Indonesia-Arab Saudi Akan Mengembangkan Kerja Sama Bidang Pertahanan

Senin, 11 April 2011 14:29 | Ditulis oleh madiwibo |

Jakarta, DMC – Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Arab Saudi menyetujui mengembangkan peluang kerjasama bidang pertahanan. Persamaan keinginan kedua Negara ini muncul pada saat Wamenhan RI, Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Saudi Arabia dan melakukan pertemuan dengan Prince Khalid bin Sultan pada tanggal 9 April lalu, .

Pada kesempatan pertemuan itu, kedua pejabat membahas upaya peningkatan hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Saudi di bidang kegiatan pertahanan yang mencakup Pendidikan dan Pelatihan (Latma), tukar menukar personil dan kerja sama pengembangan industri pertahanan.

Sebagai langkah lanjutan dari upaya kerjasama ini dalam waktu dekat akan dilakukan inventarisasi ruang lingkup kerja sama pertahanan dengan membentuk suatu Working Group/ Military Joint Committee (WG/MJC) di bidang pertahanan yang dipayungi oleh suatu perangkat perjanjian bilateral (MoU) di bidang pertahanan.

Pertemuan pertama WG/MJC itu sendiri direncanakan akan diadakan di Riyadh, Saudi Arabia atau di Jakarta, Indonesia pada bulan Juni 2011. Selain itu, usai pertemuan forum WG/MJC nantinya juga akan diikuti dengan penandatanganan suatu MoU pada bulan Desember 2011.

Terkait dengan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah, Wamenhan RI menyampaikan penghargaan pemerintah Indonesia atas kemampuan Arab Saudi mengatasi stabilitas politik dan keamanannya, sementara di negara-negara sekitar Arab Saudi mengalami instabilitas politik. Menanggapi hal ini, Prince Khalid meyakinkan bahwa Arab Saudi merupakan milik masyarakat internasional dimana terdapat 2 masjid suci yang merupakan tanggung jawab seluruh umat muslim di dunia. Arab Saudi pun mempunyai peran sebagai stabilisator global di bidang energi (minyak). Oleh karena itu stabilitas di Kerajaan Arab Saudi sangat diperlukan dan dipahami oleh semua pihak.

Dalam kesempatan pertemuan itu juga Sjafrie Sjamsoeddin memperkenalkan sejumlah produk militer buatan Indonesia kepada Prince Khalid bin Sultan dengan memberikan sebuah senjata jenis rifle SS2 V1 produksi terbaru PT. Pindad dan sebuah miniatur model pesawat angkut medium jenis CN 235 produksi PT Dirgantara Indonesia sebagai cendera mata.

Selama berada di Riyadh, Wamenhan juga berkesempatan untuk berkunjung ke Shaqr Al-Jazeera Museum atau dikenal dengan Museum Militer King Abdul Aziz yang merupakan museum sejarah aviasi Arab Saudi, serta Advance Electronic Company yang merupakan perusahaan elektronik mutakhir milik Kemenhan Arab Saudi.

Selain itu Wamenhan RI dan rombongan juga berkesempatan melakukan kegiatan ramah tamah dengan masyarakat Indonesia di Riyadh di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Dihadapan lebih kurang 230 orang masyarakat Indonesia serta seluruh jajaran staf KBRI, Wamenhan RI menjelaskan mengenai paradigma Kemenhan RI di bidang pertahanan dimana sebelumnya lebih banyak difokuskan kepada penyelesaian konflik-konflik internal dan hal-hal yang sifatnya mengancam keutuhan NKRI. Sejak Kabinet Indonesia Bersatu I, orientasi Kemenhan telah go international untuk menjaga perdamaian dunia.

