Komisi I DPR Sahkan APBN-P Kemhan / Mabes TNI 2011

Jumat, 23 September 2011 12:51 | Ditulis oleh madiwibo |  | 

Jakarta, DMC – SetelahOmlalui beberapa rapat kerja yang dilaksanakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI dengan Anggota Komisi I DPR, akhirnya agenda pembahasan alokasi APBN-P Tahun Anggaran 2011 di setujui dan disahkan oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi I DPR.

Pengesahan ini merupakan hasil rapat kerja terakhir Kemhan dan Komisi I DPR dengan agenda APBN-P Kemhan TA. 2011 yang dibacakan Wakil Ketua Komisi I DPR, TB. Hasanudin, selaku pimpinan rapat kerja, Kamis (23/9) di Gedung DPR, Jakarta. Rapat Kerja Kemhan dengan Komisi I DPR yang khusus membahas APBN-P Kemhan dan TNI 2011 tersebut di hadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan beberapa pejabat dari lingkungan Kemhan dan Mabes TNI.

Dalam penjelasannya, TB Hasanudin mengatakan alokasi APBN-P TA 2011 menjadi sebesar Rp. 2,050 T dialokasikan kedalam kegiatan percepatan Minimum Esential Force (MEF) dan Non MEF. Sementara itu kegiatan percepatan MEF dialokasikan kepada anggaran pembiayaan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP)  sebesar Rp. 1.283.530.326.055, dan mendapat tambahan Rp. 30 Milyar yang dialokasikan untuk menambah kemampuan BUMNIP LEN sehingga totalnya adalah Rp. 1.313.530.326.055, sedangkan untuk untuk non BUMNIP sebesar Rp. 716.469.673.965. salah satunya digunakan untuk pengadaan suku cadang Pesawat Hercules dan pembelian amunisi untuk Tank Scorpio. Sementara itu untuk kegiatan Non MEF digunakan untuk alat kesehatan rumah sakit TNI dan RS KRI dr. Soeharso sebesar 50 M sesuai program dan rencana awal. (MAW/SR)

DMC

Raker Menhan dengan Komisi I DPR/RI : DPR Masih Mengkaji Hibah Pesawat F 16

22 September 2011, Jakarta (DMC): Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro yang didampingi Wamenhan Sjafrie Sjamsoedin, Sekjen Marsdya TNI Eris Herryanto dan Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat serta sejumlah staf ahli, Rabu (21/9) di Jakarta, mengadakan Rapat Kerja dengan komisi I DPR terkait dengan rencana Hibah 30 Pesawat Tempur F-16 dari Amerika Serikat.

Dalam rapat tersebut, Komisi I menyatakan masih akan mengkaji dan mendalami berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul, agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan Menhan menyatakan tidak keberatan dengan keputusan yang ditunda dan akan menunggu keputusan final Komisi I DPR.

Sementara sebelumnya dalam Raker, Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Heryanto menjelaskan, hibah F-16 itu menggunakan skema Foreign Millitary Sale (FMS). Dimana melalui skema tersebut, tanggung jawab ditanggung oleh pihak AS, dan Indonesia tidak perlu membayar pajak atau jasa, namun standar pesawat yang dihibahkan sesuai dengan standar pesawat militer yang dipergunakan Amerika Serikat

Selain itu, lanjut Sekjen melanjutkan penjelasannya, saat ini proses hibah sedang memasuki tahap penandatanganan Letter Of Accetance (LoA) antara pemerintah RI dengan AS, yang akan ditandatangani pada Februari 2012. Dengan harapan, pada Maret 2012 pesawat tempur F-16 sudah bisa datang dan pada 2014 menyusul 16 sampai 20 pesawat yang datang.

Rencana Hibah pesawat F-16 merupakan bagian dari program Excess Defence Articel (EDA) yang sudah melalui persetujuan Kongres Amerika Serikat dengan rincian spesifikasi pesawat 28 F-16 block 25, dan 2 pesawat lainnya memiliki spesifikasi block 15, sama seperti yang dimiliki Indonesia saat ini.

