Panglima: Tak Ada Mark-up di TNI

TNI AU memesan Super Tucano gantikan OV-10 Bronco dari Embraer. (Foto: Embraer)

31 Januari 2011, Jakarta -- (KOMPAS.com): Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan, tak ada praktik mark-up atau menaikkan anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan non-alutsista di tubuh TNI. Mengenai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar tak ada praktik mark-up anggaran, ia menilai, hal itu berupa peringatan saja.

"Selama saya di militer, belum menemukan mark-up. Mungkin Beliau mensinyalir, tapi sekarang belum ketemu lah. Jadi semua itu tergantung mutunya, kualitasnya. Ya, mungkin barangnya sama, tapi beda merek. Kualitasnya kan pasti beda. Satunya sedan, satunya Mercedez, satunya Toyota. Itu tidak bisa dibilang mark-up," kata Panglima kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Permintaan agar tak ada lagi mark-up disampaikan Presiden ketika memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011).

"Apabila ada kasus yang tidak bisa ditoleransi, saya minta BPK dan BPKP untuk melakukan audit. Jadi, saya ingatkan sekali lagi hari ini," kata Presiden di hadapan jajaran petinggi TNI dan Polri.

Presiden juga mengingatkan agar TNI dan Polri dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TNI dan Polri yang ditingkatkan setiap tahunnya. Anggaran tersebut juga diimbau agar dioptimalkan dan tepat sasaran.

Tak hanya itu, Kepala Negara meminta agar TNI dan Polri selalu konsisten dengan program yang telah direncanakan. Pergantian pimpinan tak mesti diiringi dengan pergantian program.

"Dan, belilah hasil-hasil industri nasional kita. Saya akan lihat dari dekat implementasi (instruksi) ini," kata Presiden.

Ditambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan modernisasi peralatan TNI dan Polri.

Sumber: Kompas.com

Rakyat Mesir Siap-Siap Gelar Demonstrasi Jutaan Umat

 Slogan "mundur Mubarak" terus menggema di seluruh kota di Negeri Piramida itu. Di saat puluhan ribu demonstran berkonsentrasi di Bundaran Tahrir, Kairo, kini para penyelenggara demonstrasi menyerukan digelarnya "protes sejuta umat" di Kairo.
Para panitia demonstrasi di Mesir hari ini (31/1) menyerukan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam demonstrasi sejuta umat di Kairo guna memperuncing desakan terhadap Presiden Mesir Hosni Mubarak untuk meninggalkan kekuasaan. Demikian dilaporkan AFP.
Seruan demonstrasi sejuta umat itu dikemukakan menyusul perintah tembak mati yang diinstruksikan oleh Mubarak kepada militer negara ini.
Sedikitnya, 150 orang tewas dalam instabilitas di Mesir dan ribuan lainnya cedera. (IRIB/MZ/SL)

IRIB

Israel Paksa Barat Berhenti Mengkritik Mubarak

 Israel meminta Barat untuk berhenti mengkritik Presiden Mesir Hosni Mubarak di tengah pemberontakan rakyat negara itu.
Tel Aviv berusaha untuk meyakinkan sekutu-sekutunya bahwa kepentingan Barat sangat bergantung pada stabilitas rezim Mesir.
Dalam sebuah pesan khusus yang dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri Israel kepada kedutaan besarnya di Amerika Serikat, Kanada, Cina, Rusia dan beberapa negara Eropa, para dubes Zionis diminta untuk menekankan kepada negara tuan rumah mereka soal pentingnya menjaga stabilitas Mesir.
Seorang pejabat senior Israel kepada koran Haaretz terbitan Tel Aviv mengatakan, "Amerika dan Eropa sedang terseret oleh opini publik dan tidak lagi mempertimbangkan kepentingan utama mereka ... Bahkan seandainya mereka mengkritik Mubarak, mereka harus mampu membuat sekutu-sekutu mereka tidak merasa sendirian."
Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama meminta Mubarak untuk mengambil "langkah konkrit" menuju reformasi demokratis dan menahan diri melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran.
Namun, pada saat yang sama, Wakil Presiden AS Joe Biden justru mendukung sikap Mubarak. Tidak hanya itu, selain menolak menilai Mubarak sebagai seorang diktator, Biden juga menyatakan belum waktunya bagi Mubarak untuk mundur.(IRIB/MZ/SL)


