Indonesia Siap Bangun PLTN

Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mengatakan Indonesia telah siap membangun reaktor nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik. "Kita harus pahami sudah siap, secara teknologi kita sudah mampu," ujarnya saat memberi kuliah umum di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Sabtu 12 Maret 2011. Sebagaimana dikutip laman Tempointeraktif, menurut Suharna, Indonesia telah memiliki kemampuan teknologi nuklir sejak tahun 1950-an. Beberapa reaktor nuklir yang telah dibangun Badan Tenaga Atom Nasional, seperti di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong digunakan untuk riset obat dan pangan.
Ia mengakui reaktor nuklir memang berbahaya. Adapun terkait bahayanya jika dilanda gempa, keamanan reaktor tergantung teknologi yang akan dipakai nantinya. "Seperti di Jepang, begitu gempa langsung berhenti (operasi)," katanya.
Menurut Suharna, saat ini lebih penting mengetahui kapan Indonesia akan memulai membangun PLTN daripada berbicara teknologi reaktor nuklir yang akan dipakai. "Sebab Malaysia, Vietnam, Singapura, sudah mengarah ke sana," ujarnya. Indonesia juga harusnya mengambil pilihan membuat PLTN.
Saat ini, selain kajian tapak lokasi di Jepara, Jawa Tengah, pemerintah juga mempelajari calon lokasi PLTN di Bangka Belitung dan Kalimantan Timur. Usulan lokasi tersebut telah diajukan kepala daerah masing-masing. "Lokasi di Pulau Jawa sebagai alternatif," katanya.
Kebijakan dibangun tidaknya PLTN kini masih menunggu keputusan Dewan Energi Nasional. Rumusan Dewan itu selanjutnya akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. "Mungkin dalam tahun ini selesai," ujarnya.
Urgensi PLTN bagi Indonesia
Sampai saat ini Indonesia belum berhasil membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), sehingga belum ada sebuah PLTN yang dapat dioperasikan untuk mengurangi beban kebutuhan energi listrik yang saat ini semakin meningkat di Indonesia. Padahal energi nuklir saat ini di dunia sudah cukup berkembang dengan menguasai pangsa sekitar 16 persen listrik dunia. Hal ini menunjukkan bahwa energi nuklir adalah sumber energi potensial, berteknologi tinggi, berkeselamatan handal, ekonomis, dan berwawasan lingkungan, serta merupakan sumber energi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan dalam Perencanaan Energi Jangka Panjang bagi Indonesia guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Di Indonesia, ide pertama untuk pembangunan dan pengoperasian PLTN sudah dimulai pada tahun 1956 dalam bentuk pernyataan dalam seminar-seminar yang diselenggarakan di beberapa universitas di Bandung dan Yogyakarta. Meskipun demikian ide yang sudah mengkristal baru muncul pada tahun 1972 bersamaan dengan dibentuknya Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2PLTN) oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (Departemen PUTL). Kemudian berlanjut dengan diselenggarakannya sebuah seminar di Karangkates, Jawa Timur pada tahun 1975 oleh BATAN dan Departemen PUTL, dimana salah satu hasilnya suatu keputusan bahwa PLTN akan dikembangkan di Indonesia. Pada saat itu juga sudah diusulkan 14 tempat yang memungkinkan di Pulau Jawa untuk digunakan sebagai lokasi PLTN, dan kemudian hanya 5 tempat yang dinyatakan sebagai lokasi yang potensial untuk pembangunan PLTN.
Hasil studi yang dilakukan pada tahun 2002 oleh sebuah Tim Nasional di bawah koordinasi BATAN dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dengan dukungan IAEA menunjukkan bahwa kebutuhan energi di Indonesia diproyeksikan meningkat di masa yang akan datang. Kebutuhan energi final (akhir) akan meningkat dengan pertumbuhan 3,4 persen per tahun dan mencapai jumlah sekitar 8146 Peta Joules (PJ) pada tahun 2025. Jumlah ini adalah sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan kebutuhan energi final di awal studi tahun 2000.
