Boeing Receives 1st F-16 for Conversion into QF-16 Aerial Drone

(Photo: Boeing)

27 May 2010, JACKSONVILLE, Fla., -- The first retired F-16 Falcon arrived at Boeing's [NYSE: BA] Cecil Field facility in Jacksonville on April 22 to begin conversion into a QF-16 aerial drone. Boeing received a $69.7 million contract from the U.S. Air Force on March 8 for the first phase of the QF-16 program.

The Boeing-led team, which includes BAE Systems, will begin engineering, manufacturing and development of the full-scale manned and unmanned QF-16s during Phase 1. The drones will be used as aerial targets for newly developed weapons and tactics. They will be a higher-performing aircraft than the QF-4s they will replace.

The team will receive six F-16s during the program's development phase. After modification to the QF-16 configuration, they will serve as prototypes for engineering tests and evaluation prior to low-rate initial production. Up to 126 QF-16 drones will be converted beginning in 2014.

Boeing

Kemhan & KKIP Bahas Masterplan Industri Alutsista Nasional

JAKARTA - Kementerian Pertahanan membahas grand strategy master plan program khusus mengenai pembelian alutsista dalam negeri dan rencana UU Revatalisasi Industri Pertahahan serta evaluasi BUMN Industri Pertahanan dan pengguna-nya, untuk program kerja tahun 2011.

“Pembahasan ini tidak hanya kebutuhan TNI dan Polri namun termasuk sektor-sektor lain yang memerlukan alutsista,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (28/2).

Menurut Menhan, pembangunan industri pertahanan dalam negeri sudah ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk pagu yang bisa dipakai untuk alokasi pendanaan, dan jumlahnya cukup besar dalam mendukung pemenuhan MEF. Sekarang masih dalam proses penyusunan bluebook di Bappenas. Setelah itu jadi dan ditetapkan oleh Menkeu, maka kedepan akan menjadi pegangan bagi kita untuk pembelajaan alutsista,” tutur Menhan.

Tidak Semua dari Kredit Ekspor

Menhan juga menjelaskan bahwa lima tahun lalu ada pagu alokasi pinjaman yang baru dipakai sebagian dan sebagian lagi bisa di carry over untuk dipakai dan dengan jumlah yang cukup besar.

“Lima tahun lalu baru terpakai 40 hingga 50 persen ditambahkan untuk pagu pinjaman saat ini,” ujar dia.

Menurut Purnomo, tidak semua pagu pinjaman saat ini berasal dari kredit ekspor. Karena kredit ekspor akan semakin menurun, dan akan membesarkan pinjaman dalam negeri dan APBN. Jadi sudah jelas komitmen pemerintah,” tandas Purnomo.

Dia menambahkan anggapan bahwa kebijakan anggaran untuk pembiayaan industri pertahanan belum mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk revitalisasi itu tidak benar apalagi kredit ekspor sekitar Rp.5 triliun dibandingkan pembiayaan industri pertahanan sekitar Rp.835 miliar.

“Itu tidak betul jika dikatakan komitmen pemerintah tidak ada pada pembangunan industri pertahanan dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Purnomo, kebijakan anggaran untuk pembiayaan industri pertahanan dalam negeri jangan melihat tahun per tahun, tetapi harusnya secara multi years.

Evaluasi Struktur Organisasi BUMNIP

Sementara itu, ditempat yang sama Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, mengatakan pembiayaan untuk industri pertahanan dilakukan kontrak-per-kontrak dalam model multi years guna memperkuat dan memberi kepastian kepada BUMN. Selain itu juga untuk memperkuar organisasi dan manajemen, termasuk mengganti order luar negeri dan kerjasama dengan perusahaan seperti Boeing dengan PT DI.

“Kita sadari banyak utang masa lalu yang masih harus kita selesaikan. Adapun strateginya kita akan rundingkan dengan DPR. Karena memang harus ada keberpihakan negara,” “ujar Mustafa.

Menurut dia, BUMN juga sedang mengevaluasi struktur organisasi BUMN strategis (BUMNIP) termasuk nanti penguatan BUMN. Menteri mengakui ada tiga kesulitan mendasar pada industri pertahanan dalam negeri yaitu kesulitan dalam bidang keuangan, kedua kurang kuat dalam manajemen, ketiga perlunya penguatan pemasaran.

Sementara Menteri Perindustrian MS Hidayat, optimis keinginan pemenuhan industri pertahanan dalam lima tahun mendatang dapat dipenuhi secara optimal oleh produksi dalam negeri. Namun apabila industri dalam negeri belum mampu mengupayakan optimal pemerintah mengusahakan sinergi produksi atau teknologi dari luar negeri.

