Pages

Tuesday, June 14, 2011

Kebutuhan Bahan Peledak RI Belum Terpenuhi


14 Juni 2011



Bom buatan Dahana-Pindad (photo : Defense Studies)


Jurnas.com KEBUTUHAN bahan peledak (handak) Indonesia cukup besar. Namun produksi handak dalam negeri tidak bisa mencukupi kebutuhan tersebut.


Kebutuhan dalam negeri mencapai 450 ribu ton pertahun. Selama ini baru terpenuhi 40-60 ribu ton,"kata Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Pos M Hutabarat di Jakarta, Selasa (14/6).


Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan handak dalam negeri selama ini dilakukan dengan pengadaan impor. "Karena itu kami akan melakukan evaluasi, apa permasalahan yang membuat perusahaan-perusahaan itu belum berproduksi,"katanya.


Hutabarat mengatakan, pemerintah berharap pemenuhan kebutuhan handak ini bisa diproduksi di dalam negeri dengan membangun pabrik-pabrik di Indonesia. "Diharapkan kebutuhan handak dalam negeri bisa terpenuhi hingga tahun 2014," kata Hutabarat. Dia melanjutkan, saat ini baru dua perusahaan yang telah melakukan produksi handak, yaitu PT Pindad dan PT Dahana, dengan tambahan dua perusahaan tahun depan.


Direktur Teknik Industri Brigjen TNI Agus Suyarso menambahkan, baru tiga perusahaan akan meningkatkan produksinya. "PT Dahana siap 90 ribu ton, KNI 200 ribu ton, dan MNK akan siap 100 ribu ton,"kata Agus.



China Pastikan Tak Gunakan Kekuatan Senjata di Laut China Selatan




Rudal Cina menyerang kapal induk AS digambar artis yang dilansir media pemerintah Cina. (Foto: China National Radio)
PDF Cetak Email
Beijing, (Analisa)
China, Selasa (14/6), mengatakan tidak akan menggunakan kekuatan senjata di Laut China Selatan, setelah tetangga-tetangganya menyatakan cemas akan sikap China menyangkut wilayah maritim yang disengketakan itu.
"Kami tidak akan menggunakan kekuatan senjata atau ancaman militer," kata jurubicara kementerian luar negeri China Hong Lei kepada wartawan.
"Kami mengharapkan negara-negara terkait berusaha lebih banyak bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan itu," kata Hong.
Vietnam, Senin, melakulan latihan menembak menggunakan peluru tajam setelah konfrontasi baru-baru ini di laut itu dengan China yang meningkatkan sengketa mengenai kedaulatan atas dua kepulauan yang kaya minyak, Paracel dan Spratly.
Hong menegaskan Vietnam telah meningkatkan ketegangan baru-baru ini yang dipicu konfrontasi antara kapal-kapal pengintai China dan sebuah kapal survei minyak Vietnam.
"Beberapa negara melakukan aksi-aksi sepihak untuk menolak kedaulatan, hak maritim dan kepentingan-kepentingan China, dan mengeluarkan pernyataan yang tidak beralasan dan tidak bertanggung jawab dengan usaha memperluas dan merumitkan masalah Laut China Selatan itu," kata Hong yang agaknya mengacu pada Vietnam.
Dia mengatakan China ingin melakukan perundingan-perundingan langsung dengan negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa-sengketa wilayah perairan di laut China Selatan itu dalam kerangka satu aturan main yang disepakati tahun 2002.
Ketegangan juga meningkat bulan ini antara China dan Pilipina yang juga mengklaim kedaulatan atas Spratly, yang Senin mengatakan pihaknya mulai sekarang akan mengubah nama Laut China Selatan menjadi "Laut Pilipina Barat".
Taiwan akhir pekan lalu menegaskan kembali klaimnya atas Spratly dan mengatakan kapal-kapal yang dilengkapi dengan rudal-rudal dan tank-tank mungkin akan dikirim ke wilayah yang disengketakan itu.
Brunei Darussalam dan Malaysia juga mengklaim perairan itu. (Ant/AFP)

ANALISA

Indonesia, Embraer sign Super Tucano contract



Super Tucano dengan skema warna TNI AU - dipastikan pesawat ini akan mulai datang pada Maret 2012 (image : Angkasa) 