Pertumbuhan jenis energi yang paling besar adalah pertumbuhan kapasitas pembangkitan energi listrik yang mencapai lebih dari 3 kali lipat dari kondisi semula, yaitu dari 29 GWe di tahun 2000 menjadi sekitar 100 GWe di tahun 2025. Jumlah kapasitas pembangkitan ini, sekitar 75 persen akan dibutuhkan di jaringan listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali). Dari berbagai jenis energi yang tersedia untuk pembangkitan listrik dan dilihat dari sisi ketersediaan dan keekonomiannya, maka energi gas akan mendominasi penyediaan energi guna pembangkitan energi listrik, sekitar 40 persen untuk wilayah Jamali. Energi batubara akan muncul sebagai pensuplai kedua setelah gas, yaitu sekitar 30 persen untuk wilayah Jamali. Sisanya sekitar 30 persen akan disuplai oleh jenis energi yang lain, yaitu hidro, mikrohidro, geothermal dan energi baru dan terbarukan lainnya. Diharapkan energi nuklir dapat menyumbang sekitar 5-6 persen pada tahun 2025.
Mengingat situasi penyediaan energi konvensional termasuk listrik nasional di masa mendatang semakin tidak seimbang dengan kebutuhannya, maka opsi nuklir dalam perencanaan sistem energi nasional jangka panjang merupakan suatu solusi yang diharapkan dapat mengurangi tekanan dalam masalah penyediaan energi khususnya listrik di Indonesia.
Amankah Nuklir?
Nuklir merupakan salah satu jawaban energi yang cukup realistis saat ini. Hanya butuh 21 ton Uranium, nuklir dapat menghasilkan energi listrik sebesar 1GWe. Bandingkan dengan gas alam (970 ton), minyak (1310 ton), dan batu bara (2360 ton)! Itulah sebabnya nuklir dapat menghasilkan listrik dengan harga yang lebih murah dari yang lainnya.
Pada pembangkit listrik, nuklir dipasang di boiler yang akan memanaskan air menjadi uap untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Siklusnya berlangsung tertutup dan pecahan nuklir akan tetap tertahan di matriksnya. Nuklir sendiri terdapat dalam pelet yang dilindungi dengan fuel cladding, pressure vessel, steel containment, dan shield building. Keamanannya bahkan melebihi tabung elpiji yang sering kita gunakan atau mancis yang sering ditaruh di saku celana. Dapat dikatakan, nuklir benar-benar sangat aman. Selain itu, PLTN juga membuat lingkungan sekitar tetap bersih (tidak seperti PLTU).
Sampai saat ini pun, jumlah kecelakaan akibat nuklir jauh sedikit dibanding dengan pembangkit listrik lainnya-Pembangkit listrik tenaga air dan batu bara penyumbang korban terbanyak. Bila ada kejadian Chernobyl-pada 1986 yang sampai melibatkan ribuan penduduk dan sering dibuat contoh betapa tidak amannya nuklir-perlu dilirik konteksnya.
Chernobyl dikembangkan bukan dengan maksud damai. Di sana, nuklir dikembangkan untuk senjata perang. Keselamatan dalam pembangunan nuklir tersebut benar-benar diabaikan. Lalu, ada kesalahan desain yang amat parah, yaitu: tidak ada pengungkung dan koefisien reaktus positif sehingga mudah terjadi pelelehan. Desain modern sekarang sudah aman. Kenaikan temperatur yang tinggi telah diantisipasi.
Limbah radioaktif sendiri tetap tersimpan di PLTN. Bila tidak ada kesengajaan untuk membocorkan, limbah tersebut tidak akan berbahaya. Pengaruh radiasi PLTN terhadap manusia juga sangat rendah. Di banding dengan kontaminasi alami yang mencapai 3 persen, X-ray 0,4 persen, sementara nuklir hanyalah 0.0002 persen. Hal ini membuat radiasi nuklir hampir tidak memiliki pengaruh terhadap manusia.
Jadi apa yang ditakutkan dan apa lagi yang perlu ditunggu? Pemerintah yang bertindak lambat mengembangkan nuklir di Indonesia akan terlambat berkembang secara teknologi juga. Sekitar 30 persen rakyat Indonesia tidak merasakan listrik dalam rumahnya. Selebihnya pun menikmati listrik secara subsidi. Kenapa lagi harus ditunda lama bila nuklir dapat menghasilkan listrik secara lebih besar, aman, murah, dan terjamin? 

