Apa Kabar Proyek Pesawat Tempur Nasional KF-X?

INILAH.COM, Jakarta - Desakan agar Indonesia segera memproduksi sendiri pesawat tempur kembali bergema setelah Kementerian Pertahanan memutuskan menerima hibah dua skuadron pesawat tempur F-16.

Impian tersebut adalah sebuah keniscayaan, sebab Indonesia dengan Korea Selatan memiliki proyek ambisius pembuatan pesawat tempur KF-X yang rencananya akan dirilis pada 2020. Namun sayangnya, sejak diumumkan tahun lalu, perkembangan proyek tak terdengar lagi.

Rencananya KF-X akan disokong mesin kembar setara dengan kelas General Electric F414 atau SNECMA M88 yang digunakan pada F/A- 18E/F Boeing dan Dassault Rafale. SNECMA menggambarkan M88 sebagai landasan dari keluarga mesin generasi baru.

Mitra yang akan dirangkul untuk pengembangan mesin adalah Lockheed Martin yang sebelumnya terlibat dalam desain dan pengembangan pelatih Korea Aerospace T-50 jet supersonik. Proyek KF-X juga akan merangkul sejumlah perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan asing akan membayar hingga 30 persen dari total biaya program ini.

Proyek ini membutuhkan biaya sekitar 8 miliar USD, dari total biaya yang diperlukan, Indonesia menanggung sebesar 20 persen. Kemudian Indonesia akan memperoleh sebanyak 50 jet tempur KF-X pada 2020.

Kemampuan tempur KF-X dirancang lebih baik daripada pesawat tempur F-16. Jet tempur KF-X diproyeksikan memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen dari F-16.

Badan pesawat KF-X dirancang lebih panjang daripada F-16. Rentang sayapnya pun lebih lebar daripada F-16. Begitu pula kemampuan menampung bahan bakar KF-X lebih banyak daripada F-16.

Pesawat tempur KFX ini dirancang untuk masuk dalam kelompok pesawat tempur generasi 4,5 yang berarti harus mempunyai 6 kemampuan tempur.

Pertama, mampu melakukan manuver ekstrim agar mendapat posisi serang paling menguntungkan (Air Combat Manuverability). Kedua, mbisa terbang lincah sehingga harus menggunakan teknologi fly by wire untuk kontrol penerbangannya.

Kemudian, menggunakan teknologi trust vectoring nozzles yang mampu mengubah-ubah arah semburan gas buang mesin jet agar pesawat tempur mempunyai kemampuan terbang dalam kecepatan rendah dan mampu melakukan belokan tajam.

Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk terbang jelajah pada kecepatan supersonik dalam waktu yang lama. Lalu memiliki radar pesawat tempur berkemampuan menjejak target diluar batas cakrawala atau beyond visual range

Dan terakhir mempunyai kemampuan menyerap dan membiaskan pancaran radar atau teknologi stealth.

Jika proyek ini dapat dikebut maka kebanggan Indonesia terhadap kemampuan produksi strategis makin meninggi. Industri pertahanan Indonesia akan disejajarkan dengan negara produsen-produsen pesawat tempur lainnya.

INILAH.COM

RI-Korsel Produksi Bersama Dua Buah Kapal Selam Dan Tank

Indonesia dan korsel akan lebih aktif memperkuat kerjasama dibidang pertahanan dengan cara memajukan kerjasama bilateral dalam industri pertahanan yang akan mengikat dimasa yang akan datang.

Kerjasama Billateral dibidang pertahanan merupakan kerjasama jangka panjang.  Komite Kerjasama Pertahanan Indonesia  pada bulan september menandatangani nota Kesepakataan  Kesepahaman bersama  (MOU) dalam bidang pertahanan . Kesepakatan Komite Kerjasma Pertahanan yaitu kerjasma bilateral untuk memproduksi dua kapal selam dan tank, dan diharapkan Indonesia akan membeli pesawat latih (T50 Golden Eagle) dari Korsel.

Sumber: Hankooki
MIK

Kasad: Akmil Harus Tingkatkan Sistem Pendidikan Terprogram

Jenderal TNI George Toisutta. (ANTARA News)

Berita Terkait

• PSSI Maluku Isyaratkan Dukung Toisutta
• Kasad: TNI Taat Hukum
• Wakasad Lantik Pasukan Raider di Aceh
• Negara Jangan Diamkan Pengancam Gulingkan Presiden
• Presiden Akan Lantik Gubernur Lemhanas Kamis Pagi

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta menegaskan, akademi militer (Akmil) harus meningkatkan penyelenggaraan sistem pendidikan yang terarah dan terprogram.

