Menhan Sambut Baik Tawaran Kerjasama Alutsista Pemerintah India

10 Maret 2011, Jakarta -- (DMC): Menhan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (9/3), menerima kedatangan Duta Besar India untuk Indonesia Mr Biren Nanda beserta staf, di kantor Kemhan, Jakarta. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menawarkan kejasama alusista antara Indonesia dengan India. Menhan menyambut baik penawaran Pemerintah India ini dengan harapan dapat memperkuat skuadron sukhoi yang dimiliki oleh TNI AU.

Pengajuan atas kerjasama ini disampaikan oleh Rajit Khumar, selaku delegasi kedutaan India untuk Indonesia. Dalam penjelasannya kepada menhan, dirinya mengajukan beberapa hal diantaranya menawarkan pembelian sukhoi, memberikan training maintenance sukhoi, helikopter dan penawaran alutsista lainnya serta skema pembayarannya. Keunggulan atas peralatan alusista india ini terutama sukhoi dan pesawatnya juga sudah di ujicoba dan didiskusikan oleh CPR (Committee of Permanent Representative).

Menhan juga di undang untuk hadir dalam rapat parlemen pada bulan Juli sampai dengan Agustus untuk memberikan tanggapan atas pengajuan ini sekaligus menyetujui pembelian tersebut.

Usai menerima kunjungan Dubes India, menhan juga menerima kunjungan Atase Pertahanan Amerika Serikat di Indonesia Col. Russel Bailey di Kantor Kemhan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk membicarakan mengenai rencana kunjungan Menhan Purnomo Yusgiantoro ke Washington, Amerika Serikat pada akhir Mei mendatang dan berkoordinasi dalam menyusun jadwal kunjungannya.

Dijelaskan oleh Menhan, bahwa Presiden RI telah menunjuk dirinya untuk menjadi vocal point dalam pembahasan RUU Intelijen. Menhan berharap dapat bertemu dengan Menhan dan Menlu Amerika Serikat jika itu memungkinkan untuk melakukan kunjungan kehormatan.

Dalam pertemuannya dengan Menhan dan Menlu AS, dirinya dapat mendiskusikan dan belajar mengenai sistem UU Intelijen yang berlaku di Amerika Serikat. DPR RI mengharapkan Intelijen dipayungi oleh satu badan koordinasi, tapi menurut menhan hal itu sulit karena sistem operasi dan jangkauan yang berbeda-beda antara intelijen Polri, TNI dan Kejaksaan.

Menhan juga berharap dapat bertemu pimpinan Homeland Security, karena saat ini Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan perundang-undangannya sedang dalam proses finalisasi di Sekretariat Negara dan berharap dapat diserahkan ke DPR RI secepatnya. Menhan berharap dapat berdiskusi mengenai hal ini dengan membandingkan dengan proses pembentukan homeland security di AS.

Sumber: DMC

Kemhan Inggris: Tidak Ada Rencana Menjual Typhoon ke Indonesia

Typhoon AU Denmark. (Foto: Eurofighter)

10 Maret 2011, London -- (Berita HanKam): Kementrian Pertahanan Inggris mengatakan tidak mempunyai rencana saat ini menjual jet tempur Typhoon ke Indonesia setelah harian lokal the Times, memberitakan Menteri Pertahanan Inggris Gerald Howarth akan mendiskusi penjualan Typhoon pada pertemuan bulan ini di Jakarta. Howarth mengatakan agenda untuk Defence Forum belum diputuskan.

The Times mengatakan Jakarta telah mengadakan pendekatan informal dengan London guna membeli sekitar 24 Typhoon, setelah 12 tahun diembargo karena penggunaan jet tempur Hawk dalam konflik di dalam negeri. Nilai penjualan diperkirakan mencapai 5 milyar pound (8,1 milyar dolar) menurut the Times.

Industri pertahanan Inggris BAE System pada kesempatan terpisah, menawarkan mengupgrade armada Hawk 109/209 TNI AU. Hawk 109/209 digunakan Skadron Udara 1 "Elang Khatulistiwa", Lanud Supadio dan Skadron Udara 12 "Panther Hitam", Lanud Pekanbaru.