IRIB

Bulan Sabit Merah Iran Siap Kirim Bantuan ke Jepang

 Kepala Bulan Sabit Merah Republik Islam Iran Abolhassan Faqih menyatakan kesiapan Tehran mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jepang yang dilanda bencana alam.
" Rakyat dan pemerintah Iran siap mengirimkan berbagai bantuan yang diperlukan dari makanan hingga obat-obatan," kata Faqih dalam pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Iran Kinichi Kumano pada hari Minggu (13/3).
Dia menambahkan bahwa Iran sesegera mungkin akan mengirim tim survei berjumlah lima orang anggota ke Jepang.
Menurut Badan Kepolisian Nasional Jepang, 703 orang dinyatakan tewas dan 784 hilang, sedang 1.128 terluka. Pihak berwenang memperkirakan korban tewas mencapai 1.300.
NHK melaporkan sebanyak 10.000 penduduk perfektur Miyagi, Jepang dinyatakan belum ditemukan. Kini Pemerintah Jepang terus melakukan pencarian separuh penduduk kota yang terkena dampak cukup parah setelah gempa dan tsunami yang melanda Jepang tersebut.
Gempa di Jepang terjadi pukul 12.46 WIB, Jumat (11/3), berpusat di 373 km timur laut Tokyo. Beberapa saat kemudian terjadi tsunami dengan ketinggian 4 meter hingga 10 meter.
Perdana Menteri Jepang Naoto Kan menggambarkan efek destruktif gempa dan tsunami sebagai krisis terburuk bagi Jepang sejak Perang Dunia II.
"Ini adalah krisis yang paling sulit di Jepang dalam sejarah 65 tahun pasca perang dunia II, tapi saya yakin kita dapat mengatasi krisis," kata Kan sebelumnya pada hari Minggu.(IRIB/PH)

IRIB

Tim Bantuan KBRI Tiba di Jepang

 Jakarta, CyberNews. Tiga WNI yang berada di radius 70 km dari PLTN, kini telah dievakuasi oleh KBRI dan dibawa ke Tokyo, Senin (14/3). Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebutkan, tiga WNI kini telah dievakuasi tadi mala

Mereka tiba di Tokyo pukul 07.00 waktu setempat. Listrik di fukushima saat ini sudah menyala, namun suasana di kota sangat sepi. Sebab, banyaknya masyarakat yang mengungsi dari wilayah tersebut, mereka dikhawatirkan terkena dampak radiasi.
Berdasarkan informasi dari Orai, tim bantuan logistik KBRI Tokyo dipastikan telah tiba di dua tempat para pengungsi WNI di kota tersebut. Tim membawa bantuan berupa biskuit, mie instan, minuman botol, obat-obatan, perlengkapan sanitari, dan kebutuhan bayi bagi 100 pengungsi WNI.
Tiga WNI yan dievakuasi antara lain, 121 WNI yang berasal dari kawasan prefektur Miyagi, 6 WNA turut serta dengan tim, dan 6 WNA adalah berasal dari Malaysia, Laos dan Nepal.
Pemerintah Jepang menjelaskan, Kerusakan pada listrik bukan diakibatkan dari reaktor, tapi karena kerusakan bangunan pelindung reaktor. Sementara aliran gas belum kembali normal. Sejumlah ruas jalan di lokasi pengungsian rusak parah, dan akses untuk menuju ke arah wilayah tersebut akan ditutup.
Sementara itu, Kemlu mengimbau kepada masyarakat untuk terus berkoordinasi dengan Kemlu, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka pada nomor-nomor hotline di bawah ini:
a. Situation Room Kemlu: +62213510409
b. Hotline Direktorat Astimpas Kemlu: +62 821 2446
c. Hotline Direktorat Perlindungan WNI Kemlu: +62 899 8449342
d. Hotline KBRI Tokyo: +81 9031324994
e. SMS Center KBRI Tokyo: +81 8035068612
f. Hotline KJRI Osaka: +81 662529827
( dtc / CN27 )

