AS Menyerahkan IMSS Kepada Pemerintah RI

25 Oktober 2011, Surabaya (Dispenarmatim): Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dalam hal ini diwakili Wakil Dubes AS untuk RI Ted Osius secara simbolis menyerahkan perangkat Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) kepada pemerintah Republik Indonesia yang diterima Dirjen Kuathan Kemenhan Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto yang selanjutnya diserahkan kepada Wakasal Laksamana Madya TNI Marsetio di Koarmatim Ujung, Surabaya, Selasa (25/10. Kegiatan tersebut dihadiri pejabat dari Kemenhan RI, Mabes TNI, Mabesal, Pangamatim Laksda TNI Ade Supandi, SE dan para staf Dubes AS untuk RI.

Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) merupakan suatu sistem yang terdiri dari tatanan hardware dan personel yang mengintegrasikan sistem komando dan pengendalian (Kodal) dengan memanfaatkan sarana radar dan long range camera pengamatan maritim yang dipasang di pantai/darat, kapal maupun pesawat udara.

Sejak tahun 2006, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat secara aktif bekerja sama dalam perencanaan dan pemasangan sistim tersebut. Dengan selesainya proyek tersebut, IMSS dapat menjangkau 1.205 km garis pantai di Selat Malaka dan sekitar 1.285 km garis pantai di laut Sulawesi yang menjadikan sistem ini sebagai jaringan pengawasan meritim terintegrasi yang terbesar di dunia. Bantuan ini menjadikan Indonesia mampu mengembangkan kemampuannya mendeteksi, melacak dan memonitor kapal-kapal yang melintasi perairan teritorialnya dan perairan internasional.


Hal ini merupakan sebuah kemampuan yang penting dalam rangka memerangi aksi pembajakan, pencurian ikan, penyelundupan dan terorisme di dalam wilayah maritim Indonesia dan sekitar wilayah perbatasan Indonesia. IMSS tersebut telah mencapai keberhasilannya di Indonesia, pada bulan Januari 2011 komponen IMSS di Batam digunakan untuk mendukung pencarian dan penangkapan 9 bajak laut yang beroperasi di Selat Malaka antara Batam dan Singapura.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan unjuk kemampuan terhadap operasional seluruh perangkat sistem IMSS wilayah timur Indonesia yang telah terpasang. Dalam unjuk kemampuan ini berupa Operational Demonstration dengan melibatkan beberapa Coastal Surveillance System (CSS) yang ada di Posal, Shipboards Surveillance System (SSS) di KRI, Regional Command and Control Center (RCC) di Lantamal VIII Manado dan Fleet Command and Control Center (FCC) yang berada di Puskodal Koarmatim.

Sumber: Dispenarmatim

Fraksi PDIP 'Ngotot' Tolak Hibah Pesawat F16

F-16A milik USAF. (Foto: USAF)

26 Oktober 2011, Jakarta (TEMPO Interaktif): Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap menolak hibah 24 pesawat F-16 meski pemerintah dan DPR sudah setuju. "Saya sebagai anggota berhak menolak atau keberatan pengadaan hibah tersebut," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo dalam pesan pendeknya kepada Tempo, Rabu 26 Oktober 2011.

Tjahyo berujar prinsip kedaulatan politik seharusnya diterapkan dalam pengambilan keputusan. Apalagi dana untuk meningkatkan kemampuan jet tempur itu tidak sedikit. Jumlahnya sebanding dengan harga enam F-16 baru.

"Termasuk kategori hibah bersyarat yang jelas memberatkan. Lebih baik beli baru yang jangkauan masa terbangnya tidak seperti kondisi hibah," ujarnya. Sekretaris Jenderal PDIP ini melanjutkan, pemutakhiran 24 unit pesawat harus disetarakan dengan blok 52 atau jenis terbaru.

Kementerian Pertahanan menginginkan pemutakhiran pesawat jet F-16 dari awalnya blok 25 menjadi blok 32. Dengan berbagai syarat, akhirnya mayoritas anggota komisi setuju, apalagi pemerintah sudah serius berunding soal itu.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku senang Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR akhirnya menyetujui hibah 24 F-16 dari Amerika Serikat. "Alhamdulillah, DPR Komisi I sudah setujui," kata dia usai rapat kerja dengan Komisi Pertahanan, Selasa 25 Oktober 2011.