Sumber: the Guardian
© Beritahankam.blogspot

Industri Pertahanan Perlu Diproteksi

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro (kanan) yang juga ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) didampingi Menteri BUMN, Mustafa Abubakar (tengah) dan Menteri Perindustrian, MS Hidayat (kiri) mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (7/3). Rapat tersebut membahas kebijakan tentang revitalisasi industri pertahanan. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ss/ama/11)

10 Maret 2011, Jakarta -- (Koran Jakarta): Pemerintah diminta untuk memproteksi secar a penuh industri pertahanan. Kebijakan tersebut harus dila kukan untuk merevitalisasi industri pertahanan tidak hanya dalam segi kebijakan saja, tetapi benar-benar harus mengawalnya hingga akhirnya bisa mandiri.

“Pemerintah, terutama Kemen terian Pertahanan (Kemhan) harus melakukan audit kapasitas dari semua sektor pertahanan,” kata pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono saat memberi masukan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3). Dia menyarankan agar pemerintah mengidentifi kasi industri pertahanan apa yang ingin dikembangkan, apa pun dasar kebutuhannya.

Juga diperlukan adanya identifi kasi kekuatan pertahanan yang saat ini dimiliki. Edy berharap ada analisis gap dan bagaimana cara mendekatkan gap tersebut agar pemerintah bisa menganalisis jurang perbedaannya.

Agar industri pertahanan lebih cepat maju, Edy menyarankan agar ada proteksi negara. “Biasanya berbentuk penyuntikan dana hingga 80 persen untuk setiap produksi pertama industri pertahanan. Suntikan dana ini penting karena sektor pertahanan menunjukkan kedaulatan, jadi negara harus mendukung,” jelasnya.

Dia juga menggarisbawahi kalau industri pertahanan jangan dilihat sebagai industri untuk mencari keuntungan. Kalau demikian, bisa jadi pemerintah akan terjebak pada dalil-dalil ekonomi normal.

Sebaliknya, negara justru harus berkorban untuk mengembangkan industri strategis pertahanan. UI menawarkan lima jenis proteksi agar industri pertahanan di Indonesia tidak mudah kolaps. Pertama, pemerintah harus memproteksi diri dari kemajuan peradaban informasi dengan cara masuk ke dalam dunia tersebut.

Kedua, pemerintah harus sudah memproteksi industri pertahanan dari segi dana karena jika sewaktuwaktu negara sedang dalam krisis, industri pertahanan akan tetap bertahan. Ketiga, pemerintah harus mem proteksi industri pertahanan dari segi kualitasnya.

Keempat, pemerintah harus bisa memproteksi dari besaran pasar yang dimiliki industri pertahanan. Dan kelima, pemerintah harus memproteksi kapasitas fi - nansial industri pertahanan. Sekretaris Bidang Robotik Uni versitas Teknologi Sepuluh November (ITS), Subhan, meng usulkan industri pertahan an di Indonesia perlu sumber daya manusia yang kapabel.

Sumber: Koran Jakarta

Yon 468 dan Kompi D BS Paskhas Kupang Lakukan Jungar

10 Maret 2011, Biak -- (Pentak Lanud Mna): Untuk meningkatkan profesionalisme sebagai prajurit matra udara, flight F Paskhas Biak melaksanakan latihan terjun statis dengan menggunakan parasut statis jenis MC-11C, sebanyak 128 penerjun dari Batalyon 468 paskhas Biak melaksanakan terjun di area DZ Bandara Franskaisiepo Biak, Kamis (10/3).

Dengan menggunakan pesawat Hercules A-1313 dari skadron 32, 128 penerjun dapat melaksanakan tugas latihan dengan selamat yang dibagi dalam 2 sortie. Komandan Batalyon 468 Paskhas Biak Letkol Psk Pasek yang memimpin langsung latihan ini mengatakan bahwa latihan ini merupakan pelaksanaan program kerja latihan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan dan sebagai wujud peningkatan profesionalisme prajurit paskhas yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa inilah hasil dari latihan yang selama ini dilaksanakan. Kegiatan latihan terjun kali ini juga disaksikan langsung oleh Danwing II Paskhas Malang Letkol Psk Budi Sumarsono dan rombongan.

Kompi D BS Paskhas Lakukan Jungar

Kompi D BS Paskhas Kupang melaksanakan latihan terjun payung (jungar) di runway Bandara Lanud El Tari Kupang, diikuti 80 prajurit kompi D BS Paskhas Kupang. Rabu (8/3).

