TNI Maksimalkan Kekuatan di Perbatasan, Bangun Kapal Selam pada 2011

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono (2 kiri ), Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI George Toisutta ( kiri), Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Soeparno ( 2 kanan), dan Kepala Staf Angkat Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat, salam komando usai menyampaikan keterangan tentang hasil rapat pimpinan TNI 2011, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis ( 20/1). Rapat pimpinan TNI 2011, mengusung tema " Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI", menghasilkan rumusan tugas-tugas TNI 2011, diantaranya meningkatkan kerjasama internasional bidang militer dan pengamanan perbatasan wilayah darat, laut, udara yuridiksi nasional. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/ed/nz/11)

21 Januari 2011, Jakarta -- (Suara Karya): Pada program kerja 2011, TNI memaksimalkan pembangunan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga. Selain penambahan pasukan, TNI juga akan membangun pos-pos perbatasan, penambahan transportasi, dan peralatan teknologi komunikasi.

"Kita memandang wilayah perbatasan masih perlu dievaluasi, sehingga perbaikan perlu terus-menerus dilakukan agar pengamanan perbatasan dapat dilakukan secara baik," ujar Panglima TNI, Laksamana TNI, Agus Suhartono dalam jumpa pers Rapim TNI 2011 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (20/1).

Panglima TNI diidampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jende-ral TNI George Toisutta, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Seoparno, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul.

Menurut Agus, wilayah perbatasan mengandung potensi konflik antarnegara sehingga seyogianya pembangunannya terintegrasi dan multi sektoral, termasuk peningkatan kekuatan pertahanan melalui darat, laut dan udara. "(TNI-Red) Angkatan Darat, Udara dan Laut telah punya program untuk pencapaian target pengembangan kekuatan di kawasan perbatasan," ujarnya.

Wilayah darat, TNI memberi prioritas operasi pengamanan di perbatasan Idonesia dengan negara Malaysia, Papua Nugini dan Republik Democratic Timor Leste (RDTL).

Sedangkan pengamanan laut masih terfokus pada pengamanan pulau-pulau terluar dan perbatasan perairan Selat Malaka, Natuna, Kepulauan Riau, Sulawesi, dan sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Pemantapan Alutsista

Sementara, Soeparno mengatakan, pegembangan kekuatan untuk menjaga perbatasan perairan Indonesia harus diikuti pengembangan kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista). Setidaknya, TNI AL memiliki kapal salam untuk mengawal perairan Indonesia.

Pemerintah bersama TNI AL sendiri telah menyiapkan pembangunan kapal selam. Pada 2011 ini, pembangunan kapal selam sudah dapat dimulai. "2011 ini pembangunannya diiharapkan sudah dapat dimulai," ujarnya.

Ia menyebutkan, sebagian pengerjaan kapal selam akan dilaksanakan di luar negeri dan selebihnya dikerjakan di dalam negeri. Sebab, kapal selam merupakan kapal perang yang harus dilengkapi teknologi tinggi.

"Kita memang sudah berpengalaman dalam kapal selam. Namun, kita belum memiliki peralatan dan tempat untuk pembuatan kapal selam. Karena itu, pengerjaan kapal selam kita bekerja sama dengan pihak luar," ujar KSAL.

Meski demikian, kerja sama pembuatan kapal selam dengan pihak luar negeri harus bisa diimanfaatkan transfer teknologi. "Kapal selam punya nilai strategis untuk mengawal perairan Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Imam Sufaat menjelaskan, pembangunan kekuatan pertahanan udara diorientasikan ke wilayah timur Indonesia. TNI Angkatan Udara segera membutuhkan 32 radar untuk mengintegrasikan pemantauan udara. "Tapi, sekarang ini kita baru punya 17 radar," ujarnya.

Pada sisi lain, TNI AU telah mengembangkan kekuatan pasukan khas TNI (Paskhas) di Biak. "Kita sudah mengembangkan Paskhas Biak yangs sebelumnya kompi menjadi batalyon," ujar KSAU.

