Pangarmabar Beri Pembekalan Kepada Calon Kru Kapal eks AL Brunei

KDB Waspada P-02, dibuat di Galangan Vosper Thornycroft di Singapura pada tahun 1978-1979.

JAKARTA - Berkaitan dengan hibah dua kapal patroli kelas Waspada AL Royal Brunei kepada TNI-AL, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Hari Bowo M.Sc., memberikan pembekalan kepada calon kru Kapal di Aula Gedung Yos Sudarso, Markas Komando (Mako) Koarmabar, di Jakarta, Selasa (15/3).

Dalam arahannya Pangarmabar mengatakan kru yang akan diberangkatkan ke Brunei harus mempersiapkan mental dan fisik, serta menambah wawasan dan profesional sebagai pelaut sebagaimana yang telah diberikan di Komando Latihan Koarmabar. Keberadaan kru di Brunei bukan hanya mewakili TNI-AL tetapi juga Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjaga nama baik Indonesia.

Lebih lanjut Pangarmabar mengharapkan agar seluruh kru yang bakal mengikuti pelatihan di Brunei berjalan dengan baik, menjaga kekompakan/ team work dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari segala pengetahuan terkait data teknis, pengoperasian kapal, sistem navigasi dan menjaga keselamatan personel serta material.

Kru kapal eks Waspada Class ini berjumlah 94 orang terdiri dari 14 perwira dan 80 Bintara dan Tamtama. Rencananya kru akan berangkat ke Brunei pada 20 Maret 2011 nanti.

Dua kapal patroli yang dihibahkan Brunei adalah KDB (Kapal Diraja Brunei) Waspada P-02 dan KDB Pejuang P-03. Kapal ini dibuat oleh galangan kapal Vosper Thornycroft di Singapura pada tahun 1978-1979, kapal ini dikategorikan sebagai kapal patroli cepat berpeluru kendali. Memiliki bobot 210 ton, kedua kapal memiliki dua tabung peluncur rudal anti-kapal Exocet MM-38 dan meriam antipesawat 30 mm buatan Oerlikon serta dua senapan mesin kaliber 7,62 mm.

Sumber : POSKOTA.CO.ID

Pindad Siapkan Kendaraan Tempur

Tank Scorpion TNI AD. (Foto: Pussenkav)

16 Maret 2011, Jakarta -- (KOMPAS): PT Pindad mempersiapkan desain kendaraan tempur untuk memenuhi keterbatasan persenjataan yang dimiliki TNI. Rencananya purwarupa kendaraan itu rampung 2013 dan produksi sudah dimulai tahun berikutnya.

Demikian pernyataan Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Sudarsono dalam pertemuan di Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav), Bandung, Senin (14/3).

Pindad mulai menggarap pasar kendaraan tempur setelah perakitan tank jenis Scorpion pada 1997. Saat ini, Pindad juga belajar banyak dari perakitan 11 unit tank jenis Tarantula dari Korea Selatan dan diperkirakan rampung 2012.

”Pindad sebetulnya sudah memproduksi 154 kendaraan untuk TNI tapi untuk membawa personel,” ujar Adik. Produksi kendaraan tempur buatan sendiri ini diharapkan menjadi solusi sebagai pasar kendaraan tempur yang 90 persen dari luar negeri.

Komandan Pussenkav Brigadir Jenderal Burhanuddin Siagian melanjutkan, saat ini pihaknya memiliki 1.025 unit kendaraan tempur yang diproduksi berbagai negara, seperti Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, dan Korsel. Hanya saja, kebanyakan kendaraan miliknya sudah berumur 50 tahunan. Contohnya kendaraan jenis AMX-13 buatan Perancis yang dibuat 1952. ”Kesiapan operasional kendaran tempur kami hanya 65 persen bila meliputi komponen otomotif, senjata, dan komunikasi,” ujar Siagian.

Anggota Komisi I DPR, Tri Tamtomo, menuturkan, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan diharapkan mendorong industri dalam negeri. Kalaupun harus membeli dari luar negeri, diusahakan seminimal mungkin dan dengan syarat ketat seperti harus ada transfer teknologi dan ada imbal dagang.

