Pages

Wednesday, February 2, 2011

Israel Uring-uringan Mengkambinghitamkan Obama


Selasa, 01 Februari 2011 11:47 WIB
Obama dan Mubarak (ANTARA News/istimewa)
Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menilai Obama mampu atau tidak?
Jakarta (ANTARA News/Reuters) - Jika Presiden Mesir Hosni Mubarak tanggal dari kekuasaannya, maka Israel akan kehilangan salah satu dari sedikit kawannya di kawasan yang memusuhinya dan Presiden AS Barack Obama akan dianggap sebagai biang keladi dari semua itu, demikian sejumlah tokoh di Israel, Selasa.

Para pengamat politik mengekspresikan keterkejutannya atas bagaimanan AS dan juga sekutu utamanya Uni Eropa,  mencampakkan sekutu strategis mereka selama tiga dekade terakhir, hanya demi berkompromi dengan keyakinan ideologis yang tengah mereka yakin benar.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memerintahkan para menterinya untuk tidak mengomentari keadaan di Mesir agar tidak menyulut sentimen anti Israel di negeri piramid itu.

Tapi Presiden Israel Shimon Peres jelas bukan bawahan Netanyahu sehingga dia bebas berkata apa saja.

"Kita selalu dan akan selalu menghormati sekali Presiden Mubarak," katanya.

Peres menambahkan, "Saya tidak menyebut segala apa yang dilakukannya baik, namun dia melakukan sesuatu yang membuat kita semua harus berterimakasih kepadanya, (yaitu) menciptakan perdamaian di Timur Tengah."

Para kolumnis suratkabar Israel bahkan lebih terang-terangan.

Aviad Pohoryles dari harian Maariv menyampaikan kritik dalam artikelnya berjudul "A Bullet in the Back from Uncle Sam" (Tikaman dari Paman Sam).

Pohoryles menuduh Obama dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menerapkan diplomasi yang naif, tinggi hati, dan picik yang tak mengindahkan risiko-risiko yang bakal timbul.

"Siapa sih yang menasihati mereka (para demonstran Mesir) untuk menyulut gerombolan marah di jalan-jalan Mesir dan menuntut kepala dari orang yang lima menit lalu adalah sekutu utama presiden (Obama)...seseorang yang hampir menjadi satu-satunya paling waras di Timur Tengah?"

Pohoryles melanjutkan, "Diplomasi benar secara politik yang dianut para presiden Amerika selama bergenerasi-generasi...benar-benar naif."

Tentu saja yang disasar Pohoryles adalah Presiden Barack Obama.

Hari Minggu lalu, Obama menyerukan sebuah transisi demokrasi yang tertib di Mesir dan permintaan kepada Mubarak untuk mundur. Namun itu semua hanya mengisyaratkan hari-hari terakhir Mubarak semakin dekat.

Netanyahu telah menginstruksikan para duta besar Israel di sejumlah ibukota-ibukota negara kunci di dunia untuk meyakinkan pemerintah-pemerintah setempat bahwa stabilitas di Mesir itu penting, kata sejumlah sumber.

Mesir yang adalah tetangga paling kuat Israel, adalah negara Arab pertama yang menyepakati perdamaian dengan Israel pada 1979.

Presiden Mesir Anwar Sadat, yang menandatangani perjanjian damai itu, dibunuh dua tahun kemudian oleh seorang Mesir fanatik.

13 tahun kemudian Raja Hussein dari Yordania menyepakati perdamaian dengan Israel. Perjanjian itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, yang setahun kemudian pada 1995 dibunuh oleh seorang Israel fanatik.

Sejak itu tidak pernah ada lagi perjanjian damai yang disepakati Israel dengan negara-negara Arab lainnya.

Lebanon dan Suriah secara teknis masih terlibat perang dengan Israel. Sementara rezim-rezim konservatif di Teluk Arab gagal memajukan ide-ide perdamaian mereka.

Di sisi lain, Iran yang bermusuhan dengan Israel, dengan cepat meningkat pengaruhnya dalam konflik Timur Tengah.

"Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menilai Obama mampu atau tidak?" kata seorang pejabat Israel yang menolak menyebutkan namanya.

"Untuk sementara dia tidak terlihat mampu. Itu adalah pertanyaan yang menggelayuti kawasan ini, bukan hanya Israel."

Menulis di suratkabar Haaretz, Ari Shavit mengatakan Obama telah mengkhianati "seorang presiden Mesir yang moderat yang tetap loyal kepada Amerika Serikat dan telah memajukan stabilitas dan menguatkan pelembutan".

Israel meratap, demi memenangkan opini Arab. Obama telah mempertaruhkan status Amerika sebagai negara adidaya dan sekutu yang bisa dipercaya.

"Di seluruh pelosok Asia, Afrika dan Amerika Selatan, para pemimpin kini mencermati apa yang akan terjadi antara Washington dan Cairo. Semua orang mengirim pesan: "Kata-kata Amerika tak lagi berarti ... Amerika telah kehilangan kata," ratap Ari Shavit, mengekspresikan kekesalan kebanyakan orang Israel terhadap sikap Obama terhadap Mubarak. (*)
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011
ANTARA

Blair: Perubahan di Mesir Baik untuk Timur Tengah


Rabu, 02 Februari 2011 11:47 WIB
Mantan Perdana Menteri Inggris yang juga Utusan Perdamaian Tony Blair (reuters.com)
Saya tidak berpikir mayoritas rakyat ikut dalam Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir ...
Berita Terkait
Los Angeles (ANTARA News) - Mantan Perdana Menteri Inggris yang juga Utusan Perdamain Tony Blair mengatakan, bentuk gerakan people power seperti yang terjadi di Mesir adalah bagian dari jalannya perubahan yang akan berdampak baik bagi seluruh negara Timur Tengah bila diatur dengan tepat.

Namun Balir juga memperingatkan "kekhawatiran nyata" mengenai gerakan yang terjadi saat ini dapat memicu adanya kelompok garis keras atau kekuatan Islam yang mengambil alih kekuasaan di beberapa negara.

Dengan adanya kemungkinan tersebut maka Barat harus waspada.

"Terjadi suatu proses perubahan yang saya pikir akan memberi dampak ke seluruh kawasan. Rakyat menginginkan sistem pemerintahan yang berbeda dan mereka akan mendapatkannya. Pertanyaannya kemudian, apa yang muncul setelah itu?" katanya kepada CNN, Selasa.

Meski memuji peran Presiden Mesir Hosni Mubarak dalam proses perdamaian di Timur Tengah selama ini, ia mengatakan, mengerti mengenai keinginan rakyat untuk menggulingkan presiden mereka.

"Saya tidak berpikir pihak Barat perlu malu dengan fakta bahwa mereka punya hubungan kerja yang sangat dekat dengan Mubarak dalam proses perdamaian... namun di saat yang sama, Barat juga mendesak perubahan dengan Mesir," katanya saat diwawancarai oleh Piers Morgan seperti dikutip AFP.

Saat ditanya mengenai kemungkinan aksi serupa di Yaman, ia memperingatkan: "Saya pikir di negara lain di kawasan, hal tersebut benar, akan ada kekhawatiran nyata mengenai apa yang akan terjadi bila kevakuman kekuasaan muncul,

"Dan karena itulah mengapa sejak lama saya mengatakan bahwa apa yang seharusnya dilakukan pihak barat --barat yang saya maksud adalah Amerika dan Eropa-- ialah kita sebaiknya menjadi mitra perubahan."

Di Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Islam) adalah gerakan yang harus diwasapadai meskipun mereka tidak mencerminkan kebanyakan pandangan rakyat Mesir katanya.

"Saya tidak berpikir mayoritas rakyat ikut dalam Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Di sisi lain apa yang harus selalu diperhatikan adalah mereka (IM) sangat tertata rapi," katanya.

