Pages

Wednesday, May 11, 2011

Vietnam Kilo 636 Submarine Technology More Advanced Than China Kilo 636 ?

07 Mei 2011
Kilo 636 submarine (photo :Navalshow)

Commentary Han Hoa Military Magazine in April, a leading source of military technology expert reputation in Moscow (Russia) said that under a bilateral agreement signed between Russia and Vietnam, in 2013, Vietnam will receive the first Kilo submarines, a year later as the second and the last one will be delivered in 2017.Compared with 636-MK submarines that use by the Chinese Navy, Kilo 636-MV submarines that Russia sold to Vietnam has many differences, of which the largest is about armament.

First, Vietnam's Kilo submarines will be fitted with land attack cruise missile 3M-14E latest type, with a range of 290 km. Missiles are not Russia's Defense Ministry approved the export to China. Apart from Vietnam, two other countries are exporting Russian 3M-14E missiles is India and Algeria.
Besides that, Kilo 636-MV submarine is equipped with radar-guided complex multi-effects post GE2-01 type. This has not been removed for export to China, the biggest advantage is minimizing the noise in the environment and help diversify measures directions.

Sonar system, Kilo 636-MK China submarines is equipped with sonar systems MGK 400E basic types. Meanwhile, the Kilo 636-MV submarines are installing sonar systems MGK 400E type improvements. Two sonar system has the same sounding range, but the sonar system type MGK 400E is equipped with improved signal processing speed and performance more digitized higher level.

Novator 3M-14E Club S missile type of land attack cruise missile, max range 290km (photo : Elforo)

On the periscope, both Kilo 636-MK submarine and Kilo 636-MV submarines are equipped with sounding optical system, but the periscope used for tasks Kilo 636-MV attack submarines are installation of additional equipment measuring distance from IR ray and TV monitoring systems, Meanwhile, Kilo 636MK submarines primarily use optical aiming device and no distance measurement beam from. That means fighting capability at night and the attack accuracy of the Kilo 636-MV submarine will be higher than Kilo 636-MK submarine.

Final difference is the air conditioning system that Kilo 636-MV submarines using more appropriate to the climate, tropical terrain.

Besides these differences, Kilo submarines that Russia sold to China and the Russian Kilo submarine exports to Vietnam have some similarities, such as the missile is equipped with 3M-54E anti-ship, and used batteries 476 E type of improvement, long life and meet the requirements of the water temperature in the Pacific Ocean.

Sources said that the production time of two submarines on each other for over 5 years, the technology equipped for Kilo 636-MV submarines is granted with more advanced than Kilo 636-MK. Considering the differences above, according to the magazine, although both are Kilo 636 M submarines, but the gap in technology between the Kilo 636-MV submarine and Kilo 636-MK submarine at least 10 years.

Novator 3M-54E Club S type of anti ship cruise missile, max range 220km (photo : Elforo)

About 6 Kilo submarines sold by Russia to Vietnam, long have information that Vietnam can use them to build two fleets. However, according to sources, six submarines of the Kilo 636-MV Vietnam will be arranged uniformly, forming a Russian fleet and the construction will be in charge of all media repository missiles at seaports and oxygen supply stations as part of the contents of bilateral agreements signed with Vietnam.

Related to the purchase price of Kilo 636-MVsubmarine, formerly reported that Vietnam Navy may have to buy Kilo 636-MV submarines with high prices. But according to sources, the price of Kilo 636-MV submarines that Russia sold to Vietnam is completely true and current prices Russia has started to manufacture first Kilo 636 submarines for Vietnam.

(
Nghien Cuu Bien Dong)

ASEAN Mutlak Perlukan Standar Keamanan Kawasan Bersama


Rabu, 11 Mei 2011 23:32 WIB | 763 Views
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. (FOTO.ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, ASEAN mutlak memerlukan suatu standar keamanan regional bersama guna menciptakan kondisi kawasan yang stabil sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara anggotanya sekaligus memberikan posisi tawar yang kuat dalam percaturan global.