Indonesia and Embraer have signed the final contract for eight EMB-314 Super Tucanos, clearing the way for deliveries to start in 2012.
The deal was announced in November 2010 following a bidding contest involving several other types, including the Korea Aerospace Industries KT-1. Indonesia's air force operates 11 KT-1s as trainers.
"This contract represents a bold step for the Super Tucano footprint in the world," said Orlando Neto, commercial senior vice-president for Embraer Defense and Security. "We welcome the Indonesian air force as the newest operator of an Embraer Defense and Security product, and they will be served and satisfied with the same excellence, quality and efficiency that extend to all customers."
The Brazilian company said Indonesia will use the aircraft in a range of roles, such as light attack, surveillance, air-to-air interception and counter-insurgency.
The EMB-314 can operate from unpaved runways with a variety of armaments, including its two wing-housed 12.7mm machine guns. Other weapons can include conventional and laser-guided bombs, plus rocket pods and air-to-air missiles. The aircraft also carries an electro-optical/infrared sensor, laser designator and secure radios with datalinks.
Although Indonesia is largely peaceful, it has suffered internal unrest over the years in outlying provinces such as Aceh on Sumatra and in West Papua. The Rockwell OV-10 Bronco, which the EMB-314 will replace, saw extensive service in these conflicts, as well as during the rebellion in the former province of East Timor from 1975 to 2002.
The Super Tucano is operated by the air forces of Brazil, Chile, Colombia, the Dominican Republic and Ecuador, with the type having now logged over 120,000 flight hours.

http://www.flightglobal.com/articles/2011/06/13/357888/indonesia-embraer-sign-super-tucano-contract.html

Kemhan Evaluasi Sembilan Badan Usaha Bahan Peledak



14 Juni 2011, Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertahanan akan mengevaluasi sembilan badan usaha produsen bahan peledak mengingat belum terpenuhinya kebutuhan bahan peledak di dalam negeri secara optimal.

Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Pos M Hutabarat di Jakarta Selasa mengatakan, selain perijinan sembilan perusahaan itu sudah mendekati selesai, evaluasi difokuskan pada konsistensi mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Selama ini, dari kebutuhan dalam negeri sekitar 450 ribu ton per tahun baru dapat dipenuhi sekitar 40 hingga 60 ribu ton oleh badan usaha bahan peledak dalam negeri," paparnya.

Padahal, lanjut Pos Hutabarat, bahan baku bahan peledak berupa amonium nitrat di dalam negeri cukup melimpah.

"Hanya campurannya saja yang masih impor. Namun, kondisi saat ini baik bahan baku maupun bahan campurannya kebanyakan masih impor. Padahal, kita ingin Indonesia bisa memproduksi bahan peledak utamanya untuk pasar dalam negeri baik untuk kepentingan militer maupun komersial," ujarnya.

Ia mengatakan evaluasi dilakukan terhadap perijinan usaha, perijinan produksi, pengadaan dan penyimpanan. "Evaluasi perijinan juga dilakukan pada ijin pendistribusian, dan jasa peledakan."

Kewenangan Kemhan untuk mengatur perijinan Badan Usaha Bahan Peledak sesuai Keputusan Presiden Nomor 125/1999 tentang Bahan Peledak yang merupakan salah satu kebijakan strategis nasionmal di bidang bahan peledak.

Keputusan presiden itu kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan No22/2006 tentang pedoman, pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.

Perijinan untuk badan usaha yanhg dimaksud adalah Ijin Usaha Produksi di pabrik berlaku 10 tahun, Ijin Usaha Produksi di Lapangan berlaku dua tahun dan Ijin Pengadaan dan Pendistribusian berlaku dua tahun, Ijin Usaha Pergudangan dan Jasa Peledakan berlaku untuk dua tahun.

Keputusan Pemberian Jumlah Kuota Handak berlaku satu tahun, dan Rekomendasi Importir

Pos Hutabarat menambahkan Kemhan akan memberikan sanksi bagi perusahaan atau badan usaha yang terbukti tidak melakukan kegiatannya sesuai perijinan yang dikantonginya.

"Sanksi bisa berupa peringatan, pencabutan ijin maupun tidak diberikan rekomendasi lagi untuk mengimpor," katanya menegaskan.

Pos Hutabarat mengatakan evaluasi akan dilakukan segera mungkin, sehingga pada Juli 2011 dapat ditentukan tindaklanjut terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Sembilan badan usaha bahan peledak itu PT Pindad, PT Dahana, PT Multi Nitrotama Kimia, PT Armindo Prima, PT Trifita Perkasa, PT Tridaya Esta Asa Karya Multi Pratama, PT Aneka Gas Industri, dan PT Meksis.

