Pages

Tuesday, March 22, 2011

Timor Leste Ingin Beli Senjata dari RI


Senapan serbu produksi PT. PINDAD. (Foto: Berita HanKam)

22 Maret 2011, Jakarta -- (Bisnis Jabar): Pemerintah Timor Leste menyatakan keinginannya untuk membeli sejumlah membeli peralatan militer dari Indonesia.

Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan minat Timor Leste untuk membeli sejumlah alat militer tersebut.

“Keinginan pemerintah Timor Leste membeli peralatan terkait militer. Pemerintah [Indonesia] siap,” kata Teuku pada pers usai penekenan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara RI dan Timor Leste yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao di Istana Merdeka hari ini.

Teuku mengatakan keinginan tersebut dituangkan dalam MoU bidang ekonomi yang menjadi bagian dari 5 MoU dan 1 LoI yang diteken antara pemerintah Timor Leste dan Indonesia.

Di samping keinginan membeli senjata, untuk MoU bidang ekonomi juga ada juga kerja sama ekonomi pembangunan infrastukur , perdagangan, sektor pariwisata.

Sementara itu, di bidang investasi, pemerintah Timor Leste menawarkan Indonesia untuk menanamkan investasi di sektor minyak dan gas.

“[Indonesia] pelajari prospek [investasi di sektor migas di Timor leste,” katanya.

Sementara itu, untuk kerjasama bidang politik dituangkan komitmen pemerintah Timor Leste dan Indonesia untuk menyelesaikan masalah perbatasan, serta mendorong kerja sama hubungan masyarakat.

Sumber: Bisnis Jabar

Menhan: Pengadaan Kapal Selam Tak Perlu Buru-Buru


ROK Lee Okg SS-071, kapal selam kelas Chang Bogo ke-9 milik AL Korsel. Korsel menawarkan pembuatan Chang Bogo di Indonesia. KASAL terdahulu menolak kapal selam kelas Chang Bogo, karena kemampuannya dibawah kapal selam milik angkatan laut di kawasan. Australia cemas setelah TNI AL berencana membeli 12 kelas Kilo dari Rusia. Diberitakan sebelumnya, tender hanya menyisakan Kilo dan Chang Bogo, tetapi kepastian pembelian menjadi tidak menentu setelah tender dibatalkan. (Foto: USN)

21 Maret 2011, Surabaya -- (ANTARA News): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa pengadaan kapal selam untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru.

"Mengadakan dan membangun kapal selam tidak perlu 'grusa-grusu' (terburu-buru). Perlu pertimbangan yang matang," kata Menhan usai meresmikan KRI Banda Aceh di Divisi General Engineering PT Pal Indonesia, Surabaya, Senin.

Menhan menjelaskan bahwa pengadaan kapal selam harus disesuaikan dengan kondisi geografis, terutama perairan laut di Indonesia dengan mempertimbangkan dua basis kekuatan TNI-AL di wilayah barat dan wilayah timur.

"Perairan di wilayah barat termasuk laut dangkal, sedangkan di wilayah timur tergolong laut dalam. Ini yang menjadi pertimbangan kami," katanya di atas geladak helikopter KRI Banda Aceh itu.

Ia optimistis PT Pal mampu membangun kapal selam. "Saat ini kita sudah menyaksikan semua bahwa Pal mampu membangun kapal jenis LDP seperti KRI Banda Aceh. Oleh karena itu, kami yakin Pal mampu membangun kapal selam, meskipun secara bertahap, baik melalui 'joint production' maupun 'joint operation," katanya.

Sumber: ANTARA News Jatim

Twitter dan Facebook Ikut Dipantau BIN


binJakarta, Seruu.com - Maraknya kejahatan yang terjadi lewat situs jejaring sosial yang meresahkan masyarakat, membuat Badan Intelejen Negara (BIN) kini ikut memata - matai situs yang kini kerap digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi.
Kepala BIN, Sutanto mengaku pihaknya akan ikut memantau situs jejaring sosial, Twitter dan Facebook. Nantinya jika dinilai ada sesuatu yang mencurigakan akan dikoordinasikan pihak BIN dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).
"Yang membahayakan pasti kita pantau, yang arahnya teror dan subversif juga kita pantau," terang Kepala BIN Sutanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2011).
Sutanto mengatakan, setelah mendapatkan data yang diduga subversif pihaknya kemudian akan menyerahkan data - data itu kepada Kemenkominfo untuk mengambil langkah selanjutnya.
"Kita hanya memberikan peringatan dini kepada instansi terkait, misalnya kalau masalah hukum kita serahkan ke kepolisian, masalah penyelundupan ke Bea dan Cukai. Kita ingin memperkuat Departemen terkait supaya bisa berfungsi lebih kuat" jelasnya.
Lebih jauh, Sutanto menuturkan, meskipun pada hakikinya jejaring sosial digunakan sebagai alat berkomunikasi oleh masyarakat, namun, lanjutnya, mesti terus mendapatkan pengawasan. "Karena bisa juga dimanfaatkan pihak tertentu," pungkasnya. [ir]