Sumber: Kemhan

Pemerintah harus serius bangun kekuatan pertahanan

Jumat, 23 September 2011 14:32 WIB | 284 Views

Sebuah perahu karet melintas tak jauh dari jajaran kapal perang RI (KRI) di dermaga Komando Armada Kawasan Timur (Koarmatim) Ujung Surabaya, Selasa (6/9). (ANTARA/Eric Ireng)

• 
  

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Syahfan Badri Sampurno mengatakan pemerintah harus lebih serius menjalankan komitmen untuk membangun postur kekuatan utama pertahanan negara.

"Meski kemampuan anggaran kita terbatas, namun komitmen tetap harus dilaksanakan," kata Syahfan di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, Menhan juga harus meningkatkan efisiensi anggaran dengan memperbesar porsi pemenuhan kebutuhan anggaran minimal (minimum essential force/MEF) Alutsista, dibandingkan dengan belanja operasional dan barang-barang lainnya, kata Syahfandi.

Dikatakannya bahwa kenaikan pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI hingga 29,5 persen dari tahun sebelumnya dianggap masih belum optimal.

Hal ini dikarenakan penganggaran yang direncanakan belum memenuhi target percepatan pemenuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) sesuai dengan MEF Komponen Utama yang direncanakan pada 2012. 

Berdasarkan laporan Menhan dalam pengajuan anggaran dan Rencana Awal Kerja Pemerintah Tahun 2012, Kemhan dan TNI mendapat alokasi anggaran Rp61,5 triliun atau naik sekitar 29,5 persen dari sebelumnya Rp47,5 triliun. 

Namun dari kenaikan tersebut, ujarnya, sebagian besar digunakan untuk belanja operasional seperti gaji pegawai dan belanja barang operasional. Sedangkan program Pemenuhan Alutsista MEF Tahun 2012 baru dianggarkan Rp6 trilyun

"Sesuai Rencana Strategis Pembangunan TNI, Pemenuhan Alat Utama MEF Tahun 2012 seharusnya bisa mencapai Rp12 triliun, namun dari laporan Menteri Pertahanan ternyata baru dianggarkan Rp6 triliun. Ini masih jauh dari optimal," ujarnya.

Karena itu, politisi PKS ini ini mendukung peningkatan anggaran pemenuhan Alutsista MEF untuk komponen utama dan memperkecil porsi belanja operasional dan barang. 

Syahfan juga menyoroti permasalah yang sering muncul di Kemhan dalam hal pengadaan Alutsista.

Dalam pengamatan Syahfan, pengadaan Alustsista biasanya memakan waktu cukup lama, minimal 6 bulan, apalagi jika diimpor bisa 18-24 bulan. 

Lamanya waktu pemesanan juga menjadikan proses ini rentan melanggaran peraturan perundang-undangan dan system manajemen penganggaran negara, karena akan melawati tahun anggaran yang berjalan.

Pemerintah harus memberikan kebijaksanaan untuk mengakomodir pengadaan Alutsista agar bisa dilaksanakan secara lintas tahun anggaran.

Payung hukumnya bisa dibuat dengan memasukkan klausul di Undang-Undang atau dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), ujarnya.

SUMBER ANTARA

SIDANG PBB KE 66 :Ahmadinejad kritik pembunuhan Osama oleh AS di PBB

Jumat, 23 September 2011 07:04 WIB | 925 Views

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. (REUTERS)

• 
  

PBB (ANTARA News) - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad melancarkan lagi jalan perang terhadap Barat di PBB, Kamis, memicu aksi walkout massal dari delegasi Amerika Serikat dan Eropa.

Pemimpin Iran itu mengulangi komentar yang menyampaikan keraguan terhadap asal-mula holokaus dan serangan 11 September 2001 serta mengkritik AS karena membunuh Osama bin Laden ketimbang membawanya ke pengadilan, lapor AFP.

Negara-negara Eropa menggunakan holokaus sebagai pembenaran untuk membayar "uang tebusan pada Zionis", katanya. Maksud "kejam" Barat adalah penyebab perang dan krisis keuangan, serang Ahmadinejad.

Dalam pengulangan aksi walkout di PBB dan acara internasional lainnya dalam beberapa tahun belakangan ini, seorang diplomat AS yang mengamati pidato itu di Majelis Umum PBB meninggalkan separuh jalan dari pidato 20 menit itu.

