Batalyon Infanteri 712/ Wiratama Kembali Dari Tugas

BITUNG - Sejumlah prajurit TNI AD Batalyon Infanteri 712/ Wiratama yang kembali dari tugas pengamanan perbatasan RI- Filipina menaiki KRI Teluk Ratai-509 dengan memanjat tali akibat kapal tidak bisa merapat di demaga di Marampit, Sulawesi Utara, Sabtu (2/4). Sebanyak 100 personil pengamanan perbatasan (pamtas) yang telah bertugas selama satu tahun di pulau Miangas, Pulau Marore, dan Marampit yang berbatasan dengan Filipina, kembali setelah masa tugasnya berakhir. FOTO ANTARA/Basrul Haq/ed/ama/11.

sumber Antara

Latihan Teknik Terjun Statik Pendidikan Kopaska

SIDOARJO - Sejumlah siswa Pendidikan Komando Pasukan Katak (Dikpaska) Angkatan XXXIV mengikuti Latihan Teknik (Lattek) terjun payung Static di Lanudal Juanda, Sidoarjo, Senin (4/4). Lattek Terjun Payung Static yang digelar oleh Sekolah Komando Pasukan Katak (Sepaska) tersebut, merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh anggota Kopaska TNI AL. FOTO ANTARA/Eric Ireng/Koz/ama/11.

 

sumber Antara

Presdir Damen Schelde-Belanda Kunjungi Mabes TNI AL

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Soeparno, menerima kunjungan Presiden Direktur perusahaan galangan kapal “Damen Schelde” Belanda Mr. Bereckfen beserta stafnya Mr. Ameiden, Senin (4/4) di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Belum diperoleh keterangan maksud dan tujuan presdir Damen berkunjung ke Indonesia.

Namun kuat dugaan kunjungan kali ini untuk membicarakan kerjasama pembuatan kapal perang jenis Patroli Kawal Rudal (PKR) dengan PT PAL. Hingga kini proyek pembangunan kapal PKR masih tertunda, dimana khabar terakhir Damen-Belanda yang terpilih sebagai kontraktor diwajibkan menyertakan kredit ekspor sebesar 220 Juta US Dollar kepada Indonesia.

Kemenhan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I pada Februari 2011 menjelaskan bahwa proses pengerjaan PKR tengah dalam masa pembuatan kontrak, namun beberapa hal belum disepakati hingga kini.

"Prosesnya jika kontrak sudah ditandatangani, maka kita teruskan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan loan agreement. Setelah ini efektif, baru semuanya jalan Pak" ungkap sekjen Kemhan, Marsdya TNI Eris Herryanto S.Ip, M.A.


Model kapal Patroli Kawal Rudal

Dalam raker tersebut, Menhan, Purnomo Yusgiantoro juga menjelaskan bahwa prosesnya masih berjalan dan didiskusikan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dituangkan di kontrak. "Namun, keputusan yang mendapatkan kontrak ini adalah Damen. Jadi, Damen sudah mempunyai agreement dengan kita bahwa dia mau transfer teknologi dan sebagainya", ungkapnya.

Dari Damen sendiri belum ada keterangan resmi apakah kunjungan Presiden direkturnya ke Indonesia untuk menandatangani kontrak dengan PAL atau ada tujuan lain. Hadir dalam acara ini, Aspam Kasal Laksda TNI Ir. I Putu Yuliadnyana, Asops Kasal Laksda TNI Slamet Yulistiyono, Asrena Kasal Laksda TNI Among Margono, Kadissenlekal Laksma TNI Dwi Ujianto, Kadisadal Laksma TNI Suryo Djati Prabowo, dan Adnan Ganto selaku penasehat Ahli Kasal bidang Ekonomi.

Sumber : DISPENAL

Indobatt Latihan Militer Bareng Kontingen Prancis

Jumat, 01 April 2011 10:44 Redaksi Seruu.Com Utama - Militer & Pertahanan

Lebanon, Seruu.com -   Satgas Yonif Mekanis Konga XXIII-E/Unifil (Indobatt) melaksanakan Joint Field Artelery Deployment Exercise dengan Satgas Force Commander Reserve (FCR) dari Kontingen Prancis, bertempat di Lapangan Soekarno, Markas Indobatt UN POSN 7-1, Lebanon selatan, beberapa waktu lalu.

