Deputy Force Engineer Tinjau Pekerjaan TNI di Kongo

Seruu.com - Satgas Kompi Zeni TNI Konga XX-H/Monusco,   pimpinan Letkol Czi Widiyanto sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) sudah beberapa kali kedatangan pejabat Monusco (Mission De L’Organisation Des Nations Unies Pour La Stabilisation En Republique Demokratique de Congo).  Termasuk Deputy Force Engineer (DFE) Mayor Mahmud yang berwarga negara Bangladesh, pertama kalinya mendapat kesempatan mengunjungi Satgas Kizi TNI Konga XX-H/Monusco, Rabu (23/2).

Kunjungan Deputy Force Engineer dalam rangka melihat secara langsung hasil pekerjaan pembangunan jalan yang sekarang sedang dilaksanakan Prajurit TNI di wilayah Dungu-Kongo. Dansatgas Letkol Czi Widiyanto yang saat itu berada di lokasi pekerjaan didampingi Pasiops  menerima kedatangan DFE tersebut.

Dalam perjalanan ke lokasi pekerjaan, Deputy Force Engineer dikawal oleh beberapa personel dari Kontingen Indonesia.  Yang seharusnya tim kawal disediakan oleh Batalyon Maroko namun karena adanya rotasi pasukan dari tanggal 18 sampai 28 Februari 2011, mereka tidak dapat menyiapkannya.

Selama satu hari penuh Mayor Mahmud bersama Letkol Widiyanto  melihat kiprah prajurit  TNI yang sedang mengerjakan jalan dari mulai Clearing, Filling Limonite, Levelling dan Compacting. Selanjutnya rombongan menuju jembatan Aru di KM 112 yang kondisinya rusak berat, sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui alat berat.

Mayor Mahmud  tercengang melihat kondisi jalan yang hancur dan  banyak lubang besar, dimana tidak layak untuk dilewati kendaraan.  Mahmud juga mengomentari  Camp Indonesia dilokasi pekerjaan dengan kondisi didalam tenda yang sangat panas, namun para prajurit tetap semangat dalam menjalankan tugas. Hal ini akan disampaikan ke petinggi Monusco bahwa Kontingen Indonesia dalam kinerja maupun semangat dapat dijadikan contoh bagi kontingen negara lain. “Sampai saat ini hasil pekerjaan jalan Kontingen Indonesia dinilai  sangat memuaskan”, tambah Mahmud.[puspen/is]

Seruu.com

TNI Prioritaskan Postur Kekuatan Pokok Minimum

Jakarta , Seruu.com - “TNI selaku komponen utama pertahanan negara dituntut untuk mampu menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan memperioritaskan pada tercapainya Postur Kekuatan Pokok Minimum (MEF). Hal ini merupakan direktif Presiden RI pada Rapim TNI Tahun 2011”. Demikian dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko pada acara Rapat Koordinasi Personel (Rakorpers) TNI Tahun 2011, di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (23/2).

Rakorpers TNI 2011 di ikuti oleh 167 peserta terdiri dari Mabes TNI 34 orang, TNI AD 45 orang, TNI AL 38 orang, TNI AU 38 orang, serta luar struktur TNI 12 orang, dengan tema ”Melalui Rapat Koordinasi Personel TNI, Kita Sukseskan Kebijakan Right Sizing Dan Zero Growth Of Personel Dalam Kerangka Minimun Essential Force Guna Mendukung Tugas Pokok TNI”.

Lebih lanjut dikatakan oleh Kasum TNI dalam amanatnya bahwa salah satu agenda Reformasi Birokrasi TNI adalah diberikannya tunjangan kinerja bagi prajurit dan PNS di lingkungan TNI yang sudah mulai berlaku bulan Juli Tahun 2010. Sebagai konsekuensi diberikannya tunjangan tersebut, TNI kita dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang mengawakinya. Betapapun canggihnya alutsista, tanpa didukung oleh personel yang berkualitas, tidak akan ada artinya. Untuk itulah dalam Rakorpers ini dibahas dan di evaluasi metode pembinaan personil dan tenaga manusia sehingga dapat menjawab tantangan tugas masa depan yang semakin dinamis karen dipengaruhi lingkungan yang berubag dengan cepat.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Kasum TNI memberikan beberapa penekanan kepada para peserta Rakorpers TNI diantaranya adalah agar diterapkannya prinsip-prinsip pembinaan personel sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Serta dihindari terjadinya penyimpangan dalam pembinaan personel yang dampaknya akan merugikan institusi secara keseluruhan. Selain itu Kasum TNI juga menekankan agar terus dilanjutkan dan dilaksanakan program reformasi birokrasi TNI secara berkesinambungan dalam rangka menuntaskan program Reformasi Birokrasi secara nasional khususnya dalam penataan organisasi, program Right Sizing dan Zero Growth Of Personel dalam rangka membangun Minimum Essential Force TNI. [puspen/is]

