Kamboja: Indonesia Yang Terbaik

Sabtu, 9 April 2011 16:44 WIB | 1110 Views

Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong. (ANTARA)

kami tidak mengerti mengapa Thailand menolak peranan Indonesia sekarang"

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong mengatakan pihaknya tetap mempercayai Indonesia untuk mengatasi sengketa Thailand dan Kamboja.

"Kami sudah lama melakukan proses negosiasi dengan Thailand namun kami belum mencapai kesepakatan apapun sehingga kami memerlukan pihak luar sebagai mediator dan yang terbaik adalah Indonesia sebagai Ketua ASEAN, kami selalu percaya Indonesia," kata Hor Namhong dalam konperensi pers di Jakarta, Sabtu.

Pada 7-8 April di Bogor berlangsung Joint Commission on Demarcation for Land Boundary (JBC) antara Kamboja dan Thailand namun belum menghasilkan kesepakatan.

Menurut Namhong, Indonesia sebagai Ketua ASEAN sudah mendapat mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dari ASEAN sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Kamboja dan Thailand juga sudah menyepakati hal itu.

"Namun kami tidak mengerti mengapa Thailand menolak peranan Indonesia sekarang," tegasnya.

Ia menjelaskan, Kamboja kecewa pada Thailand yang dianggapnya menolak keikutsertaan Indonesia dalam menjadi fasilitator masalah perbatasan itu.

"Bila Thailand benar-benar ingin melangsungkan gencatan senjata di perbatasan, mengapa mereka ragu untuk menerima pemantau dari Indonesia di perbatasan?," ujarnya.

Namhong mengkritik Thailand dengan mengatakan jika negara itu memang ingin menyelesaikan masalah dengan damai, maka Thailand seharusnya tidak menolak tiga butir pembahasan dalam JBC.

Ketiga butir pembahasan tersebut adalah Kamboja menawarkan untuk mengirim tim teknis untuk menetapkan pilar perbatasan mulai nomor satu hingga 23 tanpa harus menunggu persetujuan dari parlemen Thailand mengenai isi dari kesepaktan-kesepakatan JBC sebelumnya.

Sebelumnya anggota parlemen dari Partai Demokrat pengusung Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah hasil JBC merupakan suatu persetujuan yang diputuskan oleh parlemen atau tidak. Saat ini parlemen Thailand masih menunggu pengesahan keputusan dari Mahkamah Konstitusi Thailand.

"Mereka berkeras agar parlemen harus menyetujui butir-butir kesepakatan JBC sebelumnya sebelum setuju untuk mengirimkan tim teknis ke perbatasan," kata Namhong.

Butir kedua adalah membuat peta foto untuk mengidentifikasi perbatasan.

"Kami berharap agar pembuatan peta tersebut dapat dilakukan segera tanpa menunggu persetujuan parlemen Thailand. Namun lagi-lagi Thailand ingin hal tersebut disetujui parlemen terlebih dulu," ungkapnya.

Butir ketiga adalah mengenai peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk melangsungkan pertemuan General Border Committee (GBC) selanjutnya.

"Kami mengajukan usul agar GBC selanjutnya dilangsungkan di Indonesia karena Indonesia sudah mendapatkan mandat DK PBB untuk ikut dalam negosiasi Thailand-Kamboja, namun Thailand menolaknya juga," ungkap Namhong.

Satu-satunya hal yang disepakati pada perundingan JBC yang lalu, menurut Menlu Namhong, adalah pos pengawasan antara kedua negara.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan proses perundingan masih berlangsung dan waktu penyelesaiannnya tidak dapat ditentukan.

"Namun mungkin nanti dalam ASEAN-Japan Ministers Meeting hal tersebut juga dapat dibicarakan," kata Marty saat menyambut Menteri Luar Negeri Jepang Takeaki Matsumoto.(*)

ANTARA

Russia to develop S-500 air defense system by 2016 - designer

S-400
© RIA Novosti. Sergey Razbakov, Sergey Beznosov

14:36 08/04/2011

Russia's Almaz-Antei design bureau is planning to complete the development of the advanced S-500 air defense system by 2015-2016, the company's deputy general director Yury Solovyev said Friday. The S-500, a long-range missile system, is expected to become the backbone of a unified aerospace defense system being formed in Russia.
"Our design bureau is working to complete the development of the S-500 system by 2015-2016," Solovyev said.
He said the designers were facing a number of problems, including a lack of reliable and efficient electronic components.
"But we will be able to resolve them," the official said.
The S-500 is expected to have an extended range of up to 600 km (over 370 miles) and simultaneously engage up to 10 targets.
Russia's Defense Ministry has demanded that the system must be capable of intercepting ballistic missiles and hypersonic cruise missiles.
SOFRINO (Moscow region), April 8 (RIA Novosti)