Disampaikan pula bahwa saat ini tengah dilakukan pembahasan RUU Keamanan Nasional dan RUU Intelijen, serta RUU Industri Pertahanan dengan DPR RI. Diharapkan pada akhir tahun dapat diselesaikan. Wamenhan juga menjelaskan kebijakan Kemenhan sekarang ini adalah Membangun pertahanan untuk ikut mendorong pembangunan ekonomi nasional, dan masyarakat adalah bagian dari kedaulatan dan keutuhan NKRI sistem pertahanan . Disebutkan pula 4 pilar yang menjadi landasan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain memegang teguh Pancasila, memegang teguh bhineka tunggal ika, berpedoman kepada konstitusi UUD45, dan menjaga NKRI.

Dalam lawatannya ke Arab Saudi, pada tanggal 8 s/d 12 April 2011, Wakil Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin didampingi oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Drs. Gatot Abdullah Mansyur, Pangkostrad, Letjen TNI Pramono Edhi Wibowo dan Dirjen Strategi Pertahanan, Mayjen TNI Puguh Santoso serta Atase Pertahanan KBRI Riyadh, Kolonel Kav. Achmad Riad telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Wakil Pertahanan Arab Saudi, Prince Khalid bin Sultan dan Direktur Jenderal Topografi, Mayjen Abdul Aziz Rubaida. (MAW/SR)

DMC

Indonesian Air Force Projects 10 Fighting Squadrons

11 April 2011

Indonesian Air Force (TNI AU) will have 10 fighter sguadron by 2025 (photo : Detik)
TEMPO Interactive, Jakarta: The Indonesian Air Force is projecting to improve its military force by 2025, but the plan is hampered by budget issues. Although it has tried to improve the budget, the increase has not been significant.

Indonesian Air Force expert staffer Marshall Parulian Simamora, said the target was to have 10 fighting squadrons, 7 carrier squadrons, 1 VIP/VVIP squadron, 3 strategic spy squadrons, 6 helicopter squadrons, 4 training squadrons, 1 tanker squadron, and 1 PTTA/UAV squadron and military equipment by 2025.

In 2011, the Indonesian Armed Forces was given a Rp44 billion budget, while the Air Force was given Rp7.4 trillion, Rp4.2 trillion of which was used to improve existing military equipment.

Which such budget, the military hopes the national industry can maximize the development of the military and defense equipment industry. Indonesian Air Force chief of staff Marshall Imam Sufaat said a strong local defense industry could reduce dependency on foreign aid.

Imam said the local industry he referred to was not only the plane, rocket, satellite and air balloon manufacturing industry, but also the aviation system industry or airplane component industry. Besides the industry sector, air defense must also be supported by the aviation service, such as air transportation, telecommunication services, flight safety, and maintenance.

PT Dirgantara Indonesia’s Aerostructure director Andi Alisjahbana, said the need for fighting and defense equipment did not always rely on foreign producers. Maintenance and repairs are needed to generate the component industry.

Dirgantara has developed a specific aircraft for the past two years. This year, PT Dirgantara plans to send four aircrafts to South Korea. The four aircrafts, valued at US$100 million, were ordered by the Korean Coast Guard.

(Tempo Interaktif)

Danjen Kopassus : "Kami Siap Berangkat ke Somalia"

JAKARTA - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) siap membebaskan sandera Kapal kargo Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia di perairan Laut Arab. ”Setiap saat kami siap di kirim ke Somalia. Kapan saja Panglima perintahkan, pasti kami dukung,” tandas Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Lodewijk F. Paulus di Mako Kopassus, Senin (11/4).

Lodewijk menegaskan sudah menjadi tugasnya memastikan pasukan Kopassus menjalankan tugas. Kapan saja dan di manapun termasuk misi pembebasan ABK Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia.”Kemungkinan ditugaskan bersama satuan lain, bisa saja. Sebelum ini kami sudah latihan Tri Matra (gabungan TNI AD, AL dan AU),” ujar Lodewijk.

Kapal kargo Sinar Kudus dibajak perompak Somalia di Perairan Laut Arab, sejak 16 Maret 2011. Kapal diawaki 31 orang ABK, 20 di antaranya WNI itu sedang dalam perjalanan membawa biji nikel dari Pomalaa, Sulawesi Tenggara, menuju ke Rotterdam, Belanda. Perompak meminta tebusan Rp.77 miliar. Pemerintah Indonesia sudah “berkoordinasi” dengan organisasi penanganan perompak di wilayah perairan tersebut.