Evaluasi juga meliputi hubungan sinergitas dengan Badan Intelijen Negara dan Polri serta lembaga terkait lainnya.

George Toisutta Komisaris Utama Pindad

Kementerian BUMN di Jakarta Senin mengangkat Jenderal TNI George Toisutta sebagai Komisaris Utama PT Pindad (Persero) menggantikan Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo.

Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Komisaris Utama Pindad itu dilakukan bersamaan dengan sejumlah komisaris pada BUMN strategis lainnya, yaitu PT PAL, PT Dirgantara, PT Dahana, dan PT Kereta Api Indonesia.

Pelantikan dilakukan langsung Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang disaksikan oleh Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Irnanda Laksanawan, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, di Kantor Kementerian BUMN.

Mustafa menuturkan, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham menilai sosok George diharapkan dapat lebih memajukan PT Pindad ke depan sebagai produsen senjata dan amunisi terkemuka.

"Walau saat ini ada proses pergantian KASAD, tapi di TNI sendiri disiplinnya terus berjalan. Penggantian KASAD bagi beliau tidak ada masalah," ujar Mustafa.

Sementara itu George mengatakan belum bisa memberi tanggapan lebih jauh soal bagaimana pengembangan kinerja PT Pindad ke depan.

"Saya belajar dulu soal itu. Ibarat buku, saya hanya tau sampul dulu, daftar isi belum apalagi isinya," ujar George.

Selain mengangkat George menjadi Komisaris Utama Pindad, Kementerian juga menunjuk Brigjen TNI Maman Soemantri sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan Mayjen (Purn) Sardan Marbun.

Sumber: ANTARA News

Patkor Malindo Kembali Digelar



13 Juni 2011, Jakarta (Dispenarmabar): Operasi pengamanan laut di Selat Malaka direncanakan kembali digelar antara kedua negara yakni Malaysia dan Indonesia yang dikenal dengan nama Patroli Terkoordinasi (Patkor) Malindo yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Juni sampai dengan 27 Juni 2011 di Selat Malaka dengan melibatkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Pesawat Udara (Pesud) TNI AL dan Kapal Perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM).

Patroli Terkoodinasi antara TNI Angkatan Laut dalam hal ini, Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dengan TLDM merupakan patroli terkoordinasi untuk menangkal dan menindak pelanggaran hukum serta pengamanan perbatasan laut, khususnya dijalur lalu lintas pelayaran Selat Malaka pada wilayah laut negara masing-masing secara terkoordinasi.

Koarmabar yang memiliki komando pelaksana operasi Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat (Guskamlabar) dengan Komandan Laksamana Pertama (Laksma) TNI D. A. Mamahit, M.Sc., selaku Komandan Gugus Tugas Patkor Malindo 11.2 tahun 2011.

Gugus Tugas tersebut, bertugas melaksanakan tindakan preventif, deteksi dan pemeriksaan terhadap semua pengguna laut serta tindakan represif melaksanakan penahanan terhadap pengguna laut yang melakukan pelanggaran kedaulatan dan hukum selanjutnya diproses hukum sesuai perundangan yang berlaku.

Patkor Malindo yang dilaksanakan kali ini merupakan Patroli yang ke 112 kali antara kedua negara. Patkor Malindo digelar sepanjang tahun dilaksanakan secara bertahap sebanyak empat kali dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara bersama oleh kedua Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia.

Sumber: Dispenarmabar

Roy Desak Kemhan Seriusi Kebutuhan Esensi Minimum



11 Juni 2011, Jakarta, (Analisa): Anggota Komisi I bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika DPR RI Roy Suryo mendesak pihak Kementerian Pertahanan agar menyeriusi penyediaan anggaran serta pengelolaan kebutuhan esensi minimum pertahanan nasional.

"Kami berharap, 'minimum essentian force' (MEF) ini harus bisa diupayakan dari anggaran yang tersedia, terutama dalam konteks memberdayakan serta memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) kita dalam rangka Sistem Pertahanan Nasional ('National Defence System')," katanya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan itu masih dalam rangka meluruskan pemberitaan yang menyebutkan seolah-olah pihak Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah mengajukan anggaran sebesar Rp80-an triliun, tetapi kemungkinan Komisi I DPR RI merasionalisasinya menjadi hanya Rp61 triliun.