SUARA MERDEKA

PMI Siap Kirimkan Bantuan Personil ke Jepang

 3/13/2011


PMI siap memberangkatkan bantuan personilnya untuk membantu upaya penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Jepang. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi PMI di Markas Pusat PMI, Jakarta, Minggu siang (13/3/2011), PMI siapkan tim respon darurat bencana tsunami ke Jepang, terdiri dari relawan Satgana PMI, personil spesialis  tim medis, tim air dan sanitasi, dan tim RFL (Restoring Family Links) untuk membantu proses pencarian anggota keluarga yang hilang karena bencana.
Disampaikan pula, bahwa mulai hari ini, Minggu (13/3/2011), PMI membuka posko layanan RFL untuk membantu masyarakat Indonesia yang ingin melaporkan kehilangan/mencari kabar sanak saudara/keluarganya akibat bencana ini di nomor                021-799 2325        , ext. 678.
Ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PMI, Budi A. Adiputro, tim bantuan dari PMI ini segera diberangkatkan setelah mendapat arahan dari pihak pemerintah Jepang maupun Palang Merah Jepang.
“Saat ini PMI tengah menyiapkan 10-20 relawan yang spesialis di bidang SAR Medis serta air dan sanitasi. Saatnya Pemerintah Jepang maupun Palang Merah Jepang membuka pintu bagi bantuan internasional, maka kita segera memberangkatkan tim kita,” tegas Sekretaris Jenderal PMI Budi A. Adiputro, dalam rapat koordinasi bencana di Markas Pusat PMI, Jl. Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta, Minggu (13/3/2011).
Ia menyampaikan, PMI menargetkan akan menempatkan relawan PMI di Posko Crisis Center KBRI di Jepang untuk membantu mendata sekaligus memberikan layanan pemulihan hubungan keluarga bagi mereka yang terpisah dan kehilangan anggota keluarga karena tsunami Jepang.
“PMI memprioritaskan keselamatan. Yang dibantu selamat, yang membantu juga dijamin dalam keadaan aman. Oleh karena itu, diperlukan perlengkapan pendukung khusus untuk operasi respon darurat dampak tsunami di Jepang,” ucapnya, terkait meledaknya PLTN di Fukushima karena terjangan tsunami, dan kemungkinan paparan bahaya nuklir di Jepang.
Persiapan peralatan untuk operasi respon darurat bencana di Jepang ini, di antaranya masker khusus untuk mengantisipasi dampak paparan bahaya nuklir, pakaian khusus, pakaian untuk musim dingin, sepatu boot, dan sarung tangan.
PMI menyatakan, akan memberangkatkan para relawannya dalam dua jalur. Pertama, dengan bergabung bersama Tim Satuan Reaksi Cepat  RI; kedua, diberangkatkan dengan dukungan Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC).
Para relawan PMI yang akan diberangkatkan adalah mereka yang telah berpengalaman dalam membantu operasi penanggulangan bencana di luar negeri, di antaranya gempa di Haiti, banjir di Pakistan, dan angin topan di Filipina.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekjen PMI ini, turut hadir Ketua Delegasi IFRC untuk Indonesia Philip Charlesworth, Ketua Delegasi ICRC untuk Indonesia Vincent Nicod, jajaran Pengurus Pusat PMI, serta seluruh Kepala Divisi dan perwakilan staf Markas Pusat PMI.*
(Dok. Foto Oleh Ayu Andini, Biro Humas Markas Pusat PMI)

