Pages

Sunday, April 24, 2011

Commander Insists on Plan to Buy Old German U-boats


23 April 2011

Type 206A submarines of German Navy (photo : Militaryphotos)

Navy chief Kamthorn Phumhiran is insisting on pushing ahead with the plan to procure six second-hand submarines from Germany, dismissing the other option of buying brand-new South Korean ones as being too expensive.

Adm Kamthorn yesterday said he would go ahead with the navy's original plan. It would be presented to the Defence Council chaired by Defence Minister Prawit Wongsuwon next week.

Gen Prawit had earlier voiced his support for the idea of acquiring two brand-new submarines from South Korea. He believed they would last longer than the decommissioned German ones.

The six Type U-206A coastal patrol submarines have been in use in Germany for more than 30 years and Adm Kamthorn admitted they had only another six or seven years of useful life left.

Though the South Korean Type U209 submarine is made using German technology, Adm Kamthorn said it is too big, with a displacement of 1,200 tonnes. "They also cost up to 13 billion baht each," he said.

Although the navy included the option of buying South Korean submarines in its feasibility study, it does not have enough money to buy the two new ones.

"It is most practical to buy the second-hand ones at a cost of 7.7 billion baht," said Adm Kamthorn, who also played down concerns over the usefulness of the submarines in Thai waters. "The navy has to take care of Thailand's marine interests valued at 900 billion baht a year. An investment of 7.7 billion baht will be worth it," he said.

If Thailand fails to secure the six submarines, the opportunity may go to Chile or Colombia, which are also interested in striking a deal with Germany, said navy Assistant Chief of Staff for Operations Thawiwut Phongphiphat.

A navy source said other countries in Southeast Asia have already strengthened their navies with submarines. Malaysia deploys two French-made ones, Singapore has four and Vietnam has three, with a plan to buy six more from Russia. Even Burma has already had its soldiers trained in submarine operations.

If the Defence Council and later the cabinet approve the navy's purchase plan, the first batch of 30 navy officers will be sent for a year of training in Germany before Thailand receives the submarines, said Vice Adm Thawiwut.

"The navy doesn't want to have these submarines, we need them," Adm Kamthorn said. "They are weapons for protection. They may be small, but a small cobra can bite a bigger person to death."

Two subs would be deployed in the Gulf of Thailand and two in the Andaman Sea, with the others as replacements.

Navy Still Wants 6 German Submarines


22 April 2011

Type 206A submarine from Germany (photo : Militaryphotos)
The navy still wants to buy six used Type U206A submarines from Germany, because they are most suitable for its needs, navy chief Admiral Kamthorn Poomhiran said on Friday.

Adm Kamthorn said the Type U206A submarine is most suitable for the Thai navy because it is small and agile, with a displacement of only 450 tonnes.

Moreover, the six submarines would cost the navy only 7.7 billion baht.

"I can guarantee that they can be in commission for more than 10 years," he said.

Adm Kamthorn said this type of submarine is far better than the Type U209 submarines which the navy earlier hoped to buy from South Korea.

Korea bought the submarines, which are much bigger at more than 1,000 tonnes displacement each, from Germany and had them refurbished.

Two Type U209 submarines would cost the navy 13 billion baht, which is far more expensive than the Type U206A from Germany, he said.

"The 7.7 billion baht to buy six Type U206A submarines from Germany is worthwhile, to protect the country's yearly marine interests of more than 900 billion baht," Adm Kamthorn said.

The navy chief said a proposal to buy six submarines from Germany would be forwarded to the Defence Council meeting chaired by Defence Minister Prawit Wongsuwon next week for approval.

If approved, the proposal would be tabled for cabinet consideration.

He said the navy plans to buy the submarines with its own four-year tied-over budget.

Vice Admiral Taweewut Pongpipat, assistant navy chief-of-staff for tactical operations, said the navy plans to use two submarines in the Gulf of Thailand and two in the Andaman Sea, while two others would be used for rotation.

He said the navy has already selected the first batch of 30 naval personnel for training in Germany for one year before the submarines were handed over.

The submarines the Thai navy plans to buy are still in operation, and not decommissioned yet.

"If we don't buy them, Chile and Colombia would," Vice Adm Taweewut said.

Malaysia now has two submarines in commission and Singapore has four, a navy official said.

