Pages

Sunday, June 5, 2011

Ilham Habibie: Anggaran Litbang Indonesia Minim


JAKARTA - Minimnya anggaran penelitian dan pengembangan (Litbang) bagi institusi baik pemerintah maupun swasta membuat pembangunan teknologi di Indonesia tertinggal dari negara lain.

Menurut Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) , Ilham A.Habibie, anggaran Litbang di Indonesia hanya 0,07% dari PDB. Jumlah ini jauh dibanding negara-negara lain.

"Anggaran negara Indonesia untuk Litbang sebesar 0,07% dari PDB, padahal anjuran UNESCO, 0,2%," kata Ilham saat menjadi pembicara seminar nasional "Inovasi Teknologi dan Perubahan Sosial", dalam Dies Natalis Ikatan Sarjana Katolik Indonesia ke-53, Jumat (3/6) di Jakarta.

Sebagai pembanding, tambahnya, anggaran litbang di China sebesar 1,3% dari PDB sementara di Israel sebesar 4,95% dari PDB.Tingginya anggaran litbang Israel ini membuat negara ini bisa memajukan industrinya dan beberapa bidang.

Ditambahkannya, swasta memiliki kontribusi yang sangat kecil dalam litbang di Indonesia. "Kalau swasta terlalu mengandalkan pemerintah, seringkali terjadi apa yang dilitbangkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan," ujar dia.

Dari hasil perbincangan dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi, tidak hanya anggaran litbang yang minim, tetapi komunikasi antara pemerintah dengan swasta juga harus diperbaiki. Oleh karena itu, katanya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Menristek untuk memperbaiki inovasi teknologi.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan riset dan teknologi juga masih minim. Padahal dengan teknologi bisa membantu memberdayakan masyarakat. "Masyarakat belum seluruhnya bisa berpartisipasi, mereka lebih menjadi pengamat atau orang yang lebih tertinggal," ujar dia.

Karena itu, masyarakat Indonesia diharapkan tidak terlena dengan kondisi industri saat ini yang dikuasasi oleh orang asing. Masyarakat utamanya pengusaha harus mulai membuat inovasi membangun industri nasional seperti halnya India dan China.

Sumber : JURNAS

KSAL : Pemilihan Kapal Selam Masih DiKaji


JAKARTA - Pembelian kapal selam yang hingga kini belum diputuskan pengadaannya dikarenakan masih menunggu hasil kajian TNI AL tentang spesifikasi yang dibutuhkan. Hal ini diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno dalam wawancara khusus dengan Media Indonesia, Rabu (1/6).

KSAL mengatakan keputusan pembelian kapal selam masih berada dalam proses. Tim evalusi pengadaan dari Pemerintah masih menjajaki pembelian tersebut. "Rencana pembeliannya sudah ada dari tahun 2004, tetapi selalu tertunda, mudah-mudahan tahun ini bisa terealisasi. Saya kan dulu orang kapal selam, saya dianggap ahlinya" ujar Soeparno.

Sebelumnya Soeparno pernah menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Selam Koarmatim (Dan Satsel Armatim) pada tahun 1999. Beliau juga dikenal sebagai perwira dengan spesialisasi kapal selam. Selain itu KSAL juga pernah mengomandani 3 kapal perang. Yaitu, Komandan KRI Badik-623, KRI Nala-363 dan KRI Oswald Siahaan-354.

Kapal Selam Malaysia di Kalimantan Utara
 Secara terpisah, pakar pertahanan Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Indonesia harus segera merealisasikan pembelian empat kapal selamnya dan mendesak Malaysia untuk tidak melakukan provokasi. Sebelumnya Malaysia telah mengkonfirmasi pengoperasian dua kapal selamnya yang di beli dari Perancis.