IRIB

Skenario Berbahaya, Mubarak Kerahkan Penembak Jitu

 Seorang purnawirawan polisi Mesir, Omar Afifi, mengkonfirmasikan masuknya senjata-senjata dari Israel untuk membantai para pengunjuk rasa serta penempatan pasukan penembak jitu di gedung-gedung tinggi untuk meneror para pemimpin kelompok oposisi yang ikut dalam demonstrasi.
Kantor Berita AFP melaporkan, Afifi dalam wawancaranya dengan televisi BBC bahasa Arab mengatakan, "Pemerintahan perang telah terbentuk di Mesir dan pemerintahan itu terdiri dari Wakil Presiden, Omar Sulaiman yang sebelumnya menjabat sebagai ketua dinas rahasia negara, dan Ahmad Shafik, Perdana Menteri Mesir. Saat ini pemerintahan tersebut tengah bekerjasama dengan musuh, Israel."
Ditambahkannya bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga-lembaga keamanan dalam negeri, senjata-senjata yang digunakan oleh para penembak jitu Mesir itu disuplai dari Israel dan dikirim dengan menggunakan dua helikopter.
Lebih lanjut dijelaskannya, "Saat ini, kondisi sangat berbahaya karena sejumlah penembak jitu telah di tempatkan di gedung-gedung tinggi untuk meneror para pemimpin kelompok oposisi. Saya menyatakan bahwa kondisi ini sangat berbahaya karena mungkin dalam beberapa jam mendatang rezim Mubarak akan melakukan pertumpahan darah. Oleh karena itu saya menuntut masyarakat internasional segera turun tangan untuk mencegah hal itu terjadi."
Di bagian akhir wawancaranya, Afifi mengatakan, "Anda tentu mengetahui bahwa baik Mubarak maupun wakilnya, Omar Sulaiman, keduanya memiliki hubungan baik dengan rezim Zionis Israel. Jelas bahwa masuknya senjata dan penembak jitu dari Israel ke Kairo akan sangat berbahaya. Karena alih-alih meredam demonstrasi, justru akan membuat warga semakin marah."
Afifi juga meminta seluruh aparat keamanan pemberani Mesir untuk bergabung dengan rakyat.(IRIB/MZ/SL)

IRIB

Israel Kirim Senjata ke Mesir Untuk Menumpas Demonstran

 Berbagai laporan menyebutkan bahwa Israel telah menyuplai pemerintah Mesir dengan senjata di tengah perlawanan rakyat negara itu menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak.
Laporan tersebut menyusul percakapan telepon antara AS, Mesir dan Menteri Pertahanan Israel mengingat protes anti-pemerintah secara nasional di Mesir hari ini (31/1) telah memasuki hari ketujuh.
Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Hussein Tantawi memperingatkan para demonstran yang berani melanggar jam malam.
Pada hari Kamis (27/1), seorang menteri kabinet Israel yang tidak ingin namanya dipublikasikan kepada media Zionis menyatakan bahwa Presiden Mesir, Hosni Mubarak akan mampu memadamkan krisis berkat kecakapan militer kuat. Demikian dilaporkan The Washington Post.
"Rezimnya (Mubarak) telah mengakar pada struktur militer dan keamanan," kata menteri Israel itu seraya menambahkan bahwa, mereka harus mengasah kekuatan, berkuasa di jalan dan melakukannya. Mereka (Mesir) cukup kuat untuk mengatasinya.
Pada hari keenam (30/1), para pengunjuk rasa turun ke jalan meskipun militer telah memberikan peringatan keras.
Militer Mesir mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap siapapun yang melanggar pemberlakuan jam malam di kota-kota besar.
Situs Ikhwanul Muslimin melaporkan, Mubarak dilaporkan berulangkali berkunjung markas komando militer dan bertemu dengan para panglima. Setelah kunjungan tersebut, militer menerima instruksi untuk menembak para demonstran dalam upaya melindungi rezim Mubarak. (IRIB/MZ/SL)