Sebelumnya Komisi Pertahanan sempat menolak rencana Kementerian Pertahanan untuk menerima hibah pesawat tempur bekas seri F-16 dari Amerika Serikat. Komisi menilai meski harga 24 pesawat tempur F-16 bekas itu setara dengan 6 pesawat F-16 baru, biaya pemeliharaan pesawat bekas akan jauh lebih mahal.

Sumber: TEMPO Interaktif

SBY Siapkan Nama Kendaraan Tempur Pindad

SBY Siapkan Nama Kendaraan Tempur Pindad

Panser Anoa 6x6 varian APC. (Foto: Berita HanKam)

26 Oktober 2011, Bandung (KOMPAS.com): Dalam sambutannya di PT Dirgantara Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut PT Pindad dianggap berhasil memproduksi kendaraan tempur. Presiden pun melemparkan tantangan.

Tantangan tersebut berupa membuat kendaraan tempur kelas dunia. Kendaraan itu diharapkan bisa dipergunakan tentara semua angkatan dan juga bisa dipakai di negara lain.

"Saya sudah mempersiapkan nama yang khas Indonesia dan diberikan bila kendaraan tersebut rampung," kata SBY.

Hingga berita ini diturunkan, Rabu (26/10/2011), Presiden bersama rombongan masih meninjau pameran pesawat terbang buatan PT Dirgantara Indonesia.

Presiden: Indonesia Tak Mau Serang Negara Lain

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, upaya Indonesia meningkatkan alat utama sistem persenjataan bukan dimaksudkan untuk menyerang negara tetangga. Presiden menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai.

"Kami mengutamakan penyelesaian damai, penyelesaian melalui negosiasi atau penyelesaian olitik," ujar Yudhoyono, Rabu (26/10/2011), di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, di Pangkalan Udara TNI AU Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pidato dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia dan Kementerian Pertahanan mengenai pengadaan pesawat CN295. Sejumlah pejabat hadir dalam kesempatan itu, antara lain Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Menurut Presiden, peningkatan alat persenjataan diutamakan untuk mempertahankan wilayah Indonesia yang terbentang sangat luas dari Aceh hingga Papua.

Sumber: KOMPAS

Presiden Tinjau PT Dirgantara Indonesia

Presiden Tinjau PT Dirgantara Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), melalui alat teropong memantau demo & Fly Pass pesawat transportasi militer CN 295 saat melakukan kunjungan kerja ke PT. Dirgantara Indonesia, Bandung, Jabar, Rabu (26/10). Peninjauan langsung SBY bersama Ibu Negara ini salah satunya sebagai peningkatan perjanjian pemasaran pesawat CN295 di Asia Pasifik. (Foto: ANTARA/Fahrul Jayadiputra/ss/ama/11)

26 Oktober 2011, Jakarta (Gatra): Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) Rabu pagi ini (26/10/2011) mengunjungi PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat. Presiden meninjau peningkatan kemampuan PT sebagai industri pertahanan kedirgantaraan.

Dalam acara kunjungan itu, Presiden SBY akan menyaksikan sejumlah penandatangan nota, seperti nota kesepahaman kerja sama strategis antara PT DI dengan Airbus Militery untuk pembuatan pesawat CN 295.

Di samping itu, nota kesepahaman komersial untuk pemasaran dan penjualan bersama pesawat jenis Cassa di kawasan Asia Pasifik. Dan komitmen penggunaan produk PT DI untuk mendukung kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Turut serta dalam kunjungan itu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, SBY juga dijadwalkan akan meninjau pesawat CN 295 dan produk PT DI lainnya.

CN-295 Produksi PTDI Bisa Terbang di Landasan 670 Meter

Pesawat CN-235 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Airbus Military memiliki akselerasi tinggi dan dapat diterbangkan dari lapangan udara dengan panjangan landasan 670 meter.

“Pesawat CN-295 lebih panjang, namun dapat diterbangkan dari lapangan udara

dengan panjang landasan 670 meter dan tidak beraspal,” kata Direktur Teknologi dan Pengembangan Bisnis PTDI Dita Ardoni Jafri di Bandung, Rabu (26/10/2011).

Dengan kemampuan lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek, menurut Dita akan mendukung operasional pesawat itu di sejumlah lapangan udara berlandasan pendek di Indonesia maupun di negara-negara di Asia Fasific.

Pesawat itu juga bisa lepas landas pada situasi dan kondisi darurat atau di lapanga yang tidak dipersiapkan sehingga dapat menjalankan misi taktis, termasuk pula kemampuan terbang rendahnya yang cukup handal.

Selain itu juga cukup handal dan mampu beroperasi dalam berbagai kondisi baik cuaca dingin maupun panas seperti di gurun pasir.