Latihan bersama ini diikuti oleh 100 prajurit Indobatt dengan koordinator Pasi Plan Kapten Marinir Profs Degratment, Pasiops Kapten Marinir Eko Budi Prasetyo dan Pasi Udara Lettu Pnb Ageng Wahyudi. Sedangkan FCR Prancis mengerahkan satu unit FCR lengkap dengan persenjataan artelerinya di bawah pimpinan Komandan Unit Capt Thomas Dessert.

Latihan diawali dengan presentasi oleh Komandan Unit FCR tentang Standar Operation Procedure (SOP) of FCR dan prosedur apabila ada permintaan bantuan tembakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Batalyon dan diikuti oleh seluruh Danki di jajaran Indobatt serta para perwira staf. Usai pelaksanaan presentasi kemudian dilanjutkan dengan briefing pelaksanaan kepada para prajurit di lapangan Soekarno.

Selanjutnya peserta latihan dibagi menjadi empat kelompok dan menerima materi tentang pengenalan senjata arteleri “Caesar” milik Kontingen Prancis. Menurut penjelasan Komandan Unit FCR, senjata tersebut dilengkapi dengan ATLAS System (sistem penghubung dan penembakan otomatis untuk senjata arteleri medan).

Latihan dilanjutkan dengan praktek drill stelling senjata, drill perpindahan stelling dan drill penembakan kering senjata Caesar. Selain itu seluruh prajurit Indobatt bersama dengan satuan FCR mempraktekan bagaimana berperan sebagai observation platoon, liason detachment dan platoon head quarter. Ketiga bagian tersebut merupakan satu kesatuan dari unit arteleri medan FCR.

Pelaksanaan praktek latihan disaksikan oleh Komandan Indobatt, Letkol Inf Hendy Antariksa, Wadan Letkol Mar Harnoko, Wadan FCR Lt Col Dartencet serta Perwira Staf Operasi FCR Lt Col Rozier. [ir]

SERUU.COM

Kemhan Siap Beli Pesawat Tanpa Awak

01 April 2011
UAV yang akan dibeli berukuran medium dan akan ditempatkan di Pontianak untuk pemantauan perbatasan (photo : worldofjudaica)
JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menganggarkan sekitar USD16 juta untuk pembelian pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle (UAV).
Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto mengatakan, untuk 2011 direncanakan akan dilakukan pembelian sejumlah pesawat tanpa awak. Dana untuk pembelian tersebut diambil dari anggaran tambahan untuk memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) senilai Rp2 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.
Namun, dia belum bisa memastikan pesawatpesawat tersebut akan didatangkan dari negara mana. “Untuk sejumlah pembelian alutsista, kita akan menggunakan anggaran tambahan Rp2 triliun,” ujarnya di Jakarta kemarin. Selain itu, lanjut Eris, tambahan anggaran tersebut juga akan dibelanjakan untuk persenjataan pesawat tempur Sukhoi dan sejumlah helikopter dari Rusia.
Seperti diketahui,TNI Angkatan Udara akan menambah satu skuadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, untuk memperkuat kemampuan pemantauan, termasuk daerah perbatasan di Kalimantan Barat. Pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis dan dapat dioperasikan dari jarak jauh.
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat pernah menyatakan, untuk menampung pesawat- pesawat tersebut, status Lanud Supadio Pontianak akan ditingkatkan menjadi Kelas A atau Bintang 1. Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Helmi Fauzy mengatakan, prinsipnya Komisi I menyetujui sejumlah pembelian alutsista yang diusulkan Kemhan dan TNI.
“Untuk pembelian pesawat tanpa awak dan sejumlah persenjataan lain prinsipnya disetujui,” ujarnya.Namun, lanjut Helmi,Komisi I mempertanyakan pembelian dua pesawat Boeing 737-400 dari Garuda Indonesia. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi menambahkan, pihaknya mempertanyakan serah terima pesawat tersebut.
Menurutnya, proses pembelian tersebut telah melanggar prosedur.“DPR belum memberikan persetujuan atas proses pembelian tersebut,” katanya.
Seharusnya,dengan anggaran yang tersedia,TNI AU dapat membeli pesawat baru yang pemeliharaannya jauh lebih mudah dan murah ketimbang membeli pesawat bekas dari maskapai penerbangan.
”Sebaiknya beli baru. Apalagi untuk VVIP. Satu bisa sekelas 737, satunya lagi pesawat yang bisa mendarat di mana-mana,misalnya CN235 yang bisa (dibuat) di dalam negeri oleh PT Dirgantara Indonesia,”ujarnya.
(Seputar Indonesia)

TNI AD Bangun Resimen Penerbad

SEMARANG – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, meninjau Markas Pusdik Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) yang baru dibangun dan meninjau lokasi rencana pembangunan dan pembentukan Markas Divisi Lintas Udara (Divif Linud) di Semarang Jawa Tengah.

