Mayjen Wisnu Bawatenaya Danjen Kopassus BARU

Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya (Komandan Pussenif)

 

Wisnu Bawatenaya akan menjabat Danjen baru Kopassus

JAKARTA, KOMPAS.com -  Mayjen Wisnu Bawatenaya yang saat ini menjabat Danpussenif Kodiklat TNI AD menjadi Danjen Kopassus menggantikan Mayjen Lodewijk F Paulus yang menjadi Pangdam I Bukit Barisan.
Mutasi ini menjadi bagian dari mutasi yang rutin di tubuh TNI. Mutasi dialami 12 perwira tinggi TNI yang terdiri dari :  11  orang di jajaran  TNI AD dan 1  orang di jajaran Kemenko Polhukam RI.                
Dalam mutasi tersebut  tercatat  sebagai  berikut:  7 orang mutasi antar jabatan dalam pangkat yang sama yaitu:  Mayjen TNI Leonardus JP. Siegers, S.IP. dari Pangdam I/BB menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus dari Danjen Kopassus menjadi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Wisnu Bawatenaya dari Danpussenif Kodiklat TNI AD menjadi Danjen Kopassus, Mayjen TNI Amril Amir, S.IP. dari Pangdam VII/Wrb menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Muhamad Nizam dari Pangdivif-1 Kostrad menjadi Pangdam VII/Wrb.
Brigjen TNI Ibnu Darmawan dari Wakil Gubernur Akmil menjadi Asdep 2/IV Koord. Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam RI dan Brigjen TNI Mohamad Nasir dari Kadisjasad menjadi Kasdam II/Swj.                
Lima orang mengalami promosi jabatan yaitu: Brigjen TNI E. Hudawi Lubis dari Asdep 2/IV Koord. Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam RI menjadi Danpussenif Kodiklat TNI AD, Brigjen TNI Harry Purdianto, S.IP., M.Sc. dari Kasdam II/Swj menjadi Pangdivif-1 Kostrad.
Kolonel Inf  Istu H. Subagio, S.E., M.B.A. dari Pamen Ahli Gol. IV Akmil Bid. Taktik dan Teknik Dasar menjadi Wakil Gubernur Akmil,  Kolonel Kav Agus Haryono dari Pamen Ahli Kasad Bid Sosbud menjadi Kadisjasad dan Kolonel Inf Andogo Wiradi dari Pamen Ahli Gol. IV Kopassus Bid. Nubika menjadi Asdep Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus Kemenko Polhukam RI    

Sumber :  KOMPAS

Anggaran Pertahanan Diusulkan Tambahan Rp50 Triliun

08 September 2011

Tambahan anggaran Rp 50 trilyun akan digunakan untuk percepatan modernisasi alutsista TNI (photo : Media Indonesia)
JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pihaknya sedang mengkaji usulan penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk sektor pertahanan. Sebelumnya, Sebelumnya untuk 2011-2014 telah dialokasikan anggaran alutsista mencapai Rp100 triliun. Penambahan ini dimaksudkan untuk menambah kemampuan sistem pertahanan TNI dan Polri.

"Tapi ini masih dalam kajian. Jadi jangan salah quote. Sekarang ada Rp100 triliun dan sedang kita kaji menambah Rp50 triliun untuk 4 tahun, dari 2011 sampai 2014," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada wartawan usai rapat kabinet terbatas di kantor Presiden, Kamis (8/9).

Dalam rapat terbatas yang langsung dipimpin Presiden SBY tersebut, diarahkan agar anggaran yang besar di Kemenhan dan Mabes Polri fokus untuk alutsista yang perlu peremajaan. Dalam RAPBN 2012, Mabes Polri mendapatkan alokasi Rp34,4 triliun dan Kemenhan mendapatkan anggaran Rp 64,4 triliun.

"Nanti akan ada sekali lagi pertemuan untuk menajamkan (alokasi anggaran) itu. Pertemuan ini sangat bagus antara Menhankam, Panglima TNI, Kapolri, Bappenas dan Menkeu," kata Agus.

Presiden SBY saat membuka rapat sempat meminta agar tidak terjadi mis atau kesalahan lagi dalam penggunaan anggaran. Maksud dari pernyataan Presiden SBY kata Agus, karena pada tahun-tahun sebelumnya seringkali anggaran pertahanan keamanan bersisa di akhir tahun anggaran. Hal ini terjadi karena belanja alutsista biasanya mencapai nilai anggaran yang besar.

"Sekarang harus bisa selesai sesuai jadwal. Karena biasanya melewati batas tahun anggaran. Karena itu diperlukan sebuah perencanaan yang baik," kata Agus.(afz/jpnn)

(JPNN)

PT DI Minta Rp 2,055 Triliun

CN-235 for the South Korean Coast Guard (photo : duyz - Indoflyer) Made in INDONESIA (PT DI)


JAKARTA, KOMPAS.com - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,055 triliun pada 2012. Dana PMN 2012 itu antara lain dibutuhkan untuk investasi senilai Rp 707 miliar.
Sementara itu PMN yang diminta pada tahun 2011 ini, senilai Rp 1,579 triliun, pun belum jelas pencairannya.
Direktur Utama PT DI, Budi Santoso, mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (8/9/2011) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI tentang PMN.
Menurut Budi, PMN yang dimintakan pada tahun 2012 itu dibagi atas dua termin pencairan. Pertama, dialokasikan dalam APBN 2012 senilai Rp 1 triliun. Kedua, dianggarkan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2012 senilai Rp 1,055 triliun.
"Kami memang mendapatkan PMN senilai Rp 1,579 triliun dari PPA (PT Perusahaan Pengelola Aset), namun tidak sedikitpun yang diberikan dalam bentuk uang tunai," ujarnya.
Bahan paparan yang disampaikan Budi dalam RDP tersebut menunjukkan bahwa dana PMN tahun 2012 itu akan digunakan untuk tiga keperluan. Pertama, membayar pengembalian pinjaman dana Rp 675 miliar. Kedua, menambah modal kerja Rp 673 miliar. Ketiga, kebutuhan investasi Rp 707 miliar.
Dengan tambahan modal tersebut, PT DI diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan Nasional. Selain itu, mengembangkan produk dan pemasaran CN235 melalui aliansi strategis.
Tahun 2012, PT DI pun berniat bekerja sama dengan perusahaan pesawat terkemuka. Itu antara lain dilakukan untuk mengembangkan pesawat N219 yang dibiayai lembaga pemerintah.                  