Seruu.com

Pertemuan Staf Tahunan TNI-SAF 2011

Jakarta, Seruu.com - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko selaku Ketua Delegasi Indonesia bersama Ketua Delegasi Singapore Army Force (SAF) Laksamana Muda Ng Chee Peng, mengadakan pertemuan Staf Tahunan TSASM (TNI-SAF Annual Staff Meeting) tahun 2011, di Hotel JW Marriot, Jl. Lingkar Mega Kuningan Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Pertemuan antara TNI-SAF berjumlah 31 orang, terdiri dari TNI 16 orang dan SAF 15 orang. Dalam amanat pembukaannya, Kasum TNI mengatakan bahwa pertemuan tahunan antara TNI dan SAF bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia-Singapore Intelligence Exchange (Isintelex), Indonesia-Singapore Joint Coordinated Committee (ISJCC), Indonesia-Singapore Joint Training Committee (ISJTC) dan Indonesia-Singapore Joint Logistics Committee (ISJLC) selama periode Februari 2010 s.d Februari 2011.

 Selama periode ini kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ISJCC, telah terjadi satu kali perompakan di daerah operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia-Singapura (Patkor Indosin). Hal ini merupakan tantangan bagi TNI-SAF untuk tetap berusaha menjamin “Zero Incident” di perairan Selat Philips dan Selat Singapura. Oleh karena itu, peran dari komunitas intelijen perlu ditingkatkan untuk menangkal secara dini kejadian tersebut.

Kepada Guskamlabar/Maritime Security Task Force (MSTF), Polri/Police Coast Guard (PCG) untuk senantiasa bekerja keras dengan meningkatkan keamanan termasuk Penajaman Data Intelijen untuk mendukung operasi, tambah Kasum TNI. Lebih lanjut dikatakan, bahwa kegiatan Indonesia-Singapore Bhakti Sosial yang telah dilaksanakan bertahun-tahun, juga memberikan kontribusi atas keberhasilan Patkor.

Semua kegiatan illegal di laut pada dasarnya direncanakan di darat. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk menangkal kejahatan-kejahatan di laut dengan cara melaksanakan Indonesia-Singapore Bhakti Sosial guna mensejahterakan masyarakat setempat. Pada tahun 2010 di bidang latihan, TNI-SAF telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai rencana, dengan hasil memuaskan.

Kedua Angkatan Bersenjata telah melaksanakan program pendidikan, pertukaran personel dan program kunjungan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit kedua Angkatan Bersenjata. Sedangkan pada tahun 2011,  Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan latihan Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DIREC) yang akan dilaksanakan di Manado, dimana kegiatan ini merupakan latihan yang bersifat multilateral dan Singapura terlibat didalamnya. 

Sementara di bidang logistik, TNI-SAF telah menghasilkan berbagai kesepakatan serta melakukan pertukaran informasi mutakhir yang berkaitan dengan logistik maupun manajemen. Hubungan antara Perwira kedua negara yang telah terjalin erat juga mempermudah pembahasan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi serta terus meningkatkan kerjasamanya atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak. [puspen/is]

seruu.com

Kemenhan Mau Tambah Pos Jaga di Perbatasan Laut China Selatan

MI/Panca Syurkani/ip

JAKARTA--MICOM: Kementerian Pertahanan berencana menambah pos penjagaan perbatasan, khususnya di Laut China Selatan. Ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai membuka acara pembentukan Center for Defense Boundary Research (CDBR), peluncuran jurnal pertahanan, dan seminar perbatasan, Jakarta, Rabu (23/2).

"Sekarang kami lagi survei. Karena di Laut China Selatan itu hanya ada satu, yaitu Pulau Sekatung. Kami sedang lihat lagi beberapa pulau yang akan kami tempatkan pasukan pos penjagaan," ujarnya.

Menurut Purnomo, Indonesia memiliki 92 pulau terluar. Hanya 12 di antaranya yang memiliki pos penjagaan perbatasan.

Akan tetapi, ia mengaku tidak mengetahui akan ada berapa banyak pos perbatasan yang akan ditambah.

"Belum. Kan ada banyak sekali pulau kecil itu. Apakah satu, dua, atau tiga, atau empat. Kan ini bergantung pada bujet juga. Kami kan menempatkan pasukan. Harus dilihat fasilitas dan lain-lain," tutupnya. (OL-5)

Media Indonesia

Pensiunan Beli Tank, Warga Merasa Terancam

YANG UNIK

Kamis, 24 Februari 2011 - 12:10 wib

Hermanto - Okezone

Ilustrasi (Foto: Ist)

WOLVERCOTE - Lingkungan yang tenang di Wolvercote, Inggris, kini mendadak menjadi heboh ketika seorang warganya membeli mobil tank.

Tank berwarna hijau seharga 10 ribu pounds itu kini diparkir di depan rumah Nicholas Kravchenko, yang memang pecinta dunia militer.

Warga di wilayah tersebut pun mengatakan, tank tersebut merupakan pemandangan yang menyakitkan mata.

Polisi pun kini harus turun tangan untuk menenangkan warga yang kini mulai emosi akan keberadaan tank tersebut, mereka merasa terancam hidupnya.

Kravchenko membeli mobil lapis baja tersebut dari perusahaan Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME) untuk bisa dikendarainya dan juga untuk pameran pengumpulan dana.

