Serah Terima Pesawat Boeing 737-400 Kepada TNI AU

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat (kiri) berbincang dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar, pada acara serah terima dua pesawat Boeing 737-400 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/3). Pengadaan dua pesawat Boeing 737-400 eks Garuda tersebut merupakan realisasi dari rencana strategis pembangunan kekuatan TNI AU tahun 2010-2014, di mana kedua pesawat tersebut akan dioperasionalkan sebagai angkut militer VIP di Skadron 17 Halim Perdanakusuma.

Emirsyah Satar mengatakan, dua pesawat yang diserahkan masih dalam kondisi bagus dan laik operasional. "Ini memang pesawat bekas pakai, namun jam terbang dan operasionalnnya masih panjang," ungkapnya. TNI AU membeli ke-dua pesawat bekas ini seharga Rp.90 miliar FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/11

ANTARA

Komisi I DPR RI Akan Segera Selesaikan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro (tengah) yang juga ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (7/3). Rapat bersama Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dan Menteri Riset dan Tekonologi, Suharna, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsuddin, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Panglima TNI Jenderal (TNI) Agus Suhartono tersebut membahas kebijakan tentang revitalisasi industri pertahanan. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ss/ama/11)

8 Maret 2011, Jakarta -- (DMC): Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Senin (7/3) memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan lima butir kesimpulan, salah satu diantaranya yaitu Komisi I DPR RI akan segera menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Revitalisasi Industri Pertahanan. RUU tersebut diperlukan dalam rangka untuk memperkuat payung hukum KKIP dan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP. Hadir pula sejumlah jajaran dalam KKIP antara lain Menteri BUMN Mustafa Abubakar selaku Wakil Ketua KKIP, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Ristek Drs. Suharna Surapranata, M.T, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo selaku anggota KKIP, serta Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Sekretaris KKIP.

Selain terkait dengan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Ketua Komisi I, rapat juga menyimpulkan beberapa hal antara lain Komisi I DPR RI menghargai KKIP yang telah menyusun dan menghasilkan konsepsi, grand strategy, dan master plan revitalisasi industri pertahanan. Sejalan dengan itu Komisi I DPR RI meminta KKIP untuk sesegera mungkin mengimplementasikan konsepsi tersebut melalui road map dan program yang terperinci, terukur dan terkontrol.

Sementara itu, dalam rangka merevitalisasi industri pertahanan, Komisi I DPR RI mengharapkan keperpihakan yang jelas dari pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan industri pertahanan nasional.

Untuk itu, Komisi I DPR RI meminta pemerintah melalui KKIP untuk, pertama sesegera mungkin melakukan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) agar perusahaan tersebut baik dan sehat, termasuk diantaranya Penyertaan Modal Negara (PMN), kedua memberikan jaminan pemasaran produk – produk pertahanan dalam negeri, khususnya dalam pengadaan alat pertahanan dan keamanan di lingkungan TNI/Polri dan lembaga pemerintah lainnya., ketiga memberikan kemudahan melalui berbagai regulasi yang selama ini menghambat pengembangan industri pertahanan antara lain insentif fiskal, keempat menjamin tercapainya alih teknologi dan peningkatan penggunaan komponen lokal dalam setiap pengadaan produk pertahanan dari luar negeri, dan kelima mencukupi kebutuhan Alutsista dalam negeri sekaligus melakukan perluasan pasar.

Sedangkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat pengembangan BUMNIP, Komisi I DPR RI meminta KKIP dapat menyusun tahapan - tahapan penyelesaian serta jadwalnya secara terperinci, sehingga berbagai permasalahan tersebut jelas tindak lanjut penyelesaiannya.