Menurut Andi, perencanaan strategis (renstra) Malaysia tahap kedua bakal mencakup penggelaran kekuatan maritim yang berpusat di Kalimantan Utara. Hampir bisa dipastikan kapal selam itu akan beroperasi di perairan Filipina, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, dan blok Ambalat.

"Daerah itu ideal untuk menggelar kapal selam karena itu laut dalam. Hampir bisa dipastikan, 90%, manuver-manuver itu akan ada juga di blok Ambalat," ucap Andi.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Radar Hibah Dari AS Telah Terpasang di 18 Titik di Indonesia




JAKARTA - Indonesia dengan wilayah laut luas sudah seharusnya memiliki kekuatan tangguh untuk mengamankan wilayah perairannya. Selain itu, perlu pengamanan untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan ke wilayah berbahaya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo di Jakarta, Rabu (1/6).

Pengamanan laut butuh perhatian serius karena menyangkut berbagai kepentingan masyarakat dan negara. Dia menambahkan, keamanan laut tidak hanya menyangkut penegakan hukum di laut. "Tujuan lebih luas adalah tercapainya situasi dan kondisi laut yang bebas dari ancaman kekerasan, navigasi, sumberdaya laut, dan ancaman pelanggaran hukum,"katanya.

"Dan untuk penanganan dini pengamanan wilayah laut Indonesia penguatan sistem radar sangat diperlukan. Salah satunya adalah hibah radar Integrated Multi Sensor System (IMSS) dari amerika yang kini dibangun di beberapa titik di Indonesia," tambahnya.

Tri mengatakan, IMSS yang terpasang kini berjumlah 18 buah. Selain radar, kata Tri, pengamanan dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin. "Perairan penting seperti Selat Malaka kami lakukan patroli bersama dengan Malaysia dan Singapura,"katanya.

Selain radar, kata Tri, pengamanan dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin. "Perairan penting seperti Selat Malaka kami lakukan patroli bersama dengan Malaysia dan Singapura,"katanya.

Sumber : JURNAS

Tuesday, May 31, 2011

First Advanced Block 50 F-16 Unveiled for Turkish Air Force


By Lockheed Martin on Wednesday, May 25th, 2011

First Advanced Block 50 F-16 Unveiled for Turkish Air Force

Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) and Lockheed Martin unveiled the first of 30 new Turkish-built F-16s in ceremonies today at TAI's facility near Ankara.
Turkish officials at the event included the nation's Minister of National Defense, Vecdi Gonul; Undersecretary for Defense Industries Murad Bayar; Turkish Air Force Chief of Staff Lt. Gen. Abidin Unal; General Manager of the Turkish Armed Forces Foundation Lt. Gen. (Retired) Hayrettin Uzun; and the Chairman of the Board of TAI, Lt. Gen. (Retired) Mehmet Yalcin Kaya.
The U.S. government was represented by Ambassador to Turkey Francis J. Ricciardone, Jr.; Heidi Grant, Deputy Under Secretary of the Air Force for International Affairs; and Maj. Gen. Stanley Clarke III, Chief of the Office of Defense Cooperation.
"Lockheed Martin values the partnerships we have established with the Turkish government, military and industry over the past quarter century," said Ralph D. Heath, executive vice president of Aeronautics for Lockheed Martin. "We look forward to continuing those relationships as a partner with Turkey in the F-35 Joint Strike Fighter program."
TAI Chairman of the Board Yalçın Kaya expressed his excitement about the early delivery of the first F-16, the previous delivery date of which was July 2011, said; “This early delivery is the result of the great efforts of TAI’s engineers and technicians as well as the successful cooperation between TAI and Lockheed Martin. Main contractor Lockheed Martin and Turkish Air Force PCO worked in a great harmony and delivered the aircraft two months earlier than scheduled in order to display the aircraft in Turkish Air Forces 100th Anniversary activities. TAI, whose priority is customer satisfaction, aims to carry this relationship with Lockheed Martin beyond F-16 programs as well as to be a part of new international military projects with its infrastructure, experience, great effort and performance.”
The F-16 program has provided extensive industrial development and employment in Turkey over the past 25 years. The Turkish Air Force has more than 200 F-16 aircraft in its inventory presently and will take delivery of the 30 new, advanced Block 50 models between May 2011 and December 2012.
The F-16 is the choice of 25 nations. More than 4,400 aircraft have been delivered worldwide from assembly lines in five countries. The F-16 program has been characterized by unprecedented international cooperation among governments, air forces and aerospace industries. Major upgrades to all F-16 versions are being incorporated to keep the fleet modern and fully supportable over the aircraft's long service life.
Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 126,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation's 2010 sales from continuing operations were $45.8 billion.