PMI

Jepang Tarik Kapal Perang dan Batal Ikuti ARF Direx

JDS Oshumi. (Foto: Wikipedia)

13 Maret 2011, Manado -- (Antara News): Pemerintah Jepang akhirnya menarik kembali kapal penyelamat "JS Ohsumi" yang diharapkan berpartisipasi pada Asean Regional Forum - Disaster Relief Exercise (ARF-Direx) di Manado, Sulawesi Utara pada 13-20 Maret 2011.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Agung Laksono, usai menerima informasi dari Pemerintah Jepang, kepada sejumlah wartawan di sela-sela Musda Kosgoro, di Manado, Minggu.

Menurut mantan Ketua DPR RI itu, penarikan kapal penyelamat Jepang untuk membantu penyelamatan sejumlah korban gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Jumat (11/3) lalu.

"Kami memaklumi permintaan pemerintah Jepang, karena memang kondisi bencana alam di negara itu cukup berat," katanya, yang didampingi oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang.

Sementara akibat bencana alam di Jepang itu, pelaksanaan ARF Direx tetap jalan dan tidak ada halangan, walaupun kegiatan internasional bencana alam turut menjadi "co host" adalah Jepang sendiri.

Pada kesempatan itu, pemerintah Indonesia siap membantu Jepang setelah negara itu dilanda gempa bumi 8,9 skala richter dan tsunami yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia.

"Kami belum tahu bentuk apa bantuan Indonesia ke Jepang, karena harus menunggu dulu hasil tingkat kebutuhan yang ada," katanya.

Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Jepang, sekaligus mencari tau jenis bantuan apa yang paling cocok disalurkan ke Jepang.

Selain bantuan pangan seperti beras dan sebagainya, mungkin juga bantuan tenaga medis seperti dokter dan perawat serta obat-obatan.

"Kalau pun memang bantuan nanti bukan bentuk barang dan relawan, Pemerintah Indonesia bisa salurkan uang langsung kepada Pemerintah Jepang," katanya.

Jepang Batal Ikut ARF Direx

epang batal mengikutsertakan pesertanya pada pelaksanaan ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercises (ARF DIREX) di Provinsi Sulut-Indonesia, 13-15 Maret 2011, seiring gempa bumi dan tsunami melanda daerah itu.

"Kami sangat menyesal tidak melibatkan peserta ke ARF Direx karena musibah. Tetapi pemerintah Jepang sepenuhnya mendukung kegiatan itu karena menjadi tuan rumah bersama dengan Indonesia," kata Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Akira Saito, kepada wartawan di Manado, Minggu.

Walaupun delegasi batal berpartisipasi di Sulut, hanya saja masih ada tim instruktur pelatihan dari Jepang yang sudah berada di Indonesia, dan masih tetap bertahan untuk membantu pemerintah Indonesia pada upaya simulasi pelatihan bersama penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Menurut Dubes Jepang yang didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Gubernur Sulut SH Sarundajang, pemerintah Jepang tetap akan menuntaskan semua kegiatan ARF Direx di Sulut sesuai komitmen dan kerjasama dengan negara-negara Asean.

Sebagai bentuk kebijakan membatalkan keikut sertaan delegasi dari Jepang, pemerintah negeri "matahari terbit" itu telah menarik personil kembali sebanyak 328 orang yang bertindak relawan di ARF Direx.

Kemudian dua pesawat khusus dan empat helikopter yang menunjang pelatihan, serta satu kapal laut penyelamat bernama JS Ohsumi ditarik untuk membantu pemulihan wilayah dan penyelamatan korban jiwa.