“Dengan melakukan proses ToT diharapkan bisa memperkuat daya saing nasional khususnya dalam bidang ini,” ujar Hidayat.

Rencana Program KKIP

Pada tahun 2011 rencana Program KKIP diantaranya meliputi program yang bersifat normatif normatif dinamis, RUU Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan, produk strategis serta evaluasi manajemen BUMNIP.

Program yang bersifat normatif merupakan program KKIP yang telah dijabarkan menjadi tugas-tugas pokok setiap Pokja KKIP yang meliputi bidang kebijakan, Litbangyasa, Alutsista, Non Alutsista dan Kerjasama. Sedangkan untuk program dinamis merupakan rumusan rencana program dari pemerintah, pengguna dan industri selaku pemangku kepentingan sebagai bentuk ketanggapsegeraan terhadap dinamika industri pertahanan, implementasi proyek strategis dan hal-hal aktual yang memerlukan atensi KKIP.

Program dinamis ini penting untuk disinergikan dengan program normatif mewujudkan revitalisasi dan pengembangan industri pertahanan. Sebagai contoh adalah pemerintah telah memberikan peluang kepada BUMNIP bahwa produknya digunakan untuk memenuhi sarana pertahanan, hal ini sebagai tantangan bagi BUMNIP untuk meningkatkan manajemen produksi agar dapat memenuhi aspek tepat mutu, tepat harga dan tepat waktu penyerahan (Quality, Cost, Delivery).

Sebagai ilustrasi lainnya yaitu produk strategis (unggulan) yang telah diwacanakan pada Sidang Pleno I KKIP tahun 2010 yang meliputi produk darat (Ranpur), Alutsista laut (Kapal Perusak Kawal Rudal), Alutsista Udara (pesawat tempur, helikopter Bell 412, CN 235 sebagai pengganti pesawat transport F27), perlu untuk ditetapkan menjadi program yang harus dapat diwujudkan dalam jangka waktu lima sampai dengan 15 tahun.

Sumber : KOMINFO_NEWSROOM, DMC

Brunei will Increase CN-235 Fleet

01 Maret 2011

CN-235 of the Royal Brunei Air Force (photo : Airliners - matthew Johnston)

Government to evaluate defense-related SOEs

The government reaffirmed on Monday its commitment to support the domestic weapons industry by setting up programs for the Defense Industry Policy Committee (KKIP) to be implemented this year.

“This year’s programs include evaluating the performance of defense state-owned enterprises,” Defense Minister Purnomo Yusgiantoro told a press conference after a KKIP plenary meeting at the Defense Ministry.

“There are already plenty of funds for us to procure domestic-made weapons,” he said without giving exact numbers.

The one-day meeting also evaluated KKIP’s programs in 2010.

Purnomo, who heads the KKIP, said the government was also encouraging state defense companies to enter the ASEAN’s US$20 billion defense market.

Also at the meeting were State-Owned Enterprises Minister and KKIP vice chairman Mustafa Abubakar, Industry Minister MS Hidayat, Research and Technology Minister Suharna Surapranata, Indonesian Military (TNI) chief Adm. Agus Suhartono, National Police chief Gen. Timur Pradopo and Defense Deputy Minister and KKIP secretary Lt. Gen. Sjafrie Sjamsoeddin.

Executives from defense SOEs and other stakeholders also attended the meeting.

Mustafa said the state should empower defense SOEs, adding that a commercial approach would not be sufficient.

“We still have problems from the past, such as debts, which need to be resolved.“

Defense SOEs may need their organizations restructured, financial assistance and marketing drives,” he said.

Mustafa said that multi-year contracts had been awarded to defense SOEs to add and replace the TNI’s aging weapon systems.

“Defense companies have also received orders from foreign countries.

“They have received plenty of orders although have not yet reached an economy of scale or the break even point.”

Hidayat said while the country aimed to procure much of its weapons domestically, Indonesia might still need to create synergies with other countries for technologies it had yet to master through technology transfers.

The KKIP would allow users to define what they needed so that the Research and Technology Ministry could conduct necessary research, Suharna said.

The TNI and the National Police also asserted a commitment to use domestic-made systems, with Agus saying TNI would use as many local defense industries as possible.

Timur urged domestic defense industries to be competitive and efficient.

Currently there are three major state defense industries: aircraft maker PT Dirgantara Indonesia (PT DI), weapons and ammunitions maker PT Pindad and shipyard PT PAL Indonesia.

