANTARA News) - Sejak inisiasi G-20 di Washington yang dilanjutkan dengan pertemuan London dan Pittsburg medio 2008-2009, Indonesia selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang demi pembangunan berkelanjutan, adil dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

Dalam KTT G-20 di Seoul, Korea Selatan, November 2010, Indonesia juga menyampaikan suara serupa.

Pada pertemuan G-20 di Cannes, Prancis, yang dibayangi krisis utang Eropa, November ini, selain mengajak mencermati penyelesaian krisis, Indonesia juga menganggap perhelatan ini sebagai momentum bagi kawasan lain untuk tidak larut dalam krisis dan menawarkan solusi untuk krisis itu.

Di Cannes, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengingatkan kelompok negara 20 besar kontributor ekonomi dunia itu untuk tidak hanya fokus pada krisis Eropa, namun juga melihat pergerakan positif ekonomi di kawasan lain sehingga tidak kehilangan momentum.

"Supaya jangan energi dan perhatian itu lalu konsentrasi dan fokus berada dalam mengatasi persoalan di Eropa, lalu kemudian yang tumbuh baik dan perlu ditingkatkan momentum dan akselerasi tingkat pertumbuhannya malah terabaikan," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar.

Mantan Wakil Menteri Perdagangan itu mengatakan momentum pertumbuhan kawasan Asia tidak boleh diabaikan. Sebaliknya, justru negara berkembang yang bisa membantu penyelesaian krisis di kawasan lain.

Mengutip Presiden Yudhoyono dalam rapat persiapan kehadiran di KTT G-20, Mahendra mengatakan yang tak kalah pentingnya adalah melanjutkan komitmen pembangunan dan pertumbuhan di kawasan lain.

Memang, apa yang sedang terjadi pada perekonomian Amerika Serikat dan Eropa itu penting dicermati.

"Tapi tidak boleh dilupakan agenda lain yang tidak kalah pentingnya bagi negara berkembang untuk dapat terus melakukan pembangunannya dan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonominya," kata Mahendra merujuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan negara berkembang.

Staf khusus Presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah mengatakan, di Cannes, Presiden akan menyampaikan beberapa pandangan Indonesia mengenai pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya menyangkut infrastruktur, energi dan pemberantasan korupsi.

"Dalam KTT Cannes ini Indonesia mengharapkan agar para anggota G-20 di antaranya melakukan langkah-langkah untuk memulihkan stabilitas global, meningkatkan pertumbuhan global, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta mendorong pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan," kata Faizasyah.

Ia menambahkan, Indonesia akan mendorong G-20 untuk meningkatkan pertumbuhan global antara lain dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan memajukan pembangunan infrastruktur dan memperhatikan aspek perlindungan sosial yang adil.

Mengenai masalah energi, kata Faizasyah, Presiden akan menyampaikan perlunya mengembangkan energi terbarukan dan ramah lingkungan sehingga selain mendorong pembangunan ekonomi namun juga tetap menjaga lingkungan secara berkesinambungan.

"Kita ingin melakukan kerjasama dengan negara anggota G-20 dan APEC juga, bagaimana bisa menggali potensi energi alternatif di Indonesia," ujar Faizasyah.

Indonesia melihat, pemanfaatan energi terbarukan yang masih rendah pemanfaatannya adalah energi panas bumi dan Indonesia menganggap sumber energi ini masih bisa dikembangkan.  Untuk itu Indonesia akan mengajak sejumlah negara untuk bekerjasama seraya tetap mempedulikan kelestarian lingkungan.

"Kita sebagai negara yang mengedepankan sustainability (kesinambungan), tidak ada eksploitasi energi tetapi bagaimana menciptakan energi yang mendukung kelestarian lingkungan tapi ekonomi tidak mandeg," katanya.

Di luar itu, mengutip Mahendra Siregar, Indonesia juga membawa nama ASEAN di Cannes karena suara Indonesia adalah juga suara ASEAN.

Mengenai kejahatan korupsi, Faizasyah mengatakan Indonesia berpandangan bahwa itu haruslah diperangi.

"Indonesia dan Prancis sebagai ketua bersama The G20 Anti-Corruption Working Group telah mencapai berbagai kemajuan penting dalam memajukan rencana aksi antikorupsi termasuk dalam hal membersihkan lingkungan usaha dan bisnis, memberantas para pengemplang pajak, dan memperkuat penegakan hukum," katanya.

Senin pagi (31/10), Presiden Yudhoyono telah bertolak ke Perancis.

Didampingi Ani Yudhoyono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Mari Elka Pangestu dan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tandjung, Yudhoyono akan terlebih dulu mengikuti sesi pertemuan di UNESCO, baru kemudian ke Cannes untuk mengikuti KTT G-20.

Di Cannes, Yudhoyono akan menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Meksiko Felipe Calderon, Presiden Uni Eropa Herman Van Rompuy, dan Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso.(*)

ANTARA

Perbedaan Jalur Politik Antara Indonesia dan AS Mengenai Palestina - Israel : Indonesia tetap dukung Palestina di PBB dan UNESCO

Rabu, 2 November 2011 07:47 WIB | 983 Views

Menteri Luar Negeri, Marty M Natalegawa. (FOTO. ANTARA)

• 
  

Paris (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia tetap mendukung keanggotaan penuh Palestina, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di UNESCO, meski Amerika Serikat menolak keanggotaan penuh bagi Palestina.