RIA NOVOSTI

Pekan Depan, Iran Gelar Parade Militer

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, Jenderal Ataollah Salehi mengatakan, Tehran akan menampilkan prestasi baru pertahanan negara dalam sebuah parade militer pekan depan. "Prestasi baru di bidang militer dan pertahanan akan ditampilkan dalam pawai pada 18 April mendatang," kata Salehi pada hari Ahad (10/4).
Tanggal 18 April atau bertepatan dengan 29 Farvardin menandai hari Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran.
"Kini, angkatan bersenjata dan militer Iran tidak dapat lagi dibandingkan dengan era Perang Pertahanan Suci dari segi kemampuan, kesadaran diri dan ketergantungan pada produksi dalam negeri," ujar Salehi seperti dikutip kantor berita Fars.
Salehi menambahkan bahwa Iran telah mencapai semua ilmu untuk memproduksi senjata dalam negeri dan mampu menetralisir ancaman dan memukul musuh.
Mengacu pada intervensi militer Arab Saudi di Bahrain, Salehi mengatakan, "Para prajurit yang menyerang negara-negara di kawasan, terutama Bahrain, mereka adalah tentara bayaran arogansi global." (IRIB/RM)

IRIB

Liga Arab Usulkan Zona Larangan Terbang di Gaza

Di tengah serangan mematikan rezim Zionis Israel ke Jalur Gaza, Liga Arab berencana untuk menekan PBB agar menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah tersebut. Sekjen Liga Arab, Amr Moussa mengatakan pada hari Ahad (10/4) bahwa organisasinya berencana untuk menyodorkan proposal tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Demikian dilansir AFP.
"Zona larangan terbang di Jalur Gaza patut diberlakukan untuk mencegah serangan militer secara semena-mena oleh tentara Israel. Liga Arab segera akan mengajukan hal itu ke Dewan Keamanan," kata Moussa dalam pertemuan darurat tingkat Wakil Tetap Liga Arab di Kairo kemarin.
"Blok Arab di PBB telah diarahkan untuk meminta konvensi Dewan Keamanan untuk menghentikan agresi Israel di Gaza dan menerapkan zona larangan terbang," tambahnya.
Militer Israel telah melancarkan serangan rutin ke Jalur Gaza selama empat hari terakhir. Agresi itu menggugurkan lebih dari 19 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya.
Serangan seringkali dilakukan dengan dalih menanggapi penembakan roket dari pejuang Palestina. (IRIB/RM)

IRIB

Selain T50, Kerjasama Indonesia Korsel Juga Akan Buat Pesawat Tempur

KFX versi 101 (Chosun) 

T-50 Golden Eagle terbang dalam formasi. (Foto: KAI)

 

Jakarta, Seruu.com - Selain pengumuman penggunaan pesawat produksi Korea , T50 sebagai pesawat latih militer menggantikan pesawat Hawk buaatan Inggris pada Sabtu (09/04) tadi ternyata ada sejumlah kerjasama lain yang sudah disepakati antara Korea Selatan dengan Indonesia dalam hal Alutsista dean pertahanan, bahkan diantaranya adalah pengembangan pesawat tempur bersama.

Beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro saat menerima Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Ho Young, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Kamis (10/3), mengungkapkan bahwa Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan (Korsel), khususnya dalam bidang pertahanan, saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Sejak bertugas di Jakarta pada Juli 2008 lalu, dubes Korea itu mampu menjadi kepanjangan tangan bagi hubungan kerjasama pertahanan Indonesia-Korsel  semakin meningkat. Hal itu ditandai dengan kerjasama pengadaan Alutsista kedua negara diantaranya, Pengadaan kapal Landing Platform Dock (LPD), di Galangan Kapal Daesun Korea, pengadaan Pesawat Patroli Maritim CN-235 produksi PT Dirgantara Indonesia dan juga kegiatan hibah kendaraan panser asal Korsel LVT-7A kepada Pasukan Marinir TNI AL.

