Latihan Elang Ausindo 2011 (photo : Pikiran rakyat)
DENPASAR,
KOMPAS.com - Latihan bersama antara TNI Angkatan Udara dan Royal
Australian Air Force (RAAF) dengan sandi Latma Elang Ausindo 2011
digelar di Pangkalan udara (Lanud) Ngurah Rai, Bali, Senin-Sabtu
(5-10/9/2011).
Sebanyak
117 orang personel TNI AU dan 76 personel RAAF terlibat dalam latihan
tersebut. Dinas Penerangan Lanud Ngurah Rai menjelaskan, Selasa (6/9)
pada latihan tersebut TNI AU menggunakan 6 pesawat tempur jenis F-16
Fighting Falcon sedangkan RAAF menggunakan 8 pesawat tempur jenis F-18
Hornet.
Acara
dibuka secara resmi oleh Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasau,
Marsekal Pertama TNI Ida Bagus Anom selaku Inspektur Upacara yang
didampingi oleh Air Commodore Mel Hupfeld, Commander Air Combat Group di
Appron Base Operasi Lanud Ngurah Rai.
Waasops
Kasau mengatakan bahwa tujuan utama dari latihan ini adalah untuk
mempererat tali persaudaraan dan memperkuat hubungan baik antara kedua
negara, Indonesia dan Australia, serta secara khusus untuk meningkatkan
kemampuan dan profesionalisme personel-personel yang terlibat dalam
pengkayaan taktik dan teknik pada operasi udara.
Setelah
melaksanakan upacara pembukaan dilanjutkan dengan acara foto bersama
dengan latar belakang pesawat F-16 dan F-18 Hornet serta ramah tamah di
Base Ops Lanud Ngurah Rai, disela-sela acara ramah tamah dilaksanakan
pertukaran cindera mata.
SBY meminta, setiap dana yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan.
Presiden Yudhoyono mencoba senjata buatan PT Pindad (ANTARA/Widodo S Jusuf)
VIVAnews - Pemerintah merencanakan pembaruan
terhadap alat utama sistem persenjataan atau alutsista bagi TNI dan
Polri. Salah satunya soal pembelian senjata. Untuk anggaran pembelian
senjata meningkat sebelumnya.
"Alhamdulilah kita dapat
mengalokasikan anggaran yang lebih besar, dibandingkan lima tahun
pertama saya memimpin pemerintahan di negeri ini," kata Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 8 September 2011.
Menurut
SBY, saat ini sudah ada urgensi yang tinggi untuk melakukan modernisasi
dan pembangunan kekuatan. Mengingat, sejumlah alutsista dari sisi
generasi sistem persenjataan pada saatnya diremajakan dan dimodernisasi.
Target pemerintah, kata SBY, pada tahun 2014 atau 2015
pembangunan kekuatan atau modernisasi TNI dan Polri sudah bisa tercapai.
Selanjutnya SBY meminta dalam pengadaan Alusista itu dilakukan
pembenahan termasuk mekanisme pengadaannya.
"Ada masalah
transparansi dan akuntabilitas," kata SBY. Terlebih lagi anggaran di
Kementerian Pertahanan paling tinggi, utamanya untuk pengadaan alusista.
SBY meminta, setiap dana yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan.
"Pastikan
pengadaan alutsista yang mahal ratusan milliar bahkan triliunan kalau
menyangkut kapal selam, pesawat tempur dan alutsista sejenis, tepat
sasarannya," kata dia.
Pengadaan senjata itu kata SBY, untuk
kepentingan pertahanan negara dan pertahanan internal. SBY menekankan,
pembelian senjata itu tidak menggunakan pinjaman luar negeri. "Wajib
hukum membeli alusista itu sudah bisa dibuat industri dalam negeri
kita," kata SBY. (umi)
• VIVAnews
Turkey and Indonesia are close to
signing several defense agreements altogether worth $400 million,
procurement officials and industry sources said Tuesday.
