Introducing the C4I Battalions

10 Februari 2011

RSTA troopers like those who operate various mini Unmanned Aerial Vehicles are now combined with Signals units under the new C4I battalions. (photo : Aviation Week)

Wonder what the term 'C4I battalion' stands for? It means Command, Control, Communications, Computers, Intelligence Battalion. The 10 and 11 C4I battalions were formed in 2010 through the merger of Signals units and Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) units of Army Intelligence. This development not only underscores the close operational linkages between combat intelligence and communications but also enhances their overall operational effectiveness.

The active 10C4I comprises companies specialising in C4, ISR, SATCOM and Mobile Cellular capabilities. The reprofiled battalion is better positioned to create closer synergy and faster response to support the High Readiness Core (HRC) in security operations and peacetime contingencies like terrorist attacks or natural disasters.

The formation of C4I battalions allows for a single point of contact resulting in fast and effective dissemination of information. (photo : Mindef)

Formed in January 2010, 11C4I is commanded by LTC Yeoh Keat Hoe. In peacetime, the battalion acts as a force generator; raising and training Intelligence and Signals troopers for the Combined Arms Brigade's (CAB) C4I battalion. In operations, 11C4I will support the combined arms brigade by providing them with a comprehensive situational awareness of the battlefield.

Operations aside, the newly created C4I battalions also allow for enhanced training and operational effectiveness as LTC Yeoh described, “With a C4I battalion headquarters, there is now dedicated attention devoted to the Signal and RSTA companies in terms of training, sustenance and development.”

(Singapore Army)

Pengadaan Dinilai Sarat Kepentingan

Jakarta, Kompas - Sistem pengadaan alat utama sistem persenjataan dinilai tidak pernah ada. Yang ada hanyalah akomodasi kepentingan jangka pendek di tingkat pimpinan dengan diselimuti kepentingan agen.
Hal itu disimpulkan Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman seusai rapat dengar pendapat dengan para direktur utama industri pertahanan, Kamis (10/2). Hal serupa dinyatakan anggota DPR, Tritamtomo, yang menyayangkan TNI tidak tahu hal yang harus dipersiapkan serta banyaknya agen yang bermain dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hadir dalam rapat itu Direktur Utama PT PAL Harsusanto, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso, Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono, Direktur Operasi dan Teknik PT INTI Tikno, Direktur Utama PT Lembaga Elektronik Nasional Wahyuddin Bagenda, serta Direktur Keuangan dan Pengembangan PT Dahana Harry Sampurno.
Hayono mengatakan, berkaitan dengan pembelian alutsista dari luar negeri dengan menggunakan kredit ekspor, seharusnya melibatkan BUMN industri strategis terkait. Dengan demikian, ada sistem pertahanan yang terintegrasi.
Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin juga menyatakan, harus ada koordinasi antara industri dalam negeri dan pembelian. Hal itu sudah berjalan di Malaysia yang membeli Sukhoi dengan mensyaratkan sistem avionik yang ditangani industri dalam negeri. Demikian juga dengan Singapura yang membeli F-16, tetapi sistem komunikasinya didesain di dalam negeri.
Adik Avianto Soedarsono mengharapkan pemesanan bisa dilakukan dalam jangka waktu lama. Pasalnya, pembelian bahan baku di luar negeri membutuhkan waktu sampai delapan bulan. ”Kalau kita terlambat, jangan lalu dijadikan alasan untuk membeli dari luar negeri, padahal pesanannya mendadak,” katanya.
Direktur Keuangan dan Pengembangan PT Dahana Harry Sampurno mengatakan, sejak keberadaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, BUMN industri pertahanan cukup terbantu, di antaranya dengan anggaran multitahun dan penunjukan langsung. Untuk jangka pendek, ia berharap ada kebijakan imbal beli yang bisa dicanangkan lewat peraturan presiden. Dengan demikian, Kementerian Pertahanan dan TNI tetap dapat membeli alutsista canggih dari luar negeri, tetapi disertai dengan kebijakan imbal beli. (EDN)

 KOMPAS

Russian-Indian joint development of 5G fighter jet to cost $6 billion - HAL

T-50 fighter jet
© RIA Novosti. Alexei Druzhinin

11:22 10/02/2011

The Russian-Indian joint development of a fifth generation fighter jet will cost some $6 billion, Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) Financial director D. Shivamurti said
Russia and India signed in December last year a contract to jointly develop a design for a new 5G multirole fighter. Russia's Sukhoi holding and India's Hindustan Aeronautics Limited agreed in early 2010 to jointly develop a fifth-generation fighter jet based on the T-50 design.
"A detailed design phase, including the cost of the project, is likely to cost more than $6 billion," Shivamurti said. "The work between us and them [India and Russia] will be distributed in a 35/65 proportion."
Russia has been developing its own fifth-generation fighter since the 1990s. The current prototype, known as the T-50, was designed by the Sukhoi design bureau and built at a plant in Komsomolsk-on-Amur in Russia's Far East.
Russian officials have already hailed the fighter as "a unique warplane" that combines the capabilities of an air superiority fighter and attack aircraft.
Russia is planning to use the jointly-developed 5G fighter as an export version of T-50, while India is expecting the new fighter aircraft to enter service with its air force by 2020.
BANGALORE (India), February 10 (RIA Novosti)

RIA NOVOSTI

BUMNIS Bangun Gedung Tertinggi di Jakarta

JAKARTA - Sejumlah BUMN strategis sedang menggarap pembangunan gedung setinggi 600 meter di kawasan komplek Kemayoran, Jakarta. Gedung ini bakal siap menyaingi Menara Jakarta yang juga akan berdiri di Kemayoran setinggi 558 meter.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) Hendardji Soepandji mengatakan gedung ini merupakan rencana gabungan para kantor BUMN bidang strategis seperti Pindad, PAL, PTDI, BUMN baja, dan lain-lain. Nama gedung itu diberi nama Gedung Badan Industri Strategis (BPIS).