Komandan kompi D BS Paskhas Kupang yang di wakili oleh Lettu Psk Yosep memberikan penekanan kepada seluruh peterjun sebelum melaksanakan supaya para peterjun benar benar memperhatikan keamanan.

Adapun Pesawat yang di gunakan dalam misi penerjunan ini, menggunakan Hercules A- 1313 Skadron 32 malang dengan Pnb Kapten Urip Widodo.

Dan wing II Letkol Psk Budi Sumarsono yang di dampingi Dan Lanud El Tari Kupang Letkol Nav Joko Winarto, SE dan para Kadis dan pejabat Lanud El Tari, menyaksikan dengan seksama penerjunan dari awal sampai akhir dengan aman dan lancar.

Jungar yang di laksanakan merupakan program kerja rutin tahunan dalam meningkatkan satuan secara professional untuk menjalankan tugas pokok sebagai Pasukan Payung dalam mengamankan pangkalan dari serangan udara yang sewaktu –waktu mengancam kedaulatan NKRI.

Penerjunan yang di laksanakan Kompi D BS Paskhas Kupang ini berjalan dengan aman.

Sumber: TNI AU

Komisi I DPR Pertanyakan TNI AU Beli Dua Pesawat Garuda

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat (kiri) dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar pada acara serah terima dua pesawat Boeing 737-400 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/3). Pengadaan dua pesawat Boeing 737-400 tersebut merupakan realisasi dari rencana strategis pembangunan kekuatan TNI AU tahun 2010-2014, di mana kedua pesawat tersebut akan dioperasionalkan di Skadron 17 Halim Perdanakusuma. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/11)

10 Maret 2011, Jakarta -- (Pelita): Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mempertanyakan pembelian dua pesawat milik PT Garuda Indonesia oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara karena selama ini tidak pernah dibicarakan di DPR.

Pembelian dua pesawat bekas Garuda oleh TNI AU, membuat saya tidak mengerti. Komisi I selama ini membicarakan alutsista, artinya pembelian barang untuk pertahanan seperti pesawat hercules, sukhoi yang manfaatnya jelas-jelas bisa dirasakan oleh bangsa, katanya kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (9/3).

Dia juga mempertanyakan penggunaan pesawat komersil itu untuk TNI AU. Kalau pembelian pesawat bekas Garuda, saya tidak tahu, apakah ada piknik sekarang, tour untuk TNI AU atau kepentingan komersial? Padahal TNI tidak boleh berbisnis lagi, kok sekarang beli pesawat seperti itu, katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini mengemukakan, berapapun uang negara yang dibelanjakan, harus digunakan untuk skala prioritas. Kalau pembelian pesawat tempur jenis sukhoi, bisa dirasakan manfaatnya. Misalnya, mampu menangkap pesawat Pakistan yang `nyasar` dan ini merupakan kebanggaan.

Tetapi ini kenapa beli pesawat Garuda. Hibahpun kita pertanyakan. Untuk pesawat ini juga ada biaya pemeliharaannya, parkir dan kegunaannya apa. Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, katanya.

Karena itu, Komisi I DPR perlu meminta penjelasan dari KSAU dan hal itu akan dipertanyakan manfaatnya, sebab selama ini TNI AU tidak pernah membeli pesawat penumpang. Yang kita pahami adalah membeli alat-alat tempur untuk pertahanan negara, katanya.

Dalam rapat kerja yang akan datang, kata anggota DPR dari Dapil Malang Raya (Jawa Timur) itu, pihaknya akan mempertanyakan kepada KSAU soal pembelian tersebut serta urgensi pembelian pesawat Garuda itu.

Dia juga mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pembelian pesawat komersil dari Garuda itu. Itu yang akan kita tanyakan kepada TNI. Padahal di Komisi I sedang dibicarakan anggaran untuk meningkatkan anggaran untuk alutsista dan Komisi I sedang memberdayakan BUMNIS untuk keperluan alutsista TNI, katanya.

Dia berkata Beli satu pesawat hercules jauh lebih bermanfaat daripada beli dua pesawat bekas dari Garuda yang manfaatnya dipertanyakan.

Dua pesawat

PT Garuda Indonesia (Persero) menyerahkan dua unit pesawat Boeing 737-400 kepada TNI Angkatan Udara. Penyerahan dua unit pesawat Boeing itu dilakukan oleh Dirut PT Garuda (persero) Emirsyah Satar kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Skuadron Udara VIP 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, di Jakarta, Rabu (9/3).