Pesawat CN-295 diluncurkan pada tahun 1996, pesawat ini merupakan pengembangan dari CN-234, hasil kerjasama Airbus Military dengan PTDI.

Sumber: Gatra/Surya

Wamenhan : Indonesia akan Membeli Heli Apache

26 Oktober 2011

Indonesia menjajaki untuk membeli helikopter AH-64 langsung dari Boeing (photo : Christhopher Ebdon)

Sjafrie:Kalau PT DI Bisa Lebih Murah, Kemenhan akan Beli Lebih Banyak

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG – Pemerintah mengklaim telah menyusun roadmap revitalisasi industri pertahanan. Termasuk penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

“Sebagai gambaran kebutuhan TNI dengan menggunakan produk PT DI, saya sebutkan dalam satuan skuadron,’’ kata Wakil Menteri Pertahanan sekaligus Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Sjafrie Sjamsudin, di Bandung, Rabu (26/10). Satu skuadron adalah pesawat berkekuatan 12-16 pesawat.

Sjafrie mengatakan target kebutuhan TNI yang akan dipesan ke PT DI menggunakan acuan tenggat waktu per semester pertama 2014. Rinciannya, sebut dia, adalah satu skuadron helikopter serbu Bell 412. Kemudian, CN-295 juga akan ditambah satu skuadron untuk patroli maritim. TNI AU, tambah dia, butuh helikopter Cougar 725.

Dijajagi juga helikopter serang kolaborasi dengan Eurocopter (photo : Mike Vallentin)

Juga, helikopter serang untuk TNI AD. Khusus untuk TNI AD, helikopter Apache akan dibeli langsung dari Boeing, tapi juga ada pemesanan helikopter produk kolaborasi PT DI dengan Eurocopter.

Yang pasti, tambah Sjafrie, satu skuadron CN-295 akan diminta mulai awal 2012 sudah ada pengiriman bertahap sampai semester pertama 2014. Dia mengatakan kalau PT DI bisa memberikan harga lebih murah, Kementerian Pertahanan akan membeli lebih banyak produk perusahaan tersebut. “Karena anggarannya Rp 325 triliun,’’ kata dia.

Sjafrie berharap PT DI sudah bisa menentukan harga, karena komitmen dari Kementerian Pertahanan sudah ditandatangani. Harapannya, kerja sama ini bisa terealisasi segera. “Kami juga berharap manajemen produksi juga harus bagus, karena manajerial diperlukan terkait peluang Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada PT DI untuk berproduksi,’’ tegas dia.

(Republika)

Modernisasi Kekuatan Perang Semata untuk Mempertahankan Negara

Produk PTDI dipamerkan saat kunjungan Presiden RI ke PTDI. (Foto: Kantor Berita Radio Nasional)

26 Oktober 2011, Bandung, Jawa Barat (Presiden RI): Modernisasi dan pembangunan kekuatan perang yang kita lakukan semata-mata untuk mempertahankan kedaulatan negara. Juga sebagai kesiapan untuk menghadapi kontigensi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini saat meninjau PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10) pagi.

Bagi Indonesia, ujar Presiden SBY, perang merupakan jalan terakhir jika tidak ada cara yang lain. "Dalam setiap perselisihan atau konflik, kita akan tetap akan mengutamakan diplomasi, negosiasi politik, dan solusi damai. Tidak ada niatan bangsa Indonesia untuk menyerang negara lain. Tidak ada," Presiden menegaskan.

"Tetapi modernisasi dan p mGangunan kekuatan ini semata-mata untuk mempertahankan negara kita, sekaligus sebagai kesiapan kita menghadapi kontigensi dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini. Itulah falsafah, prinsip, dan kebijakan utama Indonesia di bidang pertahanan negara" Kepala Negara menambahkan.

Pada awal sambutannya, SBY menegaskan bahwa sudah menjadi tekadnya dan telah menjadi kebijakan nasional untuk dalam kurun waktu lima tahun ini dan seterusnya bisa membangun postur pertahanan, modernisasi TNI, dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasional untuk mengemban tugas negara. "Dalam tiga tahun mendatang kita akan menambah jumlah secara sigfinikan kekuatan Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Baik berupa alutsista yang modern maupun perangkat pendukungnya," kata Presiden SBY.

Presiden SBY dan Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono tiba di Hanggar CN 235 sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung menyaksikan demonstrasi penerjunan empat unit kontainer dan 10 penerjun Kopassus TNI-AD dari pesawat CN 295.