"Anda tahu mereka terorganisasi. Sementara mereka yang berada di jalan saat ini, banyak di antaranya hanya punya niat namun belum terorganisasi dalam partai politik."
(DLN/B010)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2011

ANTARA

Rusia Kehilangan Satelit Militer

 
AP Photo/NASA 

Moskow (ANTARA/AFP) - Pejabat tinggi militer dan ruang angkasa Rusia pada Selasa mengumumkan pencarian terhadap satelit militer yang hilang akibat tidak mengorbit dengan tepat setelah peluncurannya.

Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi bahwa mereka telah kehilangan jejak pemindai -- kapal berfungsi ganda yang dapat menggambarkan peta tiga dimensi Bumi dan memindai lokasi tepat dari berbagai jenis target.

Insiden tersebut terjadi hanya sebulan setelah Presiden Dmitry Medvedev memecat dua pejabat ruang angkasa akibat kemunduran serupa yang menampar industri ruang angkasa Rusia.

Keseriusan situasi tersebut ditegaskan pada Selasa malam oleh laporan yang menyebutkan kementerian pertahanan telah membentuk kelompok tugas bersama dinas ruang angkasa Rusia untuk mencari pesawat itu.

Satelit Geo-IK-2 dibuat di Rusia untuk membantu survey darat militer dan membuat rincian peta tiga dimensi Bumi. Satelit itu didesain untuk berputar di orbit melingkar 1.000 kilometer di atas permukaan tanah.

Namun beberapa laporan berita mengatakan satelit itu telah ditempatkan dalam orbit elips sehingga titik terendahnya hanya menempatkan satelit itu berjarak 330 kilometer dari Bumi.

"Kami masih belum dapat melakukan kontak dengan satelit itu, dan sepertinya dalam kemungkinan terbesar, benda itu akan dinyatakan hilang," kata seorang sumber antariksa Rusia kepada jaringan berita Interfax-AVN.

"Pesawat luar angkasa itu tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti yang diharapkan pada karakteristik orbit," kata pejabat antariksa lainnya kepada kantor berita Interfax.

Laporan-laporan awal menyebutkan kegagalan satelit tersebut disebabkan oleh roket bagian atas Briz-KM satelit itu.

Kegagalan pada Selasa itu terjadi kurang dari lima pekan setelah Medvedev memecat dua pejabat tinggi antaraiksa dan menegur kepala dinas antariksa Rusia atas kegagalan tersebut sehingga negara itu terpaksa menunda pengembangan sistem navigasi milik mereka.

Roket Proton-M telah terbukti bermasalah karena terlalu berat sehingga gagal mencapai orbit tujuan dan terpaksa menjatuhkan tiga satelit canggih Glonass-MM di perairan dekat Kepulauan Hawaii.

Para penyelidik mengatakan kecelakaan tersebut disebabkan oleh miskalkulasi bahan bakar yang membuat pesawat luar angkasa tersebut gagal mencapai ketinggian yang ditargetkan.

Ketiga satelit Glonass sedianya akan menyelesaikan sebuah sistem yang risetnya telah dimulai Uni Soviet pada 1976. (PPT/S008/K004)
Editor: B Kunto Wibison
Antara

LAPAN Gandeng Lembaga Antariksa Inggris Tangani Iklim

Rabu, 02 Februari 2011 00:59 WIB
Kepala Lapan Dr. Adi Sadewo Salatun, M. Sc., dan Chief Executive UKSA, Dr. David Williams berfoto bersama usai menandatangani perjanjian kerja sama bidang keantariksaan untuk menangani perubahan iklim di kantor pusat LAPAN di Jakarta, Selasa (1/2). (Antara News/LAPAN)
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Indonesia bersama United Kingdom Space Agency (UKSA) sepakat berkerjasama dalam bidang keantariksaan penanganan perubahan iklim (climate change).

Kedua institusi menandatangani naskah kerja sama di kantor pusat LAPAN di Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/2), yang diwakili oleh Kepala LAPAN Dr Adi Sadewo Salatun, Msc dan Dr David Williams, Chief Executive UKSA.

Kerja sama ini untuk mendukung kepentingan Indonesia dan Inggris, terutama LAPAN dan UKSA, diantaranya juga terkait pembangunan kapasitas peneliti LAPAN dalam pembuatan satelit Pengindraan Jauh SAR Ekuatorial.