"Saya rasa langkah AS ini sudah dapat diantisipasi. Sejak awal pemerintah AS `kan sudah menyampaikan sikapnya yang tidak menganjurkan atau menerima upaya keanggotaan Palestina apakah di markas besar PBB di New York September lalu atau di UNESCO di Paris. Pandangan Indonesia berbeda tentu. Bahkan Indonesia salah satu `co sponsor` dari langah Palestina ini di UNESCO, seperti halnya kita dukung upaya Palestina di New York untuk menjadi anggota ini seperti itu keadaannya," kata Menlu Marty Natalegawa di Paris, Selasa (1/11) malam waktu setempat atau Rabu ( /11) dini hari waktu Indonsia.

Marty menjelaskan, Indonesia tidak hanya memberikan dukungan bagi Palestina, namun juga menjadi inisiator bagi status Palestina di PBB dan juga UNESCO, dengan perpegang pada formula penyelesaian dua negara yang merdeka bagi penyelesaian masalah Palestina dan Israel.

"Bukan hanya dukungan, kita salah satu insiator dan `co sponsor`. Apakah itu di Paris atau di New York kita bukan hanya mendukung bahkan kita mendorong tapi memang penting harus digarisbawahi di sini adalah langkah untuk memperoleh keanggotaan Palestina di PBB itu tidak harus serta merta digambarkan sebagai mengganggu atau akhir proses perdamaian," katanya.

"Karena keduanya bisa saling mendukung, Indonesia kan berpendangan perlu adanya dua negara merdeka yang hidup saling berdampingan Palestina dan Israel. Jadi upaya untuk memperoleh keanggotaan Palestina baik di unesco maupun PBB itu selaras dengan visi `two state solution` itu," tambahnya.

Mengomentari tentang langkah AS menghentikan kontribusinya bagi UNESCO, Marty melihat hal tersebut sudah diantisipasi oleh pihak-pihak di UNESCO dan negara anggotanya.

"Tentu sekarang masalah teknis adanya `funding short fall` terhadap UNESCO tentu sesuatu yang harus diantipasi oleh negara anggota UNESCO lainnya. Tapi kami kira ini `kan masalah prinsip, bahwa negara Palestina merdeka perlu mendapat keanggotaan di PBB dan UNESCO ini masih proses, kita tidak ingin seolah tidak mendukung proses perdamaian justru sebaliknya ini bisa dibikin selaras bukan pilihan yang saling bertentangan," katanya.

Marty mengatakan, pemerintah AS mengetahui sejak awal sikap Indonesia.

"AS sudah tahu posisi kita dan tidak pernah menutup-nutupi, kita sampaikan dan sekali lagi kita gambarkan bahwa ini upaya langkah yang sama sekali tidak dimaksud untuk merongrong upaya perdamaian karena memang betul masalah ini harus diselesaikan melalui perundingan. Tapi bukan berarti bahwa sanya tidak bisa dilakukan upaya untuk mensetarakan bargaining posisi dari Palestina dan Israel karena kita ingin ada negara yang hidup berdampingan," katanya.

Sebelumnya seperti dikutip Reuters, pemerintah AS memutuskan untuk menghentikan kontribusi pada UNESCO karena sejak Senin (3/10) Palestina menjadi negara anggota UNESCO. 

AS mengatakan, mereka telah berhenti membiayai UNESCO, menyusul keputusan organisasi pendidikan, sains dan kebudayaan PBB itu untuk memberikan keanggotaan penuh pada Palestina.

Juru bicara Deplu AS Victoria Nuland mengatakan pada wartawan, AS tidak memiliki pilihan kecuali menghentikan pembiayaan itu karena undang-undang AS yang disahkan pada 1990-an, mengatakan Washington tidak akan melakukan transfer sebesar 60 juta dolar yang direncanakan, yang sedianya (akan ditransfer) pada November, lapor Reuters.

"AS ... tetap dengan keras berkomitmen pada keterkaitan multilateral, yang kuat di sistem PBB itu. Bagaimanapun, keanggotaan Palestina sebagai negara di UNESCO telah memicu pembatasan legislatif yang telah lama ada, yang akan mendorong AS untuk mengekang diri dari memberikan sumbangan pada UNESCO," kata Nuland.

Nuland juga mengatakan keputusan Senin oleh negara-negara anggota UNESCO untuk mengakui Palestina sebagai anggota, telah "disesalkan, terlalu dini dan merusak tujuan bersama kita (mencapai) perdamaian yang konprehensif, adil dan kekal di Timur Tengah".

AS memberi 22 persen dana UNESCO. Badan itu memutuskan, Senin, untuk memberi Palestina keanggotaan penuh, keputusan yang akan mendorong upaya mereka di PBB untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara.

UNESCO adalah badan PBB pertama dimana Palestina bergabung sebagai anggota penuh sejak Presiden Mahmud Abbas meminta keanggotaan penuh di PBB pada 23 September lalu.

Di antara tugas UNESCO adalah menetapkan tempat-tempat warisan dunia, meningkatkan pendidikan di sekeliling dunia, dan mengadakan sistem peringatan dini tsunami di Pasifik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan menyampaikan pidato dalam sesi khusus UNESCO memperingati 10 tahun deklarasi keragaman budaya di Paris pada Selasa (2/11) pagi waktu setempat.

ANTARA