Pages

Thursday, March 10, 2011

Casa dan BO-105 Perkuat Wing Udara 2



9 Maret 2011, Juanda -- (Puspenerbal): Luas perairan yurisdiksi nasional di wilayah kerja Koarmabar cukup luas begitu pula dengan potensi kerawanan dan ancaman baik berupa pelanggaran kedaulatan maupun pelangaran hukum di laut menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Selat Malaka sebagai jalur internasional yang strategis, memerlukan prioritas jaminan keamanan bagi kapal-kapal yang melintasi selat ini. Begitu pula dengan tingkat kerawanan bencana alam yang sering terjadi di sepanjang pantai barat pulau Sumatera hal tersebut memerlukan tindakan yang cepat dalam penanggulangannya.

Mengingat kondisi dan kerawanan tersebut, pimpinan TNI Angkatan Laut mengambil kebijakan untuk mengalih binakan dua pesawat udara dari Wing Udara 1 yang berkedudukan di Lanudal Juanda ke Wing Udara 2 yang berkedudukan di Lanudal Tanjungpinang, yaitu satu Casa NC-212 dan satu helikopter Bolkow Bo-105 guna mendukung operasi laut termasuk diantaranya melaksanakan patroli maritime maupun untuk mendukung pergerakan logistik ke daerah rawan bencana secara terbatas.




Pada hari Selasa 08 Maret 2011 pukul 08.30 Wib bertempat di Apron Lanudal Tanjung Pinang telah dilaksanakan upacara penandatanganan berita acara alih bina pesawat udara dari Komandan Wing udara 1 Kolonel Laut (P) Dadun Kohar kepada Dan Wing 2 Kolonel Laut (P) Sigit Setiyanta berupa satu unit casa NC-212 dengan nomer lambung U-618 dan satu unit helikopter bolkow BO-105 dengan nomer lambung NV-409, upacara penandatanganan berita acara alih bina pesawat udara dipimpin langsung oleh Komandan Puspenerbal Laksamana Pertama TNI H. Sipahutar M.Sc.

Dengan bertambahnya kekuatan pesawat udara tersebut, diharapkan Wing Udara 2 mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara di laut guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional yang tangguh.

Sumber: Puspenerbal

Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korsel Terus Ditingkatkan



11 Maret 2011, Jakarta -- (DMC): Jakarta, DMC- Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan (Korsel), khususnya dalam bidang pertahanan, saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, demikian dikatakan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro saat menerima Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Ho Young, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Kamis (10/3).

Kunjungan Dubes Korea Selatan yang telah menguasai Bahasa Indonesia tersebut, dimaksudkan untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia, khususnya jajaran Kemhan, yang telah mendukung penuh selama dirinya bertugas di Indonesia. Selanjutnya Kim Ho Young akan kembali ke Korsel dan menunggu jabatan baru yang akan diembannya.

Sejak bertugas di Jakarta pada Juli tiga tahun lalu, Diplomat yang lahir pada tangga 18 Januari 1954 ini telah mampu menjadi kepanjangan tangan bagi hubungan kerjasama pertahanan Indonesia-Korsel sehingga menjadi semakin meningkat. Hal itu ditandai dengan kurangnya kendala dalam proses pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) kedua negara diantaranya, Pengadaan kapal jenis Landing Platform Dock, yakni KRI Surabaya dan KRI Makassar, yang dipesan TNI Angkatan Laut kepada Galangan Kapal Daesun Korea, Pengadaan Kapal Pesawat Patroli Maritim produksi PT Dirgantara Indonesia untuk Angkatan Laut Korsel, ataupun kegiatan hibah kendaraan tank amphibi Korsel kepada Pasukan Marinir.

Lebih dari itu, Kim Ho Young juga memberikan dukungan penuh bagi rencana produksi bersama pesawat tempur generasi baru Indonesia-Korsel dengan mengkomunikasikan keinginan Indonesia kepada Pemerintah Korsel ataupun sebaliknya.