Sumber: KOMPAS

Menhan, Menko Kesra dan Menristek Kunjungi Pulau Marampit dan Morotai

15 Maret 2011, Manado -- (DMC): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama dengan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono Dan Menteri Riset dan Teknologi melakukan kunjungan ke Pulau Marampit dan Pulau Morotai, Senin (14/3). Kunjungan ini dilaksanakan sehari sebelum acara pembukaan ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercice (ARF DiREx) 2011 yang akan dibuka oleh Wakil Presiden, Selasa (15/3) di Manado.

Di Pulau Marampit, Menhan dan rombongan meletakan prasasti pulau terluar, melakukan pertemuan atau berdialog dengan masyarakat Marampit dan Prajurit TNI serta menyerahkan bantuan berupa sembako. Sedangkan di Pulau Morotai, Menhan melakukan peninjauan ke Kotis Satgas Yonif 509, memberikan pembekalan bantuan kepada prajurit TNI berupa sembako.

Kunjungan tersebut merupakan bentuk dari perhatian pemerintah terhadap pulau – pulau kecil dan terluar terutama yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pemerintah dalam hal ini melalui Kemhan sangat menaruh perhatian terhadap wilayah perbatasan dan pulau – pulau kecil terluar. Pembangunan di wilayah perbatasan menjadi prioritas pembangunan pemerintah pada Kabinet Indonesia Bersatu ke II, salah satu langkahnya adalah bagaimana menjadikan wilayah perbatasan baik yang ada di darat maupun di laut sebagai pagar terdepan NKRI.

Khusus untuk Pulau Morotai, sebagai pulau terluar yang menjadi pintu gerbang masuk Indonesia melalui Samudera Pasifik, bertetangga dengan Asia Timur, dan berada pada jalur utama menuju Australia dan Selandia Baru, Pemerintah menilai pembangunan ekonomi di Pulau Morotai dapat menjadi bagian dari pergerakan ekonomi di Asia Pasifik. Pembangunan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah membuat rencana induk pembangunan Morotai menjadi sentra perikanan, wisata, perdagangan, dan jasa. Namun demikian, pembangunan sentra ekonomi Morotai tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa rencana dan akhirnya terbengkalai karena kurang perhitungan matang.

Pada tahun ini, Pulau Morotai ditetapkan menjadi kawasan percontohan megaminapolitan dengan pemberian konsesi pengelolaan lahan bagi investor asal Taiwan. Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah melalui pengembangan ekonomi perikanan terintegrasi, meliputi produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Sedangkan Kemhan sendiri telah memberikan fasilitas dan dukungan lainnya agar terjadi sinkronisasi antara kepentingan ekonomi yang didukung oleh kepentingan pertahanan. Khusus untuk wilayah Pulau Marotai, dalam merealisasikan dukungan dan kontribusi tersebut, salah satunya yakni Kemhan menyiapkan fasilitas pendaratan malam hari di wilayah Lanud Pulau Morotai. Uji coba kelayakan pendaratan malam hari di landasan Lanud Pulau Morotai telah dilakukan dengan Pesawat Hercules C-130 milik TNI AU pada tahun 2010.

Uji coba dan Pengaktifan kembali lapangan terbang tersebut merupakan salah satu dari upaya Kemhan dalam mendukung pembangunan di sektor perekonomian. Artinya, Kemhan mengupayakan agar aset-aset yang ada di Kemhan dan TNI yang dapat digunakan untuk mendukung ekonomi masyarakat, untuk diberdayagunakan.

Geografis Pulau Marampit dan Pulau Morotai

Pulau Marampit adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Philipina. Pulau Marampit ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau ini berada di sebelah timur laut dari pulau Talaud dengan koordinat 4° 46′18″ LU, 127° 8′ 32″ BT.