Hal tersebut disampaikan Kasad Jenderal TNI George Toisutta dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Pangkostrad Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo pada serah terima jabatan Gubernur Akademi Militer (Akmil) dari Mayjen TNI Suharsono kepada penggantinya, Brigjen TNI Bachtiar, di lapangan Upacara Akmil Magelang, Rabu.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA News di Jakarta, Rabu, Kasad juga mengatakan perlunya kerjasama dengan lembaga pendidikan, baik di lingkungan TNI maupun di luar TNI, guna mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif dan tepat sasaran.

Menurut dia, Akmil merupakan salah satu Badan Pelaksana Pusat tingkat Mabesad, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira TNI Angkatan Darat tingkat akademi, serta mempunyai peran yang sangat penting dan strategis khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tinggi.

Tugas yang tidak ringan itu, menurut Kasad, menuntut daya inovasi yang konsepsional dan berwawasan jauh ke depan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang memiliki bekal profesionalisme dan kejuangan.

"Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Akmil ini tentunya tidak terlepas dari pengelolaan administrasi pendidikan yang baik melalui penyiapan dan pelaksanaan operasional pendidikan secara benar serta kemampuan dalam menyiapkan sepuluh komponen pendidikan yang efektif dan efisien," tuturnya.

Ia mengemukakan, meskipun dalam kehidupan keprajuritan merupakan kehidupan yang keras, namun bukan berarti melegalkan kekerasan.

"Kehidupan yang keras, harus dimaknai dengan penerapan aturan, disiplin, loyalitas, tekad dan kemauan dari diri setiap Prajurit, bukan kehidupan yang diwarnai oleh tindakan kekerasan yang justru merugikan dan merusak moralitas serta Jatidiri TNI," katanya.

Ia mengharapkan agar kualitas pengasuhan sebagai wahana pemantapan kepribadian serta latihan kepemimpinan semakin ditingkatkan dengan memberikan kesempatan kepada Taruna untuk dapat mengembangkan daya kreasi dan inovasinya yang dilandasi sikap saling asih, asah dan asuh.
(Tz.S037/E001)

Editor: Priyambodo
COPYRIGHT © 2011

ANTARA

Panglima: TNI Tidak Rekayasa Konflik SARA

Senin, 14 Februari 2011 18:21 WIB | 1230 Views

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono. (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Stigma yang melekat pada ABRI--kini TNI--yang sangat sarat dengan kepentingan politik di masa lalu, ternyata tidak hilang begitu saja dari ingatan masyarakat.

Beragam konflik horisontal di masa lalu, seperti kerusuhan massa 1998 dan insiden Tanjung Priok, yang melibatkan sejumlah petinggi militer, menjadikan TNI pun kini ditengarai merekayasa insiden di Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten dan Temanggung, Jawa Tengah, awal bulan ini.

Benarkah TNI netral, tidak terpecah oleh hiruk pikuk politik negeri ini. Benarkah TNI serius mereformasi dirinya setelah berjalan 11 tahun. Bagaimana sikap TNI terhadap beberapa aksi massa berlatar belakang SARA akhir-akhir ini?

Berikut petikan wawancara Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Saiful Hadi, Manajer Produksi Berita Nasional Unggul Tri Ratomo dan pewarta Rini Utami dengan Panglima TNI Laksamana TNI, Agus Suhartono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin.

ANTARA: Bagaimana Anda menilai konflik yang berlatar belakang SARA seperti di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan Temanggung, Jawa Tengah?

Panglima TNI: Ya seharusnya tidak seperti itu. Kita semua harus menyadari kita ini negara hukum. Jangan gunakan kekerasan.

ANTARA: Tentang dugaan rekayasa insiden itu yang melibatkan TNI?

Panglima TNI: Ha ha ha....tidak ada itu.

ANTARA: Maksudnya?

Panglima TNI: Ya TNI sudah mereformasi dirinya. TNI netral. Tidak lagi terlibat politik, memihak salah satu
kepentingan politik pihak tertentu.

ANTARA: Jelasnya seperti apa?

Panglima TNI: Jadi, TNI tidak akan bermain-main dengan itu (politik) apalagi dengan merekayasa konflik SARA untuk mengalihkan isu atau untuk kepentingan pihak tertentu.

ANTARA: Jaminannya apa?