Indonesia, the largest Muslim country in the world, and Turkey have
increasingly closer political relations, and their industrial ties also
are boosting. The two countries decided to bolster their defense
cooperation when President Abdullah Gül visited Jakarta in April as a
guest of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, when the two
nations signed a defense industry pact.
Later, major defense industry companies from both nations met
multiple times to explore potential areas of cooperation. They decided
to work together in military electronics, rockets and armored vehicles.
As a result, Aselsan, Turkey’s military electronics powerhouse, and
its Indonesian counterparts agreed on Aselsan’s production of several
types of military radios and other wireless equipment for the Indonesian
military. Roketsan, Turkey’s state-owned rocket maker, reached a
general agreement to produce various short-range rockets for the
Indonesians.
Meanwhile, private Turkish vehicle-maker FNSS agreed to develop a 6X6
wheeled tactical vehicle for the Indonesians. FNSS already is the maker
of 6X6 and 8X8 Pars armored vehicles. Under the agreement with
Indonesia, FNSS will modify the Pars 6X6 and then the two sides jointly
will manufacture it.
The Aselsan deal is expected to be signed before the year ends,
industry sources told the Hürriyet Daily News. Roketsan and the FNSS
deals are expected to be closed in 2012. The Aselsan agreement should
exceed $100 million, and the two other deals are expected to cost around
$150 million both.
Separately, a team of German and Turkish companies and Turkey’s
procurement agency are seeking to jointly sell two HDW-class Type-209
submarines to Indonesia’s navy. They are competing against South Korea’s
Daewoo Shipbuilding and Marine.
Tribunnews.com - Kamis, 8 September 2011 12:11 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com Hasanuddin Aco TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta TNI dan Polri
mengutamakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dari
produk dalam negeri ketimbang harus impor.
"Wajib hukumnya
saudara-saudara di TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara dan Kepolisian
untuk membeli Alutsista itu manakala sudah bisa dibuat industrinya
dalam negeri kita. Sekali lagi jangan karena pertimbangan yang lain kita
justru tidak membeli atau mengadakan yang nyata-nyata sudah bisa kita
bikin sendiri. Agar industri kita juga bisa berkembang, ada lapangan
pekerjaan," kata SBY dalam pengantar Sidang Kabinet Terbatas bidang
Polhukan di kantor Presiden Jakarta, Kamis (8/9/2011).
Presiden
mengatakan, jika ada Alutsista yang belum mampu di buat oleh PAL dan
Pindah maka diusahakan dibuat kerjasama misalnya joint investment atau
join production dengan industru serupa di negara lain.
Rapat siang
ini membahas khusus mengenai Pengadaan Alutsista. Hadir antara lain
Wakil Presiden Boediono dan menteri bidang Polhukam seperti Menko
Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri
Jenderal Polisi Timur Pradopo, dan beberapa menteri lainnya.
Jakarta -
Korupsi dalam proses pengadaan yang diungkap KPK di
beberapa kementerian, hendaknya dijadikan pelajaran. Kementerian
Pertahanan yang sedang meremajakan alat utama sistem senjata (Alutsista)
untuk TNI dan Polri, diminta tidak terjebak masalah yang sama.
Demikian
wanti Presiden SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet terbatas
bidang polkam. Rapat berlangsung di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka
Utara, Jakarta, Kamis (8/9/2011).
"Saya tidak ingin ada yang
meleset di manapun, apalagi ada penyimpangan dan korupsi dalam proses
ini. Biayanya besar," tegas SBY.
Di dalam APBN beberapa tahun
terakhir, Kemenhan selalu mendapat alokasi dana yang tinggi untuk proyek
peremajaan alutsista di jajaran TNI dan Polri. Hal ini karena alusista
yang ada memang dinilai sudah tidak lagi memadai dengan kebutuhan dan
tantangan di masa-masa mendatang.
"Pastikan pengadaan alutsista
yang mahal, ratusan miliar bahkan triliunan kalau menyangkut kapal
selam, pesawat tempur dan sejenisnya, tepat sasarannya. Fokus pada
pengadaan dan peremajaan alutsista yang sungguh diperlukan untuk
kepentingan pertahanan negara kita," sambung SBY.