Sebelumnya, terkait dengan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, Menhan selaku Ketua KKIP menjelaskan bahwa diperlukan sebuah perundang – undangan dengan substansi mengatur industri pertahanan yang diharapkan memberikan iklim yang kondusif sekaligus mengakselerasi terwujudnya industri pertahanan yang kuat. “Tugas kita yang terutama sekarang ini adalah RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, adalah bagaimana UU yang ada nanti itu dapat lebih mempercepat dihadirkannya revitalisasi industri pertahanan” jelas Menhan.

Menurut Menhan, memang ada beberapa perundang - undangan yang didalamnya sudah memuat pasal - pasal yang membicarakan mengenai industri pertahanan, namun ada hal - hal yang belum diatur didalamnya . Oleh karena itu, keberadaan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan nantinya diharapkan akan mengatur yang belum ada, memadukan, mesinergikan, mempertegas dan menghilangkan overlapping.

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DRP RI dengan KKIP ini merupakan rapat untuk yang pertama kali sejak dibentuknya KKIP melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2010. KKIP dibentuk dengan tugas merumuskan kebijakan nasional strategis bidang industri pertahanan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan industri pertahanan, mengkoordinasikan kerjasama luar negeri dalam rangka memajukan industri pertahanan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut Menhan selaku Ketua KKIP menjelaskan kepada Komisi I DPR RI mengenai kebijakan – kebijakan dan program – program strategis yang sudah dirumuskan dan dijalankan oleh KKIP. Menhan juga menyerahkan dokumen berupa buku panduan grand strategi, revitalisasi dan master pland industri pertahanan.

Sumber: DMC

Kebijakan Fiskal Tetap Dimasukkan dalam RUU Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kiri) dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan) sebelum upacara kenegaraan menyambut Presiden Filipina Benigno Simeon Cojuangco Aquino III di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/3). Purnomo Yusgiantoro menyambut baik permintaan DPR untuk adanya insentif fiskal bagi industri pertahanan dalam mendukung pembangunan alutsista mandiri yang akan dibahas kemudian dan dikeluarkan aturan khusus (lex specialist) atau undang-undang khusus yang diterbitkan bagi industri pertahanan. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/Spt/11)

8 Maret 2011, Jakarta -- (MIcom): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tidak sependapat dengan DPR terkait kebijakan intensif fiskal untuk Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis Pertahanan.

Menurut Menhan, kebijakan tersebut harus tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Revitalisasi Industri Pertahanan.

Sebelumnya, Komisi I DPR beranggapan kebijakan tersebut tidak perlu dimasukkan sebagai kemudahan regulasi yang menghambat perkembangan industri pertahanan. DPR melihat masalah insentif fiskal merupakan kebijakan pemerintah. Namun, usulan tersebut ditolak Purnomo yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Rancangan SS-2 Bulpup. (Foto: Berita HanKam)

Ia beralasan, pemberian insentif fiskal perlu melihat aturan perundang-undangannya sehingga memungkinkan pemerintah mendapatkan lex specialis.

RUU Revitaliasasi Industri Pertahanan saat ini tengah digodok. Kami katakan ini suatu proses, kata Purnomo seusai upacara penyambutan Presiden Filipina di Istana merdeka, Selasa (8/3).

Lebih jauh, Purnomo mengatakan, Komisi I DPR RI akan membentuk pokja (kelompok kerja) yang akan secara detail menentukan dan membahas jenis-jenis insentif fiskal untuk industri pertahanan dalam RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

"RUU revitalisasi industri merupakan inisiatif DPR Ini kan menjadi hal inisiatif DPR. Jadi DPR nanti akan ditindak lanjuti dengan pokja," cetusnya.

Sumber: MI.com

Korps Marinir Latih Calon Awak Tank BMF-3F

Danpasmar-1 saat menyematkan tanda peserta pelatihan awak Ranpur BMP-3F.