Panglima TNI: Komitmen kita untuk terus mereformasi diri seperti yang telah berjalan selama 11 tahun. Dan komitmen mereformasi diri itu dibakukan dalam UU No34/2004 tentang TNI. Jadi, tidak main-main.

ANTARA: Langkah TNI menghadapi ancaman konflik horisontal yang antara lain berlatar belakang SARA?

Panglima TNI: Kami benahi mekanisme intelijen kita. Sehingga data intelijen itu bisa cepat dan akurat didapat dan dimanfaatkan untuk operasi.

ANTARA: Pembenahannya seperti apa?

Panglima TNI: Pembenahan mekanisme antara lain dengan memperkuat kemampuan intelijen di kewilayahan. Kegiatan intelijen TNI terbagi menjadi kegiatan intelijen strategis dan taktis.

ANTARA: Bisa dijabarkan lebih rinci lagi?

Panglima TNI: Kedua jenis Kegiatan intelijen itu harus dilaporkan ke Panglima TNI secara berjenjang secara vertikal oleh BAIS. Nah, jangan sampai laporan vertikal yang berjenjang itu, justru menghambat langkah deteksi dini
dan pencegahan dini.

ANTARA: Jadi, intelijen di bawah bisa langsung melaporkan indikasi ancaman untuk diantisipasi tanpa menunggu
laporan itu sampai di tangan Penglima TNI?

Panglima TNI: Jadi, selain melaporkan seluruh data intelijen ke Panglima TNI, secara bersamaan  kegiatan intelijen taktis dapat langsung dilaporkan ke Kodim, Korem dan Pangdam untuk diantisipasi lebih dini, hingga pencegahannya pun dapat dilakukan lebih cepat. Dan ketika Panglima TNI memerintahkan langkah-langkah lanjutan, jajaran teritorial sudah sangat siap.

ANTARA: Bagaimana koordinasi dengan Polri?

Panglima TNI: Kami tetap berkoordinasi. Memang perlu ada aturan pelibatan yang jelas. Bagaimana TNI bisa dilibatkan sesuai aturan undang-undang yang ada.

ANTARA: Termasuk dalam kerja sama intelijen?

Panglima TNI: Iya. kami sudah pula mengkomunikasikan  pembenahan mekanisme intelijen kami. Semisal, Kodim berkoordinasi dengan Polsek, Polres dengan Korem dan Kodam dengan Polda. Kita sampaikan data dan informasi yang ada termasuk kapan harus bergerak.

ANTARA: Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas beberapa insiden berlatar belakang SARA?

Panglima TNI: Semua pihak bertanggung jawab. Saya sepakat jika ada yang bertanya "kemana negara,". Karena
negara itu ada pemerintah, ada rakyat, dan wilayah. Jadi semua bertanggung jawab. Kami aparat bertugas antara lain melindungi masyarakat dari beragam ancaman. Tetapi  kalau yang diayomi, malah berantem ya susah tidak membantu tugas-tugas kami.(*)
(R018)

ANTARA

KRI Teluk Parigi-539 Angkut Pasukan Marinir ke Marauke

SURABAYA (Pos Kota) – Salah satu Unsur kapal perang jajaran Komando Lintas Laut Militer jenis Angkut Tank (AT) tipe Frosch KRI Teluk Parigi-.539 mengangkut pergeseran pasukan Marinir penugasan pulau-pulau terluar wilayah perbatasan Indonesia Timur dan mengangkut material dalam rangka pembentukan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarlan) Lantamal XI di Merauke yang diberangkatkan dari dermaga TNI AL Surabaya.
Kapal perang dengan Komandan Mayor Laut (P) Rahmad Arif Biantoro tersebut mengangkut pasukan marinir dengan kekuatan setingkat satu kompi pasukan marinir yang akan bertugas di pulau-pulau terluar berbatasan dengan negara tetangga.
Pasukan Marinir yang diangkut dari Pasukan Marinir (Pasmar) Surabaya tersebut direncanakan akan ditempatkan di wilayah Kupang diantaranya untuk menjaga pulau-pulau diantaranya pulau Dana Rote dan Pulau Beras serta ditugaskan di pulau sekitar Pulau Biak .
Pasukan Marinir dengan kekuatan satu kompi tersebut ditugaskan dalam rangka melaksanakan penggantian pasukan Marinir yang bertugas di pulau tersebut dan sudah waktunya dilaksanakan penggantian pasukan.
Selanjutnya KRI Teluk Parigi-.539 melanjutkan pelayaran menuju pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) XI di Merauke dalam rangka mengangkut perlengkapan lapangan dan material dalam rangka pembentukan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarlan) Lantamal XI/Merauke
Sementara itu KRI Teluk Menado-537 dengan Komandan Mayor Laut (P) Tangka Nouldy Jan selesai melaksanakan kegiatan angkut berbagai peralatan diantaranya ranpur dari satuan Kodam IX/Udayana dalam rangka pengamanan VVIP di Kupang usai merapat di Denpasar Bali dalam rangka debarkasi ranpur.
Kepala Dispen Kolinlamil
Agus Cahyono
Letkol laut (KH) NRP 10881/P