sumber KOMPAS            

TNI Prioritaskan Beli PKR, Kapal Selam, F-16 dan Sukhoi

SU-35 BM


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan TNI memprioritaskan pembelian Perusak Kawat Rudal (PKR), kapal selam, F-16, dan Sukhoi untuk pengadaan alat-alat utama sistem persenjataan (Alutsista) tahun ini dan tahun depan.
Demi dikemukakan Agus Suhartono usai Sidang Kabinet Terbatas bidang Polhukam di kantor Presiden Jakarta, Kamis (8/9/2011). "Ini sudah dibicarakan namun belum diputuskan. Kita masih menunggu (anggarannya)," kata Panglima.
Berapa jumlah anggaran yang disiapkan, Panglima tidak menyebut karena masih menunggu alokasi anggaran yang dan kemampuan APBN. "Berapa yang bisa disediakan Menkeu (Menteri Keuangan)," ujar Agus Suhartono.
Dia menambahkan TNI pada prinsipnya memaparkan kebutusan Alutsista namun semua tergantung pada kemampuan negara dalam hal ini APBN. "Anggaran untuK TNI, pemeliharaan dan pengadaan Alutsista hampir 2/3 dari total anggaran. Dan 1/3 untuk gaji pegawai/TNI ," sergahnya.
TRIBUNNEWS

Rencana Pembelian F-16 tidak Sampai ke DPR

• Ekonomi
• Bisnis
• Finansial

• Sports
• Racing
• Sosok
• Lainnya

Pesawat F-16--AP/Chiang Ying-ying/cs

• Sumatera
• Jawa
• Kalimantan
• Kawasan Timur

Penulis : Ghani Nurcahyadi

Jumat, 09 September 2011 03:56 WIB     

JAKARTA--MICOM: Rencana penambahan pesawat tempur untuk TNI-AU berupa 30 pesawat F-16 dari Amerika Serikat ternyata tidak sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (8/9) membenarkan jika pihak DPR telah mendengar rencana tersebut, akan tetapi ia juga mengaku sampai saat ini belum ada dokumen resmi tertulis mengenai rencana tersebut yang disampaikan kepada DPR.

"Jadi seharusnya bisa dibahas secara dialogis dengan DPR mengenai rencana tersebut," ujarnya.

Rencana pembelian pesawat tempur F-16 diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertana Azman Yunus. Selain 30 pesawat F-16, TNI-AU juga mendatangkan pesawat T-50 dan pesawat Super Tucano. (*/OL-2) 

Sumber : Media Indonesia

Tambahan Pesawat F-16 Segera Perkuat TNI AU

      

Penulis : Ghani Nurcahyadi

Jumat, 09 September 2011 03:49 WIB     

Pesawat F-16--AP/Chiang Ying-ying/cs

JAKARTA--MICOM: Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertana Azman Yunus menjelaskan pihak TNI-AU dalam waktu dekat akan menambah armada pesawat tempur.

"Yang paling dekat adalah 30 F-16 dari Amerika" Ujarnya ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (8/9). Azman Yunus menjelaskan, ke-30 F-16 tersebut hanya akan datang 24 buah, sedangkan yang 6 sisanya adalah berupa suku cadang.

Kadispenau juga mengatakan bahwa selain pesawat F-16 yang akan datang berikutnya adalah pesawat T-50 dan pesawat Super Tucano."Super Tucano tersebut akan datang pada bulan Maret dan siap digunakan di bulan April," ujarnya.

Kadispenau juga menambahkan bahwa dengan datangnya pesawat-pesawat tambahan tersebut, pangkalan TNI AU yang ada akan lebih ditingkatkan lagi. (*/OL-2)

Sumber : Media Indonesia 

Anti-missile radar to be deployed in Turkey - Foreign Ministry

Topic: U.S. missile shield in Europe

Anti-missile radar to be deployed in Turkey
© Photo public domain

An early warning radar system will be deployed in Turkey within the NATO missile defense program, Turkish Foreign Ministry spokesman Selcuk Unal said on Friday.

"The deployment of this [missile defense] element in Turkey will constitute our contribution to the defense system being developed within the new NATO [defense] strategy and will strengthen the defense potential of NATO as well as our national defense system," Unal said.
Talks on the radar deployment are in their final stage, he added.
Local media reported that the radar is planned to be installed in the country's southeast.
Russia and NATO agreed at a Russia-NATO summit in Lisbon in November 2010 to work together on the missile shield but NATO wants it to be based on two independent systems that exchange information, while Russia favors a joint system with full-scale interoperability.
In June, Russia's envoy to NATO Dmitry Rogozin said the United States was already deploying its missile defense system in Europe without waiting for an agreement with Russia.
Russia has retained staunch opposition to the planned deployment of U.S. missile defense systems near its borders, claiming they would be a security threat. The United States insists that the shield would defend NATO members against missiles from North Korea and Iran, but Moscow demands legally binding guarantees that the NATO missile defense systems will not be directed against it.

RIA NOVOSTI