"Angka Rp61 triliun itu adalah pagu anggaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jangan salah," katanya. Menganggarkan bidang pertahanan, menurut dia, memang tidaklah mudah karena merupakan investasi jangka panjang dan hasilnya belum dapat dilihat sesaat.

"Tetapi ini sangat strategis, karena menyangkut pertahanan NKRI yang begitu luas. Makanya perlu perhitungan matang, terukur dan tetap mengingat bahwa anggaran tersebut adalah uang rakyat," tegasnya.

Seharusnya, menurut Roy Suryo, Rp61 triliun itu bisa merupakan angka yang realistis. "Apalagi jika kita bandingkan dengan (usulan) Rp80-an triliun itu, ternyata kan untuk pembelian dan pemberdayaan serta penguatan alutsista-nya cuma di bawah Rp10 triliun. Sebagian besar untuk belanja rutin, seperti gaji dan seterusnya," ujarnya.

Makanya, Roy Suryo menekan pentingnya skala prioritas dan upaya memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang tiap tahun pasti didukung Komisi I DPR RI untuk meningkat, terutama dalam konteks pembangunan kehandalan Sistem Pertahanan Nasional.

Sumber: Analisa

Sunday, June 12, 2011

Mitsubishi F-2


F-2
A Mitsubishi F-2A
Role Multirole fighter
National origin Japan, United States
Manufacturer Mitsubishi Heavy Industries, Lockheed Martin
First flight 7 October 1995
Introduced 2000
Primary user Japan Air Self-Defense Force
Number built 94+4 prototype[1]
Unit cost ¥12 billion yen; $127 million (constant 2009 USD)[2]
Developed from F-16 Block 40
The Mitsubishi F-2 is a multirole fighter manufactured by Mitsubishi Heavy Industries (MHI) and Lockheed Martin for the Japan Air Self-Defense Force, with a 60/40 split in manufacturing between Japan and the USA. Production started in 1996 and the first aircraft entered service in 2000. The first 76 aircraft entered service in 2008, with a total of 94 airframes under contract.[1]
In FY2005, Ministry of Defense changed the category from Support Fighter to Fighter.

Contents

Development

Work started in the FS-X program, and began in earnest with a memorandum of understanding between Japan and the United States. It would lead to a new fighter based on the General Dynamics (post 1993, Lockheed Martin) F-16 Fighting Falcon, and in particular the F-16 Agile Falcon proposal. Lockheed Martin was chosen as the major subcontractor to Mitsubishi Heavy Industries, and the two companies co-developed and co-produced the aircraft. Some of the early developmental works were actually done under General Dynamics, who sold its aircraft division to Lockheed Martin in 1993. It is essentially an execution of the F-16 Agile Falcon proposal: a late-1980s plan for an enlarged F-16 which was passed over by the U.S. in favor of an all-new fighter program (Joint Strike Fighter). The F-2 used the wing design of the F-16 Agile Falcon, but much of the electronics were further updated to 1990s standards. The overall concept of the enlarged F-16 by General Dynamics was intended as a cheap counter to the then emerging threat of Su-27/MiG-29.
In October 1987, Japan selected the F-16 as the basis of its new secondary fighter,[3] to replace the aging Mitsubishi F-1 and supplement its main air superiority fighter, the F-15J as well as the F-4EJ. The programme involved technology transfer from the USA to Japan, and responsibility for cost sharing was split 60% by Japan and 40% by USA.[4] Also during the 1980s, General Dynamics (who developed the F-16) had proposed its F-16 Agile Falcon to the USAF. While the US would pass over the design concept in favor of all-new types (F-22/JSF) and upgrades to its existing fleet, the enlarged F-16 would find a home in Japan.