Sumber POS KOTA

RI-AS Susun Konsep Penanganan Terorisme

satgultor

Jakarta, (Analisa)

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sedang menyusun konsep penanganan terorisme khususnya untuk kawasan Asia Tenggara. "Dalam penanganan terorisme di Asia Tenggara, tengah menyusun konsep penanganan terorisme yang akan ditawarkan dan dibahas lebih lanjut," kata Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Puguh Santoso, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, rancangan penanganan terorisme yang disusun RI-AS itu secara umum mencantumkan hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan menyangkut soal kedaulatan negara. "Artinya, jangan sampai penanganan terorisme malah mengintervensi serta mengganggu hubungan antarnegara," kata Puguh.

Ia menambahkan, "Misalnya, kita tidak boleh mencampuri urusan ke dalam, kecuali melakukan kajian-kajian bagaimana terorisme ke depan, bagaimana dengan perkembangan teknologinya. Kemudian model pelatihan bagi prajurit dalam menghadapi terorisme dengan mengedepankan HAM,".

Selain itu, alat-alat apa saja yang harus disediakan bagi satuan-satuan dalam menghadapi terorisme ke depan. "Dengan begitu, ada kejelasan mana yang boleh dan tidak boleh. Ini masih dalam konteks yang ditawarkan oleh Indonesia dan Amerika Serikat," kata Puguh. Ia menuturkan, konsep itu akan ditawarkan terlebih dulu dengan sembilan negara ASEAN dan selanjutnya dengan negara-negara mitra ASEAN.

"Kita akan tawarkan dalam forum pertemuan Menhan se-ASEAN (ADMM) pada 22-24 Februari di Surabaya. Baru kita tawarkan ke negara-negara mitra ASEAN," ungkap Puguh. Menurutnya, bila ASEAN menyetujui konsep yang ditawarkan akan dibicarakan lagi dengan mitra dari delapan negara lainnya (ASEAN+8). "Pasti akan ada perdebatan. China juga ikut. Belum tentu konsep ini akan diterima begitu saja," kata Puguh.

Ia mengatakan, penanganan ancaman terorisme juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan itu harus seimbang, sebab terorisme juga memiliki acuan dalam penggunaan peralatan serta teknologi. "Contoh penggunaan satelit dan kemungkinan nuklir. Ini harus diantisipasi. Kita tidak bisa menganggap teroris itu begini-begini saja. Mereka kan terus berkembang," kata Puguh.  (Ant)

SUMBER : Harian Analisa Medan

Brazil defense cuts exclude fighters: official

Brazilian Defense Minister Nelson Jobim said Tuesday his ministry will cut up to $2.4 billion from its budget this year, without affecting a pending multibillion dollar fighter aircraft contract. Jobim said the Defense Ministry has a budget of 15 billion reals this year (about $8.9 billion) but will cut just over 26 percent of its spending.
He met with President Dilma Rousseff for over three hours to discuss the budget. "I will meet with representatives of the different branches of the armed forces and distribute the cuts among them," Jobim told reporters, but emphasized the cuts would have no impact on Brazil's stalled purchase of 36 fighter planes.
France, Sweden and the United States are vying for the contract, which has an initial value estimated at $4 to 10 billion, with the possibility of many more aircraft in the future. "There are no budget expenditures this year for the fighter," Jobim said, noting that it would take "at least a year" to choose the best bidder and begin complex negotiations on technical matters and the terms of the deal. He said he expected a decision this year. The competition has dragged on for years, with Rousseff inheriting it from her predecessor Luiz Inacio Lula da Silva.
Jobim has said the only fighters under consideration were the French-made Rafale, the Swedish Gripen NG and the US F-18 Super Hornet. Brazil wants the deal to include not just the aircraft but also technology transfers. Lula had said he favored the Rafale, but in the end opted to leave the decision to his successor

SOURCE: http://www.defencetalk.com/brazil-defense-cuts-exclude-fighters-official-32099/#ixzz1EBSO4WtS