Menhan pada kesempatan tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerjasama Dubes Korsel selama bertugas di Indonesia dan mengharapkan kerjasama ke depan dengan pemerintahan Korsel lebih meningkat lagi.

Menhan pada kesempatan tersebut didampingi Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomlik) Brigjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil dan Direktur Kerjasama Internasional (Dirkersin) Brigjen TNI Wahyu Suhendar.

Sebelumnya Dubes Korsel Kim Ho Young juga menyempatkan berpamitan dengan Wakil Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Ruang Tamu Wamenhan. Senada yang disampaikan Menhan, Wamenhan mengatakan kerja sama dengan pemerintahan Indonesia dan Korsel dalam bidang militer dan pertahanan saat ini sangat baik, namun demikian ke depan diharapkan Korsel dapat sebagai referensi dalam bidang lain selain militer dan pertahanan.

Sumber: DMC

Panglima TNI & Kapolri Terima Brevet Komando Kehormatan Kopassus


Ramadhian Fadillah - detikNews


Panglima TNI & Kapolri Terima Brevet Komando Kehormatan Kopassus
(foto: Ramadhian/detikcom)
Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo menerima brevet komando kehormatan Kopassus TNI AD. Mereka pun diberi baret merah khas pasukan khusus TNI AD ini.

Pemberian tanda kehormatan ini digelar di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (11/3/2011).

"Saya mengucapkan rasa syukur dan terimakasih dapat menjadi anggota kehormatan Kopassus. Saya merasa bangga," ujar Agus yang menjadi inspektur upacara.

Agus berharap dengan diberikan tanda kehormatan ini, hubungan kekeluargaan antar angkatan dan Polri dapat terjalin. Selain itu semangat komando diharapkan bisa meningkatkan rasa pengabdian pada bangsa.

"Semoga memupuk jiwa korsa antara TNI AD, AL, AU dan Kapolri yang menjadi tulang punggung pertahanan dan keamanan negara," harapnya.

Kasad Jenderal George Toisutta, Kasal Laksamana Soeparno dan Kasau Marsekal Imam Sufaat juga menerima kehormatan yang sama.

Kelima perwira tinggi itu tampak mengenakan baju loreng khas kopassus plus baret merahnya. Tidak lupa, pisau komando emas juga terselip di pinggang.

Walau tidak perlu menempuh pendidikan komando selayaknya prajurit Kopassus, para jenderal ini turut mencicipi aksi menjadi pasukan khusus. Mulai dari merayap di tali, menerima perintah operasi,  halang rintang, hingga melakukan seruan mendadak ala pasukan khusus.

(rdf/gun)

detik news

TNI AU Keluarkan Bantahan Pembelian Jet Tempur Typhoon


typh_da4Jakarta, Seruu.com - TNI Angkatan Udara mengaku tidak punya rencana untuk membeli pesawat jet tempur dari Inggris. Pernyataan ini sekaligus bantahan atas pemberitaan Harian Times di Inggris yang menulis Indonesia berencana membeli 24 pesawat jet tempur buatan Inggris. Juru bicara TNI AU Bambang Samudro mengatakan, TNI AU memang mempunyai rencana jangka panjang untuk menambah armada pesawat tempur. Namun, TNI AU belum memutuskan akan membeli pesawat tempur dari negara tertentu.
“Belum ada pemberitaan seperti itu dan memang belum ada rencana. Seperti yang sudah pernah diberitakan, memang kita membutuhkan tambahan armada tapi belum ada keputusan tentang tipe yang akan dibeli. Rencana memang ada penambahan pesawat tempur tapi belum ada keputusan soal itu.” ujarnya, Kamis (10/03).
Sebelumnya, harian The Times yang terbit di Inggris menulis, pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan untuk membeli pesawat jet tempur tipe Eurofighter Typhoon. Harian itu menulis, pemerintah Indonesia akan membeli 24 pesawat jet tempur buatan Inggris itu. Total nilai jual ke-24 pesawat jet temput tersebut sekitar 71 triliun rupiah. Bantahan juga sudah dilontarkan kementrian pertahanan Inggris yang menyangkal bahwa kehadiran mereka dalam pertemuan menteri pertahanan di Jakarta adalah untuk membahas mengenai pembelian jet tempur Typhoon.