Vietnam already has four submarines and is reported to be negotiating to buy six more at a cost of US$4 billion from Russia, while Burma has already trained its sailors for submarine operations, the official said.

Rudal Rusia, Rudal China, dan Pertahanan Perbatasan


Peluru kendali (rudal) Yakhont meluncur ke udara setelah ditembakkan dari Kapal Republik Indonesia Oswald Siahaan-354 (jenis kapal perusak kawal kelas Fregat Vanspeijk) di perairan Samudra Hindia, Rabu (20/4). (Foto: Kompas/Hendra A Setyawan)

25 April 2011, (Kompas): Selangkah demi selangkah upaya membangun pertahanan Republik Indonesia dibangun sejak krisis Timor Timur tahun 2000. Embargo senjata dari Amerika Serikat membuat Indonesia beralih kepada dua negara yang sempat menjadi sahabat erat pada era Soekarno, yakni Rusia dan China.

Salah satu jenis persenjataan dari Rusia dan China yang memperkuat pertahanan Indonesia adalah peluru kendali. Peluru kendali paling canggih yang dimiliki adalah jenis Yakhont buatan Rusia dengan jarak jelajah (cruising range) 300 kilometer. ”Ini merupakan rudal dengan jangkauan terjauh yang saat ini kita miliki,” ujar Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Timur Laksamana Pertama Soleman Banjar Nahor, dalam latihan penembakan rudal Yakhont di perairan Samudra Hindia, Rabu (20/4) pekan lalu.

Keberadaan Yakhont memang strategis bagi pertahanan Indonesia. Jangkauan 300 kilometer yang dimiliki Yakhont seandainya ditempatkan di pesisir timur dan utara Sumatera dapat menjangkau Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, serta Kepulauan Nicobar dan Andaman. Seandainya digelar di Kepulauan Natuna-Anambas, rudal tersebut dapat mencapai sasaran di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel, yang menurut pengamat Barat dapat menjadi potensi konflik pada masa depan karena pertentangan China-Amerika Serikat (AS) yang tentu saja akan berdampak pada ASEAN.

Seandainya digelar di wilayah timur Indonesia, di kawasan Sulawesi Utara, Maluku Utara, atau Papua, rudal Yakhont dapat menjangkau sasaran di Filipina selatan hingga Guam, yang menjadi salah satu basis militer terdepan AS. Adapun di wilayah selatan, di sekitar Kupang dan perairan Timor, rudal tersebut dapat menjangkau sasaran di Darwin dan sebagian kawasan Northern Territory Australia.

Soleman menambahkan, saat ini platform penembakan rudal Yakhont baru dimiliki kapal Armada RI Kawasan Timur yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kapal milik Armada RI Kawasan Barat. ”Ke depan Armabar juga akan mampu mengoperasikan Yakhont,” tutur dia.

Seorang perwira muda di Komando Lintas Laut Militer mengatakan, Yakhont dapat ditembakkan dari beragam platform, seperti silo-penyimpanan rudal-di darat, kendaraan tempur, hingga pesawat tempur pengebom seperti Sukhoi. Penembakan melalui pesawat tempur pengebom tentu menambah jauh jangkauan serangan rudal Yakhont!

Rudal dengan hulu ledak (warhead) 300 kilogram bahan peledak itu memiliki dimensi panjang 8,9 meter, diameter 72 sentimeter, dan memiliki kecepatan maksimum hingga 2,5 mach (kecepatan suara). Dalam uji tembak di Samudra Hindia di selatan Selat Sunda, rudal Yakhont menjangkau sasaran di lautan sebelah selatan Pulau Enggano yang berjarak 250 kilometer dalam enam menit saja.

Kepala Pusat Penerangan Umum Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, keberadaan rudal Yakhont dalam persenjataan TNI lebih ditujukan sebagai detterent (penangkal) terhadap upaya agresi ataupun tindakan tidak bersahabat dari negara tetangga. ”Tentu saja kita mengutamakan perdamaian ASEAN. Apalagi Indonesia adalah negara yang menjadi teladan di ASEAN,” ungkapnya lagi.

Rudal China

Selain persenjataan Rusia, rudal buatan China juga memperkuat persenjataan TNI. Soleman menceritakan adanya rudal buatan China tipe C-802A dan C-705. Rudal itu merupakan jenis ”Exocet” buatan China.