8 Maret 2011, Surabaya -- (Korps Marinir): Guna meningkatkan kemampuan tempur personel Yontank dan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang teknis pengoperasian Ranpur Tank Amfibi BMP-3F pada tingkatan Komandan Kendaraan (Danran), Pengemudi Ranpur dan Penembak Ranpur, maka pada kesempatan ini Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington membuka kepelatihan Calon Awak Kendaraan Tempur Tank Amfibi BMP-3F Korps Marinir di Lapangan Apel Karangpilang Surabaya, Selasa (08/03).

Kegiatan kepelatihan Calon Awak Kendaraan Tempur Tank Amfibi BMP-3F Korps Marinir di ikuti oleh 60 personel terdiri dari 24 personel Resimen Kavaleri-1 Mar, 30 personel Resimen Kavaleri-2 Mar, 2 personel Denhar Lanmar Surabaya dan 4 personel dari Pusdikkav, rencana kepelatihan dilaksanakan selama tiga bulan.

Pada amanatnya Komandan Pasmar-1 mengatakan kebanggan tersendiri bahwa jajaran Korps Marinir saat ini telah diperkuat dengan datangnya 17 Ranpur BMP-3F, dimana Tank Amfibi BMP- 3F adalah kendaraan tempur lapis baja generasi terakhir prosuksi Rusia yang sangat baik ditinjau dari segi teknologi maupun kebutuhan pertempuran masa kini (pertempuran asimetris), hal ini telah dibuktikan dari uji coba yang telah dilaksanakan dalam berbagai medan dan cuaca, telah memperlihatkan hasil yang memuaskan dengan menunjukkan akuransi tembakan yang sangat tepat dan mendekati sempurna. Kesiapan alutsista Korps Marinir dalam mendukung kesiapan operasional harus didukung dengan kesiapan prajurit dalam mengawaki alutsista tersebut, kesiapan ini dapat diwujudkan dengan pelatihan dan pembelajaran bagi setiap pengawak alutsista tersebut secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan, dengan kecanggihan yang dimiliki kendaraan tempur BMP-3F yang sarat dengan teknologi yang tinggi akan menjadi tantangan buat kita kedepan dalam hal pengawakan, pemeliharaan dan perawatan. Oleh karena itu jajaran Korps Marinir menyelenggarakan pelatihan calon awak ranpur BMP-3F.

Adapaun penyelenggaraan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan, pendalaman serta penguasaan tentang teknis pengoperasian Tank Ambfibi BMP-3F pada tingkatan komandan kendaraan, serta kemampuan untuk mengetahui karakteristik seluruh komponen material Tank Amfibi BMP-3F. Melalui pelatihan ini awak Ranpur BMP-3F diharapkan dapat lebih menguasai tentang kemampuan dan keunggulan kendaraan tersebut yaitu kemampuan daya tembak, keunggulan sistim kendali senjata/SKS, kemampuan daya amfibi, serta kemampuan daya kejut yang tinggi. Sehingga diharapkan keluaran/output dari pelatihan awak ranpur ini akan menjadi kebanggan kesatuan/Korps Marinir serta menjadi kader bagi penerus selanjutnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir F. Saud Tamba Tua, Danlanmar Surabaya Kolonel Marinir Yuliandar TD, Danpusdikkav Kolonel Marinir Lasmono, para Asisten Kaspasmar-1, Dankolak/Satlak Pasmar-1, Para Instruktur dari Rusia, serta pejabat dilingkungan Pasmar-1.