Ke 27 negara Uni Eropa kemudian mengikuti dalam langkah protes yang terkoordinasikan.

"Tuan Ahmadinejad memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi rakyatnya sendiri pada kebebasan dan martabat, tapi malahan ia kembali berpaling ke cercaan anti-Semitik yang menjijikkan dan teori konspirasi yang tercela," kata juru bicara misi AS Mark Kornblau.

Delegasi Jerman mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memprotes terhadap semburan kata-kata kasar, anti-Amerika, anti-Israel dan anti-Barat oleh Presiden Iran".

Dan seorang juru bicara Prancis mengatakan serangan Ahmadinejad "tidak dapat diterima".

Presiden Iran itu menyebabkan aksi walkout di PBB tahun lalu ketika ia menuduh pemerintah AS bisa di belakang serangan 11 September. Ia juga menggunakan pidato pada masa lalu untuk minta penghancuran Israel dan menyampaikan keraguan mengenai adanya holokaus.

Israel dan Kanada termasuk di antara negara-negara yang tidak memiliki diplomat di majelis itu bahkan pada awal pidato terakhir Ahmadinejad.

Ahmadinejad mengatakan pada pertemuan puncak PBB itu bahwa AS dan sekutunya telah menggunakan media Barat untuk "mengancam siapa saja yang mempertanyakan holokaus dan kejadian serangan 11 September dengan sanksi dan aksi militer".

Beberapa negara Eropa "masih menggunakan holokaus, setelah enam dasawarsa, sebagai pembenaran untuk membayar denda atau uang tebusan pada Zionis sebagai "keramat", sementara mereka "membolehkan pelanggaran dan penghinaan" terhadap agama lain.

Pemimpin Iran itu mengatakan ia telah diancam oleh pemerintah AS setelah ia tahun lalu menuduh pemerintah Amerika terlibat dalam serangan itu dan meminta penyelidikan internasional.

Pindah ke operasi AS untuk membunuh Osama bin Laden, Ahmadinejad mengatakan pemimpin Al Qaida itu seharusnya dibawa ke pengadilan "dalam upaya untuk mengenali elemen-elemen di belakang wilayah udara yang aman yang tersedia bagi pesawat penyerang untuk menyerang menara kembar World Trade Center".

Dalam serangam umum pada Barat, Ahmadinejad mengatakan: "Kemunafikan dan kebohongan dibolehkan dalam upaya untuk menjamin kepentingan dan tujuan imperialistik mereka".

"Perdagangan obat bius dan pembunuhan insah-insan tak berdosa juga dibolehkan dalam pengejaran atas tujuan-tujuan kejam itu," ia menambahkan.

"Mereka (Barat) melemahkan negara-negara melalui intervensi militer dan penghancuran infrastruktur mereka, dalam upaya untuk merampas sumber mereka dengan membuat mereka semua lebih tergantung."

Beberapa diplomat Barat mengatakan mereka telah memperkirakan pidato keras Ahmadinejad itu dan telah mempersiapkan rencana walkout sebelumnya.

Juru bicara Gedung Putih Jay Carney meremehkan pidato Ahmadinejad itu. "Pendapat kami mengenai kelakuan Iran dan penganiayaan buruknya pada rakyatnya sendiri telah diketahui. Saya mendapat pengetahuan bahwa presiden Iran memiliki kecaman seperti itu."

sumber : Antara

SIDANG PBB KE 66, PERAN INDONESIA DI DUNIA: Palestina sebagai anggota PBB bukan tujuan akhir

Palestina sebagai anggota PBB bukan tujuan akhir

Jumat, 23 September 2011 14:23 WIB | 334 Views

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. (FOTO ANTARA/Yusran Uccang)

• 
  

Jakarta (ANTARA News) - Permintaan Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan tujuan akhir, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada pertemuan koordinasi menteri negara Gerakan Non Blok di Markas Besar PBB, New York, Kamis (22/9).

"Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB bukanlah tujuan akhir, namun harus menjadi katalis untuk dilanjutkannya proses perdamaian demi mencapai berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," kata Menlu seperti yang tertulis dalam siaran pers yang diterima Antara pada Juamt.