RUU Industri Strategis Pertahanan : BUMN Bisa Gandeng Negara Lain


Seorang prajurit TNI AD sedang membersihkan panser Anoa (Buatan Pindad). (Foto: Berita HanKam)
PDF Print
Monday, 30 May 2011
JAKARTA – Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan memperbolehkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk kerja sama dengan negara lain. Langkah ini diharapkan bisa mendorong penghematan anggaran industri strategis. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, sebaiknya pemerintah menjalin kerja sama investasi dengan negara lain sebagai salah satu cara menekan biaya. Apalagi sekarang ini telah terjalin kesepakatan kolaborasi industri pertahanan antarnegara ASEAN.
Menurut dia,model kerja sama dengan negara lain juga akandidukungundang-undang. “Di situ nanti,negara artinya pemerintah yang dalam hal ini BUMN, boleh bekerja sama dengan negara lain.Tentu dengan memerhatikan kepentingan RI,”ujarnya. Industri strategis nasional diakui berbagai kalangan memerlukan dukungan keuangan dan modal kerja yang tidak sedikit.Aspek ini bahkan menjadi salah satu kendala serius. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pun pernah menyatakan, butuh dana triliunan rupiah untuk menyehatkan perusahaan yang memproduksi alutsista seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL.
Di dalam revitalisasi industri strategis nasional, sesuai RUU itu, ujung tombaknya adalah Komite Kebijakan Industri Strategis Pertahanan (KKIP). Mereka harus merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai masalah ini. Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menuturkan, bentuk kolaborasi antarnegara ASEAN sebenarnya pernah dilakukan dalam produksi pupuk yang dipusatkan di Aceh.
Kolaborasi itu bermodel investasi bersama untuk mendirikan sebuah perusahaan, namun upaya itu gagal. Karena itu, dia menyarankan agar model kerja sama seperti itu tidak diulangi dalam industri pertahanan. Apalagi masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam isu ini.“Sinergi saja untuk saling melengkapi. Tinggal diidentifikasi apa saja yang dibutuhkan,” ungkapnya. Menurut dia, tiap negara mestinya mampu memproduksi alutsista sendiri agar tidak mengalami ketergantungan terhadap negara lain(fefy dwi haryanto)

SEPUTAR INDONESIA

Indonesia’s Anti-ship Missiles: New Development In Naval Capabilities – Analysis


Ujicoba penembakan rudal Yakhont dari KRI Oswald Siahaan-354 di perairan Samudra Hindia, Rabu (20/4). Rudal buatan Rusia tersebut mempunyai jangkauan tembak 300 km dengan kecepatan terbang 2 mach, daya ledak 300 kg, ketinggian (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/spt/hm/11)
 Ciri khas Yakhont dilengkapi air intake mirip pesawat tempur MIG era masa lalu
Ciri khas Yakhont dilengkapi air intake mirip
Written by: RSIS

The recent Indonesian Navy test-launch of the supersonic Yakhont anti-ship missile marked yet another naval capability breakthrough in Southeast Asia. The Yakhont missile could potentially intensify the ongoing regional naval arms competition.