SERUU.COM

Indonesia Harus Amankan Aset Strategis Dari Satelit


satelitJakarta, Seruu.com - Kemajuan teknologi informasi geospasial yang sangat pesat perlu disiasati dalam rangka melindungi kepentingan nasional, kata Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Dr Asep Karsidi."Kaitan dengan sistem pertahanan keamanan yang menjadi `concern` kita saat ini adalah informasi geospasial ini sangat mudah diakuisisi oleh satelit, apalagi teknologi satelitnya kita masih tergantung dari luar," kata Asep pada Simposium dan Pameran Teknologi Intelijen Geospasial di Jakarta, Kamis (10/03).
Berbagai satelit saat ini merekam secara otomatis seluruh objek di muka bumi dengan sangat detil mencapai 0,2 meter bahkan lebih baik lagi, termasuk kondisi fisik alam Indonesia. Menurut dia, fakta ini bisa membahayakan kedaulatan bangsa dan harus segera disikapi agar kondisi fisik, alam dan informasi geospasial nasional tidak secara vulgar diketahui pihak asing.
Ia mengatakan, dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini kedaulatan menjadi relatif tanpa batas, tetapi secara hukum wilayah kenegaraan, Indonesia tetap memiliki kedaulatan dan punya batas wilayah dan aset strategis yang berkaitan dengan aspek pertahanan keamanan yang harus diamankan. "Bagaimana jika keberadaan instalasi militer kita terbuka diketahui oleh asing, kan bahaya itu," katanya.
Karena itu, ujarnya, perlu langkah antisipasi agar kondisi riil di lapangan bisa disiasati agar tidak tampak terbuka direkam oleh satelit. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi Geospasial yang saat ini masih dibahas di DPR, ujar Asep, akan dimasukkan pelapisan-pelapisan terhadap data geospasial, mana yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang tidak. "Dalam peta rupabumi itu kita buat `blank` atau alam menyamarkan keberadaan aset-aset strategis tersebut. Tahapannya kini kita sedang melakukan koordinasi dengan semua instansi pemerintah, khususnya militer karena mereka kan yang tahu mana yang benar-benar strategis dan tidak," katanya.
Sementara itu, Deputi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bidang Teknologi Ken Darmastono menekankan pentingnya kerja sama antara institusi geospasial dan institusi intelijen. "Kalau mau meniru negara besar, pakar geospasial seharusnya merupakan orang intelijen. Ke depan harusnya begitu. Yang terjadi sekarang pakar geospasial orang sipil, sedangkan di intelijen belum banyak yang mengerti geospasial. Ini harus digabungkan," katanya.
Ia mencontohkan National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) yang baru dibentuk beberapa tahun lalu di Amerika Serikat, merupakan bentukan antara Kemhan AS dan CIA dan memberi laporan kepada Presiden setiap hari. "Kewenangan mereka sangat besar, ini berbeda dengan institusi intelijen geospasial yang ada di sini," katanya.
Informasi geospasial sangat penting bagi pertahanan negara, tegasnya, karena dengan data tersebut, bisa diketahui posisi diri, posisi kawan, posisi musuh, hambatan alam, hambatan buatan manusia, lingkungan sekeliling, batas wilayah dan lain-lain.

NATO Awasi Mediterania di Tengah Kerusuhan Libya

Kamis, 10 Maret 2011 19:38 WIB | 675 Views
ilustrasi (FOTO ANTARA/REUTERS/US Navy/Mass Communication Specialist Seaman Jesse L. Gonzalez/Handout )
Berita Terkait
Brussels (ANTARA News/RIA Novosti-OANA) - NATO memperpanjang pengawasan wilayah udara dan laut di kawasan Mediterania, kata Sekretaris Jenderal Anders Fogh Rasmussen pada Kamis.