Sjafrie who recently returned from a visit to Brunei Darussalam, said the oil-rich sultanate has stated its interest in buying Pindad-made assault rifles and armored personnel carriers as well as increasing its fleet of PT DI-made CN-235 medium transport airplanes.

(The Jakarta Post)

Menhan Terima Delegasi PT DI, EADS Indonesia dan Eurocopter

Bummble Bee helikopter serbu rancangan PT DI. (Foto: Berita HanKam)

25 Pebruari 2011, Jakarta -- (DMC): Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, Jum’at (25/2) menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Eurocopter Litz Bertling, pihak European Aeronautic Defense Space Company (EADS) Airbus wilayah Asia yang diwakili Ir. Andri BS Sudibyo dan Pierre Jaffre serta Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso yang didampingi Dir. Aerostruktur Andi Alisjahbana beserta rombongan, di kantor Kemhan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, CEO Eurocopter menyampaikan kepada Menhan bahwa Eurocopter merupakan salah satu partner PT DI di bidang penerbangan dalam pembuatan pesawat terbang jenis puma maupun super puma. Sebagai suatu grup, pihaknya memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan kerjasama yang lebih dekat dalam industri pertahanan dalam negeri di Indonesia.

Lebih lanjut CEO Eurocopter menyatakan bahwa kerjasama yang didasarkan atas saling percaya tersebut diantaranya menangani hal-hal yang berhubungan dengan dunia pertahanan. Dikatakannya lagi bahwa pihak Eurocopter memiliki keinginan untuk memelihara hubungan tersebut dengan melihat kebutuhan angkatan udara untuk jenis pesawat tempur seperti helikopter. Eurocopter memiliki komitmen untuk terus mendukung angkatan bersenjata Indonesia. Seperti telah dikatakan pada koleganya bahwa Eurocopter tidak menjual helikopter tetapi lebih kepada kemampuan mesin dan kemampuan terbang helikopter tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menhan menyampaikan bahwa masalah spesifikasi teknikal helikopter tersebut hendaknya dikembalikan lagi kepada AD, AL dan AU sebagai pengguna. Ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian diantaranya kerjasama tersebut harus melihat regional market. Menurut Menhan, PT DI memiliki kemampuan untuk menjalin kerjsama tidak hanya dalam membangun angkatan bersenjata tetapi juga industri pertahanan.

Walaupun industri pertahanan dalam negeri sempat collapse pada tahun 1998 tetapi sekarang industri pertahanan Indonesia mulai bangkit kembali. Bersama-sama dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, Indonesia mulai menata dan membangun kembali industri pertahanan di region.

Menurut Menhan, patut disyukuri bahwa pemerintah Indonesia telah menaikkan anggaran pertahanan tahun ini, yang artinya dapat turut membantu industri pertahanan dalam memodernisasi, memperbaharui dan melengkapi alutsista Indonesia. Dikatakan Menhan bahwa Indonesia belajar dari negara Turki yang pernah juga mengalami hal sama saat industri pertahanannya collapse karena embargo AS.

Turut hadir mendampingi Menhan dalam pertemuan tersebut yaitu Kepala Badan Ranahan Laksda TNI Susilo, Dirjen Renhan Marsda TNI Bonggas S.Silaen, S.Ip dan Kapuskom Publik Brigjen TNI I Wayan Midhio.

Sumber: DMC

Korut Ancam Bumihanguskan Korsel

Pyongyang, Seruu.com - Korea Utara mengancam akan menjadikan Seoul sebagai "lautan api" sebagai respon terhadap latihan-militer-bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Ancaman disampaikan akibat semakin gencarnya latihan perang gabungan Korsel dan AS di semenanjung Korea, Minggu (27/2).

Pihak Korut merasa latihan perang gabungan Korsel-AS merupakan bentuk intimidasi. Ancaman baru Korut itu dipastikan akan kembali meningkatkan suhu politik di semenanjung Korea. Korut juga menuduh AS dan Korsel tengah merencanakan penyerangan dan invasi ke Korut.

Dalam ancaman lewat televisi pemerintah itu, Korut juga menyebutkan akan menyerang Korsel tanpa ampun. Bahkan, Korut sesumbar bakal mengubah Kota Seoul menjadi lautan api.  Pyongyang juga mengancam akan melepaskan tembakan ke seberang daerah-perbatasan yang tegang antara kedua Korea jika Korea Selatan terus meluncurkan balon-balon propaganda.