Sedangkan Pulau Morotai terletak di ujung utara Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara. Secara geografis Pulau Morotai terletak di antara 200-240 derajat Lintang Utara dan 12.815-12848 derajat Bujur Timur. Pulau Morotai berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah Utara, Laut Halmahera di sebelah Timur, Selat Morotai di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Barat.

Luas wilayah Pulau Morotai adalah 2.474,94 kilometer persegi atau 10 persen dari luas wilayah daratan Kabupaten Maluku Utara. Secara administratif, Pulau Morotai sejak tahun 2002 termasuk ke dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara dengan ibukota kabupaten di Tobelo.

Sumber: DMC

Pembentukan Working Group Indonesia-Russia dikaji

JAKARTA - Forum Kelompok Kerja (Working Group) antara Indonesia dan Russia perlu diwujudkan sebagai upaya mengevaluasi seluruh proses kerjasama pertahanan dan pengadaan alutsista, demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Sjahfrie Sjamsoeddin, saat menerima kunjungan kerja General Director Rosoboronexport, Anatoly Isaikin, di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (14/3).

Di Indonesia sendiri, Rosoboronexport telah memasok alutsista bagi TNI diantaranya Sukhoi Su-30MK2 dan Su-27SKM, 18 ranpur amphibi BMP-3F serta heli serang Mi-35P dan heli angkut Mi-17V5.

Oleh karenanya kerjasama tersebut diharapkan tidak sebatas pada pengadaan, namun perlu dikembangkan pada penyediaan suku cadang, alih tekhnologi, pemeliharaan dan penyediaan persenjataan, tambah Wamenhan. Wamenhan juga mengingatkan, bahwa dalam proses kerjasama ataupun pengadaan diharapkan tidak melanggar peraturan dan berpegang undang-undang yang berlaku, mengingat pengadaan yang dilaksanakan menggunakan fasilitas state credit atau jalur Government to Government (G to G).

Sumber : DMC

Proyek Kerjasama Pembuatan Pesawat Tempur KF-X di Tandatangani

Model KF-X di KAI

JAKARTA - Setelah dijajaki sejak tahun lalu, Pemerintah akhirnya menandatangani perjanjian proyek kerjasama atau Project Agreement dengan Pemerintah Korea Selatan untuk bersama membuat pesawat tempur KFX. Proyek bersama ini akan berlangsung selama 10 tahun.

Penandatanganan perjanjian proyek telah dilakukan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat (11/3) pekan lalu. Setelah Project Agreement, pada pertengahan April 2011 mendatang Pemerintah RI dan Korsel akan menandatangani kontrak kerjasama atau Contract Agreement.

"Kalau sudah contract agreement April nanti, baru kita (RI dan Korsel) mulai berbagi rancang bangun, share pembuatan prototipenya," kata Direktur Teknik Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Agus Suyarso kepada Tempo, Senin (14/3).

Pembagian rancang bangun prototipe pesawat tempur ini adalah, 20 persen bagian Indonesia dan 80 persennya menjadi bagian Korea. Agus berharap Indonesia akan mendapat bagian membuat air frame atau struktur kerangka pesawat. "Minimal kita dapat 20 persen, syukur-syukur dapat 40 persen untuk air frame-nya nggak masalah," kata Agus, yang juga menjabat Kepala Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) ini.

Agus menambahkan, proyek jangka panjang ini terdiri dari beberapa fase. Setelah penandatanganan kontrak kerjasama pada April mendatang, dua negara akan memasuki fase Technical Development atau pengembangan teknis dalam kurun waktu setahun (2011-2012). Setelah itu, pada awal 2013 kerjasama akan masuk dalam fase Engineering Development. "Pengembangan teknologi ini akan berlangsung selama 8 tahun sampai tahun 2020," katanya.

Pasca 2020, dua negara baru akan melakukan persiapan produksi pesawat jet tempur tersebut. "Baru kemudian masing-masing negara mau beli berapa unit. Misalnya Indonesia 50 unit, Korsel berapa unit."