"Itu 600 meter. Lebih tinggi dari Menara Jakarta, proyeknya BUMN," kata Hendardji di lokasi MGK Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/2).

Ia menambahkan gedung BPIS akan dibangun disebelah utara lapangan golf Kemayoran seluas 4 hektar. Kini lokasinya masih dihuni oleh pemukiman penduduk kumuh yang menduduki kawasan Kemayoran.

"Itu BUMN, bukan BUMN Tower lain lagi," katanya. Mantan Komandan Pusat Pasukan Militer ini menambahkan, rencana pembangunan Menara BPIS sebenarnya sudah lama. Dan setelah PPKK di bawah kepemimpinannya, Hendardji berjanji akan mendorong pembangunannya. Ia mengaku sudah menemui menteri BUMN Mustafa Abubakar.

"Saya sudah menghadap menteri BUMN, tapi belum ada jawaban kapannya," katanya. Mengenai proses pembangunan Menara Jakarta, pada tahun 2011 ini proses pembangunannya akan dilanjutkan kembali. "Menara Jakarta, tahun ini dia akan meneruskan," katanya.

Sumber : DETIKFINANCE.COM

BPK, Menko Polhukam, Kemhan dan TNI Tandatangani Nota Kesepahaman

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diwakili Sekjen BPK Hendar Ristriawan, S.H., M.H. melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan anggaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI diwakili oleh Sekjen Kemenhan Marsdya TNI Eris Heryanto, M.A. dan Tentara Nasional Indonesia diwakili Kasum TNI Marsdya TNI Edy Harjoko di Auditorium Kantor Pusat BPK Jakarta, Selasa (8/2)

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Mengakses Data Kementerian Pertahanan dan TNI dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab anggaran yang diberikan negara.

 

ALUTSISTA

Para Menhan ASEAN Bahas Laut China Selatan

Hibah F-16 Belum Ada Keputusan

JAKARTA - Pertemuan Menteri Pertahanan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Defense Ministers Meeting/ADMM) akan berlangsung pada Februari ini. Isu Laut China Selatan akan menjadi topik pertemuan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Erris Herryanto, Rabu (9/2) di Jakarta.

ASEAN berencana membentuk tiga pilar komunitas pada tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan politik-keamanan. Untuk menuju ke sana, ADMM akan menyusun ASEAN Security Outlook untuk tiga tahun ke depan. Hal ini juga menjadi tugas Indonesia, yang pada 2011 menjadi tuan rumah ADMM.

Sejumlah tema utama yang dibahas adalah keamanan laut, kontraterorisme, manajemen bencana, pengobatan militer, dan penjaga perdamaian. Semua tema utama itu dianggap menjadi kepentingan semua negara ASEAN.

Erris mengatakan, pembahasan tentang keamanan maritim akan dipimpin oleh Malaysia dan Australia, sementara Indonesia berpasangan dengan AS untuk membahas antiterorisme. Sejumlah negara non-ASEAN juga akan ikut dalam ADMM ini, seperti Selandia Baru.

Erris juga menyampaikan perkembangan kerja sama berupa hibah pesawat tempur F-16 dari AS. Menurut Erris, hingga kini AS belum memberikan keputusan. Setelah tawaran itu diterima Pemerintah Indonesia, barulah Kementerian Pertahanan bisa membuat berbagai pertimbangan, termasuk tentang operasional dan anggaran. ”Kita masih tunggu keputusan AS,” katanya.

RI-Filipina

Dari Manado diberitakan bahwa Indonesia dan Filipina sepakat melaksanakan pengawasan intensif terhadap pelintas batas dan awak kapal yang melintasi wilayah perairan kedua negara. Operasi militer perbatasan kedua negara juga diperluas hingga perairan Tarakan, Kalimantan.

Ketua delegasi Indonesia, Panglima Kodam VII Wirabuana Mayjen Amril Amir, dan ketua delegasi Filipina, Panglima Militer Mindanao Mayjen Arthur Tabaquero, menyatakan hal itu kepada wartawan di Manado, Rabu.

Delegasi militer Indonesia dan Filipina melakukan pertemuan Komisi Perbatasan Ke-29. Rombongan pejabat militer Filipina sebanyak 15 orang kemarin langsung kembali ke Manila melalui Davao setelah berada dua hari di Manado.

Sumber : KOMPAS

Twin Otter Pertimbangkan Pabrik di RI

Order Twin Otter di Asia Tenggara termasuk 6 pesawat Viking 400 versi amphibi untuk Angkatan Laut Vietnam (photo : Viking Air)
JAKARTA, KOMPAS.com - Pabrikan pesawat asal Kanada, Twin Otter, dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membuat pabrik pesawat di Indonesia. Kabar ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay kepada wartawan di Jakarta.
"Mereka masih mengkaji, salah satunya adalah mereka akan ke Indonesia bila operator di Indonesia telah membeli pesawat Twin Otter minimal 30 unit. Pada kenyataannya, pesawat Twin Otter di Indonesia sudah lebih dari itu," kata Herry.
Disebutkan, kemungkinan Twin Otter, akan bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia (DI) membangun pabrik pesawat di Bandung.
(Kompas)