Purnomo Yusgiantoro mengemukakan hal itu dalam pertemuan dengan kalangan pemimpin redaksi media massa nasional di Jakarta, Rabu, yang sengaja diundang untuk menjelaskan agenda "ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)" atau Pertemuan Menteri-menteri Pertahanan ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta, 19 Mei mendatang.

Kegiatan ADMM dilaksanakan terkait dengan peran Indonesia yang menjadi pemimpin ASEAN tahun ini sekaligus sebagai implementasi dari kebijakan tiga pilar organisasi ASEAN yang bertumpu pada pembangunan politik, keamanan, dan ekonomi yang lebih baik menjelang terbentuknya masyaakat ASEAN pada 2015.

Menteri mengatakan, pertemuan nantinya fokus pada sejumlah hal yang intinya upaya mewujudkan kondisi keamanan kawasan yang lebih stabil dan damai sehingga Negara-negara lainnya di dunia bisa datang ke ASEAN dengan aman.

"Kita akan fokus pada kerja sama praktis seperti perkuatan kerja sama regional, penyelesaian sengketa di Laut China Selatan, keamanan maritim dengan merealisasikan `code of conduct` (kode etik) yang jelas di antara negara-negara anggota ASEAN," katanya.

Selain itu, katanya, akan dibahas juga masalah mengenai program-program riil kontra terorisme, dan meningkatkan intensitas pertemuan informal (informal meeting) para petinggi pertahanan dan militer guna menciptakan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan di ASEAN yang mengacu pada piagam ASEAN.

"Hal itu dilakukan mengingat ASEAN bukanlah suatu pakta militer," kata mantan menteri pertambangan dan energi itu.

Beberapa pemimpin redaksi umumnya meminta banyak penjelasan yang lebih detail terhadap agenda yang akan diajukan Indonesia selaku tuan rumah sehingga terlihat efektifitas Indonesia dalam memimpin ASEAN.

Sejumlah isu mulai dari sengketa perbatasan, hingga saling pengertian dan solidaritas sesama negara anggota ASEAN masih perlu dibuktikan secara kongkret, demikian komentar para pemimpin redaksi.

ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara yakni Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja.(*)
(T.B011/Z002)


ANTARA

ASEAN Mutlak Perlukan Standar Keamanan Kawasan Bersama

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. (FOTO.ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, ASEAN mutlak memerlukan suatu standar keamanan regional bersama guna menciptakan kondisi kawasan yang stabil sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara anggotanya sekaligus memberikan posisi tawar yang kuat dalam percaturan global.

Purnomo Yusgiantoro mengemukakan hal itu dalam pertemuan dengan kalangan pemimpin redaksi media massa nasional di Jakarta, Rabu, yang sengaja diundang untuk menjelaskan agenda "ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)" atau Pertemuan Menteri-menteri Pertahanan ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta, 19 Mei mendatang.

Kegiatan ADMM dilaksanakan terkait dengan peran Indonesia yang menjadi pemimpin ASEAN tahun ini sekaligus sebagai implementasi dari kebijakan tiga pilar organisasi ASEAN yang bertumpu pada pembangunan politik, keamanan, dan ekonomi yang lebih baik menjelang terbentuknya masyaakat ASEAN pada 2015.

Menteri mengatakan, pertemuan nantinya fokus pada sejumlah hal yang intinya upaya mewujudkan kondisi keamanan kawasan yang lebih stabil dan damai sehingga Negara-negara lainnya di dunia bisa datang ke ASEAN dengan aman.

"Kita akan fokus pada kerja sama praktis seperti perkuatan kerja sama regional, penyelesaian sengketa di Laut China Selatan, keamanan maritim dengan merealisasikan `code of conduct` (kode etik) yang jelas di antara negara-negara anggota ASEAN," katanya.

Selain itu, katanya, akan dibahas juga masalah mengenai program-program riil kontra terorisme, dan meningkatkan intensitas pertemuan informal (informal meeting) para petinggi pertahanan dan militer guna menciptakan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan di ASEAN yang mengacu pada piagam ASEAN.

"Hal itu dilakukan mengingat ASEAN bukanlah suatu pakta militer," kata mantan menteri pertambangan dan energi itu.