Meski tahap produksi masih jauh alias 10 tahun lagi, kedua negara sudah berbagi modal kerjasama. Anggaran awal yang dibutuhkan dalam kerjasama pengembangan pesawat jet tempur ini adalah US$ 50 juta untuk 2 tahun ke depan. "Saat ini sudah share 20 persen Indonesia atau US$ 10 juta dan 80 persen Korea atau US$ 40 juta," kata Agus. "Ini diluar (anggaran) untuk infrastruktur yang akan dibangun."

Sumber : TEMPOINTERAKTIF.COM

Pemerintah Usulkan Nama FAF untuk Jet Tempur Kolaborasi RI-Korsel

15 Maret 2011, TEMPO Interaktif, Jakarta - Setelah kerjasama pembuatan pesawat jet tempur KFX antara RI dan Korea Selatan dimulai, Pemerintah Indonesia akan mengajukan usulan perubahan nama pesawat jet tempur hasil kolaborasi dua negara itu.

"Soal nama masih akan dibahas, kita inginkan ada nama Indonesia di dalamnya," kata Direktur Teknik Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Agus Suyarso kepada Tempo, kemarin, Senin 14 Maret 2011.

Awalnya, pihak Indonesia mengajukan nama pesawat tempur KFX (Korea Fighter Xperiment) itu diubah menjadi KIFX atau Korea-Indonesia Fighter Xperiment. Namun pihak Korea Selatan kurang setuju. "Akhirnya kita sepakat nama akan diubah, dan Indonesia mengusulkan pesawat tempur FFA atau Future Fighter Aircraft."

Penggabungan nama dua pihak yang berkolaborasi ini, menurut Agus, pernah diterapkan saat Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Spanyol membuat pesawat angkut jenis CN 235 di era Presiden Soeharto.

Nama kode 'CN' dibelakang seri pesawat itu adalah inisial dua perusahaan yang berkolaborasi, yakni Casa, perusahaan pesawat terbang Spanyol dan Nurtanio atau Industri Pesawat terbang Nusantara (IPTN) yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia. "Saat itu Casa menyumbang 50 persen dan Nurtanio 50 persennya," kata Agus, yang juga menjabat Kepala Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) ini. .

Kerjasama pembuatan pesawat tempur dengan Korsel kali ini juga akan melibatkan industri pesawat terbang masing-masing negara. Pemerintah Indonesia kembali akan melibatkan PT Dirgantara Indonesia.

Sumber: TEMPO Interaktif

Kapal Induk AS Menyingkir Dari pantai Fukushima

Selasa, 15 Maret 2011 08:40 Redaksi Seruu.Com 

Tokyo, Seruu.com - Sebuah kapal induk Amerika Serikat yang rencananya akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa dan tsunami di Jepang telah berpindah posisi setelah mendeteksi radiasi rendah dari pembangkit listrik tenaga nuklir rusak milik Jepang, demikian keterangan AS seperti dikutip AFP, Senin.

"Armada Ketujuh AS untuk sementara memindahkan kapal-kapal dan pesawatnya menjauhi pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi setelah mendeteksi kandungan radiasi tingkat rendah udara dan wilayah operasi pesawat tempurnya," terang Armada Ketujuh dalam satu pernyataan.

"Sumber dari radioaktifitas udara ini adalah asap radioaktif yang bocor dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi," bunyi pernyataan itu lebih lanjut.

Tingkat radiasi itu sangat rendah sehingga tidak bisa mengganggu kesehatan manusia, lebih rendah ketimbang radiasi alamiah dari bebatuan, tanah atau matahari selama satu bulan.

Kapal induk itu sebelumnya beroperasi kira-kira 160 kilometer di timur laut pembangkit listrik tenaga nuklir itu.

"Sebagai tindakan pencegahan, USS Ronald Reagan dan kapal-kapal lain dari Armada Ketujuh yang akan melakukan operasi tanggap bencana di wilayah itu telah dipindahkan dari wilayah yang bertentangan dengan arah angin untuk menganalisis situasi dan menentukan aksi mitigasi apa yang diperlukan." 

SERUU.COM