”Sejumlah kapal perang kita diperlengkapi rudal itu. Sejenis dengan rudal-rudal yang memperkuat kapal perang Kerajaan Thailand yang juga dibuat China,” kata Soleman.

Beberapa tahun lalu, Kompas sempat mengunjungi HTMS Taksin yang sempat singgah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal latih Angkatan Laut Kerajaan Thailand tersebut dibuat galangan kapal di Shanghai dan memiliki rudal buatan China. Pekan lalu HTMS Taksin kembali singgah di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Benoa, Bali.

Rudal China dengan jangkauan sekitar 70 kilometer hingga 90 kilometer itu turut memperkuat persenjataan Republik Indonesia. Tentu saja di samping persoalan embargo, produk persenjataan buatan Rusia dan China lebih murah jika dibandingkan produk sejenis buatan AS.

Sebuah kapal perang baru, yang akan diluncurkan di Batam, Kepulauan Riau, Senin (25/4), juga diperkuat dengan persenjataan China, termasuk rudal C-802A. Seperti pada tahun 1960-an, persenjataan untuk menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang waktu itu disegani di belahan bumi selatan, kembali diperkuat arsenal produksi Blok Timur: Rusia dan China. (Iwan Santosa)

Sumber: KOMPAS

Latihan Tempur Laut Operasi Jala Perkasa



23 April 2011, Laut Jawa (ANTARA Foto): Sejumlah ABK KRI Oswald Siahaan-354 melambaikan tangan ke arah KRI Sultan Hasanudin-366, usai melakukan latihan Peran Perbekalan, di Laut Jawa, Jumat (22/4). Peran Perbekalan yang dilakukan antar kapal perang tersebut, dalam rangka latihan tempur laut Operasi Jala Perkasa. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/pras/11)


Perwira Pelaksana (Palaksa) KRI Oswald Siahaan-354, Mayor laut (P) Daymond Iwan (2 kiri), memeriksa persiapan amunisi meriam kaliber 76 mm Otomelara buatan Laspezia Italia, di ruang kontrol penembakan KRI Oswald Siahaan-354. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/pras/11)

Seorang ABK berada di samping anjungan, saat penembakan meriam kaliber 76 mm Otomelara buatan Laspezia Italia, oleh KRI Oswald Siahaan-354. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/pras/11)

Sumber: ANTARA News

Saturday, April 23, 2011

Indonesian Navy successfully tests Russian anti-ship missile


The Indonesian Navy has successfully tested a Russian-made anti-ship missile for the first time, the Antara national news agency reported on Thursday.
The Yakhont anti-ship missile was launched on Wednesday from the Van Speijk class frigate, Oswald Siahaan, during naval exercises in the Indian Ocean. Russian observers oversaw the drills, which involved 12 ships and over 1,000 personnel.
It took six minutes for the missile to cover 250 nautical miles and destroy a designated target.
"The target ship was hit [by the missile] and sank," Navy spokesman Rear Admiral Iskandar Sitompul said. "We bought these missiles a long time ago, and have finally tested them."
Indonesia bought an undisclosed number of Russian SS-N-26 Yakhont supersonic anti-ship cruise missiles for $1.2-million apiece in 2007 to replace Harpoon missiles on its frigates.
The missile has a maximum range of 300 kilometers when cruising at high altitude. It flies at low level during the terminal phase, and between 5 and 15 meters in altitude.