Beberapa pemimpin redaksi umumnya meminta banyak penjelasan yang lebih detail terhadap agenda yang akan diajukan Indonesia selaku tuan rumah sehingga terlihat efektifitas Indonesia dalam memimpin ASEAN.

Sejumlah isu mulai dari sengketa perbatasan, hingga saling pengertian dan solidaritas sesama negara anggota ASEAN masih perlu dibuktikan secara kongkret, demikian komentar para pemimpin redaksi.

ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara yakni Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja.(*)
(T.B011/Z002)


ANTARA

Laporan dari AS Regenerasi F16 Bisa Dilakukan di Indonesia


Endang Isnaini Saptorini - detikNews

Pesawat F-16 milik Air National Guard Amerika (photo : F16net)


F-16 yang digunakan oleh Air National Guard, Amerika (photo : Wiki)
 
f-16 TNI AU


F-16 TNI AU,


F16 TNI AU 

Yang menarik dari kunjungan ini adalah kesediaan para pelaku industri pertahanan AS ini untuk menjadi mitra dalam hal transfer tehnologi kepada Indonesia dan pembelian hasil produksi Indonesia dibawah supervisi AS untuk keperluan industri ini di kemudian hari.

"Sparepart F16 dapat diproduksi di Indonesia dengan supervisi AS. Hal ini sangat baik, karena mereka tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja, namun juga memikirkan benefitnya bagi terciptanya lapangan pekerjaan, transfer tehnologi untuk industri di tanah air," ungkap Hayono Isman yang dihubungi detikcom dalam perjalanan rombongan menuju New York dengan bus sewaan.

'Diharapkan kunjungan Menhan RI, Purnomo Yusiantoro ke AS akhir Mei ini dapat lebih mudah dalam upaya mempercepat kerjasama antara perusahaan Indonesia dan AS dalam hal regenerisasi untuk pembuatan komponen-komponen yang nantinya akan dikirim ke AS. Komisi I mendukung penuh program ini," tambah Hayono.

Hasil kunjungan ke Federal Communication Commission (FCC) memberikan masukan kepada Komisi I untuk penyusunan RUU Penyiaran. Menurut Hayono Isman, KPI perlu diberikan wewenang untuk membatalkan izin dari lembaga kepenyiaran yang melanggar peraturan kepenyiaran dalam menyajikan konten melalui proses yang ketat.

"Proses Demokrasi di Indonesia saat ini sedang berkembang, sehingga akan kurang tepat untuk memberlakukan revoke atau pembatalan izin seperti ini. Kami lebih suka dengan istilah “Fine” atau denda bagi pelanggar ketentuan peraturan kepenyiaran. Hal ini lebih efektif dan tidak membuat khawatir para pelaku bisnis kepenyiaran di Indonesia," ujar pimpinan delegasi kunjungan kerja Komisi I DPR RI ini.

Sementara itu, Komisi I mendapatkan masukan sebagai hasil kunjungan ke Office of the Director of National Intelligence (DNI), yang merupakan kantor pusat yang mengkoordinasikan 16 unit intelejen AS. Terutama dalam hal pentingnya koordinasi antar intelejen di Indonesia. Dalam hal ini Badan Itelejen Indonesia (BIN), agar dapat melakukan fungsinya sebagai pusat koordinasi, pengumpulan data dan analisa dalam berbagai kemungkinan timbulnya terorisme.

Sementara eksekusinya akan dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya, seperti kalau terorisme merupakan tugas polisi terutaman Densus 88 untuk melakukan penangkapan, sementara TNI untuk penangkalan dini terhadap berbagai potensi separatism dengan ‘soft power’ untuk mengatasinya. "Intelejen bertugas untuk instalasi awal penegakan demokrasi, penegakan HAM dan keterbukaan. Sehingga intelejen tidak perlu diberi wewenang untuk melakukan penangkapan," tambahnya.