Sumber : POSKOTA.CO.ID

LAPAN Luncurkan Prangko Satelit dan RPS

Lapan meluncurkan prangko seri Lapan-Tubsat dan Roket Pengorbit Satelit (RPS). Peluncuran prangko ini dalan rangka memperingati 50 tahun penerbangan antariksa oleh Yuri Gagarin.

Ini adalah prangko seri Lapan-Tubsat. (Humas Lapan).

Sedangkan ini adalah prangko seri Roket Pengorbit Satelit (RPS). Masing-masing prangko yang diluncurkan ini bernilai Rp 1.500. (Humas Lapan).

 

Jakarta (ANTARA News) - Memperingati keberhasilan dunia dalam bidang antariksa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional meluncurkan dua prangko seri satelit Lapan-Tubsat dan Roket Pengorbit Satelit (RPS).

Dua prangko seri satelit itu diharapkan akan menjadi pengingat dan semangat Indonesia untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam bidang antariksa, kata LAPAN dalam siaran persnya belum lama ini.

Dua prangko itu bernilai nominal masing-masing Rp2.500.

Lapan-Tubsat merupakan satelit buatan Indonesia atas kerjasama dengan Technische Universitat Berlin, Jerman, dan diluncurkan pada 2007.

Sekarang Lapan sedang mengembangkan tiga satelit, Lapan A2, Lapan-Orari, dan Lapan-IPB.

Lembaga ini juga sedang mempersiapkan RPS yang akan menjadi kendaraan bagi peluncuran satelit ke orbit. Pembuatan RPS ini diperkirakan selesai dan bisa diluncurkan pada 2014.

Antara

KKP Indonesia Terima Surat Protes Pemerintah Malaysia

Tribunnews.com - Senin, 11 April 2011 20:24 WIB

–

net

Baca Juga

Heli Tempur Malaysia Hanya Gertak Sambal

3 Heli Malaysia Buntuti Kapal Hiu Indonesia…

Tiga Helikopter Tempur Malaysia Adang Kapal Patroli…

Berita Terkait: Provokasi Heli Tempur Malaysia

• Ayo, Mari Ganyang Malaysia!
• Kapal Hiu 001 Sempat Gantian Ancam Helikopter Malaysia
• Kronologi 3 Helikopter Tempur Malaysia 'Ledek' Kapal…

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Malaysia bukan hanya mengerahkan tiga helikopter tempur untuk membawa balik nelayan mereka dari Indonesia. Surat protes pun melayang ke pemerintah Indonesia agar nelayan Malaysia bisa kembali ke negeri Jiran.

"KKP sudah terima," kata Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yulistyo Mudho kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Senin (11/4/2011).

Menurutnya, hal itu sah-sah saja diajukan. Namun secara hukum internasional, tindakan nelayan-nelayan Malaysia ini telah melanggar karena masuk wilayah Indonesia tanpa izin.

Sebelumnya diberitakan, kapal Pengawas HIU 001 yang dinahkodai Moch Nursalim milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap dua kapal illegal fishing asal Malaysia pada Kamis (7/4/2011). Kedua kapal masing-masing terdiri atas lima ABK berkewarganegaraan Thailand, berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perairan Zona Ekonomi Ekskutif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka.

Kedua kapal tersebut adalah KM. KF 5325 GT. 75,80 ditangkap pada posisi 04º35’02” N – 099º24’01” E yang dinahkodai oleh MR. KLA dan KM. KF 5195 GT. 63,80 ditangkap pada posisi 04º40’50” N – 099º25’00” E dengan nahkoda MR. NHOI.

