DPR Tanyakan Rencana Pemerintah Biayai Pesawat Tempur Hibah

Rabu, 06 Juli 2011 | 18:21 WIB

Besar Kecil Normal

 

Pesawat Jet tempur F-16. AP/Luca Bruno

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi I DPR mempertanyakan rencana pembelian pesawat tempur F-16 baru oleh pemerintah karena rencana tersebut tiba-tiba berubah dengan membeli pesawat tempur hibah dari Amerika Serikat.

Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanudin mengatakan awalnya pemerintah berencana membeli enam unit pesawat F-16 senilai US$ 430 juta, tapi belakangan dana untuk pembelian pesawat baru akan dialihkan untuk membiayai hibah dan upgrade pesawat hibah.

"Rencana itu sudah diprogram di Kementerian Pertahanan, padahal belum ada persetujuan dari DPR," katanya usai rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2011. Bahkan, pemerintah dituding sudah melakukan pendandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Langkah pemerintah itu, menurut Hasanudin, dinilai mendahului DPR karena dua rencana tersebut sama-sama belum dibicarakan dan disetujui DPR. DPR hanya mengetahui rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat baru. Namun, di luar kementerian justru mengungkapkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membiayai upgrade pesawat hibah.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membenarkan awalnya pemerintah memang berencana membeli enam pesawat baru tipe F-16, tetapi sampai saat ini belum diputuskan apakah akan memilih pesawat baru atau hibah.

"Tim sedang meninjau untuk menghitung (biaya). Kita, kan, perlu menghitung, misalnya kita dapat (pesawat) akan di-upgrade ke blok berapa dan tingkat kecanggihannya seperti apa," katanya. Tim dari kementerian juga masih menunggu keputusan dari pihak Amerika Serikat apakah setuju untuk menjual pesawat hibah itu. Pasalnya, penjualan pesawat hibah harus mendapat persetujuan dari senat AS.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Bambang Samoedro, mengatakan pembelian pesawat F-16 direncanakan untuk memperkuat skuadron tempur yang berlokasi di Madiun. "Kami sedang dalam proses membangun kembali kekuatan AU supaya lebih maksimal," katanya.

TEMPO

Industri Dalam Negeri Hanya Serap 15% Kebutuhan Alutsista

Rabu, 6 Juli 2011 | 17:05

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro

[JAKARTA] Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, industri dalam negeri hanya mampu menyerap 15 persen untuk kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI saat ini.

Dari nilai RAPBN Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun Anggaran 2012 sebanyak Rp 9 triliun, maka hanya sekitar Rp 1,350 triliun yang kemungkinan dibelanjakan untuk alutsista dalam negeri.

Purnomo melanjutkan, untuk lokal konten non alutsista sebesar Rp 300 miliar. Yakni, untuk kebutuhan rumah sakit yang akan diberikan kepada kontraktor-kontraktor kecil.

“Saya kira kontraktor kecil juga butuh hidup, sebab pertahanan juga untuk membantu ekonomi,” kata Purnomo, saat Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (6/7).

Hal itu, kata Menhan, termasuk di dalamnya untuk mengurus sertifikat tanah milik TNI yang harus keluar dana sebanyak Rp 200 miliar setiap tahun.

Sedangkan anggaran untuk joint venture, Purnomo menyebut sekitar 5 persen dari total anggaran.

Dalam joint venture, katanya, juga ada konten lokal. Setelah dihitung, maka angka yang akan dialokasikan sekitar Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun dari angka Rp 9 triliun. “Tapi semua tergantung BUMN indutri pertahanan,” katanya.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKB Effendi Choirie tetap meminta Menhan berusaha agar untuk alokasi alutsista buatan indutsri lokal bisa sampai 100 persen.

Sedangkan untuk urusan tanah yang sering menimbulkan konflik dengan masyarakat juga bisa diselesaikan.

“Tentara menembak masyarakat karena urusan tanah, tentara menipu rakyat karena urusan tanah. Ini harap diselesaikan, sebelum Panglima TNI pensiun pada 2013 nanti,” katanya.

Demikian juga untuk urusan rumah sakit tentara.  Effendi berpendapat, banyak rumah sakit milik tentara tidak jelas keberadaannya.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukito menyatakan, Kemhan harus memprioritaskan pembelian alutsista  produksi dalam negeri.

“Saat ini saja beberapa negara ASEAN tertarik pada alutsista dari Indonesia,” katanya.

Dia melanjutkan, Komisi I  mendorong agar industri dalam negeri dilakukan revitalisasi. “Industri alutsista dalam negeri akan sehat kalau ada kepastian usaha,” katanya.