Untuk mengantisipasi keputusan Dewan Keamanan PBB atas pengajuan status keanggotaan Palestina tersebut, Menlu Marty mengajak negara anggota GNB bersikap solid dan terus merapatkan diri serta bekerja sama untuk mendukung keputusan Palestina itu.

"Kaukus GNB di DK PBB perlu menyampaikan sinyal yang kuat mengenai solidaritas dan kesatuan sikap GNB terhadap keinginan rakyat Palestina," ungkap Marty.

Menlu juga mengingatkan mengenai dukungan GNB kepada Palestina yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB di Bali pada Mei 2011.

"Kita telah menyepakati rencana aksi untuk mendukung masalah Palestina dan pengajuan Palestina sebagai anggota tetap PBB pada sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB," tutur Marty.

Pada pertemuan tingkat menteri GNB di Bali tersebut juga memberikan mandat kepada Mesir selaku Ketua GNB untuk mengajak negara-negara yang belum mengakui Palestina agar segera memberi pengakuan. Hal tersebut diperlukan untuk memperluas dukungan terhadap Palestina.

Mengenai dukungan Indonesia bagi Palestina, Menlu Marty mengungkapkan bahwa Indonesia mendukung sejak awal perjuangan Palestina.

"Bagi Indonesia, masalah Palestina mewakili masalah utama perjuangan melawan kolonialisme, sangat alamiah bagi kami dan GNB untuk mendukung aspirasi rakyat Palestina menentukan nasib dan kemerdekaan di tanahnya sendiri," papar Marty.

Pertemuan koordinasi tingkat menteri negara-negara GNB tersebut diselenggarakan di sela-sela sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB. Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB merupakan salah satu isu menonjol dalam sidang PBB kali ini.

Menlu Marty pada Senin (19/9) juga telah bertemu dengan Menlu Palestina Riad al-Maliki, yang menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil Palestina dalam mengajukan diri sebagai anggota PBB. Marty di hadapan media setelah pertemuan bilateral tersebut menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina sebagai "bentuk dukungan yang cerdas dengan melihat konstelasi yang berkembang."

Proses pengajuan anggota tetap Palestina dimulai ketika Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Senin (19/9), yang mengatakan bahwa Palestina akan mengajukan permohonan sebagai anggota tetap PBB pada Jumat (23/9).

Berdasarkan Piagam PBB, setelah menerima surat permohonan tersebut, Sekjen akan mengirimkan permohonan itu ke DK PBB. Permohonan hanya bisa disahkan jika mendapat dukungan minimal sembilan dari 15 anggota DK PBB serta tidak mendapat veto (penolakan) dari salah satu anggota tetap DK PBB.

Padahal Presiden Amerika Serikat Barack Obama selaku anggota DK PBB dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Rabu (21/9) menyatakan agar Palestina membatalkan upaya untuk memperoleh keanggotaan di PBB, rencana yang pasti akan gagal jika Washington melakukan veto. 

SUMBER : Antara

SIDANG PBB KE 66:Ahmadinejad Ungkit Imperialisme Dunia, Wakil Barat Tinggalkan Sidang

Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad menandaskan, dewasa ini kita menyaksikan maraknya kebangkitan Islam di dunia. Ahmadinejad dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke 66 di New York, Amerika Serikat menekankan, kini kita menyaksikan maraknya kebangkitan Islam di dunia baik di Asia, Eropa dan Amerika serta setiap hari lingkup transformasi tuntutan keadilan dan kebebasan semakin lebar. Dalam kesempatan tersebut ia menyatakan kesiapan Iran untuk merealisasikan masalah ini demi kepentingan bangsa dunia. Presiden Iran seraya menyebutkan data statistik soal kemiskinan di dunia, perang, pembantaian massal dan instabilitas mengatakan, penguasa dunia memisahkan antara moral dan kehidupan sosial serta mengklaim bahwa kondisi ini disebabkan manusia mengikuti tuntunan para nabi dan kelemahan bangsa serta kinerja sejumlah kelompok. Menurut Ahmadinejad, penguasa dunia seperti ini mengaku ideologi dan kinerja mereka sebagai solusi untuk menyelamatkan umat manusia, padahal faktor utama dari kondisi ini harus ditemukan di sistem yang menguasai dunia saat ini dan mekanisme manajeman global. Ahmadinejad dalam kesempatan tersebut juga menanyakan kepada publik internasional soal pelaku dan pengobar perang dunia pertama, kedua, perang di Vietnam, pendudukan Irak serta Afghanistan. Saat menyampaikan pertanyaan ini, sejumlah wakil negara Barat meninggalkan ruang sidang. Ahmadinejad menandaskan,"Sangat jelas seperti terang di siang hari bahwa imperialis dunia dan pengobar perangan dunia pertama, kedua dan dalang instabilitas global sejak dahulu hingga kini dengan mengubah wajah mereka menguasai Dewan Keamanan PBB serta pusat-pusat utama ekonomi dan politik global. Apakah mereka ini memiki kelayakan untuk menguasai pusat-pusat tersebut dan apakah bisa diterima klaim mereka sebagai pelindung kebebasan dan demokrasi serta hak-hak berbagai bangsa dunia, sementara di sisi lain mereka dengan klaimnya menyerang serta menduduki negara lain ? Apakah bunga demokrasi dan kebebasan akan mekar dengan rudal serta bom pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ?" "Jika sejumlah negara Eropa dengan dalih holocaust setelah enam dekadi masih terus memberikan ganti rugi kepada Israel, apakah pelaku perbudakan dan imperialisme tidak boleh memberikan ganti rugi kepada bangsa dunia," tandas Ahmadinejad. (IRIB/MF) SUMBER : IRIB

fotoNews

Ahmadinejad Pidato, Delegasi AS Walk Out

Fotografer - Pool

Dalam pidatonya, Ahmadinejad menyebut peristiwa 11 September 2001 sebagai serangan "misterius" dan mengatakan serangan itu menjadi alasan untuk perang yang dipimpin AS terhadap Afganistan dan Irak. Reuters/Eric Thayer.

Saat Ahmadinejad berpidato sejumlah delegasi dari Eropa walk out, termasuk delegasi AS. Reuters/Jessica Rinaldi.

Kursi delegasi AS dan sejumlah negara lainnya kosong saat Ahmadinejad berpidato. Reuters/Jessica Rinaldi.

SUMBER : DETI FOTO

SIDANG PBB KE 66 :Presiden Bolivia, Dewan Keamanan ‘Jagal’ Negara Dunia!

Presiden Bolivia Evo Morales mengecam Israel yang menindas rakyat Palestina dan menyatakan dukungan kuat atas berdirinya negara merdeka Palestina di PBB. "Bolivia sangat mendukung pengakuan Palestina di PBB," kata Morales dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada hari Rabu (21/9). Dia juga mencela Israel atas ‘pemboman, penyerangan, pembunuhan dan penjarahan' terhadap Palestina. Pidato Presiden Bolivia sebagai bentuk dukungan moral bagi Otoritas Ramallah pimpinan Mahmoud Abbas yang berencana untuk mengajukan tawaran formal keanggotaan Palestina merdeka di PBB berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, pada hari Jumat. Sebelumnya, pada hari Rabu, Afrika Selatan, Lebanon, dan Braszil, yang merupakan tiga negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan mengumumkan dukungannya terhadap negara merdeka Palestina. Morales juga mengecam PBB atas berjangkitnya kapitalisme dan imperialisme di tubuh Dewan Keamanan. "Dewan Keamanan PBB adalah ‘kelompok negara yang memutuskan intervensi dan penyembelihan atas bangsa lain di dunia," tegasnya. "Ini adalah 'Dewan Ketidakamanan' untuk presiden, pemerintah dan orang-orang yang mencari kebebasan - bukan hanya sosial tetapi ekonomi - dan penjarahan sumber daya alam mereka," kata Morales. Morales, seorang anggota kelompok etnis Aymara, adalah pemimpin adat pertama yang menjadi presiden Bolivia setelah pelantikannya pada Januari 2006. Penduduk asli Bolivia dan seluruh Amerika Selatan menderita selama lebih dari lima abad akibat penindasan imperialis bangsa Eropa. "Kaum imperialis berusaha mengeruk seluruh sumber-sumber energi dunia. Untuk mewujudkan ambisinya itu, mereka menghasut dan menyulut konflik internal,"pungkas Presiden Bolivia itu.(IRIB/PH) sumber : IRIB