Sumber: Suara Karya

Taiwan Kembali Gelar Uji Tembak Rudal

Rudal permukaan-udara buatan AS Hawk ditembakkan di pangkalan militer Jeoupeng, Pingtung, Taiwan, Selasa (18/1). (Foto: Reuters)

20 Januari 2011 -- (Berita HanKam): Taiwan mempertimbangkan pengujian rudal baru setelah serangkaian kegagalan saat latihan minggu ini, menimbulkan kemarahan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou.

Enam rudal dari 19 rudal ditembakkan dalam latihan gagal meledak atau luput mengenai sasaran. Presiden Ma mengatakan pada militer Taiwan bahwa ia tidak puas, meminta militer berlatih kembali.

Meskipun pihak militer bersikeras hasil uji coba dapat diterima, sekarang berencana menguji coba kembali tiga tipe rudal yang gagal saat latihan, diberitakan harian Liberty Times tanpa mengutip sumber.

Rudal yang gagal termasuk produksi lokal Tien Chien II (Sky Arrow II), rudal buatan Amerika Serikat Sparrow dan buatan Perancis Mica.

“Rudal mungkin diuji coba saat latihan berikutnya diadakan dalam pertengahan kedua tahun ini tetapi keputusan final belum dibuat,” menurut pejabat Kemhan pada AFP.

Sumber: AFP

Peran Eksekutor Menlu Saudi di Balik Konspirasi AS di Lebanon !

 Pemberitaan hari ini (Kamis, 20/1) situs Lebanon New Orient News mengutip pernyataan sebagian para diplomat yang hadir dalam pertemuan beberapa bulan lalu Bashar Assad, Presiden Suriah dan Raja Abdullah, Raja Arab Saudi di Damaskus, mengungkap peran destruktif Saud al-Faisal, Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Dalam pertemuan itu Saud al-Faisal berkali-kali menyatakan penentangannya terkait kandungan kesepahaman dan kesepakatan Presiden Assad dan Raja Abdullah guna melawan fitnah Israel di Lebanon.
Sikap Menlu Saud al-Faisal dalam pertemuan itu membuat Raja Abdullah saat menyambut Presiden Bashar Assad di Bandara Riyadh tidak didampingi Saud al-Faisal. Ketiadaan al-Faisal dianggap Raja Abdullah dapat menyegerakan kesepahaman dan kesepakatannya dengan Presiden Assad. Akan tetapi tidak lama berselang, Jeffrey D. Feltman, Deputi Menteri Luar Negeri Amerika melawat Arab Saudi guna melicinkan kesuksesan konspirasi Amerika. Benar, konspirasi baru ini disempurnakan di New York dan Washington dalam pertemuan segi tiga Amerika, Arab Saudi dan Perancis yang diikuti oleh Saad Hariri, mantan Perdana Menteri Lebanon.
Sementara kemarin, (Rabu, 19/1) dengan tanpa mengindahkan upaya baru yang dilakukan Qatar dan Turki yang menyatakan akan melanjutkan usaha Arab Saudi dan Suriah, Menlu Saud al-Faisal menyatakan bahwa Arab Saudi mengundurkan diri dari upaya yang telah dilakukannya selama ini.
Sebenarnya, Saud al-Faisal, Menteri Luar Negeri Arab Saudi memilih waktu yang tidak tepat untuk mengungkapkan fase kedua dari konspirasi yang ingin dijalankan Amerika di Lebanon. Karena sejak awal proses munculnya konspirasi ini, Arab Saudi juga terlibat. Konspirasi itu adalah perang saudara dan membagi Lebanon dalam waktu dekat ini.
Arab Saudi lupa bahwa mereka punya saham besar bila terjadi perang saudara di Lebanon dan negara ini terbagi dua. Lewat pernyataan Menlu Saud al-Faisal, Arab Saudi diperintah Amerika untuk menghancurkan upaya menyelesaikan krisis politik Lebanon yang kini tengah diupayakan oleh Turki dan Suriah. Namun ketika kedua negara ini menyatakan bahwa upaya mereka hanya ingin melanjutkan kesepakatan Arab Saudi, Menlu Arab Saudi ini langsung turun tangan. Saud al-Faisal menyatakan bahwa Arab Saudi keluar dari upaya penyelesaian krisis politik Lebanon dan berbicara mengenai perang saudara dan pembagian Lebanon dalam waktu dekat ini.
Situs Lebanon ini menambahkan bahwa mereka yang berkuasa di Arab Saudi tahu betul betapa Amerika senantiasa menghancurkan peran regional Arab Saudi. Apa yang dilakukan Amerika selama ini hanyalah menghina dan menistakan bangsa Arab Saudi. Betapa tidak, dalam Kesepakatan Mekah yang ditandatangani Raja Abdullah dengan pihak Hamas dan Fatah, ternyata Amerika mengintervensi kesepakatan ini dan membuatnya tidak berfungsi. Ini menjadi tamparan keras bagi Raja Abdullah sebagai pemrakarsa kesepakatan ini. Baru-baru ini Amerika juga menghancurkan Arab Saudi dari konstelasi politik di Irak dan kini giliran Amerika mempermalukan Arab Saudi di Lebanon.
Fenomena perang saudara dan konflik mazhab yang diberitakan Menlu Saud al-Faisal telah dimulai oleh Amerika dan Israel dengan alasan Pengadilan Internasional untuk Lebanon (STL). Dalam strategi tahap kedua ini, lembaga-lembaga Arab Saudi juga punya saham besar. Lembaga-lembaga yang tidak lagi mau mendengarkan ucapan Raja Abdullah yang dikelola oleh para ulama ekstrim Wahhabi. (IRIB/SL/MF)