Sumber: Korps Marinir

China will pursue ‘powerful’ military: Wen

Premier Wen Jiabao vowed on Saturday that China would continue building a "powerful" military, one day after Beijing announced a return to double-digit percentage hikes in defence spending.
"Strengthening national defence and building a powerful people's army are important guarantees for safeguarding national sovereignty, security and development interests," Wen said in a speech opening the nation's legislature.
"We will energetically yet prudently press ahead with reform of national defence and the military," he said.
A spokesman for the National People's Congress said on Friday that China's defence budget would rise 12.7 percent in 2011 to 601.1 billion yuan ($91.7 billion).
A multi-year trend of double-digit percentage increases was broken in 2010 when the budget rose just 7.5 percent.
China has upgraded the People's Liberation Army's capabilities over the past three decades, developing advanced weaponry like its first stealth fighter jet, revealed in January.
The campaign has alarmed the United States, Japan, and others in the region and raised fears a more assertive China would seek to project its power overseas.
"It is an extremely high ratio for defence spending," Japanese Foreign Minister Seiji Maehara told reporters on Friday.
"We cannot help worrying about what all the money is used for."
Wen said "great progress was made in the modernization of national defence and the army" in the past five years.
China would continue to develop new weaponry and "vigorously adapt our military training to the Information Age," he said.
The announced budget is widely believed to be far lower than actual spending.
The PLA -- the world's largest military force -- is hugely secretive about its defence programs, but insists its modernization is aimed purely at defence of China's vast land and sea borders.
"This will not pose a threat to any country," Li Zhaoxing, the parliament spokesman -- and a former foreign minister -- said in announcing the budget.
Wen said China also would continue strengthening the People's Armed Police, a paramilitary force tasked with suppressing domestic unrest.
China annually sees tens of thousands of public protests, which are often violent.
It squelched violent 2008 anti-Chinese unrest in Tibet, and 2009 saw deadly ethnic rioting in its Xinjiang region, home to millions of members of the Muslim Uighur minority, a Central Asian people.
"We will modernize the armed police force to improve its ability to carry out duties, respond to emergencies, combat terrorism and safeguard stability," Wen said.
China began revamping the PLA -- the former ragtag peasant force formed in 1927 by the Communist Party -- in earnest after a troubled 1979 incursion into Vietnam, when the neighbors vied for influence over Southeast Asia.
Besides conventional weaponry upgrades, the push also has led to China's fast-growing space programme and the test of a satellite-killing weapon in 2007.

SOURCE: http://www.defencetalk.com/china-will-pursue-powerful-military-wen-32610/#ixzz1G4J61F4t

Insentif Fiskal Industri Pertahanan Ditolak

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tidak sependapat dengan DPR terkait kebijakan intensif fiskal untuk Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis Pertahanan.

Menurut Menhan, kebijakan tersebut harus tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Revitalisasi Industri Pertahanan.

Sebelumnya, Komisi I DPR beranggapan kebijakan tersebut tidak perlu dimasukkan sebagai kemudahan regulasi yang menghambat perkembangan industri pertahanan. DPR melihat masalah insentif fiskal merupakan kebijakan pemerintah. Namun, usulan tersebut ditolak Purnomo yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Ia beralasan, pemberian insentif fiskal perlu melihat aturan perundang-undangannya sehingga memungkinkan pemerintah mendapatkan lex specialis.

"RUU Revitaliasasi Industri Pertahanan saat ini tengah digodok. Kami katakan ini suatu proses," kata Purnomo seusai upacara penyambutan Presiden Filipina di Istana merdeka, Selasa (8/3).

Lebih jauh, Purnomo mengatakan, Komisi I DPR RI akan membentuk pokja (kelompok kerja) yang akan secara detail menentukan dan membahas jenis-jenis insentif fiskal untuk industri pertahanan dalam RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

"RUU revitalisasi industri merupakan inisiatif DPR Ini kan menjadi hal inisiatif DPR. Jadi DPR nanti akan ditindak lanjuti dengan pokja," cetusnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Kerjasama RI-Filipina Perangi Teroris

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Presiden Filipina Benigno Simeon Cojuangco Aquino III (kiri) menyaksikan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo (kedua kanan) dan Kepala Kepolisian Filipina Director General Raul M. Bacalzo saling bertukar naskah Nota Kesepahaman di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/3). Nota Kesepahaman tersebut soal perpanjangan kerjasama di bidang penanganan dan pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara antara kedua negara. FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/pd/11.

ANTARA