Keputusan itu diambil di tengah pertempuran yang sedang terjadi antara pendukung oposisi dan pasukan setia kepada pemimpin Libya, Muamar Gaddafi.

Ribuan orang telah tewas sejak pengunjuk rasa memulai pertama kali pada pertengahan Februari, meminta berakhirnya 41 tahun rezim Gaddafi.

Komunitas internasional mencemaskan perkembangan situasi Libya ketika pendukung Gaddafi terus melakukan serangan udara ke wilayah yang dikuasai oleh pejuang di timur negeri itu.

Pemimpin NATO meminta meminta para jenderal dalam jajarannya agar merencanakan kemungkinan tindakan militer terhadap negara tersebut, tetapi berjanji bahwa langkah tersebut hanya dilakukan bila sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan PBB.

"NATO tidak mencari cara untuk mengintervensi Libya, tetapi kami telah meminta pasukan militer kami agar mengadakan perencanaan yang diperlukan untuk segala kemungkinan," kata Rasmussen di Brussels, tempat NATO dan Uni Eropa mengadakan pertemuan pada Kamis mengenai situasi yang berkembang di Libya.

"Sebagai bagian dari perencanaan, kami telah memutuskan untuk memperpanjang pangawasan wilayah udara dan air di kawasan tersebut," kata Rasmussen, menambahkan bahwa pesawat pengawas dan kendali awal AWAC akan mengawasi kawasan tersebut tanpa henti.

"Dengan cara itu kami akan bisa mendapat gambar apa yang sedang terjadi, dan hal tersebut penting untuk memberi data pada perencanaan kami untuk segala kemungkinan," kata sekjen NATO.

NATO telah menjalankan "Operation Active Endevour" yang bertujuan untuk mencegah terorisme, perdagangan narkoba, persenjataan dan manusia di Mediterania sejak 2001.

Pertemuan NATO-UE di Brussels diharapkan terfokus pada pilihan tindak militer, termasuk kemungkinan memberlakukan zona larangan terbang terhadap Libya supaya mencegah pesawat Gaddafi membom para pejuang.(*)

(Uu.KR-IFB/H-AK)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011
ANTARA

TNI AD Buat Pesawat Tanpa Awak Untuk Pemetaan Wilayah


JAKARTA - Intelijen Geospasial menghasilkan data dan gambar berupa kondisi visual suatu daerah. Hal ini sangat penting untuk menunjang operasi pertahanan. TNI Angkatan Darat (AD) pun kini sudah membuat pesawat tanpa awak untuk pemetaan wilayah.

"Sekarang masih uji coba semua. Termasuk pesawat tanpa awak yang kita buat sendiri. Jadi anak bangsa sudah buat sendiri," ujar Kasad Jenderal George Toisutta di Markas Direktorat Topografi TNI AD, Jl Kalibaru, Jakarta Pusat, Kamis (10/3).

George menjelaskan pembangunan pesawat tanpa awak buatan dalam negeri sangat penting untuk kegiatan intelijen geospasial. Dia menegaskan hasil karya anak bangsa tidak kalah dengan buatan luar negeri.

"Kita mampu. Kalau kita mau lihat lagi ke luar, ahli-ahli di luar itu anak Indonesia semua," terang jenderal bintang empat ini.

Menurut George, seluruh wilayah Indonesia sudah dipetakan. Termasuk daerah-daerah di perbatasan. Karena itu sinergi antar lembaga pembuat geospasial perlu terus ditingkatkan.

"Ini pengembangan sistem yang lama agar menjadi lebih modern. Ini salah satu upaya kita untuk mensinergikan lembaga-lembaga yang ada," tutup George.

Sumber : DETIKNEWS.COM

BERITA POLULER