By Koh Swee Lean Collin

ON 20 APRIL 2011, the Indonesian Navy (Tentera Nasional Indonesia – Angkatan Laut or TNI-AL) frigate KRI Oswald Siahaan test-fired a Russian-made Yakhont supersonic anti-ship missile during a naval exercise in the Indian Ocean. According to TNI-AL, the missile took about six minutes to travel 250 kilometres to score a direct hit on the target. This test-launch marks yet another significant capability breakthrough amongst Southeast Asian navies. It comes against the backdrop of unresolved maritime disputes and ongoing regional naval arms competition.
A destabilising naval weapon?
Indonesia
Indonesia
According to David Mussington and John Sislin in a Jane’s Intelligence Review report in 1995, weapons which could be considered destabilising in nature possess all or some of the following six characteristics: result in decreased warning time; give one country ‘breakthrough capabilities’; lead to a broadening of target sets; permit no effective countermeasures; give one side better information concerning another’s military preparations; and create hostility. Based on some of these criteria, the Yakhont could be deemed destabilising for the following reasons.
Firstly, the Yakhont could travel at sea-skimming altitude (5-15 metres above surface) at 2.5 times the speed of sound thus reducing warning time for the target vessel, especially those ill-equipped for long-range early warning. It is true that Southeast Asian navies are increasingly better equipped with modern sensors to provide early warning of an impending missile launch and for tracking subsonic sea-skimming missiles. Yet the Yakhont’s unique flight profile could imply that even more sophisticated detection capabilities have to be acquired by regional navies.
Secondly, even though Vietnam had reportedly inducted the Yakhont into service, it exists in the land-based ‘Bastion’ coastal-defence variant and is thus strictly defensive. However, when mounted onto a warship which is essentially a highly-mobile platform, the Yakhont’s range could be extended beyond the defensive perimeters of one’s coastal confines. Prior to the introduction of the ship-launched Yakhont, anti-ship missiles – such as the Western-made Exocet and Harpoon as well as Russian-built Styx and Switchblade – carried aboard Southeast Asian warships are characterised by subsonic speeds and possess ranges not more than 200 kilometres at most.
By contrast, the Yakhont has a maximum range of 300 kilometres when flying at high altitude, and maximum speed of Mach 2.5. The only non-Southeast Asian countries in the wider Western-Pacific with equivalent capabilities are China whose Russian-built Sovremennny destroyers are armed with the Sunburn missile, and Taiwan which has recently deployed the Hsiung Feng III aboard its warships.
Thirdly, the Yakhont’s flight profile also permits no effective countermeasures for most Southeast Asian navies. Only the navies of Malaysia, Singapore and Thailand possess modern shipboard anti-missile missile (AMM) capabilities. Malaysia possesses two frigates armed with the Seawolf AMM and four corvettes with the Aspide, while Singapore has six frigates armed with the Aster AMM and six corvettes with the Barak-1. Thailand has two frigates equipped with the Sea Sparrow system and two corvettes with the Aspide.
The other Southeast Asian navies are deemed poorly-equipped for air defences. Most surface warships in the region are armed with only guns and surface-to-air missiles effective only against slower-moving targets at short range but not high-performance aircraft and missiles.
What next for Southeast Asia?
The entry of TNI-AL’s Yakhont missile came after the recent regional submarine scramble, and introduction of breakthrough capabilities. The Malaysians introduced the first underwater-launched anti-ship missile aboard its new Scorpene submarines while Singapore inducted a pair of ex-Swedish Vastergotland boats with air-independent propulsion for prolonged submerged endurance. In any case, these acquisitions arguably sparked off reciprocal responses from other Southeast Asian navies.
The Yakhont, with its superior capabilities over existing anti-ship missiles arming Southeast Asian surface warships, represented yet another regional naval breakthrough which could not be ignored. This is especially so when no regional navies are adequately equipped against such weaponry if a naval skirmish ever breaks out in the volatile region plagued with longstanding interstate maritime disputes. The Indonesian-Malaysian naval standoff in the disputed Ambalat region in 2009 highlighted the danger of such eventualities.
Possible reactions from neighbouring Southeast Asian navies towards the Yakhont could take certain forms, especially now that regional countries are recovering from the global economic recession and reinstating their naval modernisation programmes. One, it could spark off the acquisition of equivalent capabilities, which might not be that difficult in today’s global arms market. While the current anti-ship missile market is still dominated by subsonic systems, a few supersonic examples do exist for sale, such as the Russian Klub-series or Sunburn, and the Indian-Russian BrahMos. India reportedly earlier on shelved the export of BrahMos (based on the Yakhont) to Indonesia out of security concerns but Jakarta managed to circumvent this by directly procuring the Russian ‘originals’.
A second reaction is the acquisition of capabilities, such as the Barak, Seawolf and Aster AMM systems, to neutralise such supersonic threats. Acquiring such countermeasures might be considered less provocative since these are essentially defensive. A third reaction is that better-endowed navies might acquire both equivalent anti-ship armaments and AMM systems as a safety measure.
Mitigating the ‘Yakhont Effect’
Whichever form it takes, the action-reaction process that could stem from the Yakhont missile would add onto the current intensity of regional naval arms competition. The Yakhont could potentially upset the Southeast Asian naval balance of power even though the Indonesians had reportedly acquired only a small consignment of this missile for limited deployment aboard TNI-AL’s frigates.
The region may need to institute naval confidence-building measures such as mechanisms to prevent or mitigate naval incidents. But perhaps it is time for Southeast Asian countries to think about naval arms control to enhance transparency and help ensure that naval arms acquisitions in the region do not spiral out of control.