Dengan membeli alutsista dalam negeri, katanya, maka uang akan berputar di dalam negeri. Karena itu, dia mengemukakan, untuk program APBNP 2012, seluruh kebutuhan Kemhan ditawarkan ke produksi dalam negeri.

“Kalau industri dalam negeri belum sanggup, ditunda dulu,” katanya.     

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, ketika Komisi I mengusulkan agar alutsista dibeli dari dalam negeri, Komisi IX setuju dengan menyediakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp 4,9 triliun. Bahkan, Komisi VI sudah meminta agar BUMN yang menangani soal alutsista dilakukan revitalisasi, yakni  PT Dirgantara Indonesia, PT PAL dan Pindad dari dana PMN tersebut.

Untuk tahun 2012, Kemhan mengusulkan penambahan anggaran Rp 9 triliun. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi alutsista Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Anggaran Kemenhan untuk 2010-2014 sebanyak Rp 150 triliun. Namun  alokasi anggaran baseline sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Rp 99,78 triliun sehingga ada kekurangan Rp 50 triliun.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Hanura Susaningtyas  meminta agar pengajuan APBN-P tidak lepas dari sistem program dan budgeting. “Jadi harus ada sinkronisasi antara kebutuhan TNI dan Kemhan. Jangan sampai yang diusulkan Kemhan tidak match dengan TNI,” katanya

SUARA PEMBAHARUAN

George Serahkan Tongkat Kepemimpinan KSAD kepada Pramono

Kamis, 07 Juli 2011 09:55 WIB     

Komentar: 0

0 0

ANTARA/Widodo S Jusuf/wt

JAKARTA--MICOM: Jenderal TNI George Toisutta menyerahkan tongkat komandonya kepada Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta, Kamis (7/7).

Penyerahan tongkat komando KSAD itu dilaksanakan di Markas Besar TNI Angkatan Darat dalam upacara militer yang dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.

Putra mantan Komandan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD, kini Kopassus), Sarwo Edhie Wibowo (almarhum), yang juga adik Ibu Negara Ani Susilo Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai mumpuni menduduki kursi nomor satu di matra darat.

Pramono baru-baru ini telah dilantik menjadi KSAD oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam acara serah terima jabatan, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan reformasi yang ditujukan untuk benahi struktur dan doktrin, di antaranya tidak melakukan poltik praktis dan tidak melakukan bisnis.

"Konsistensi melaksanakan  itu merupakan salah satu jati diri TNI ke depan, untuk lebih profesional dan mencerminkan peran TNI daam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Panglima TNI mengatakan, mengingat TNI Angkatan Darat adalah matra yang bertumpu pada sumber daya manusia yang dipersennjatai, TNI AD harus mempu meningkatkan profesionalisme prajurit dilandasi kemahiran teknis kemiliteran disiplin keprajuritan seiring dengan perkembangan teknologi.

"Selain itu TNI, Khususnya TNI Angkatan Darat untuk selalu dekat dengan rakyat, karena tanpa kemanunggalan dengan rakyat TNI tidak akan mampu berperan maksimal baik sebagai alat penangkal maupun penindak," katanya.

Sebelum menduduki kursi KASAD, Pramono Edhie pernah menjabat sebagai ajudan presiden pada era Megawati Soekarnoputri.

Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada 2008-2009.

Lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1980 itu juga sempat menduduki posisi Pangdam Siliwangi di Jawa Barat pada 2009 sebelum menjabat sebagai Pangkostrad pada 2010.

Hadir pada acara itu beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Ketua MPR Taufik Kiemas dan para sesepuh TNI Angkatan Darat. (Ant/OL-10)

MEDIA INDONESIA /ANTARA

Komisi I DPR Tolak APBNP 2011 dari Kemenhan

Penulis : Scherazade Mulia Saraswati

Kamis, 07 Juli 2011 02:56 WIB     

Komentar: 0

0 0

Menhan Purnomo Yusgiantoro--MI/Usman Iskandar/rj

JAKARTA--MICOM: Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kemungkinan hanya akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk Minimum Essential Force (MEF), setelah Komisi I DPR RI tidak akan menyetujui sepenuhnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2011 yang diajukan.

Dalam rapat kerja antara Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI dengan Komisi I DPR, Rabu (6/7), Kemenhan mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp9 triliun untuk Minimun Essential Force (MEF) dan Rp278 miliar untuk non-MEF.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, angka Rp9 triliun diajukan untuk memenuhi kekurangan dana pertepatan pembangunan MEF, yakni sebesar Rp150 triliun.