seruu.com

Konferensi Regional PBB ke-3 di Jakarta


  
konfrrensi_pbbJakarta, Seruu.com - Indonesia mendapatkan kepercayaan dunia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan Lokakarya Konferensi Regional PBB Ke-3 (3rd UN Regional Conference Workshop) selama 3 (tiga) hari, mulai 21 s.d 23 Maret 2011 di Hotel Sultan - Jakarta dan dibuka oleh Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Hotma Marbun mewakili Panglima TNI, Senin (21/3).
Konferenesi regional pertama untuk kawasan Afrika dilaksanakan di Negeria pada Agustus 2010, sedangkan yang kedua untuk kawasan Amerika di selenggarakan di Buenos Aires, Argentina, Desember 2010.  Pada konferensi regional ketiga kali ini mengangkat isu Penangkalan, Penggunaan Pasukan dan Kesiapan Operasi (Detterence, Use of Force and Operational Readiness) sebagai tema utama.
Konferensi ini adalah kegiatan  yang diselenggarakan oleh Office of Military Affairs (OMA) United Nations Departement Peace Keeping Operations (UNDPKO), New York, diikuti oleh 22 negara yang mengirimkan pasukan pada misi PBB (Troops Contributing Countries) antara lain Amerika Serikat, Australia, Prancis, Inggris,Indonesia, Jepang, Malaysia, Brunai dan Filipina. Adapun outcome dari kegiatan ini berupa konsep dan strategi yang efektif dalam penggelaran misi perdamaian internasional guna menjawab setiap tantangan yang tertuang dalam mandat PBB.
Pada pembukaan acara tersebut dibacakan amanat Panglima TNI yang antara lain mengamanatkan bahwa dunia saat ini sedang mengalami situasi yang kurang kondusif yang diwarnai oleh kejahatan lintas negara, aksi teror, penyelundupan senjata dan manusia, separatisme, tindakan pemisahan wilayah, perubahan iklim, pemanasan global, perompakan pembajakan di laut, bencana alam,  krisis kelangkaan makanan dan enerji, yang telah membahayakan keamanan hidup manusia. Di berbagai belahan dunia, sejumlah konflik internal dan antar negara, juga telah mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dunia, sehingga mereka pergi bermigrasi, dan meninggalkan kampung halamannya sebagai pengungsi demi mempertahankan keselamatan jiwanya.
Keinginan untuk menurunkan pemimpin negara yang sah dari tampuk kekuasaan, dorongan masyarakat akan pemerintahan yang baru, serta kolaborasi yang mungkin diciptakan oleh kelompok oposisi yang bekerja sama dengan asing guna memperoleh dukungan dana dan politis, akan memperkeruh situasi dalam negeri dari negara yang terkena masalah. Kondisi semacam itu akan semakin keruh dengan kenyataan di lapangan bahwa kelompok oposisi menggunakan senjata untuk menggulingkan pemimpin negaranya. PBB sebagai salah satu organisasi tertinggi dunia berkewajiban meredakan suasana keruh tersebut di lapangan dengan mengerahkan pasukan perdamaian dan mengembalikan negara yang bertikai tersebut menjadi normal kembali. Dengan demikian, kehidupan masyarakat setempat akan terbebas dari rasa takut dan dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan baik.
Konferensi ini dihadiri oleh para petinggi PBB yang bermarkas di New York, seperti Asisten Sekjen/Military Advisor UNDPKO Letjen Babacar Gaye, Kepala Staf Urusan Militer, Departemen Pasukan Misi Perdamaian PBB Brigjen Jean Baillaud. Sedangkan dari Indonesia turut hadir Wakil Menlu RI, Bapak Triyono Wibowo dan Kepala PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) TNI Brigjen TNI I Gede Sumertha K.Y, PSc. [puspen/is]