Rangkaian kerja sama akan dilanjutkan dengan Policy Discussion on “SAR Satellite Aplication for Supporting MRV, REDD+, and Climate Change Mitigation” yang akan dihadiri para pembuat kebijakan dari LAPAN, Bappenas, UKP4, dan Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Juga sejumlah institusi terkait antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BMKG, Bakosurtanal, dan BPPT.

Acara tersebut akan berlangsung pada Rabu, 2 Februari 2011, pukul 09.00 hingga 12.00 WIB di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, kata LAPAN dalam siaran persnya.

Perubahan iklim dan peningkatan ekonomi menjadi fokus sasaran dalam kerja sama Indonesia dan Inggris itu. Kerja sama tersebut akan bermanfaat bagi pembangunan kapasitas Measurement Reporting Verification (MRV) atau pengukuran emisi karbon akibat degradasi dan deforestasi hutan guna menangani perubahan iklim.

Dari sisi ekonomi, kerja sama ini akan bermanfaat di bidang observasi bumi. Hal ini akan membantu Indonesia antara lain untuk pemantauan ketahanan pangan, pemantauan laut dan perikanan, pemantauan penanaman padi, dan penanganan bencana.

Kerja sama dalam bidang perubahan iklim ini sejalan dengan tekad Presiden Dr Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi karbon hingga 26 persen pada 2020.

Dua puluh enam persen dimaksud terdiri dari enam persen dari sektor energi, enam persen dari pengelolaan limbah, dan 14 persen untuk pengelolaan lahan hutan. Presiden juga bertekad menurunkan kebakaran hutan atau lahan di Indonesia sekitar 20 persen per tahun.

Tekad ini dapat terealisasi dengan cara pengelolaan hutan yang benar. Peran Indonesia yang dimotori Lapan dalam upaya ini yakni memantau hutan dengan satelit penginderaan jauh SAR Ekuatorial.

UKSA membantu Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Inggris untuk memantau hutan dan lahan dengan menyediakan data satelit, keahlian, maupun infrastruktur terkait.

Dengan cara pemantauan efektif dan akurat yang dibantu jaringan internasional, Indonesia diharapkan mampu menunjukkan bukti kepada dunia dalam ikut serta berkontribusi memenuhi tekad pengurangan emisi karbon melalui pemantauan bumi Indonesia.

Iklim erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Perubahan iklim dapat berdampak besar terhadap berbagai sektor kesejahteraan manusia. Untuk itulah negara-negara dunia melakukan berbagai upaya sebagai langkah adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

"Inilah yang mendasari kerja sama Lapan dan UKSA," kata LAPAN.

Kerja sama ini akan memberi efek bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, terutama terkait program LAPAN di bidang pengembangan satelit.

Lapan telah mengorbitkan satelit Lapan-Tubsat dan sedang mengembangkan tiga satelit eksperimental, yaitu Lapan-Orari dan Lapan A2 (disebut dengan Twin-Sat), serta Lapan-IPB.

Sementara bagi Inggris, kerja sama ini akan meningkatkan peran dan kontribusi negara tersebut di dunia internasional dalam penanganan perubahan iklim.

(S026/B010)
Editor: Suryanto
 Antara

RI Akan Mandiri Dalam Alutsista


KCR 40 m sedang dibangun oleh industri perkapalan nasional untuk TNI AL. (Foto: Berita HanKam)

2 Februari 2011, Jakarta -- (Koran Jakarta): Kementerian Pertahanan (Kemhan) berkomitmen menghidupkan kem bali industri pertahanan. Kemhan sudah mengevaluasi dan sudah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revitalisasi Industri Pertahanan. Dengan itu diharapkan nantinya Indonesia sampai pada kemandirian pengadaan alutsista. “Hasil evaluasi, Kemhan menelurkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kem han juga menyiapkan road map industri pertahanan, yang itu akan memberikan arah perjalanan industri pertahanan sampai kepada kemandirian alutsista,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (1/2).