Peringatan
tersebut SBY tekankan kembali, sebab di masa lalu kerap terjadi praktek
yang tidak tepat dalam pengadaan alutsista. Dia minta dilakukan koreksi
dalam proses pengadaan alutsista agar lebih transparan dan akuntabel.
"Saya
telah berikan koreksi untuk perbaikan proses dan mekanisme pengadaan
alutsista yang di sana-sini kurang tepat di waktu lalu. Juga masalah
transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah harus dapat
dipertanggungjawabkan," tegas SBY.
September 7, 2011 (by Eric L. Palmer) - F-16.net has learned from an unnamed source, that earlier this year a presentation was given by an industry air combat threat assessment expert to defense officials of a NATO country which showed that the F-35 Joint Strike Fighter (JSF) would not survive air combat against threats it is likely to see in its alleged service lifetime.
AddThis Feed Button
USAF F-35A #08-7046, the third production model of the F-35 Lightning II, completed its inaugural flight on May 6th, 2011 from NAS Fort Worth with Lockheed Martin test pilot Bill Gigliotti at the controls. Part of the presentation showed a computer simulation which calculated that the F-35 would be consistently defeated by the Russian-made SU-35 fighter aircraft. The defeat calculated by the scenario also showed the loss of the F-35's supporting airborne-early warning and air-to-air refueling aircraft.
The technology in the SU-35 will also see its way into growth upgrades of other SU-fighter variants used by countries like Indonesia, India, Malaysia and Vietnam. Chinese variants of these aircraft should also see similar growth capability in the coming years.
The Russian-made T-50, PAK-FA low-observable fighter now in development is expected to be much more lethal than the SU-35 in air-to-air combat against the U.S. made F-35. The SU-35 and T-50 made appearances this year at the Russian aerospace industry air show known as MAKS2011. Both aircraft will include sensors and networking which can minimise the effects of the limited low-observable qualities of the F-35. They will also have higher performance and carry more air-to-air weapons than an F-35.
The F-35 defeat briefing runs counter to the claims by the Lockheed Martin corporation that the F-35 will be a go-it-alone aircraft in high threat situations (brief to Israel, 2007) or that it will be “8 times” more effective than “legacy” aircraft in air-to-air combat.
In 2009, then U.S. Secretary of Defense Mr. Gates was successful in halting additional production of the F-22 which is the only aircraft that can take on emerging threats. His reasoning was that the F-35—built in numbers—would be sufficient to fill any strategic gaps in air power deterrence for the U.S. and its allies.
There was never any robust strategic study performed by the U.S. Department of Defense to verify Gates theory.
Since Gates endorsement of the troubled F-35 program, it has continued with its history of cost blow-outs and delay and is unlikely to see a large number built.
If Gates is wrong, he will have helped put the the air power deterrent capability of the U.S. and its allies at significant risk in the coming years. According to the assumptions of the joint operational requirement of the F-35 signed off on in 2000, the F-35 was not supposed to take on high-end threats. The requirement assumed that there would be hundreds of combat-ready F-22s. With the F-22 program ending, the maximum number of combat-ready F-22s will be somewhere between 120 and 140.
Independent air combat analysts from Air Power Australia have also stated that the F-35 is not capable of facing high end threats; that what will be delivered (if it ever arrives) will be obsolete; and that the F-35 is not affordable or sustainable.
A recent briefing by Australian Defence officials, while showing support for the F-35 program, admitted that it will cost more to operate than the F-18 Hornet. A separate U.S. Navy study also agreed. This is counter to the claim by Lockheed Martin, that the F-35 will be cheaper to operate than existing aircraft it is planned to replace.
In 2012, Australian Defence will decide to put down money for its first order of F-35s or to go ahead with a “plan-B” that could include purchase of 24 more F-18 Super Hornets made by Boeing. The Super Hornet is also unable to take on high-end threats in the Pacific Rim region in the coming years.
Latihan Elang Ausindo 2011 (photo : Pikiran rakyat)