Usai Mendarat di Lanumad Ahmad Yani Semarang, Kasad menerima pemaparan dari Komandan Puspenerbad Brigjen TNI Mochamad Wachju Rijanto mengenai kondisi satuan Penerbad serta rencana dislokasi Pusdik Penerbad dan rencana pembentukan Resimen Penerbad. Lokasi Pusdik Penerbad yang baru tidak jauh dari lokasi Pusdik lama. Pertimbangan dislokasi Pusdik Penerbad di sebabkan untuk memudahkan komando pengendalian dengan resimen Penebad.

Sumber : POSKOTA.CO.ID

Kita Bakal Kuasai Teknologi Persenjataan

Wawancara dengan Menteri Pertahanan RI Tentang Kemandirian Alutsista

JAKARTA - Bicara pertahanan dipastikan bakal merembet pada permasalahan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Purnomo kerap dikritik soal satu ini.

Apalagi kalau bukan terkait kemandirian alutsista yang masih jadi impian. Lantas bagaimana solusinya? Berikut wawancara SINDO dengan MenhanPurnomoYusgiantoro:

Pemerintah gencar bicara revitalisasi industri pertahanan dan pembangunan alutsista.Apa pertimbangannya?

Revitalisasi industri pertahanan menjadi prioritas bagi kabinet. Harus diakui alat utama sistem persenjataan kita sudah banyak yang ketinggalan. Kalau kita lihat reformasi TNI yang berlangsung sejak 1998, dari sisi sumber daya manusia proses transformasinya sudah cukup baik. TNI sekarang betul-betul sudah professional soldier yang tidak lagi terkontaminasi oleh bisnis dan tidak lagi terkontaminasi politik. Di satu sisi ini berjalan dengan baik, di sisi yang lain untuk alutsista sebagai pendukungnya belum sempat terkejar.

Mengatasi persoalan itu?

Pada kabinet ini kita upayakan untuk pembangunan kekuatan alutsista. Mungkin belum ideal, tapi yang esensial bisa kita capai.Untuk itu perlu dukungan dari industri pertahanan karena negara yang kuat angkatan bersenjatanya kuat.Angkatan bersenjata kuat jika didukung industri pertahanan yang kuat. Jadi terbangun industri pertahanan agar angkatan bersenjata kuat. Dengan itu negara ini akan kuat. Kekuatan negara itu saling terkait antara kekuatan ekonomi dan pertahanan serta keamanan.

Bisa dijelaskan tahapan pencapaiannya?

Sudah ada Perpres Nomor 42 Tahun 2010 yang mengamanatkan terbentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).Kemudian telah ditetapkan masterplan revitalisasi industri pertahanan di mana di dalamnya telah diuraikan dengan jelas dan tegas bahwa tahapan menuju kemandirian dalam pemenuhan sarana pertahanan akan dicapai pada 2025-2029.Tahapannya meliputi kemandirian industri pertahanan yang signifikan,kemampuan berkolaborasi secara internasional, dan pengembangan yang berkelanjutan. Saat ini juga sedang disiapkan RUU Industri Pertahanan. Ini akan menjadi pokok landasan dalam melakukan revitalisasi.

Apa kendala yang mengemuka? Apakah masalah pendanaan?

Pendanaan tidak ada masalah. Kita sudah mendapatkan penetapan pagu anggaran yang cukup besar.Kemudian lima tahun yang lalu kita juga masih mempunyai sisa yang belum terpakai. Karena itu, kita harus kebut agar terpakai, jangan sampai lima tahun yang lalu ada, tapi tidak terpakai. Kan sayang. Kendala utama kebanyakan BUMN yang bergerak dalam industri pertahanan kita merupakan BUMN yang tidak sehat.Padahal untuk dapat berpartisipasi dan memproduksi dengan baik tentu harus disehatkan dulu. Cara-cara penyehatannya yang diusulkan berupa penyertaan modal negara.



Jika demikian, apakah manajemen BUMN juga perlu dibenahi?

Penggantian manajemen merupakan domain dari menteri negara BUMN. Untuk penggantian belum ada usulan.

Berapa besar pendanaan yang disiapkan ?