"Pemerintah Jepang mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia yang memberi motivasi musibah bencana di negara kami," ujarnya.

Bahkan sejak peristiwa tsunami terjadi di Jepang pada Kamis (11/3) lalu, kantor Kedubes Jepang di Indonesia banyak menerima telepon dari sejumlah pejabat Indonesia, seperti jajaran menteri, anggota legislatif hingga pejabat tinggi lainnya untuk menyampaikan simpati dan belasungkawa.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga memaklumi ketidakhadiran delegasi Jepang karena musibah bencana alam itu.

"Pemerintah Indonesia sudah sampaikan simpati ke pemerintah Jepang, sekaligus siap membantu warga Jepang yang alami korban jiwa," tambahnya.

ARF Direx merupakan pelatihan militer-sipil pada upaya penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami itu, tetap berharap berlangsung baik karena masih ada 20-an negara lain sebagai peserta, seperti negara-negara Asean, Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Sumber: ANTARA News Sulut

Jepang Tarik Kapal Perang dan Batal Ikuti ARF Direx

JDS Oshumi. (Foto: Wikipedia)

13 Maret 2011, Manado -- (Antara News): Pemerintah Jepang akhirnya menarik kembali kapal penyelamat "JS Ohsumi" yang diharapkan berpartisipasi pada Asean Regional Forum - Disaster Relief Exercise (ARF-Direx) di Manado, Sulawesi Utara pada 13-20 Maret 2011.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Agung Laksono, usai menerima informasi dari Pemerintah Jepang, kepada sejumlah wartawan di sela-sela Musda Kosgoro, di Manado, Minggu.

Menurut mantan Ketua DPR RI itu, penarikan kapal penyelamat Jepang untuk membantu penyelamatan sejumlah korban gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Jumat (11/3) lalu.

"Kami memaklumi permintaan pemerintah Jepang, karena memang kondisi bencana alam di negara itu cukup berat," katanya, yang didampingi oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang.

Sementara akibat bencana alam di Jepang itu, pelaksanaan ARF Direx tetap jalan dan tidak ada halangan, walaupun kegiatan internasional bencana alam turut menjadi "co host" adalah Jepang sendiri.

Pada kesempatan itu, pemerintah Indonesia siap membantu Jepang setelah negara itu dilanda gempa bumi 8,9 skala richter dan tsunami yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia.

"Kami belum tahu bentuk apa bantuan Indonesia ke Jepang, karena harus menunggu dulu hasil tingkat kebutuhan yang ada," katanya.

Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Jepang, sekaligus mencari tau jenis bantuan apa yang paling cocok disalurkan ke Jepang.

Selain bantuan pangan seperti beras dan sebagainya, mungkin juga bantuan tenaga medis seperti dokter dan perawat serta obat-obatan.

"Kalau pun memang bantuan nanti bukan bentuk barang dan relawan, Pemerintah Indonesia bisa salurkan uang langsung kepada Pemerintah Jepang," katanya.

Jepang Batal Ikut ARF Direx

epang batal mengikutsertakan pesertanya pada pelaksanaan ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercises (ARF DIREX) di Provinsi Sulut-Indonesia, 13-15 Maret 2011, seiring gempa bumi dan tsunami melanda daerah itu.

"Kami sangat menyesal tidak melibatkan peserta ke ARF Direx karena musibah. Tetapi pemerintah Jepang sepenuhnya mendukung kegiatan itu karena menjadi tuan rumah bersama dengan Indonesia," kata Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Akira Saito, kepada wartawan di Manado, Minggu.

Walaupun delegasi batal berpartisipasi di Sulut, hanya saja masih ada tim instruktur pelatihan dari Jepang yang sudah berada di Indonesia, dan masih tetap bertahan untuk membantu pemerintah Indonesia pada upaya simulasi pelatihan bersama penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Menurut Dubes Jepang yang didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Gubernur Sulut SH Sarundajang, pemerintah Jepang tetap akan menuntaskan semua kegiatan ARF Direx di Sulut sesuai komitmen dan kerjasama dengan negara-negara Asean.