Selain itu, ada proyek kerja sama lain pertahanan antara kedua negara, Indonesia dan Korea Selatan pada bulan Juli tahun lalu di Korea Selatan menandatangani pengembangan KF-X pesawat tempur yang diusulkan dalam nota kesepahaman kerjasama. Korea Selatan dilaporkan juga akan membantu Indonesia menghasilkan Anoa tank lapis baja pengangkut personel.

Dari catatan Seruu.com , pada bulan Juni 2010, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Erris Herryanto sempat menyatakan hal tersebut. ”Kemungkinan besar tahun ini sudah ditandatangani,” kata Erris. Kesepakatan untuk studi kelayakan ditandatangani tahun 2009.

Kementerian Pertahanan menerima hasil studi kelayakan Dalam studi itu disebutkan, Indonesia layak untuk berpartner membuat pesawat tempur. Spesifikasi pesawat tempur dengan kode KFX ini kira-kira berada di atas F-16, tetapi di bawah spesifikasi F-35.

Menurut Erris, langkah tersebut merupakan suatu kemajuan karena tidak banyak negara yang bisa membuat pesawat tempur. Apabila memiliki pabrik pesawat tempur, Indonesia tidak akan bergantung lagi kepada negara lain.

Menurut Erris, masalah komitmen dan perjanjian secara rinci tengah dibahas. Namun, tidak ada perbedaan yang mencolok. Saat ini tengah disusun redaksional perjanjian di antara kedua belah pihak. Erris belum bisa merinci beberapa hal yang tertuang dalam perjanjian itu, termasuk apa saja yang akan diperoleh Indonesia dan apa saja yang harus disediakan. ”Yang jelas, kita punya PT Dirgantara Indonesia dan tenaga ahli,” kata Erris.

Kebutuhan biaya yang diajukan sekitar 8 miliar dollar Amerika Serikat dengan jangka waktu kerja hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 diharapkan sudah bisa disiapkan lima prototipe. Dari keseluruhan anggaran itu, Indonesia diharapkan menanggung sebesar 20 persen. Akan tetapi, ujar Erris, belum ada kesepakatan soal keuangan tersebut. [mus]

 

seruu.com

Presiden Harap Kesetiakawanan ASEAN-Jepang Menjadi Modal

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (FOTO.ANTARA)

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap jalinan kesetiakawanan antara negara-negara ASEAN dengan Jepang dapat menjadi modal untuk kerja sama yang lebih luas lagi di berbagai bidang.

"Saya berharap agar jalinan kesetiakawanan antara Jepang dan ASEAN ini kita jadikan modal untuk kerja sama yang lebih luas di bidang ekonomi dan di bidang-bidang yang lain," kata Presiden dalam sambutannya di Pertemuan Khusus Tingkat Menteri ASEAN-Jepang yang membahas mengenai penanganan pascabencana gempa dan tsunami Jepang di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu sore.

Presiden mengatakan, kerja sama di bidang penanganan bencana antara ASEAN dan Jepang telah terjalin dalam waktu yang lama, Jepang merupakan salah satu mitra ASEAN yang aktif memberikan bantuan apabila ada salah satu negara ASEAN yang terkena bencana, dan mengingat kawasan Asia Tenggara dan Jepang adalah kawasan yang rentan atau rawan terhadap bencana alam maka diperlukan kerja sama kemitraan dan solidaritas yang tinggi di antara semua pihak.

"Dalam kaitan itu semua dalam mengukuhkan kerja sama dan kebersamaan kita menghadapi bencana kita telah memiliki beberapa instrumen atau perangkat, di antaranya ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, yang patut kita pedomani," katanya.

ASEAN, kata Presiden, juga memiliki ASEAN Coordinator Center for Humanitarian Assistance, sebuah lembaga yang membantu koordinasi bantuan kemanusiaan di ASEAN.

"Ini harus diefektifkan pelaksanaan tugasnya sebab koordinasi dan koherensi di antara kita semua, negara-negara ASEAN, ASEAN+3, East Asia Forum dan ASEAN Regional Forum, saya yakin kita bisa melaksanakan kerja sama yang baik untuk membantu satu negara atau kawasan yang tengah mengalami bencana alam," katanya.