Hal itu disampaikan Menhan menanggapi pernyataan mantan Presiden BJ Habibie tentang perlunya penguatan terhadap industri strategis pertahanan. “RUU tersebut telah kita selesaikan. Tinggal diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut,” katanya. Menhan yakin UU Revitalisasi Industri Pertahanan akan menjadi landasan untuk menghidupkan kembali industri pertahanan. “Sambil menunggu dibahas, kita tetap akan terus bergerak cepat untuk memenuhi kekuatan pokok minimum yang sudah kita rencanakan sampai 2024,” katanya.

Naskah Akademik

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi Kemhan Brigjen I Wayan Midhio menjelaskan saat ini RUU Revitalisasi Industri Pertahanan beserta naskah akademiknya sudah ada di tangan presiden dan tinggal menunggu Amanat Presiden untuk diserahkan ke DPR. “Dalam sidang kabinet sudah dibahas,” kata Wayan. Juru Bicara KKIP Silmy Karim mengatakan KKIP telah mengevaluasi industri pertahan an di Indonesia dengan menginventarisasi masalah secara mendalam.

KKIP juga mengindentifikasi potensi sinergi antar lembaga dalam mendukung kebijakan revitalisasi industri pertahanan. “Hasilnya, dari sisi pengguna ada masalah keterlambatan pengiriman, kualitas, kompetensi teknis, serta modal produksi yang belum ideal,” kata Silmy. Sedangkan dari produsen jumlah pesanan dengan skala ekonomi dan kepastian pemesanan, membutuhkan waktu yang panjang. Menyikapi hal itu, KKIP pada 2011 ini akan memaksimalkan penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri dan memformulasi kebutuhan kekuatan pokok minimum (minimum essential forces/MEF) yang dapat menggunakan industri dalam negeri.

KKIP pun berencana merevitalisasi managemen produksi BUMN industri pertahanan. “Modal produksi yang belum ideal disebabkan kondisi keuangan BUMN industri pertahanan yang belum dapat menopang kelancaran produksi untuk memenuhi pesanan pengguna. Masih ada beban keuangan bawaan masa lalu yang belum disikapi lebih lanjut,” katanya. Apalagi dengan adanya fakta bahwa kompetensi teknis industri pertahanan di Indonesia masih jauh dari ideal.

Selain itu, penurunan jumlah karyawan juga terjadi seperti di PT Dirgantara Indonesia dan di PT PAL. Jika dibutuhkan kembali Badan Produksi Industri Strategis (BPIS) seperti yang pernah dibentuk mantan Presiden BJ Habibie, Silmy mengatakan KKIP pasti mendukung.

“Segala yang bisa meningkatkan kinerja industri pertahanan di dalam negeri akan kami dukung,” katanya. Sementara itu, Direktur Tek nologi dan Industri Kemhan Brigjen Agus Suyarso me nambahkan saat ini KKIP sudah menandatangani kesepa katan dengan Turki untuk kerja sama jangka panjang dalam melakukan revitalisasi industri pertahanan.

Sumber: Koran Jakarta

Militer China yang Semakin Modern


Prototipe jet tempur siluman Cina J-20 terlihat di Chengdu, provinsi Sichuan, 7 Januari 2011. (Foto: Reuters)

2 Februari 2011 -- (KOMPAS): Tanggal 10 Januari lalu menjadi momen yang penting bagi militer China. Walaupun masih dalam tahap uji coba, suksesnya uji terbang prototipe pesawat siluman (stealth) J-20 itu menjadi bukti dari pencapaian yang signifikan bagi China, khususnya industri pertahanannya.

Berita soal uji terbang pesawat siluman J-20 oleh China itu menjadi perhatian dunia karena dilangsungkan menjelang kunjungan empat hari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates ke China. Dan, menjelang kunjungan Presiden China Hu Jintao ke Washington DC, Amerika Serikat.

Namun, China berupaya agar berita tentang pesawat siluman J-20 itu tidak dibesar-besarkan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pada negara-negara tetangga. China pun menyatakan, pembuatan pesawat siluman itu semata-mata untuk memodernisasi kemampuan militernya dalam mempertahankan negaranya yang sangat luas itu. Sama sekali tidak ada niatan pada militer China untuk mengancam negara lain. Kebijakan pertahanan nasional China bersifat defensif.