seruu.com

Mabes TNI Intensifkan Kegiatan Intelejen

  
gegana_tni 

Jakarta, Seruu.com - Mabes TNI mengintensifkan kegiatan intelijen sekaligus memperkuat komando kewilayahannya untuk mengantisipasi dan menangani berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk ancaman teror, kata Juru Bicara TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul di Jakarta, Senin (21/03)."Selain itu, secara eksternal kita juga meningkatkan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Polri dan instansi terkait, agar beragam ancaman terutama teror saat ini dapat diantisipasi lebih dini dan tidak berdampak luas," katanya pula.
Pasca-kiriman paket bom buku kepada empat orang berbeda, Selasa (15/3) , polisi secara bertubi-tubi menerima laporan masyarakat mengenai paket mencurigakan. Dari belasan laporan, hanya paket di kota wisata Cibubur yang merupakan bom sungguhan. Sisanya, bukan bom. Awalnya, paket bom buku diterima aktivis Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Gories Mere, Ketua Umum DPP Partai Patriot Yapto Soerjosumarno, dan artis Ahmad Dani.
Namun hingga Minggu (20/3) teror bom makin meluas tidak saja di wilayah Jakarta dan sekitarnya tetapi juga Bandung (Jawa Barat), Medan, Surabaya, dan Makassar. Iskandar mengakui, aparat intelijen agak "kecolongan" terutama dengan modus baru yang digunakan yakni menggunakan media buku dan paket kiriman.
"Kalau kita tidak antisipasi lebih dalam lagi, maka akan banyak teror bom yang terjadi. Karena itu Bais(Badan Intelijen dan Strategis Mabes TNI , red) dan BIN (Badan Intelijen Negara) akan meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang telah berjalan baik, untuk menangani kasus ini," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengemukakan, pihak sangat optimis pelakunya akan segera tertangkap. Para penyidik Densus 88 (Detasemen Khusus Anti-Teror) sudah hafal. "Dari karakteristik bomnya, mereka pasti sudah mengidentifikasi dari kelompok mana," ujarnya. 

seruu.com

Pengamat : Serangan ke Libia Bukan Untuk Tumbangkan Rezim

Minggu, 20 Maret 2011 21:19 WIB | 1851 Views
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana (FOTO ANTARA/ Ujang Zaelani)

 
Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, serangan pasukan Perancis, Kanada, Italia, Inggris dan AS ke Libia dibenarkan untuk menghentikan kekerasan bukan menumbangkan rezim Kadhafi.

"Hanya perlu diingat serangan Perancis cs tidak boleh berkelanjutan hingga rezim Khadafi dilumpuhkan. Pelumpuhan rejim Khadafi akan menjadi pelanggaran hak internasional seperti yang terjadi pada Irak di bawah Saddam Hussein," katanya dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Minggu.

Ia mengemukakan, masalah kepemimpinan di Libia harus diserahkan kepada rakyat Libia. Masyarakat internasional harus menghormati kedaulatan Libia dan tidak melakukan intervensi urusan dalam negeri negara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB.

Menurut dia, serangan oleh Prancis, Kanada, Italia, Inggris dan AS atas tentara yang loyal terhadap Khadafi di Benghazi adalah dalam rangka menghentikan serangan pro pemerintah terhadap demonstran, oposisi dan tentara yang tidak loyal pada Khadafi.

Ia mengatakan, serangan tersebut dapat dibenarkan karena tiga alasan. Pertama, serangan Prancis dan kawan-kawannya itu dalam rangka melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB 1973.

Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa masyarakat internasional dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mencegah lebih banyak jatuhnya korban sipil Libia dan kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan oleh rezim Khadafi.

Kedua masyarakat internasional sudah sewajarnya bertindak dalam rangka humanitarian intervention (intervensi kemanusiaan) atau melaksanakan right to protect (hak untuk melindungi) warga masyarakat suatu negara yang mengalami kezaliman luar biasa dari pemerintahnya.

Ketiga, situasi di Libia dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional bila terus dibiarkan dan tidak diambil tindakan.(*)
(Tz.M041/S019)



Antara

Pembom Siluman B-2 Balik ke Pangkalan Setelah Gempur Libya




21 Maret 2011, Missouri – (Berita HanKam): Satu dari tiga pembom siluman B-2 Spirit kembali ke pangkalannya Lanud Whiteman, Missouri, Minggu (20/3) setelah memuntahkan 45 bom pandu Joint Direct Attack Munitions, masing-masing seberat 2000 pound di Libya untuk mendukung larangan terbang yang diterapkan oleh PBB. B-2 mendarat di Lanud Whiteman setelah 25 jam terbang dari Libya. (Foto: Reuters)

© Berita HanKam

BERITA POLULER