Pertemuan Khusus tingkat Menteri ASEAN-Jepang itu dihadiri oleh Menlu Marty Natalegawa, utusan khusus dari Brunei HRH Princess Hajjah Masna, Wakil Perdana Menteri/Menlu Kamboja Hor Namhong, Menteri Dalam Negeri Laos Phongsavath Boupha, Menlu Malaysia Datuk Sri Anifah, wakil Menlu Myanmar Myo Myint, Menlu Filipina Albert del Rosario, utusan khusus Singapura Chew Tai Soo, Menlu Thailand Kasit Piromya, Wakil Menlu Vietnam Dao Viet Trung, Menlu Jepang, dan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan.

Sebelum menghadiri Pertemuan Khusus tingkat Menteri ASEAN-Jepang, Presiden Yudhoyono terlebih dahulu menerima kunjungan kehormatan Menlu Jepang Takeaki Matsumoto di Kantor Presiden.

"Sifat pertemuan ini adalah courtessy call, jadi lebih banyak memberikan update atau penjelasan mngenai bagaimana perkembangan bencana di Jepang," kata Staf Khusus Presiden Teuku Faizasyah.

Gempa bumi di timur Jepang dengan kekuatan 9.0 skala Richter diikuti dengan tsunami melanda bagian timur laut Pulau Honsu Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Bencana alam tersebut menimbulkan korban dan kerusakan yang sangat besar berupa korban jiwa, serta rusaknya kehidupan sosial, ekonomi, dan kondisi lingkungan di Jepang.

Dampak lain bencana tersebut adalah kerusakan pada reaktor nuklir di Prefektur Fukushima.(*)
(G003/A011)

ANTARA

Ketua ASEAN Desak Tunjukkan Solidaritas kepada Jepang

Jakarta, (Analisa)

Presiden RI selaku Ketua ASEAN tahun ini mendesak negara anggota ASEAN agar menunjukkan solidaritas dalam upaya pembangunan di Jepang pasca bencana alam bulan lalu.

"Saya berharap kita dapat bekerja sama, dan negara-negara yang memiliki fasilitas yang menunjang dapat menawarkan bantuannya kepada Jepang," kata Presiden Yudhoyono, dalam pidato pembukaan Pertemuan Khusus ASEAN-Jepang pada Sabtu, menurut siaran pers yang diterima Antara dari Sekretariat ASEAN, Ahad.

Pertemuan khusus yang membahas bencana alam terjadi di timur laut Jepang pada 11 Maret dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, Menlu Jepang Takeaki Matsumoto beserta timbalan menlu dari negara anggota ASEAN.

Presiden menegaskan bahwa ASEAN sudah berpengalaman dengan bencana alam sebelumnya, dan memiliki keahlian dan pengalaman yang luas.

Desakannya didukung kuat oleh Surin, yang mengingatkan beberapa negara ASEAN juga rentan terhadap bencana alam, seperti Jepang.

"Dengan kerja sama dan koordinasi secara dekat, ASEAN dan Jepang dapat bekerja sama dalam bidang penanganan dan pencegahan, serta sejumlah operasi bantuan bencana alam," kata Surin.

Dalam kesempatan itu, Menlu Matsumoto berbagi pengalaman Jepang dalam menangani krisis nuklir di Fukushima, tempat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang mengalami kerusakan pada mesin pendinginnya akibat gempa bumi dan tsunami besar pada 11 Maret, dan menjadi sorotan media karena bahaya kebocoran radiasi reaktor nuklir.

Sehubungan dengan krisis gempa bumi, tsunami dan radiasi nuklir, pertemuan itu juga membahas peran Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA). Ketiga krisis tersebut semakin menguatkan pentingnya peran AHA, khususnya dalam operasi pengidentifikasi dan pengawasan resiko, serta reaksi bersama keadaan darurat dan bantuan bencana.

Indonesia dan Filipina merupakan negara yang sering dilanda gempa bumi. Filipina, Vietnam, Myanmar dan Thailand biasa terkena angin topan, badai dan banjir. Sedangkan Jepang rentan dengan bahaya gempa bumi dan tsunami.

Jepang merupakan mitra terpenting ASEAN, dengan jumlah perdagangan antarpihak melebihi 160 miliar dolar AS (Rp1.379 triliun) per tahun. Jepang juga salah satu investor utama ASEAN, dengan mendekati angka enam miliar dolar AS (Rp51,7 triliun) pada tahun yang sama. (Ant) 

HARIAN ANALISA