Keduanya ditangkap karena tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah RI serta penggunaan alat tangkap terlarang Trawl. Mereka dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 92 Jo pasal 93 ayat (2) Jo pasal 86 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

tribun news

Heli Tempur Malaysia Hanya Gertak Sambal

Tribunnews.com - Senin, 11 April 2011 20:14 WIB

 

net

Baca Juga

Kapal Hiu 001 Sempat Gantian Ancam Helikopter…

3 Heli Malaysia Buntuti Kapal Hiu Indonesia…

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kendati dibuntuti tiga helikopter tempur Malaysia, Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan tidak ada kontak senjata. Kapal pengawas Hiu 001 dibiarkan melenggang setelah satu jam dibuntuti tiga heli tempur Malaysia dengan persenjataan lengkap.

"Nggak ada tembak-menembak," kata Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yulistyo Mudho kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Senin (11/4/2011).

Yulistyo menjelaskan, saat membawa dua kapal illegal fishing asal Malaysia ke pelabuhan Belawan, heli tempur Negeri Jiran hanya bermanuver ria. Tujuannya tidak lain sekedar menggertak.

"Gertakan biasa, mereka tidak mengeluarkan tembakan. Ini kan hanya untuk melindungi masyarakatnya, yang salah masuk daerah perairan Indonesia," ujarnya.

Jika heli tempur Malaysia "menjual" aksi dengan mengeluarkan serangan, Yulistyo menegaskan petugas akan membalasnya. Petugas
Kapal Pengawas Hiu 001 akan siap membela setitik wilayah perairan RI.

Kini, dia menjelaskan dua kapal illegal fishing asal Malaysia yang berhasil ditangkap diamankan beserta awaknya di Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Untuk diketahui, kapal Pengawas HIU 001 yang dinahkodai Moch Nursalim milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap dua kapal illegal fishing asal Malaysia pada Kamis (7/4/2011). Kedua kapal masing-masing terdiri atas lima ABK berkewarganegaraan Thailand, berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perairan Zona Ekonomi Ekskutif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka.

Kedua kapal tersebut adalah KM. KF 5325 GT. 75,80 ditangkap pada posisi 04º35’02” N – 099º24’01” E yang dinahkodai oleh MR. KLA dan KM. KF 5195 GT. 63,80 ditangkap pada posisi 04º40’50” N – 099º25’00” E dengan nahkoda MR. NHOI.

Keduanya ditangkap karena tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah RI serta penggunaan alat tangkap terlarang Trawl. Mereka dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 92 Jo pasal 93 ayat (2) Jo pasal 86 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.


tribun news

Kapal Hiu 001 Sempat Gantian Ancam Helikopter Malaysia

Tribunnews.com - Senin, 11 April 2011 18:17 WIB

"Itu tidak apa-apa. Karena ternyata dia (helikopter Malaysia) kan diancam balik juga (oleh kapal Indonesia),"

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sudah tahu soal tiga helikopter tempur Malaysia yang mengadang Kapal Patroli HIU 001 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan di sekitar perairan Selat Malaka.

"Itu tidak apa-apa. Karena ternyata dia (helikopter Malaysia) kan diancam balik juga (oleh kapal Indonesia)," kata Djoko di kantor Presiden Jakarta, Senin (11/4/2011).

Diberitakan sebelumnya, kapal Pengawas HIU 001 yang dinahkodai Nursalim milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap dua kapal illegal fishing asal Malaysia pada Kamis (7/4/2011).

Kedua kapal masing-masing terdiri atas lima ABK berkewarganegaraan Thailand, berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perairan Zona Ekonomi Ekskutif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka.

Keduanya ditangkap karena tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah RI serta penggunaan alat tangkap terlarang Trawl.

Namun ditengah perjalanan menuju Pelabuhan Belawan, kapal Indonesia itu diprovokasi tiga buah helikopter Malaysia yaitu dua buah helikopter maritime Malaysia dan satu helikopter tempur tentara laut diraja Malaysia (TLDM) dengan persenjataan lengkap.

"Kan dia (Malaysia) ditangkap kapalnya (kapal laut)," kata Mantan Panglima TNI ini.

TRIBUN NEWS