Mengenai pertemuan dengan Kongres AS, Hayono mengatakan ada dua agenda yang dibahas yaitu mengenai peran Indonesia dalam perkembangan Demokrasi di Timur Tengah dan sambutan Indonesia atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam ADA (Access Defense Article) yang harus mendapat persetujuan dari konggres AS

Menurut kongres AS yang ditemui Komisi I, Indonesia merupakan dapat menjadi role model bagi perkembangan demokrasi di Timur Tengah. "Untuk itu Komisi I akan menindaklanjuti dengan BKSAB (Badan Kerja Sama Antar BUMN)yang wakil ketuanya ada dalam rombongan bapak SIdarto Danusobroto (PDIP) dan Ibu K.Assegaf (Demokrat), untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam melakukan kontak dengan parlemen Mesir maupun Tunisia. Paling tidak dengan memberikan dukungan moril dan masukan kepada pemerintah Tunisia tentang bagaimana Indonesia melalui kegiatan parlemen bisa memperkuat demokrasi yang berkembang di Indonesia, papar Hayono.

Sementara itu Komisi I juga menyambut baik tawaran dari AS yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk program ADA (Access Defense Article), yaitu Hibah pesawat F16. "Komisi I DPR RI sepenuhnya mendukung program ini, termasuk memberikan dukungan untuk TNI AU untuk mendaopatkan F16 ini beserta alokasi dana regenerasinya," ujarnya.

(eis/anw)

DETIKNEWS

Malaysia Protes Campur Tangan AS

 Sekelompok warga Malaysia berkumpul di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur untuk memprotes intervensi Washington di dunia Muslim dan dukungan penuh negara itu kepada rezim Zionis Israel.
Para demonstran, termasuk aktivis politik mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Barack Obama di mana mereka mengecam konspirasi Washington di negara-negara Islam, IRNA melaporkan pada hari Selasa (10/5).
Dalam pernyataan itu, warga Malaysia juga menyatakan protes mereka atas intervensi militer AS di Libya.
Campur tangan militer AS di Libya telah membahayakan kehidupan banyak warga sipil, dan ini bukan pertama kalinya Washington ikut campur di negara-negara dengan sumber daya minyak, tegas mereka.
Para pengunjuk rasa juga mengutuk dukungan AS kepada Israel, yang mereka gambarkan sebagai teroris terbesar di dunia. Israel sangat mudah membantai rakyat Palestina dengan dukungan AS, ujar demonstran.
Menurut mereka, terorisme tidak akan berakhir di dunia, kecuali AS mengakhiri kebijakan yang tidak adil.
Pada bagian lain pernyataan itu, demonstran Malaysia mempertanyakan Obama atas klaim AS soal pembunuhan pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden dan penenggelaman di laut. (IRIB/RM/PH)

IRIB

Iran Akan Musnahkan Israel Jika Berani Menyerang

 Seorang anggota parlemen senior Iran menyatakan bahwa Iran akan memberikan respon keras dan menghancurkan kepada rezim Zionis Israel, jika Tel Aviv berani menyerang negara ini.
Pelapor Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majlis, Kazem Jalali mengatakan kepada Fars News Agency pada hari Selasa (10/5) bahwa tidak ada jalan bagi Israel untuk melarikan diri, jika mereka melakukan agresi terhadap wilayah Iran.
"Zionis sendiri juga tahu bahwa reaksi Iran akan tidak terduga dan sangat keras," tegasnya.
Di tengah kebuntuan mengenai program nuklir sipil Iran, Tel Aviv dan Washington telah berulang kali mengancam Tehran dengan serangan militer, didasarkan pada dugaan bahwa aktivitas nuklir Iran ditujukan untuk kepentingan militer.
Pada awal Mei, jet-jet tempur Israel dilaporkan melakukan latihan di sebuah pangkalan militer di Irak untuk menyerang sasaran di wilayah Iran. Sejumlah besar pesawat tempur Israel terlihat di pangkalan al-Asad di Irak, ujar sumber yang dekat dengan Muqtada Sadr.
Jet tempur Israel yang dilibatkan dalam latihan terdiri dari F-15, F-16, F-18, F-22, dan KC-10. Pesawat-pesawat tersebut melakukan latihan sepanjang pekan pada malam hari, tambah sumber yang sama.
Latihan itu bertujuan mempersiapkan diri untuk menyerang sistem pertahanan udara Iran, mengganggu sistem radar dan menyerang sasaran yang jauh di  wilayah Iran.
Iran mengatakan program nuklirnya benar-benar bertujuan damai dan dalam kerangka Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT) serta di bawah pengawasan penuh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Para pejabat Tehran memperingatkan bahwa setiap agresi oleh AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran akan direaksi secara tegas dan dapat mengakibatkan perang yang akan menyebar di luar Timur Tengah. (IRIB/RM/PH)