Menurut militer China, dibandingkan dengan luas wilayah negara dan jumlah penduduknya, kekuatan militer China tergolong moderat. Bahkan, lemah apabila dibandingan dengan kekuatan militer negara-negara Barat. Militer China jangan dilihat sebagai tengah mencari hegemoni, memperbesar kekuatan militer, maupun perlombaan senjata. Militer China bukan ancaman bagi negara lain.

China mengklaim bahwa negaranya selalu membantu menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Apabila terjadi konflik, China selalu mengupayakan penyelesaian secara damai melalui jalur-jalur diplomatik. Perundingan enam pihak yang melibatkan China, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, serta Korea Selatan dan Korea Utara untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan konflik kedua Korea itu merupakan salah satu bukti kesungguhan China.

Agar persenjataan nuklir China tidak dibesar-besarkan hingga berkembang tidak terkendali, China mengundang Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates untuk berkunjung ke Pusat Komando Nuklir China. Dalam kunjungannya ke Pusat Komando Nuklir China, Gates mendapatkan gambaran singkat mengenai komando strategis nuklir dan kebijakan nuklir China.

Menurut Gates, dalam kunjungan itu, China sempat membicarakan tentang strategi nuklir dan pendekatan menyeluruh China terhadap konflik, termasuk kebijakan China untuk tidak menggunakan senjata nuklir untuk serangan pre-emptive (serangan untuk mematahkan serangan). ”Pembicaraan di tempat itu berlangsung cukup terbuka,” ujar Gates. Ia menambahkan, dalam kunjungannya, Jenderal Jing Zhiyuan, Komandan Pasukan Nuklir China, menerima undangannya untuk berkunjung ke Pusat Komando Strategis Amerika serikat di Nebraska.

Baik China maupun Amerika Serikat sama-sama memiliki misil jarak jauh yang dapat menjangkau garis pantai masing-masing, tetapi kedua negara menegaskan bahwa mereka tidak berniat untuk menggunakannya.

Bukan lagi yang lama

Militer China bukan lagi militer China yang lama, yang mengandalkan jumlah prajurit. China telah berubah menjadi salah satu negara industri besar, karena itu dengan sendirinya postur militer China pun berubah menjadi militer yang modern.

Pada akhir tahun 2005, China baru saja menyelesaikan putaran terakhir pengurangan personel sebanyak 200.000 orang. Dengan pengurangan tersebut, personel Angkatan Bersenjata China berjumlah sekitar 2,3 juta orang. Dengan memasukkan milisi dan pasukan cadangan, jumlah total personel Angkatan Bersenjata China mencapai 3,2 juta. Dan, dalam memodernisasi kemampuan angkatan bersenjatanya, China mendapatkan bantuan dari Rusia.

Keberhasilan China mengirimkan orang keluar angkasa dengan pesawat ruang angkasa Shenzou 5, dan kembali dengan selamat di Bumi, menjadikan China dapat disejajarkan dengan Rusia dan Amerika Serikat. Rusia pertama kali menerbangkan Yuri Gagarin dengan dengan pesawat Vostok pada 12 April 1961, diikuti Amerika Serikat yang menerbangkan John H Glenn Jr dengan pesawat Mercury-Atlas Friendship 7 pada 20 Februari 1962. China mengirimkan Yang Liwei ke ruang angkasa dengan pesawat Shenzou 5 pada 15 Oktober 2003.

Memang, dibandingkan dengan Rusia dan Amerika Serikat, China tertinggal 40 tahun, tetapi dari 195 negara di dunia saat ini, China adalah nomor tiga, suatu prestasi yang tidak dapat dianggap remeh.