IRIB

Helikopter Israel Tiba di Mesir, Banjir Darah Hingga 48 Jam Lagi

 Seorang mantan perwira Mesir mengumumkan bahwa ada dua helikopter yang dilengkapi senjata otomatis yang dikendalikan lewat monitor. Dua helikopter ini dikirim dari Israel lewat Cyprus dan akan digunakan untuk menumpas aksi demonstrasi rakyat Mesir.
Sebagaimana diberitakan Kantor Berita Fars, Kolonel Omar Afifi, punawirawan Mesir memperingatkan bentrokan antara rakyat dan militer Mesir dalam 48 jam ke depan dan menyatakan bahwa dalam bentrokan ini bakal terjadi pertumpahan darah luas di negara ini.
Kolonel Afifi menjelaskan bahwa akan terjadi banjir darah pada 48 jam ke depan dan mengatakan, "Dua helikopter yang dilengkapi senjata otomatis yang dikendalikan lewat monitor milik Israel telah dikirm ke Mesir lewat Cyprus untuk menarget para pemimpin demonstrasi rakyat."
Mantan perwira Mesir ini menyebutkan bahwa keputusan ini merupakan rencana Israel yang didukung kerjasama Hosni Mubarak, Presiden Mesir yang didisain sedemikian rupa oleh Omar Suleiman, Wakil Presiden Mesir yang juga masih menjabat Direktur Dinas Intelijen Mesir.
Kepada televisi Aljazeera Omar Afifi mengatakan, "Aksi demonstrasi rakyat Mesir tidak akan berhenti dan situasi yang ada ini akan terus berlanjut."
Namun di sisi lain, Kolonel Afifi menyatakan harapannya setelah Kepala Staf Gabungan Militer Israel menyatakan dukungannya terhadap rakyat Mesir. (IRIB/SL/MZ)

IRIB

Habibie: Indonesia Harus Kuasai Dua Teknologi Utama

Senin, 31 Januari 2011 14:05 WIB

Mantan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Pakar teknologi dirgantara yang juga mantan Presiden Prof BJ Habibie menegaskan, Indonesia harus menguasai dua teknologi utama yakni maritim dan dirgantara, apabila ingin menjadi bangsa yang besar.

Saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin, Habibie menuturkan bahwa gagasan itu berasal dari Presiden RI Soekarno yang saat itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa besar dengan menguasai teknologi pembuatan kapal laut serta mampu menguasai, mengembangkan dan mandiri.

"Mandiri waktu itu belum dipakai, karena beliau (Soekarno) memakai kata berdiri, yaitu produk teknologi dirgantara," ujar Habibie.

Selanjutnya Habibie mengatakan bahwa komitmennya membangun industri dirgantara di Indonesia, bukan karena dipanggil Presiden Soeharto atau ingin menjadi menteri.

"Sebenarnya Pak Harto pun hanya melanjutkan penuturan dan keinginan Presiden Soekarno itu," ujarnya seraya menambahkan bahwa dirinya benar-benar ingin membangun dan mengembangkan industri pesawat di Indonesia, sementara posisi presiden yang pernah disandangnya itu tidak penting.

Dalam RDPU yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq itu, Habibie mendefinisikan makna industri strategis sebagai industri yang bisa membangun bangsa dan industri itu bukan hanya dibangun dan dimanfaatkan untuk pertahanan saja.

Karenanya ia merasa prihatin ketika visi pembangunan teknologi yang dijalankan bangsa ini yang dicari bukanlah kemandirian, tapi yang dikejar hanya keuntungan sesaat. Menurut dia, kalau yang dicari hanya keuntungan sesaat saja, maka sama artinya dengan menjalankan "skenario VOC".

"Industri strategis terhenti perkembangannya karena tidak didukung dengan bantuan anggaran pemerintah. Karena dicari keuntungan dalam US dolar, kalau begitu ya bikin saja dagang. bikin saja pabrik perwakilan mereka (asing)," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Habibie mengartikan globalisasi itu sebagai pakaian baru untuk kolonialisasi. "Saudara, saya orang tua, tapi saya tidak buta. Saya harus katakan kepada anda, anda harus bangkit," ujarnya.

Hal lain yang juga memprihatinkannya adalah terbengkalainya Puspitek. Tempat itu, katanya, tidak lagi digunakan untuk laboratium uji teknik, tapi malah ada ide untuk dijadikan lapangan golf.

"Saya menantang, kalau berani dibuat lapangan golf, maka saya akan berdiri. Kita harus terus belajar. Kita tidak hanya belajar dari kebaikan tapi juga dari kesalahan, bagaimana agar tidak terjadi kesalahan lagi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Habibie menyatakan bersyukur diundang DPR sebagai nara sumber untuk memberikan masukan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan.

"Saya malu kalau datang ke sini karena pernah memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau saya diundang ke sini, sebagai orang tua yang dikasihi oleh semua anak bangsa, maka saya bersyukur," ujarnya.
(D011/B010)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2011

Antara