Saat ini PT DI masih konsisten mempertahankan bisnis utamanya sebagai satu-satunya industri kedirgantaraan nasional yang memproduksi pesawat terbang dan helikopter. PT DI juga membuat komponen dan perawatan purna jual untuk pesawat, baik pesawat buatan PT DI maupun produk perusahaan lain seperti Airbus.

Menurut Direktur Utama PT DI Budi Santoso, yang memberikan laporan sebelum sambutan Presiden SBY, memasuki usia 36 tahun PT DI telah mengalami pasang surut dan hantaman berbagai gelombang. Saat ini seluruh elemen di dalam PT DI secara bersama membangun kembali salah satu perusahaan yang pernah menjadi kebangaan Indonesia ini. "Bagai gayung bersambut, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan untuk merevitalisasi industri pertahanan, yang salah satu perwujudannya adalah melakukan penyelamatan PT Dirgantara Indonesia dengan program restrukturisasi dan revitalisasi melalui PT Perusahaan Pengelola Aset," Budi Santoso menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa sekarang ini telah dilakukan revitalisasi industri pertahanan secara bertahap dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri yang didukung anggaran multiyears, termasuk produksi bersama di Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah. Menhan juga mengingatkan bahwa sasaran strategis yang ingin dicapai adalah revitalisasi industri dalam negeri menuju kepada kemandirian produksi untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

Pada 9 Desember 2009 lalu, Presiden SBY mengarahkan untuk loka karya revitalisasi industri pertahanan. Dari sana terbentuklah Komite Kebijakan Indutri Pertahanan (KKIP) melalui Perpres No.42/2010 yang menghasilkan cetak biru revitalisasi industri pertahanan yang undang-undangnya tengah digodok bersama Komisi I DPR RI.

Usai memberikan sambutan, Kepala Negara akan meninjau pesawat CN 295 dan produk PT DI lainnya. Turut hadir Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Kapolri Timur Pradopo.

Sumber: Presiden RI

SBY: Industri Senjata TNI Bukan untuk Perang

Presiden SBY meninjau contoh helikopter produksi PT DI, saat meninjau di Hanggar CN 235 kompleks PT DI, Bandung, Rabu (26/10). (Foto: presidensby.info)

26 Oktober 2011, Bandung (TEMPO Interaktif): Pemerintah sedang getol melakukan revitalisasi industri pertahanan dan peningkatan kekuatan dalam negeri. Sejumlah pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan kebutuhan Polri semakin ditingkatkan diantaranya pengadaan CN-295, F-16 dan lain sebagainya.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langkah yang dilakukan pemerintah ini bukanlah untuk persiapan jika terjadi perang atau konflik dengan negara lain.

"Saya ingin bicara untuk didengar negara-negara lain. Bagi Indonesia perang itu jalan terakhir, jika tidak ada jalan lain,"ujarnya dalam acara "Pengukuhan Kembali Kerja Sama PT DI dengan Airbus Military, yang digelar di Hanggar CN235, PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Rabu 26 Oktober 2011.

SBY mengatakan modernisasi dan pembangunan kekuatan persenjataan khususnya untuk TNI semata-mata untuk mempertahankan negara kita. Tentu juga sekaligu untuk mempersiapkan negara kita dalam kontijensi dunia yang saat ini penuh ketidakpastian.

Untuk perselisihan atau konflik dengan negara lain, kata dia, pemerintah Indonesia tentu saja terlebih dulu akan melakukan penyelesaian dengan cara damai. "Kita gunakan jalur diplomasi. Tidak ada niatan Indonesia untuk menyerang negara lain,"ujarnya.

Dengan persenjataan yang mumpuni, kata dia, diharapkan pertahanan akan lebihmeningkat signifikan di tahun-tahun mendatang. "Telah jadi tekad dan keputusan saya selaku Presiden dan kebijakan nasional kita dalam kurun waktu lima tahun ini dan seterusnya bisa membangun postur pertahanan dan moderninasi TNI kita," ujarnya.

Dalam tiga tahun mendatang, tambah SBY, pemerintah akan menambah secara signifikan kekuatan TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan LAut (AL) dan Angkatan Udara (AU). "Baik itu berupa alutsista modern maupun pendukungnya." ujarnya.

"Saya tegaskan sekali lagi, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kedaulatan dan keutuhan wilayah negaranya. Kita cinta damai tapi NKRI harga mati,"kata dia, yang kemudian disambut gemuruh tepuk tangan.

Sumber: TEMPO Interaktif