IRIB

Prajurit Yoninf 406 Latihan Pratugas


Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistiyono memeriksa pasukan pada upacara pembukaan Latihan Pratugas Yonif 406/Chandra Kusuma, di Bantir, Sumowono, Kabupaten Semarang, Selasa (10/4). Latihan bertujuan untuk menambah kemampuan personel dalam aspek tempur, intelejen, teritorial dan administrasi untuk bekal para prajurit sebelum ditugaskan ke daerah rawan Maluku pada Juni mendatang. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/ss/pd/11)

10 Mei 2011, Semarang (ANTARA News): Sebanyak 488 prajurit Batalyon Infanteri 406/Chandra Kusuma mengikuti latihan pratugas di medan latihan Bantir Sumowono, Kabupaten Semarang, Selasa, sebelum ditempatkan di Maluku untuk mengemban misi perdamaian.

Latihan pratugas yang direncanakan selama satu bulan itu, dibuka Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Mayor Jenderal Langgeng Sulistyono.

Saat membacakan amanat upacara pembukaan, Pangdam mengatakan dalam latihan pratugas in,i para prajurit akan menerima latihan teknik dan taktik militer, mulai dari gerakan perorangan sampai gerakan dalam hubungan satuan, serta dibekali pengetahuan praktis mengatasi krisis.

"Hal tersebut bertujuan agar para prajurit memiliki kemampuan teknik dan taktik yang meliputi aspek tempur, intelijen, teritorial, dan administrasi sehingga mampu melaksanakan operasi bantuan dalam tugas-tugas pengamanan di daerah rawan dengan benar," katanya.

Para prajurit yang mengikuti latihan pratugas juga diminta dapat memanfaatkan waktu latihan yang relatif singkat dengan seefektif mungkin dan mengikuti serta mematuhi instruksi pelatih.

Sejumlah prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma berlari bersama usai upacara pembukaan Latihan Pratugas Yonif 406/Chandra Kusuma, di Bantir, Sumowono, Kabupaten Semarang, Selasa (10/4).(Foto: ANTARA/R. Rekotomo/ss/pd/11)

Sejumlah prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma meneriakkan yel-yel pasukan. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/ss/pd/11)

Khusus kepada penyelenggara latihan pratugas, Pangdam memerintahkan agar seluruh prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma diberik bekal tentang perkembangan situasi terkahir dan terus memantau dinamika situasi di daerah rawan Maluku yang masih berpotensi muncul konflik horizontal maupun vertikal.

"Dengan mencermati persoalan-persoalan tersebut, maka tugas utama para prajurit saat bertugas di Maluku adalah membantu pemerintah daerah dan kepolisian dengan status Bawah Komando Operasi Kodam XVI/Pattimura," ujarnya.

Pangdam mengungkapkan, prajurit juga bertugas menjaga, memelihara, dan memulihkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan kondisi aman melalui koordinasi yang baik antar aparat keamanan dan instansi lain di wilayah tersebut.

Menurut Pangdam, setiap prajurit harus mampu meningkatkan hubungan yang harmonis antara semua kelompok masyarakat sehingga jalinan kebersamaan dan rekonsiliasi yang selama ini sudah terwujud dapat dipertahankan.

"Prajurit harus dapat menempatkan diri sebagai mediator yang netral dengan mengedepankan jiwa Sapta Marga dan menjunjung tinggi Delapan Wajib TNI dalam menghadapi konflik yang melibatkan sejumlah kelompok karena berbeda pendapat atau pandangan," katanya.

Usai mengikuti latihan pratugas, pada bulan Juni 2011 prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma ditempatkan di Maluku untuk menggantikan tugas Batalyon 509/Kostrad selama satu tahun.

Sumber: ANTARA News

BERITA POLULER