Disebut-sebut, China ”mencuri” teknologi stealth dari pesawat Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh misil Serbia tahun 1999 dalam perang Kosovo. Namun, China membantah hal itu. Lepas dari hal itu benar atau tidak, tetapi dalam industri pesawat terbang China memang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Di masa lalu, di masa Perang Dingin, dengan bekerja sama dengan Rusia (dulu Uni Soviet), China memproduksi pesawat tempur MiG. Pada tahun 2006, China yang membeli pesawat tempur terbaru dari Rusia, termasuk pesawat multiperan Su-30MKK dan pesawat pemukul maritim Su-30MK2, guna melengkapi pesawat tempur Su-27 yang sudah lebih dulu ada. Dan, pada saat itu, China tengah memproduksi versi sendiri dari Su-27SK, F-11, di bawah lisensi Rusia. Bahkan, diberitakan bahwa tahun sebelumnya, China tengah mengupayakan negosiasi ulang kesepakatan untuk memproduksi pesawat multiperan Su-27SMK.

Bukan itu saja, pada tahun 2010, China juga memproduksi pesawat berbadan lebar Airbus A320 di kawasan industri yang baru dikembangkan di Tianjin Binhai. Kawasan industri baru di Tianjin Binhai itu akan menjadi pusat industri penerbangan dan dirgantara, petrokimia, dan energi alternatif.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada akhirnya China dapat membuat pesawat siluman J-20 yang diuji terbang pada 10 Januari lalu. Sebagaimana diberitakan, uji terbang itu berlangsung sukses. Namun, yang masih harus diuji coba adalah seberapa siluman pesawat tersebut, atau seberapa besar kemampuan pesawat itu bersembunyi dari deteksi radar.

Secara umum, sosok pesawat tersebut bisa dikatakan mirip pesawat yang dibuat Amerika Serikat dan Rusia, seperti F-22 Raptor, F-35 Lightning II, dan prototipe Sukhoi T-50. Namun, badan pesawat J-20 lebih panjang dibandingkan dengan F-22 Raptor. Sekilas mengingatkan pada desain pesawat YF-23 buatan Northrop/McDonnell Douglas yang kalah tender dengan F-22 pada program pengadaan pesawat tempur masa depan AS. Badan yang panjang ini menimbulkan dugaan bahwa pesawat tersebut memiliki daya jelajah dan kemampuan membawa senjata lebih besar dibandingkan Raptor.

Disebut-sebut bahwa pesawat siluman J-20 ini akan mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara China paling cepat pada tahun 2017. Pesawat itu disebut mampu mencapai kawasan Guam milik AS di tengah Samudra Pasifik dan akan dipersenjatai dengan rudal-rudal berkemampuan tinggi.

Para pejabat militer Amerika Serikat sendiri tidak khawatir bahwa J-20 akan menjadi ancaman bagi F-22 Amerika Serikat dalam waktu dekat. Pertama, masih belum jelas kapan pesawat siluman itu akan dioperasikan. Kedua, mengembangkan kemampuan siluman dengan prototipe, dan mengintegrasikannya ke lingkungan tempur yang sesungguhnya diperlukan waktu.

Juru bicara Pentagon, Kolonel Dave Lapan, menambahkan, sampai saat ini China masih menghadapi masalah dengan mesin-mesin pesawat tempur generasi sebelumnya. ”Menurut perkiraan kami, China baru akan mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima sekitar akhir dekade ini,” katanya.

Pertanyaan yang tetap menggantung adalah benarkah modernisasi militer China berbahaya bagi negara-negara tetangganya? Jawabannya bisa macam-macam, tergantung siapa yang menjawabnya. Jika Amerika Serikat yang menjawab, maka jawabannya adalah modernisasi militer China akan berbahaya bagi negara-negara tetangganya dan bagi militer Amerika Serikat di Pasifik.

Namun, sesungguhnya, modernisasi militer China diperlukan untuk mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. Membiarkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan penentu di Asia Pasifik tidaklah bijaksana. Sebaliknya, membiarkan China menjadi satu-satunya kekuatan penentu di Asia Pasifik juga tidak baik. Diperlukan keseimbangan yang baik di antara dua kekuatan besar di Asia Pasifik itu.