Mitsubishi AAM-4 air-to-air missile
The F-2 program was controversial, because the unit cost, which includes development costs, is roughly four times that of a Block 50/52 F-16, which does not include development costs. Inclusion of development costs distorts the incremental unit cost (this happens with most modern military aircraft), though even at the planned procurement levels, the price per aircraft was somewhat high. The initial plan of 141 F-2s would have reduced the unit cost by up to US$10 million per unit, not including reduced cost from mass production. As of 2008, 94 aircraft were planned.[1] Also controversial is the amounts claimed to be paid to American side as various licensing fees, although making use of the pre-existing technology was much cheaper than trying to develop it from scratch.
The Japanese may eventually make up to 94, at a cost of roughly US$ 110 million each in 2004 dollars. Much of the F-16 technology used in the F-2 was the subject of some political debate in the U.S. and Japan in the early 1990s. The technology transfers were authorized however, and the project proceeded.
The F-2's maiden flight was on 7 October 1995. Later that year, the Japanese government approved an order for 141 (but that was soon cut to 130), to enter service by 1999; structural problems resulted in service entry being delayed until 2000. Because of issues with cost-efficiency, orders for the aircraft were curtailed to 98 in 2004.
On 31 October 2007, an F-2B crashed during takeoff and subsequently caught fire at Nagoya Airfield in central Japan. The jet was being taken up on a test flight by Mitsubishi employees, after major maintenance and before being delivered to the JSDF. Both test pilots survived the incident with only minor injuries.[5] It was eventually determined that improper wiring caused the crash.[6][7]
On 12 March 2011, 18 F-2s based at the Matsushima Airbase in Miyagi Prefecture were swamped by the tsunami caused by an 9.0 scale earthquake.[8]

Design

General Electric (engine), Kawasaki, Honeywell, Raytheon, NEC, Hazeltine, and Kokusai Electric are among the other larger participants to varying degrees. Lockheed Martin supplies the aft fuselage, leading edge slats, stores management system, a large portion of wing boxes, and other components.[9] Kawasaki builds the midsection of the fuselage, as well as the doors to the main wheel and the engine,[4] while forward fuselage and wings are built by Mitsubishi.[4] Avionics are supplied by Lockheed Martin, and the digital fly-by-wire system has been jointly developed by Japan Aviation Electric and Honeywell (formerly Allied Signal).[4] Contractors for communication systems and IFF interrogators include Raytheon, NEC, Hazeltine, and Kokusai Electric.[4] Final assembly is done in Japan, by MHI at its Komaki-South facility in Nagoya.
The F-2 has three display screens, including a liquid crystal display from Yokogawa.
Some differences in the F-2 from the F-16A:
F2andF16.png
  • a 25% larger wing area
  • composite materials used to reduce overall weight and radar signature
  • longer and wider nose to accommodate a phased-array radar
  • larger tailplane
  • larger air intake
  • three-piece cockpit canopy
  • capabilities for four ASM-1 or ASM-2 anti-ship missiles, four AAMs, and additional fuel tanks
Also, the F-2 is equipped with a drogue parachute, like the version of the F-16 used by Netherlands, Norway, Greece, Turkey, Indonesia, Taiwan, and Venezuela.

Variants

  • XF-2A:Single-seat prototypes.
  • XF-2B:Two-seat prototypes.
  • F-2A:Single-seat fighter version.
  • F-2B:Two-seat training version.

Operators

 Japan
Air Defense Command
  • Northern Air Defense Force
    • 3rd Air Wing, Misawa Air Base
      • 3rd Tactical Fighter Squadron
      • 8th Tactical Fighter Squadron
  • Western Air Defense Force
Air Training Command
Air Development and Test Command

Accidents and incidents

Specifications (F-2A)


Mitsubishi F-2A
General characteristics
Performance
Armament
Avionics

See also

Related development
Comparable aircraft


SUMBER WIKIPEDIA

F2



The FS-X's origins can be traced back to the early 1980's and the highly secretive Laboratory Three division of Japan's Technical Research and Development Institute (TRDI). There, studies were being carried out to investigate the options for an indigenous design, combining long range with maneuverability, to meet the particular requirements of the Japanese Air Self-Defense Force (JASDF).
It became clear that the pursuit of a completely indigenous design was unrealistic, and help was to be sought abroad. In October of 1987, the Japanese government announced that it was going to develop a derivative version of the F-16C known as the FS-X, to replace the JASDF's Mitsubishi F-1 support fighters, which were to be phased out of active service in the second half of the 1990's.
The program was launched in November 1988 with the signing of a Memorandum of Understanding between the governments of Japan and the United States, and marked the first joint fighter development program between Japan and the United States. The fighter was to be used exclusively by the Japan Air Self Defense Force and therefore development was completely funded by Japan. Primary missions of the new aircraft were be sea lane protection, beach defense and anti-invasion.
The FS-X (Fighter Support Experimental) is being developed by Mitsubishi Heavy Industries as prime contractor with Lockheed Martin Tactical Aircraft Systems, Kawasaki Heavy Industries and Fuji Heavy Industries as principal subcontractors. Development workload has been split approximately 60/40, with the Japanese partners responsible for the larger share. The FS-X is quite similar in appearance to the F-16, but structural modifications include:
Japanese-designed co-cured composite wing of greater span (1.7m wider) and root chord, with slightly less leading edge sweep. The composites give the wing added strength while reducing the weight;
increased span tailplane;
slightly reshaped and enlarged radome and forward fuselage (fuselage length has increased by 0.5m);
slightly altered Leading-Edge Root Extensions (LERX).