Sebagai bentuk kebijakan membatalkan keikut sertaan delegasi dari Jepang, pemerintah negeri "matahari terbit" itu telah menarik personil kembali sebanyak 328 orang yang bertindak relawan di ARF Direx.

Kemudian dua pesawat khusus dan empat helikopter yang menunjang pelatihan, serta satu kapal laut penyelamat bernama JS Ohsumi ditarik untuk membantu pemulihan wilayah dan penyelamatan korban jiwa.

"Pemerintah Jepang mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia yang memberi motivasi musibah bencana di negara kami," ujarnya.

Bahkan sejak peristiwa tsunami terjadi di Jepang pada Kamis (11/3) lalu, kantor Kedubes Jepang di Indonesia banyak menerima telepon dari sejumlah pejabat Indonesia, seperti jajaran menteri, anggota legislatif hingga pejabat tinggi lainnya untuk menyampaikan simpati dan belasungkawa.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga memaklumi ketidakhadiran delegasi Jepang karena musibah bencana alam itu.

"Pemerintah Indonesia sudah sampaikan simpati ke pemerintah Jepang, sekaligus siap membantu warga Jepang yang alami korban jiwa," tambahnya.

ARF Direx merupakan pelatihan militer-sipil pada upaya penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami itu, tetap berharap berlangsung baik karena masih ada 20-an negara lain sebagai peserta, seperti negara-negara Asean, Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Sumber: ANTARA News Sulut

Pemkab Sumenep Minta Pendirian Pos TNI-AL

14 Maret 2011, Sumenep -- (ANTARA News Jatim): Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta pendirian pos TNI-Angkatan Laut di salah satu pulau terjauh di wilayah tersebut kepada pemerintah pusat.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik, setelah bertemu dengan Asisten Deputi 5/IV Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Pertama TNI Sugianto, Sabtu.

"Kebetulan ada kunjungan kerja Pak Sugianto ke Sumenep. Kami meminta dukungan Pak Sugianto supaya ada pendirian pos TNI-Angkatan Laut di salah satu pulau terjauh di wilayah Sumenep," katanya.

Saat ini, kata dia, di salah satu pulau di Sapeken memang terdapat pos pantau TNI-AL.

"Kami menilai pos pantau itu kurang efektif dalam mengawasi keberadaan pulau-pulau terjauh di Sumenep, karena memang tidak ada sarana pendukung yang berada di tempat tersebut," ujarnya menambahkan.

Soengkono menjelaskan, keberadaan pos TNI-Angkatan Laut akan efektif dalam memantau dan mengawasi aktivitas yang terjadi di pulau-pulau terjauh di Sumenep.

"Kami siap menyediakan lahan, jika pemerintah pusat akan mendirikan pos TNI-Angkatan Laut di salah satu pulau terjauh di Sumenep. Keberadan pos TNI-Angkatan Laut akan memudahkan pengawasan atas pulau-pulau tersebut," katanya menegaskan.

Sementara Asisten Deputi 5/IV Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Pertama TNI Sugianto, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi pendirian pos TNI-Angkatan Laut di salah satu pulau terjauh di Sumenep.

"Pak Wakil Bupati Sumenep memang menyampaikan permintaan perlunya pos TNI-Angkatan Laut. Itu akan kami tindaklanjuti dan dibahas bersama di Jakarta," katanya.

Sugianto datang ke Sumenep dalam rangka mengetahui gambaran riil keberadaan pulau-pulau di wilayah tersebut.

Kedatangan Sugianto diterima oleh Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik dan sejumlah pejabat pemerintah daerah di ruangan VIP rumah dinas bupati setempat.

Sumenep memiliki 126 pulau, dengan rincian 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau lainnya tidak berpenghuni.

Sumber: ANTARA News Jatim