Baru-baru ini Korea Selatan menerbangkan balon-balon yang membawa pamflet-pemflet tentang revolusi yang terjadi baru-baru ini di Mesir -- berita seperti itu dilarang di Korea Utara. Hubungan Korsel dan Korut terakhir sempat memanas pada November tahun lalu. Saat itu, Korut menembakkan rudal ke pulau terluar Korsel dan menewaskan empat orang. 

SERUU.COM

SEMPU MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN BAGASI (LUGGAGE CHECK) DI NEPBATT

 

          PUSPEN TNI (25/2),- SEMPU mengadakan pemeriksaan bagasi (Luggage chek) untuk personel dari kontingen Nepal yang akan kembali ke Tanah Air mereka setelah menyelesaikan tugasnya di Lebanon. Hal ini sesuai dengan Task Description yang terdapat dalam Annex W yang berisi tentang tugas dan kewajiban dari Sector East Military Police (SEMPU).

        Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan mengenai barang bawaan yang telah ditetapkan oleh UNIFIL. Setelah Tim Luggage Check yang dipimpin oleh Lettu (PM) Chairul melakukan koordinasi dengan pihak Movcon (Kepolisian bandara) dan pejabat Nepbatt, pelaksanaan kegiatan Luggage Check dilakukan secara random yang artinya pemeriksaan tidak dilakukan terhadap seluruh anggota Nepbatt, namun hanya dilakukan terhadap personel Nepbatt yng ditunjuk secara acak terhadap 60 personel sesuai kesepakatan dengan Movcon.

        Kegiatan pemeriksaan dimulai pada pukul 11.00 LT terhadap senjata dan kontainer untuk kemudian disegel, dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bawaan personel seperti tas dan koper. Barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa kedalam pesawat diantaranya korek gas, baterai, minuman beralkohol tinggi, dan barang barang yang dilarang lainnya disita untuk kemudian diserahkan kepada Movcon. Luggage check di UN POSN 8-30 ini berakhir pada pukul 17.00 LT, keesokan harinya kegiatan akan dilanjutkan dengan Escort dan Body Searching di bandara Rafik Hariri, Beirut. Hingga saat ini SEMPU telah melaksanakan 8 kali kegiatan Luggage Check terhadap kontingen-kontingen yang berada di Sector East UNIFIL.

PUSPEN TNI

Agen CIA: Iran Imperium Baru di Teluk Persia

Robert Baer, mantan petinggi Dinas Intelijen AS (CIA) mengatakan, transformasi terbaru di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mengokohkan posisi Republik Islam Iran. "Jika kita menengok realitas yang terjadi di Irak, Lebanon dan Bahrain maka kita dapat menyaksikan bertambahnya kekuatan Iran," demikian kata Baer seperti dilaporkan IRNA.
Di salah satu bukunya, Baer mengkaji perubahan Iran menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan. Menjawab pertanyaan apakah transformasi regional terbaru mengubah pendapatnya, Baer menandaskan, saat ini Iran telah mengirim dua armara lautnya melintasi Terusan Suez dan ditempatkan di Laut Mediterania. Hal ini malah menguatkan pendapat saya soal kekuatan Iran.
Menyikapi runtuhnya rezim-rezim Arab yang bergantung pada Amerika dan dampaknya bagi kebijakan luar negeri serta keamanan AS, Baer mengatakan, runtuhnya rezim yang mengandalkan uang untuk menyelesaikan krisis internal harus sudah dipahami sejak dulu oleh Barat bahwa mereka telah kehilangan sekutu lamanya. Ambruknya rezim-rezim ini berperan dalam perubahan struktur kekuatan di kawasan.
Baer pernah menjabat sebagai pengamat dan salah satu direktur CIA antara tahun 1876-1977. Terkait profesinya ini, Baer juga sempat menulis sejumlah buku. Selama bekerja untuk CIA, ia pernah ditugaskan di Irak utara, Maroko, Lebanon, Sudan, Perancis dan India.
Agen CIA ini keluar dari dinas intelijen AS tahun 1997 dengan dalih tidak mampu meyakinkan pemerintahan Clinton untuk mendukung aksi demo rakyat Irak menentang diktator Saddam Hussein. Ia juga menguasai sejumlah bahasa seperti Arab, Persia, Perancis dan Jerman.
Dalam bukunya, Baer menulis, Iran saat ini tengah berubah menjadi imperium di kawasan Teluk Persia dan kekuasaan besar Tehran ini harus diterima sebagai realita. Ditambahkannya, Amerika tidak memiliki pilihan kecuali harus bersedia berdamai dengan Iran dan berdialog dengan negara ini. Tak hanya itu, Washington juga harus membatalkan sanksi sepihaknya terhadap Tehran. (IRIB/IRNA/MF/AR)

IRIB