IRIB

TNI Mantapkan Pemahaman Tentang HAM

Kamis, 20 Januari 2011 21:49 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia terus memantapkan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) kepada seluruh prajuritnya di seluruh unit satuan TNI di Indonesia.

"Hal itu untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran HAM sewaktu prajurit melaksanakan tugas di lapangan," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, Kamis.

Usai Rapat Pimpinan TNI 2011, ia menambahkan, "Prajurit TNI perlu terus menerus diberikan pemahaman tentang HAM."

Sepanjang 2010 lalu ada tiga kasus kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI terhadap warga Papua dan ditengarai sebagai kasus pelanggaran HAM, katanya.

Panglima TNI mengatakan, peningkatan pemahaman tentang HAM menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan Rapim TNI selain membangun kekuatan pokok minimum, dan peningkatan kerja sama militer dengan tentara negara-negara sahabat.

Tak hanya itu TNI juga bertekad mewujudkan reformasi birokrasi TNI, baik itu melalui program `right sizing` maupun peningkatan profesionalisme, sehingga meningkatkan kinerja TNI.

"TNI sepakat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada 2010 dan mendorong meningkatkan penilaian laporan keuangan dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian pada 2011," katanya.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan, pengetahuan tentang HAM sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan ketiga angkatan di TNI.

Materi tentang HAM sudah diajarkan sejak beberapa tahun lalu, oleh tenaga pengajar di akademi militer setiap angkatan, Babinkum TNI.

Bahkan, lanjut Iskandar, TNI selama ini selalu berkomunikasi dengan Komnas HAM tentang pemberian pengetahuan tentang HAM di kalangan prajurit TNI.

"Kami ada kerja sama. Kita selalu diskusi, dialog dengan Komnas HAM," ujarnya.

Pada 2011 TNI akan menambah jam pelajaran tentang HAM, sehingga pemahaman prajurit tentang HAM semakin mendalam. "Jamnya perlu diperbanyak. Jika selama ini 1-2 jam pelajaran, mungkin nanti menjadi 3 jam pelajaran," kata Iskandar. (*)

ANTARA

Israel to sell Brazil air force drones

sraeli arms manufacturer Elbit Systems said on Wednesday it is to supply the Brazilian air force with unmanned aerial vehicles.
The Hermes 450 drones will be supplied by Elbit's Brazilian subsidiary, Aeroeletronica Ltd.
The deal is part of efforts by the Brazilian air force "to establish independent Unmanned Aircraft Systems (UAS) capabilities," the company said.
Elbit did not say how many aircraft are involved or value the deal, saying only that "the contract is not in an amount that is material to Elbit Systems."
CEO Joseph Ackerman said the Hermes, a medium size drone, was in operation with 20 countries.
Israel is the world's largest exporter of drones, selling more than 1,000 to over 40 countries in recent years.