Dari Rp150 triliun itu, Bappenas baru menyediakan Rp100 triliun dan Kemenhan masih kekurangan Rp50 triliun. "Dari yang kurang Rp50 triliun itu, 2011 kita butuh Rp11 triliun, 2012 butuh Rp12 triliun, 2013 butuh Rp13 triliun, 2014 butuh Rp14 triliun," papar Purnomo yang sebelumnya duduk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Namun, alokasi anggaran yang diajukan Kemenhan tak disetujui oleh DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya tidak akan menyetuhui sepenuhnya APBNP 2011 yang diajukan pihak Kemenhan.

"Mengingat situasi keuangan sekarang ini, kemungkinan hanya disetujui sebanyak Rp2 triliun-Rp2,5 triliun saja," tegas TB Hasanuddin.

Itu pun dengan catatan bahwa anggaran tersebut harus digunakan untuk membeli perlengkapan dari dalam negeri (BUMNIP), agar memiliki nilai tambah terhadap perkembangan industri strategis dalam negeri yang sekarang ini memerlukan suntikan dana.

Perlengkapan dari dalam negeri ini sempat ditolak oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Ia mengaku sulit memenuhi permintaan semua alustsista TNI harus menggunakan buatan industri lokal. Suku cadang pesawat tempur misalnya, harus diimpor karena tidak tersedia buatan dalam negeri. (*/OL-2)

MEDIA INDONESIA

TNI AU dan USAF Gelar Latihan Bersama di Lanud Abdul Rahman Saleh

6 Juli 2011, Malang (ANTARA News): Dua anggota Paskhas TNI-AU berkoordinasi dengan seorang personel United State Air Force (USAF) dalam melakukan operasi penyelamtan sandera pada latihan bersama di pangkalan TNI Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Rabu (6/7). Latihan dengan kode operasi "Teak Iron" tersebut untuk melatih kesiapan dan kerjasama kedua satuan tempur tersebut. (Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto/Koz/Spt/11)

6 Juli 2011, Malang - Pasukan TNI Angkatan Udara Pangkalan Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menggelar latihan udara bersama pasukan Air Force Amerika Serikat, Rabu.

Komandan Pengkalan Udara Abdulrachman Saleh, Marsekal Pertama Dwi Putranto mengatakan, dalam latihan ini TNI AU menurunkan sebanyak 150 prajurit dan Angkatan Udara Amerika Serikat menurunkan sebanyak 87 prajurit.

Dalam latihan udara bersama tersebut, kedua negara menerapkan konsep operasi dukungan udara, khususnya prosedur taktis.

Dalam simulasinya, pesawat tempur Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh melakukan pendaratan darurat di daerah operasi, sebab di daerah itu ada lima awak pesawat telah disendera musuh.

"Untuk membebaskan para sandera, diturunkanlah tim gabungan Pasukan Khusus TNI AU bersama dengan US Air Force," katanya.

Sejumlah anggota Paskhas TNI-AU dan United State Air Force (USAF) menyelamatkan sandera pada latihan bersama di pangkalan TNI Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. (Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto/Koz/Spt/11)

Marsekal Pertama Dwi mengatakan, sejumlah prajurit telah disebar di daerah musuh dengan mengepung daerah operasi dengan tujuan untuk melumpuhkan musuh.

"Operasi ini dilakukan dalam hitungan menit, dan tim gabungan berhasil melumpuhkan lima prajurit musuh serta menyita sejumlah pucuk senjata api, dan penyanderaan lima prajurit berhasil dibebaskan, dua diantaranya mengalami luka tembak," katanya.

Sedangkan dalam evakuasi prajurit yang disandera itu, TNI AU menurunkan pesawat angkut Hercules guna menuju rumah sakit lapangan yang telah disediakan.

Simulasi yang berlangsung selama 30 menit tersebut, TNI AU menurunkan dua Hercules dari Skadron Udara 32 serta Batalyon paskhas 464, sedangkan Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF - US Air Force) juga menggunakan dua hercules.

"Latihan ini bertujuan untuk lebih mempererat dan memperkokoh kerja sama antara TNI AU dan US Air Force, dan memantapkan konsep operasi dukungan udara bersama, khususnya prosedur taktik, teknis serta aplikasinya dalam operasi dukungan udara dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules," kata Dwi.

Dari latihan ini diharapkan bisa memantapkan konsep operasi dukungan udara bersama kedua negara.

Sumber: ANTARA News

TNI AU : Uji Coba Pesawat “Peacock”

Pentak Lanud Slm - 6/07/2011

Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Elianto Susetio S.I.P, sedang mengecek kesiapan demo pesawat “peacock” di Shelter Runway Lanud Sulaiman, Bandung (06/07).