Kasau Marsekal Imam Sufaat mengatakan, sesuai perkembangan lingkungan strategis saat ini maka keberadaan pesawat bermesin turbo memiliki peran sangat strategis sebagai perekat bangsa.

Ia menambahkan, pengadaan dua pesawat itu sesuai kesepakatan PT Garuda Indonesia dengan TNI Angkatan Udara yang nota kesepahamannya ditandatangani pada 8 November 2010. Ini juga sesuai dengan rencana strategis TNI Angkatan Udara hingga 2015, katanya.

Imam meminta, operasional dan pemeliharaan dua pesawat itu juga akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Kasau mengemukakan, meski pesawat telah beralih fungsi sebagai pesawat angkut VIP militer, tidak ada modifikasi khusus terhadap dua pesawat yang dibeli dengan harga Rp90 miliar itu.

Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan, sebagai maskapai nasional, pihaknya selalu mendukung berbagai bidang baik sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Selama ini Garuda dan TNI Angkatan selalu bersama untuk pengembangan pilot, avionik dan lainnya, katanya.

Ia mengatakan, dua pesawat yang diserahkan masih dalam kondisi bagus dan laik operasional. Ini memang pesawat bekas pakai, namun jam terbang dan operasionalnnya masih panjang, kata Emirsyah.

Terkait pemeliharaan, ia mengatakan, dilakukan bersama antara GMF dan TNI Angkatan Udara. Dua pesawat Boeing 737-400 masing-masing bernomor regsitrasi A-7305 dan A-7306 itu akan memperkuat Skuadron Udara VIP 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Sumber: Harian Pelita

Iran: Ada Rencana Terselubung AS di IAEA

Ali Asghar Soltaniyeh

Iran kembali memperingatkan motif tersembunyi Barat untuk mengubah Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menjadi alat represi kebijakan Amerika.
Hal itu dikemukakan Wakil Republik Islam Iran di IAEA, Ali Asghar Soltaniyeh, dalam wawancara dengan Press TV kemarin (9/3). Dikatakannya, "Pada kenyataannya, ada rencana tersembunyi.
Mereka ingin mengubah struktur, mandat dan fungsi IAEA menjadi sub-lembaga Dewan Keamanan PBB dalam rangka mendikte dari New York apa yang harus dilakukan di Wina.
Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, berulang kali menuding Teheran tidak kooperatif dengan PBB. Namun, Soltanieh menolak keras tuduhan palsu dan menyesatkan itu seraya menyinggung pemeriksaan rutin dan pemantauan IAEA terhadap fasilitas nuklir Iran.
"Dengan menyoroti dan terus menguak kasus Iran, AS dan Eropa mencoba mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari ancaman serius dari senjata nuklir yang ditempatkan Amerika Serikat di negara-negara Eropa, yang jelas melanggar Trakat Non-Proliferasi Nuklir (NPT)," ungkap Soltaniyeh
Namun sayangnya ada inspeksi lebih lanjut dari negara-negara tersebut.(IRIB/MZ)

IRIB

Brunei Increases Military Spending By $9m

09 Maret 2011

Bruney Army trains with Al Thalab special operation vehicle (photo : Azrol Azmi)

BRUNEI - THE State Legislative Council (LegCo) yesterday passed the Prime Minister's Office and Ministry of Defence's annual budget allocation of $541.922 million and $513.95 million respectively.

Second Finance Minister at the Prime Minister's Office (PMO) Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Hj Abdul Rahman Hj Ibrahim said the Ministry of Defence's (MinDef) budget allocation increased 1.4 per cent or about $9 million compared to the previous financial year.

During the seventh LegCo session yesterday, he said that the expenditure on employees' wages alone has increased by $3.4 million.

The minister explained that the rising expenses were due to increase of the annual increment for MinDef's employees, additional number of armed forces personnel and filling up the number of job vacancies.

Pehin Dato Hj Abdul Rahman attributed the rise in expenditure on factors such as the need to maintain operations capabilities and continue capacity building through executive development programme courses.

However, other special expenses has decreased by $5.1 million compared to the previous fiscal year.

This decrease is related to the ministry's cooperation with the Ministry of Finance to balance the budget provision and stabilise the increase of expenditure capacity building to ensure that it is more sustainable, the minister added.

As for the PMO, the majority of the budget has been designated for the Royal Brunei Police Force with $125.661 million.

(Asia Ones)