Koh Swee Lean Collin is an associate research fellow at the Military Studies Programme in the Institute of Defence and Strategic Studies, a constituent unit of the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University. He is also undertaking doctoral research on Southeast Asian naval developments.
About the author: RSIS
RSISRSIS Commentaries are intended to provide timely and, where appropriate, policy relevant background and analysis of contemporary developments. The views of the author/s are their own and do not represent the official position of the S.Rajaratnam School of International Studies (RSIS), NTU, which produces the Commentaries.

http://www.eurasiareview.com/indonesia%E2%80%99s-anti-ship-missiles-new-development-in-naval-capabilities-analysis-31052011/

KSAL: Pemeriksaan KRI Nanggala Segera Selesai



31 Mei 2011, Jakarta (ANTARA News): Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, pemeliharaan menyeluruh kapal selam KRI Nanggala-402 di Korea Selatan segera usai.

"Diperkirakan Januari tahun depan tiba di Indonesia," katanya, menjawab ANTARA seusai membuka Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut 2011 di Jakarta, Selasa.

KRI Nanggala-402 menjalani perbaikan dan perawatan total di perusahaan galangan kapal "Marine Engineering Co Ltd" (DSME) dari Korea Selatan.

Pemeliharaan total itu bertujuan meningkatkan kemampuan tempur kapal selam tersebut untuk mendukung kekuatan pemukul TNI Angkatan Laut.

KRI Nanggala diberangkatkan ke Korea Selatan pada Desember 2009 dan langsung menjalani pemeliharaan total untuk dapat memulihkan kekuatannya hingga 90 persen.

Sebelumnya, TNI Angkatan Laut telah meng-"overhaul" kapal selam KRI Cakra-401 di "Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd" (DSME).

KRI Cakra telah diganti perangkat teknologinya dari buatan 1970-an dengan teknologi 1990-an.

"Ya diharapkan segera selesai," katanya menegaskan.

Kedua kapal selama TNI Angkatan Laut itu merupakan buatan Jerman tipe U-209.

Tentang proses pengadaan dua kapal selam baru, Soeparno mengatakan masih dalam proses dengan Kementerian Pertahanan.

Sumber: ANTARA News

BERITA POLULER