Peacock merupakan pesawat tanpa awak buatan PT. Aviator Teknologi Indonesia yang mampu menjalankan misi autonomous dan way point following dalam radius 5 km dengan baik.

Hal ini dikatakan Presiden Director PT. Aviator Teknologi Indonesia, Rinda Syafrinda disela-sela demo terbang pesawat tanpa awak bertempat di shelter Runway Pangkalan TNI AU Sulaiman, Bandung. Rabu (6/7)

Ditambahkannya, pesawat jenis back pack dengan nama peacock ini merupakan pesawat terbang tanpa awak hasil rancang putra-putri dalam negeri sehingga permasalahan kesinambungan pengembangan teknologi dan layanan purna jual tidak akan menjadi kendala di masa yang akan datang. “Selain itu, kerahasiaan misi dan teknologi terjamin,” kata Rinda.

Hadir pada kesempatan tersebut Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Elianto Susetio, S.IP, Wadan Korpaskhasau Kolonel Psk Harvin Ondeh, Aslog dan Aspers Makorpaskhasau, para pejabat dislitbangau, dan para pejabat dari Mabesau

TNI AU

US and Indonesia: A growing military bond by Esther Sainsbury - 1 June 2011 9:00AM

Esther Sainsbury is the Lowy Institute's Thawley Scholar for 2011. All views are her own, and do not reflect the opinion of the Department of Defence or the Australian Government.

An Indonesian corruption watchdog has revealed more than MP travel junkets whilst examining the extensive globe-trotting of members of the House of Representatives.

The Indonesian NGO Fitra's call for greater budget transparency has forced members of the Indonesian Parliament's Commission 1, which oversees defence, foreign affairs and intelligence matters, to explain publicly the justification for their six-day trip to the US in May. As a result, the delegation's 'core agenda' in Washington — to secure F-16A/B Fighting Falcons and other US military equipment sales to the TNI — has now found its way into the public arena.

The sale of second-rate air combat capability is not a concern, but the visit does mark a milestone in an expanding military relationship. A serious boost of diplomatic enthusiasm from the Obama Administration and Indonesia's growing appetite for war-fighting equipment combine to present a difficult prospect for Australia.

If Canberra feels surprised by Jakarta's hot pursuit of US military capability so soon after Obama signed the bilateral Comprehensive Partnership Agreement in November 2010, it shouldn't. The 1999 US Congress decision to freeze military-to-military relations has been thawing for some time. Since 2001, US security assistance to Indonesia has steadily expanded as a result of cooperation on counter-terrorism and anti-piracy, disaster response and UN peacekeeping.

Indonesia's democratic transformation and attempts to improve its human rights record has done much to remove the TNI (Indonesia's defence force) as a thorn in the relationship. The 2010 renewal of US military relations with Kopassus, Indonesia's Special Forces, was the latest demonstration of significant US re-engagement. Reopening the US arms markets to Indonesia is a natural next step in maturing military-to-military relations.

As a rising diplomatic and economic power, Indonesia is naturally inclined to seek to increase its regional influence by pursuing US weapons. Jakarta is likely to pursue the issue of expanded military sales as a key test of Washington's commitment to implementing the CPA. The Indonesian Air Force's unsightly combination of UK, US, Russian and Chinese capability is a logical place to start.

With Indonesia as head of ASEAN this year, the US is unlikely to hold back on reasonable requests. The US has its own reasons to want major arms sale channels re-established. Washington is conscious of Indonesia's pivotal role in the region and its ability to influence US grand strategy in the Asia Pacific. Indonesia's economic success and heightened regional status makes it a critical relationship for Washington to develop as it attempts to make inroads into regional diplomatic institutions.

So Canberra should prepare itself for the prospect of expanded US military sales to Indonesia. Although the sale of F-16A/Bs to Indonesia would not be cause for alarm, it raises important questions about where exactly Australia stands in support of sustained US investment in Indonesian military capabilities.

Fostering cooperative security relations between the US and Indonesia is a catch-22 for Australia. The US and Australia want Indonesia to become stronger in order for it to do more for the regional security environment. But unlike the US, geographic proximity forces an important limitation on Australia's acceptance of strong Indonesian air and maritime forces.

Australia has long called for increased US engagement in the region. The question now is how Australia balances the US Government's enthusiasm for a more regionally active and influential Indonesia with our own strategic priorities.

Photo by Flickr user expertinfantry.

http://www.lowyinterpreter.org/post/2011/06/01/US-and-Indonesia-A-growing-military-bond.aspx