Overall, the FS-X is substantially larger than the F-16, resulting in a maximum take-off weight of 49,000lb, compared to the F-16C's 42,000lb, although both are powered by the same 129kN (29,000lb)-thrust General Electric F110-129 turbofan engine. Other FSX structural-design changes include radar-absorbent material (RAM) applied to the aircraft's nose, wing leading-edges and engine inlet, the use of titanium in the tail and fuselage, the addition of a braking parachute and a two-piece canopy reinforced against large bird strikes.
The primary difference, although less conspicuous than the structural modifications, between the FS-X and the F-16 is in the use of Japanese domestic technology for much of the avionics, including:
a new Mitsubishi Electric (Melco)-designed active phased-array radar comprising 800 3W gallium-arsenide transmit/receive modules;
Yokogawa LCD multi-function display (MFD);
Shimadzu holographic head-up display (HUD);
internal Mitsubishi Electric integrated electronic warfare system;
Japan Aviation Electronics laser inertial-navigation system backed-up with four conventional gyros;
Japan has also been forced to develop its own fly-by-wire software by the US Government's refusal to release the F-16s computer source codes. The FS-X's software is based on MHI's control-configured vehicle (CCV) research program flown in the early 1980's using a modified Mitsubishi T-2 trainer.
The first of four FS-X flight-test aircraft (JASDF serial number 63-0001) rolled out of the "Mitsubishi Heavy Industries Komaki South Plant" in Japan on January 12, 1995, and made its first flight on Oct 7, 1995, at Mitsubishi's Nagoya test facilities. During the maiden flight (which lasted for 38 minutes), the 43-year-old test pilot, Yoshiyuki Watanabe, was at the controls.
The whole development program involves four flying prototypes (two single-seaters and two TFS-X combat-capable tandem two-seat variants), plus two structural-ground-test airframes.


The Japanese congress approved the production program in mid 1996. Japan's government plans to procure a total of 130 F-2 aircraft, despite earlier significant questions in Japan regarding military needs and budgets, and rumours that the number would be cut to 70. Production deliveries of the F-2 will begin in 1999 and continue through 2011.
F-2Lockheed Martin's participation in the production of the Japan Air Self Defense Force's new F-2 fighter officially began in October 1996, with the award of a $75 million contract from the F-2 prime contractor, Mitsubishi Heavy Industries (MHI). The contract was awarded to Lockheed Martin Tactical Aircraft Systems (LMTAS) of Fort Worth, Texas. LMTAS was the principal U.S. subcontractor during the development phase of the FS-X, and will continue to have major involvement in the production of the aircraft. "Lockheed Martin has had an outstanding relationship with Mitsubishi Heavy Industries and with the Japan Defense Agency during the development phase of the F-2, and we look forward to continuing that relationship as we enter into production," said Don Jones, the Japan F-2 Program Director at Lockheed Martin Tactical Aircraft Systems. The initial contract award represents the beginning of what should be over $2.5 billion in contracts awarded to Lockheed Martin during the 15-year program.
Lockheed Martin will produce all the aircraft aft fuselages, all the wing leading-edge flaps and 8 of 10 left-hand wing boxes for the FS-X prototypes. The work will be performed at the company's Fort Worth plant, where it is expected to provide about 700 jobs at peak. Lockheed Martin is also providing all of the Stores Management Systems, some of the avionics support equipment and all of the data entry electronics units for the F-2.
Lockheed Martin has received extensive data on Japanese manufacturing processes during the aircraft development phase, as the result of two-way technology transfer agreements. The company will manufacture the F-2 wing boxes from composite materials using unique cocuring methods transferred to the United States by Japanese industry. Transfer of this technology started in 1990 with material testing.

http://www.airforceworld.com/fighter/eng/f2.htm

BERITA POLULER