China’s Aircraft Carrier: Some Observations from India

China’s Aircraft Carrier: Some Observations from India


By Indian Government News on Friday, April 22nd, 2011
If international relations are driven by perceptions of relative strengths and weaknesses, then power projection matters the most. Power, as understood in modern statecraft, is contingent on a country’s willingness to project its capacity if not its intent. China’s initial testing of its stealth aircraft J20 in January 2011 and the recent showcasing of its aircraft carrier – formerly the Varyag and now Shi Lang – signify its growing military capability.
In late 2008, Chinese officials had stated that aircraft carriers reflected a nation's comprehensive power. Thus, China’s intentions in developing this vital strategic asset are amply clear. For some time now, China has been working towards developing a blue water navy with the strategic vision of “safeguarding territory, development of national economy and overseas interests.” Recent developments testify to the fact that China sees the need to project and protect its interest beyond its coastal Exclusive Economic Zone. The first aircraft carrier will be a treated as a learning curve; China will induct indigenous carriers into the PLA navy (PLAN) between 2015 and 2020.
The first part of this commentary focuses on the present status of China’s first carrier and the phases of carrier introduction into the PLA navy. The second part identifies the drivers behind the PLAN’s carrier programme and the influence that a carrier force can provide in various maritime areas.
The Chinese ‘Eugene Ely’ Waits
At 3.16 pm on November 14, 1910, Eugene Ely took off in a 50 HP Curtiss pusher biplane from a temporary flight deck built on the US light cruiser Birmingham and added a new dimension to naval operations. China’s first carrier launch will, similarly, introduce a new dimension to the Chinese navy’s prowess and signal a paradigm change in the strategic philosophy of the Asia Pacific region.
The world is focussed on the aircraft carrier Varyag procured by China from the Ukraine and undergoing refurbishment since 2002 at Dalian. The carrier is expected to be named Shi Lang after the Qing dynasty admiral who conquered present-day Taiwan in 1681. This renaming is perhaps clear evidence of China’s intent and its ambition to extend its reach and capabilities in the maritime domain. Reports indicate that the installation of phased array radars and weapon fit would make this carrier a more independent platform compared to its US counterparts which rely on AEGIS-type guided missile ships for protection.
In November 2008 the director of the ministry of national defence, foreign affairs office, Major General Qian Lihua, had stated that: “the question is not whether you have an aircraft carrier, but what you do with your aircraft carrier.”
The second part of the statement makes the intent amply clear. The answer to the first part is still under a cloud as the exact status of the Shi Lang’s refurbishment and the state of training of the crew are unknown. An aircraft carrier is introduced into a navy in three phases.
First, is the procurement and/or construction. Carriers can be constructed or refurbished in a planned time frame provided that the funds and equipment are readily available.
Second, is the creation of the expertise required to operate a carrier. This training takes time, money and may be lives, especially when a nation with no prior experience attempts it on its own.
Third, is the change in the operating tactics and doctrines. This takes time as the tactics have to be rehearsed and assessed as part of computer-simulated war games before being exercised in the maritime environment and promulgated as a doctrine. The first part is in progress and reports indicate that sea trials are likely to commence this year. The second phase, most probably ground training, is also likely to have commenced given that a concrete mock-up of the carrier has been constructed at the Wuhan Naval Research Facilities complete with ski ramp, deck markings, island superstructure and a few aircraft. This can be counted as the first part of the second phase. The latter part of the second phase could commence with flight trials at sea. It is possible that the third phase may begin during the final stages of the second phase.
A successful accomplishment of the laid down time lines will enable China to meet its deadline of inducting indigenous carriers by 2020 and thus achieve a multidimensional maritime capability by including airspace in its operating sphere.
Drivers Behind the Desire
It is worthwhile to explore the intentions behind the Chinese desire - bordering on desperation - for a blue water capability and specifically aircraft carriers. When Admiral Li Yin spoke of China’s maritime strategy as comprising of three components: "ocean security, ocean development interests, and how to deal with the problems of disputes in peripheral oceans,” he was more than clear about the role of PLAN in achieving China’s security objectives.
  • Taiwan: Beyond doubt, preventing Taiwan from moving towards formal independence remains China’s top priority. Given that the US fully supports Taiwan and has a disproportionate technological advantage, China is unlikely to attack first in case of a Taiwanese move towards formal independence. China meanwhile will continue to maintain its capability to deter Taiwan from taking any such step. Perception and projection remain keys in this situation. A recently released White Paper on defence stated that the armed forces are: “tasked to oppose and contain the separatist forces for ‘Taiwan independence’.” In that sense, induction and deployment of the carrier would help expand China’s air defence capabilities, which, in turn, would enhance the outreach of its amphibious warfare capacity and thus push US forces outwards in case of a stand-off. Through such steps, China is likely to shape the situation in its favour.3
  • East and South China Sea Disputes: An aircraft carrier is likely to enhance China’s ability to exert pressure on the neighbourhood. A carrier-centric Chinese fleet would certainly force the US to reassess its strategy in a conflict or high tension scenario. This would be another area where the projection effect of the carrier would matter more than its actual capacity.
  • Sea Lanes of Communication: China’s ‘Malacca Dilemma’ makes a strong navy imperative for protecting the vital sea lanes of communication so critical for energy and trade transit. Although the blocking of sea lanes will be difficult and will have limited impact in any case, even so China would want to avoid such a possibility. Therefore, to that extent, the PLAN would play a major role in safeguarding China’s maritime rights and interests.
  • Beyond the Malacca Straits: A carrier force operating in the open sea areas beyond the Malacca Straits will add punch to the Chinese Navy’s attributes of reach, sustenance, versatility and the ability to influence events both at sea and ashore. These maritime increments could pave the way for a possible expeditionary force capability and also accord China the ability to engage nations whose navies operate in the IOR either on an equal footing or from levels a few notches higher than hitherto.
Until the first Chinese ‘Eugene Ely’ takes off from the deck of the Shi Lang, the world, especially the Asia Pacific region, can only wait and watch how the Chinese game plan unfolds.