Untuk 2004-2009 kita mendapatkan pagu pinjaman untuk pembangunan alutsista sebesar USD3,7 miliar. Baru terpakai sekitar 50%. Ditambah sekarang ini USD5,5 miliar untuk lima tahun sampai 2014. Ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan alutsista kita. Kemudian sekarang ini anggaran pendapatan dan belanja negara kita sudah Rp1.000 triliun. Akhir kabinet ini diperkirakan bisa mencapai Rp1.700 triliun, bahkan mungkin bisa Rp2.000 triliun. Kedua, devisa kita kuat, ada USD100 miliar yang bisa dimanfaatkan.Pilihannya kalau punya devisa begitu besar bisa “disimpan di bawah bantal” atau ditanam untuk mendapatkan keuntungan. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan alutsista.

Bagaimana membagi prioritas antara upaya mendorong kemandirian alutsista dalam negeri dan urgensi impor persenjataan?

Prinsipnya, kalau bisa kita bangun dalam negeri, kita bangun dalam negeri. Kalau tidak bisa,kita gunakan produksi bersama. Kalau tidak bisa lagi, kita pakai transfer teknologi. Artinya bahan baku lokal harus ditingkatkan atau bisa juga dengan cara offset. Ini syaratnya, tidak boleh tidak. Syarat ini harus ada agar ada nilai tambah yang bisa kita ambil. Saat membeli Sukhoi dulu juga harus ada offset seperti pemeliharaannya harus dilakukan di Indonesia. Dengan begini, arahnya jelas nanti kita harus menguasai teknologi persenjataan tinggi.

Idealnya industri pertahanan berada di bawah kementerian mana?

Sekarang sudah betul. Bahwa apa pun industrinya harus punya ibu dan bapak.Contohnya waktu saya menjadi menteri ESDM, Pertamina itu ibunya adalah Meneg BUMN yang mengurusi korporat manajemen. Sedangkan makronya di bawah menteri ESDM. Sementara industri pertahanan menurut UU,ibunya adalah menteri BUMN dan bapaknya menteri pertahanan.

Kalau ada pemikiran industri pertahanan di bawah Kemhan?

Sebetulnya sekarang sudah berada di bawah menhan. Kita lebih berperan di dalam industri pertahanan. Kita punya Keppres tentang KKIP.Ini disadari penuh oleh para anggota KKIP lain di mana menteri BUMN berperan sebagai wakil ketua. Makro di bawah menhan, sedangkan urusan korporat di bawah BUMN.

Nilai strategis apa yang ingin dicapai Indonesia dalam ASEAN Defense Ministers Meeting 2011?

Dalam kepemimpinan Indonesia pada ADMM 2011 mengandung nilai strategis untuk mendorong dan memperkuat kerja sama di bidang pertahanan baik dengan negara-negara ASEAN maupun komunitas internasional untuk tantangan keamanan ke depan yang semakin banyak dan kompleks. Menghadapi tantangan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja mengingat tantangan bersifat transnasional atau lintas batas.

Tantangan apa saja yang diprediksi akan mendominasi?

Tantangan baru yang diformulasikan ADMM Plus yakni ASEAN bersama Australia, China, Amerika Serikat, Jepang,Korea Selatan, India, Selandia Baru,Rusia,dan Jepang seperti operasi perdamaian dunia, penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan, kontra terorisme,keamanan maritim,serta kesehatan militer. Sementara khusus dengan negara-negara ASEAN akan dibahas tantangan di antaranya industri pertahanan, keamanan maritim, konflik Laut China Selatan, dan transparansi dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Indonesia akan ambil peran dalam permasalahan keamanan maritim.

Pada kabinet sebelumnya tidak ada satu pun legislasi pertahanan yang berhasil diundangkan. Di mana letak permasalahannya?

Saya tidak ingin mengomentari kabinet sebelumnya.Namun,sekarang ini kita telah menyelesaikan dua RUU Ratifikasi yakni ratifikasi kerja sama militer dengan Brunei Darussalam. Sedangkan ratifikasi kerja sama dengan Rusia disetujui dalam bentuk peraturan presiden.

Mengenai penuntasan pengambilalihan bisnis TNI, proses ini sudah sampai di mana? Bukankah saat keluar Perpres No 43/2009, pemerintah menyatakan proses tersebut telah selesai?

Perpres menyatakan bahwa pemerintah melakukan pengambilalihan seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola TNI baik secara langsung maupun tidak.Yang secara langsung telah selesai pelaksanaannya, sedangkan yang tidak langsung dalam bentuk koperasi, yayasan, dan pemanfaatan barang milik negara dilakukan penataan.

SINDO