Mengenai hubungan China dengan Taiwan diperkirakan tidak akan ada yang berubah, sejauh Taiwan tidak melakukan tindakan atau mengambil kebijakan yang membahayakan dirinya sendiri. Jika Taiwan tetap memelihara keadaan status quo seperti saat ini, maka keadaannya akan baik-baik saja. Keadaan akan runyam jika Taiwan memutuskan untuk secara resmi memisahkan diri dari China dengan mendeklarasikan kemerdekaannya. Mengingat China sudah mengesahkan Undang-Undang Antipemisahan yang membenarkan penggunaan cara-cara nondamai terhadap Taiwan apabila semua cara damai mengalami jalan buntu.

Amerika Serikat—yang berhubungan baik dengan China, mempunyai perjanjian untuk membantu Taiwan membela diri apabila diserang oleh China—tidak memiliki pilihan lain kecuali mendorong China dan Taiwan untuk sama-sama menjaga status quo.

Sumber: KOMPAS

KKIP Jelaskan Hasil Evaluasi dan Target 2011


Meriam buatan PT. PINDAD. (Foto: Berita HanKam)

2 Februari 2011, Jakarta -- (DMC): Juru Bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Silmy Karim didampingi Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI I Wayan Midhio dan Direktur Teknologi dan Industri Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Agus Suyarso, Selasa (1/2), berbicara di depan pers dalam konferensi pers mengenai perkembangan terbaru kinerja KKIP, di Kantor Kemhan, Jakarta. Konferensi pers oleh Juru Bicara KKIP ini menjelaskan mengenai evaluasi kerja KKIP di tahun 2010 dan target KKIP di tahun 2011.

Dikatakannya, evaluasi yang dilakukan KKIP terhadap industri pertahanan di Indonesia menyangkut beberapa hal, yaitu : inventarisasi permasalahan industri pertahanan secara lebih mendalam dan juga mengidentifikasi potensi sinergitas antara lembaga dalam mendukung kebijakan revitalisasi industri pertahanan. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menetapkan target KKIP pada tahun 2011.

Silmy Karim menjelaskan, hasil inventarisasi permasalahan yang dilakukan KKIP terhadap industri pertahanan, dari sisi pengguna (user) adalah masalah delivery (keterlambatan pengiriman), kualitas dan kompetensi teknis, serta modalitas produksi yang belum ideal. Sedangkan dari sisi produsen kaitan jumlah pesanan dihubungkan dengan skala ekonomi dan kepastian pemesanan/kebutuhan dalam rentang waktu yang cukup.

Menurutnya, yang menjadi perhatian KKIP pada tahun 2011 adalah memaksimalkan pengguna produksi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu KKIP juga memformulasikan kebutuhan Minimum Essential Forces yang dapat menggunakan industri dalam negeri, serta revitalisasi manajemen produksi BUMN industri pertahanan.

Lebih lanjut Juru Bicara KKIPmenjelaskan, target KKIP pada tahun 2011 meliputi revitalisasi industri pertahanan (BUMNIP), memaksimalkan kerjasama antar lembaga di dalam dan di luar negeri. KKIP juga memastikan pengimplementasian Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 yang salah satu isinya mewajibkan pengadaan alutsista TNI dengan menggunakan produksi dalam negeri.

Dalam upaya revitalisasi industri pertahanan BUMNIP, KKIP akan mengawasi BUMNIP bukan hanya dalam hal manajemen produksi saja tetapi juga kepemimpinan BUMNIP secara mendalam. Sedangkan potensi sinergitas berupa kerjasama antar lembaga meliputi sinergi dalam kegiatan riset, produksi, dan pemasaran. Ditegaskan oleh Juru Bicara KKIP, dalam menjalankan tugasnya KKIP mengedepankan upaya bersama antar lembaga pemerintah yang secara langsung berkepentingan dalam program revitalisasi industri pertahanan.

Sementara itu dijelaskan oleh Kapuskom Publik Kemhan, RUU mengenai industri pertahanan saat ini sudah berada di Sekretariat Negara menunggu ditandatangani oleh Presiden. Saat ini, justru inisiatif penyusunan RUU Industri Pertahanan berada di pihak DPR.

Sumber: DMC

BERITA POLULER