2 Kapal Perang Thailand Singgah Di Bali


Beberapa kadet Angkatan Laut Thailand merapatkan dua kapal perangnya yaitu HTMS Taksin (kanan) dan HTMS Saiburi (kiri) di Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat (22/4). Kedua kapal perang itu mengadakan kunjungan ke Bali dengan membawa 260 personel Angkatan Laut Thailand dan 250 siswa dari "Royal Thailand Naval Academy" untuk lebih mempererat hubungan kerjasama Thailand-Indonesia. (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana/11)

22 April 2011, Denpasar (Antara Bali): Pulau Bali sebagai pulau wisata kembali menjadi tujuan kunjungan diplomasi negara-negara tetangga, salah satunya kapal perang Thailand yang bersandar sebanyak empat kali dalam tahun 2011.

"Dalam rangka kunjungan diplomasi negara asing yakni dari Thailand, terutama untuk dukungan logistik, silaturahim dan rekreasi. Karena dalam kapal tersebut ada 200 siswa akademi yang sekaligus melakukan praktik," ujar Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut (P) I Wayan Suarjaya usai menyambut kedatangan kapal tersebut di Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat.

Dua kapal perang tersebut bernama H.T.M.S Taksin yang mengangkut 160 awak kapal dan 130 siswa akademi angkatan laut Thailand. Sedangkan kapal H.T.M.S Saiburi mengangkut 100 awak kapal dan 120 siswa akademi angkatan laut Thailand. Keseluruhan siswa akademi tersebut merupakan siswa dari "Royal Thailand Naval Academy".

Beberapa kadet Angkatan Laut Thailand merapatkan Kapal Perang HTMS Saiburi di Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat (22/4). (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana/11)

Beberapa Angkatan Laut Thailand turun dari Kapal Perang HTMS Taksin. (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana/11)

Suarjaya mengatakan, sebelum bersandar ke Bali, dua kapal tersebut telah melakukan perjalanan dari Bangkok, Sri Lanka, Medan, Bali dan rencananya akan berangkat kembali ke Singapura dalam waktu empat hari mendatang.

"Hari Selasa (27/4) sudah berangkat lagi ke Singapura. Tentunya kami selalu ada kerja sama khusus seperti patroli bersama setiap tahun. Bahkan kapal dari Thailand sudah empat kali ini datang dalam setahun," katanya.

Suarjaya menambahkan, kedatangan kapal perang Thailand tersebut juga mendapat pengawalan khusus dari KRI Rencong selama berada di Bali.

"Kunjungan diplomasi itu tidak hanya Thailand saja, tapi juga negara lain seperti Amerika yang rencananya Mei mendatang. Kalau Australia sudah beberapa bulan lalu. Dan Indonesia selalu mengawal mereka, " ujarnya.

Sementara itu, Komandan Kapal Taksin Kapten Aniruth Sawadee mengaku kedatangannya ke Bali selain untuk pelatihan bagi awak kapalnya namun juga untuk menikmati Bali yang selama ini menjadi favorit bagi warga Thailand.

"Kami ada kerja sama antara Angkatan Laut Thailand dengan Angkatan Laut Indonesia, dan juga ingin menikmati Bali selama empat hari, karena Bali selalu dikunjungi oleh warga Thailand," katanya.

Sumber: ANTARA News

BERITA POLULER