DEFENCE TALK

South Korea, Russia in arms technology transfer talks

South Korea has been negotiating with Russia to receive advanced defence technology as part of debt repayments, officials said Tuesday.
Russia has so far provided South Korea with weapons worth $740 million as a way of repaying some $1.3 billion in debts dating back to the days of the Soviet Union.
Seoul is now in talks on the transfer of cutting-edge technology from Moscow, the South's Defence Acquisition Programme Administration said.
"We have yet to complete negotiations with Russia," a spokesman for the state agency controlled by the defence ministry told AFP, without giving details.
Yonhap news agency quoted a military source as saying the Russian technologies include long-range radar and a defence system against an electromagnetic pulse (EMP) attack.
North Korea is believed to have been developing an EMP system that could disrupt South Korean military communications and radar, it said.
Since the 1950-53 Korean War, South Korea has been heavily dependent on US technology for its arms acquisitions.

DEFENCE TALK

Russia halts further nuclear cutbacks

The cheer over Russia's approval of a new nuclear disarmament treaty is short-lived as it masks Moscow's reluctance to ensure further cuts, threatening US President Barack Obama's vision of a nuclear-free world.
Russia is going through the final motions of ratifying a new START treaty that reduces old nuclear warhead ceilings by 30 percent and limits each side to 700 deployed long-range missiles and heavy bombers.
The pact will be submitted for a last vote to Russia's lower house of parliament on January 25 and almost certainly be ratified by the upper chamber the following day.
It was backed by the US Senate last month.
But analysts said that Moscow and Washington have little time to rejoice having put in motion the first round of mandated nuclear weapons reductions since the Cold War.
Obama, who pledged to "reset" Russia-US relations, sees START as only a stepping stone to further cutbacks, but a top Russian official made clear last week that the president's insistence for another round of negotiations later this year was not being received well in Moscow.
"I am convinced that before talking about any further steps in the sphere of nuclear disarmament ... it is necessary to fulfill the new START agreement," Foreign Minister Sergei Lavrov told reporters.
Only "then will be it be clear what additional steps should be taken to strengthen global security," he added.
In Russia's view, the round of disarmament which covers short-range tactical missiles dear to Moscow, balances out the West's current dominance in modern conventional forces.
The US Bulletin of the Atomic Scientists estimates that Russia has 2,050 deployed tactical warheads that could be deployed in small nuclear campaigns in its periphery. The United States has just 500.
Lavrov said Russia's commitment under the new START treaty will not be "fulfilled" for another seven years, and some analysts interpreted the comments as a flat-out rejection of Obama's latest overture.
"It seems Lavrov meant that these talks will not start for another seven years," said independent military commentator Alexander Golts.
"It is also important to note that Lavrov said these talks should be tied to space and conventional weapons," said Golts.
"This is basically a polite way of saying that we are not ready to talk about it."
The Russian foreign minister Lavrov spelled out a series of amendments that appear inherently unacceptable to the United States.
They include the prohibition of military space programmes that the Pentagon is currently studying and a requirement for all talks to include conventional warheads that the West is developing much faster than Russia.
Lavrov even suggested that the next round of talks should for the first time involve other countries -- presumably China and other emerging nuclear powers that may press their own demands on Washington.
"Most Russian experts see nuclear weapons as an equalizer," said Moscow's Centre for Disarmament Director Anatoly Dyakov.
"They believe that the removal of nuclear weapons must be accompanied by a full transformation of international relations that ensures that no country can suddenly decide to use force."
Military analysts estimate that it will take Russia another decade to develop a conventional weapons programme capable of re-establishing some semblance of parity with the West.
But they warned that it is highly unlikely that Russia will be able to delay the next round of nuclear negotiations for as long as suggested by Lavrov.
"We are going to have to start these whether we like it or not," said Institute for Strategic Assessment head Alexander Konovalov.
"The Americans will not stand for this kind of disparity."

DEFENCE TALK