Kravchenko sendiri menolak untuk memindahkan mobil khusus perang tersebut. Tank itu pun menggunakan lahan parkir tiga kali lebih luas dari ukuran mobil normal.

"Saya bisa mengendarainya kapan pun saya suka. Tidak ada undang-undang untuk melarang seseorang memiliki tank," ujarnya seperti dilansir Telegraph, Kamis (24/2/2011).

Tapi Kravchenko yang keras kepala tetap tidak mau memindahkan tank tersebut, dia mengatakan bahwa tank itu akan dia gunakan untuk pameran militer.

Dewan kota pun mengatakan akan melakukan mediasi untuk mencari jalan keluarnya.(rhs)

OKE ZONE

Delivery of Gripen Fighter Aircraft to Thailand

At a ceremony in Thailand on February 22, FMV handed over six Gripen fighter aircraft of the latest C- and D-version to the Royal Thai Air Force.
Just before Christmas, FMV delivered the first parts of the air defense systems that Sweden and Thailand agreed on in 2008. And today FMV completed its commitment by delivering the six Gripen aircraft. They arrived in Thailand after having flown from Sweden via Hungary, Crete, Jordan, Saudi Arabia, Oman and India.
“We have now successfully delivered a complete air defense system. Swedish pilots and technicians will now help Thailand to start using the system”, said Arne Héden, head of Gripen Thailand at FMV.
The agreement of 2008 between FMV, as a representative of Sweden and Thailand, covers six Gripen aircraft (four Jas 39D and two Jas 39C) with associated equipment and services, a Saab 340 aircraft with airborne radar surveillance system, a Saab 340 for transport and education and an integrated Command and Control system with data links.
The agreement contains, in addition, an extensive logistical support, training for Thai pilots and technicians as well as simulators. Sweden will also help as advisors in Thailand during the introduction of the Gripen and the Erieye system in the Royal Thai Air Force.
The equipment, together with the commitment to train pilots and technicians as well as bilateral agreements for the development of advanced data link and transfer of technology, form a comprehensive solution.
In November 2010 FMV signed a new agreement with Thailand, which covers additional six Gripen fighters of the latest C version, along with a Saab 340 with Erieye radar and the Swedish missile RB 15F. Delivery of the components will take place during 2012 and 2013.
As part of the contract, Sweden will transfer the latest technology in advanced military aircraft to Thailand. The purpose of this is through long-term partnership develop the aerospace and defense skills in Thailand. This will also serve as a base for industry in Thailand in terms of future development.
In a statement released by Saab
The Royal Thai Air Force (RTAF) has now taken delivery of six Gripen C/D fighters. These aircraft belong to the first batch ordered in 2008. In total, Thailand has ordered 12 Gripen.
The Gripen fighters were flown from Sweden to Thailand and arrived to their new home base at Wing 7 in Surat Thani in southern Thailand on 22 February.
The six Gripen fighters are part of an intergovernmental business transaction where FMV, the Swedish Defence Material Administration, representing the Government of Sweden, supplies an integrated air-defence system based on products manufactured by Saab. The new air-defence system consist of Gripen, the Airborne Early Warning system Saab 340 Erieye AEW and a command & control system.
In preparation for the delivery of the Gripen fighters, pilots and ground crew from the Royal Thai Air Force have been trained in Sweden during 2010.
Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.

SOURSCE: http://www.defencetalk.com/delivery-of-gripen-fighter-aircraft-to-thailand-32353/#ixzz1Eqpr6oLo

Chinese Air Force Employment Concepts in the 21st Century

China’s air force is in the midst of a transformation. A decade ago, it was an antiquated service equipped almost exclusively with weapons based on 1950s-era Soviet designs and operated by personnel with questionable training according to outdated employment concepts. Today, the People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) appears to be on its way to becoming a modern, highly capable air force for the 21st century.
This monograph analyzes publications of the Chinese military, previously published Western studies of China’s air force, and information available in published sources about current and future capabilities of the PLAAF. It describes the concepts for employing forces that the PLAAF is likely to implement in the future, analyzes how those concepts might be realized in a conflict over Taiwan, assesses the implications of China implementing these concepts, and develops recommendations about actions that should be taken in response.
The book should be of interest to defense planners, analysts of China’s military forces, policymakers, and anyone else interested in China’s military modernization and its implications for the United States and Taiwan.
The book is the result of a project called “Chinese Air and Space Power,” the purpose of which was to help the U.S. Air Force (USAF) understand how the Chinese military thinks about air and space power, how China might employ air and space power in a confrontation with the United States, and how the USAF can better counter Chinese doctrinal and operational concepts.
The research reported here was sponsored by the Director of Air, Space and Information Operations, Headquarters Pacific Air Forces (PACAF A3/A5) and conducted within the Strategy and Doctrine Program of RAND Project AIR FORCE. It will be followed by a companion piece on Chinese space power and is part of an ongoing effort by Project AIR FORCE to assess the nature and implications of the growth in Chinese military power. The information in this monograph was current as of July 2009.

SOURCE: http://www.defencetalk.com/chinese-air-force-employment-concepts-in-the-21st-century-32347/#ixzz1Eqp5szQW