RI Utus Dua Tim Pengamat Referendum Sudan Selatan

Jumat, 7 Januari 2011 11:31 WIB

Kairo, (tvOne)
Indonesia menjadi salah satu negara pengamat referendum Sudan Selatan yang akan berlangsung Ahad (9/12) untuk menentukan nasib wilayah tersebut apakah tetap menjadi bagian dari Republik Sudan atau membentuk negara baru.

"Sebagai negara sahabat baik, Indonesia berinisiatif untuk menjadi pengamat ferendum Sudan Selatan bersama dengan pengamat-pengamat dari berbagai negara dan organisasi nasional, regional dan internasional," kata Duta Besar RI untuk Sudan, Sujatmiko, kepada ANTARA Kairo, Jumat (7/1).

Pemerintah Indonesia menunjuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Khartoum untuk mengemban misi sebagai pengamat tersebut, kata Dubes Sujatmiko.

Menurut Kepala Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Khartoum, Muhammad Syafri, tim pengamat KBRI dibawah arahan Dubes Sujatmiko, mulai bertugas pada 7 Januari hingga diumumkannya hasil referendum tersebut pada awal Februari 2011.

Misi pengamat dari KBRI terdiri atas dua tim pengamat yang masing-masing akan mengemban tugas di dua kota besar, yaitu di ibu kota Khartoum dan kota utama Sudan selatan, Juba, katanya.

Dubes Sujatmiko mengutarakan, keikutsertaan Indonesia sebagai pengamat ini mendapat sambutan positif dan apresiasi dari Pemerintah Sudan, mengingat Indonesia juga memiliki pengalaman serupa di masa lalu.

Referendum Sudan Selatan merupakan pelaksanaan dari kesepakatan perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak separatis Sudan selatan, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (Sudan People?s Liberation Movement/SPLM) pada tahun 2005.

Perjanjian perdamaian tersebut mengakhiri perang saudara yang berkecamuk di kawasan itu sejak tahun 1983. Pemerintah Sudan dan para pemimpin Sudan selatan telah menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan referendum yang lancar, tertib dan aman. Kedua pihak juga telah berikrar untuk menerima apa pun hasil referendum penentuan nasib tersebut.

Selain Indonesia, sejumlah negara sahabat Sudan juga menjadi mengambil bagian sebagai pengamat referendum tersebut, antara lain Mesir, Libia, China, Malaysia dan Afrika Selatan.

TV ONE

Taiwan Pantau Jet Tempur Siluman China

Jumat, 7 Januari 2011 | 15:15 WIB

Asian defence

Foto jet tempur siluman China, J-20, yang diduga sengaja dibocorkan ke publik.

TAIPEI, KOMPAS.com — Kementerian Pertahanan Taiwan, Jumat (7/1/2011), mengatakan, pihaknya memantau ketat pengembangan jet tempur siluman pertama China dan akan terus mengupayakan pengadaan pesawat canggih dari Amerika Serikat.
"Kami tengah mencermati situasi itu secara saksama dan terus mengumpulkan informasi yang relevan," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Yu Sy-tue. Ia menanggapi laporan baru-baru ini bahwa China telah merampungkan sebuah prototipe jet tempur siluman, J-20.
Washington sejauh ini meremehkan pentingnya pesawat tempur baru itu. Seorang pejabat tinggi Angkatan Laut AS memperkirakan, butuh waktu bertahun-tahun sebelum jet tempur itu benar-benar bisa diopersikan.
Namun, ancaman mungkin memang terasa lebih tajam di Taiwan, yang telah lebih dari 60 tahun hidup di bawah ancaman invasi China, saat suatu laporan militer tahun lalu mengakui bahwa Beijing memiliki jet tempur yang lebih baik ketimbang yang dimiliki negara pulau itu. "Taiwan perlu memperkuat pertahanan udaranya terkait dengan perkembangan yang tidak seimbang antarkedua belah pihak. Kami perlu pesawat tempur canggih dan kami akan menegaskan niat kami untuk membeli jet dari Amerika Serikat," katanya.
Taipei mengajukan kepada pemerintah AS untuk membeli 66 unit jet tempur F-16 C/D pada awal tahun 2007. Namun, para pengamat mengatakan, Washington menarik ulur kesepakatan itu karena takut akan kemarahan Beijing. China menentang setiap penjualan senjata ke Taiwan, yang dianggap sebagai bagian dari wilayahnya yang menunggu proses reunifikasi. Hal tersebut dilakukan dengan kekerasan jika perlu meskipun kedua belah pihak berpisah sejak tahun 1949 setelah perang saudara dan diperintah secara terpisah sejak itu.
Taiwan berpendapat masih perlu mempertahankan diri meskipun dalam beberapa tahun belakangan meningkatkan hubungan dengan China daratan.

KOMPAS

AU Israel Gempur Gaza

Jumat, 7 Januari 2011 09:45 WIB

Gaza City (ANTARA News) - Angkatan Udara Israel (IAF) menggempur tiga tempat di Jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas pada Kamis malam namun tidak menimbulkan korban, kata sejumlah saksi mata dan pejabat keamanan Palestina.

Serangan udara menggempur sasaran di kota Rafah bagian selatan, kota Jabaliya bagian utara, dan juga menyerang tempat penembakan granat berpeluncur roket di distrik Zaitun di timur Gaza City, kata mereka, sebagaimana dikutip dari AFP.

Pihak militer belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai serangan tersebut yang dilaksanakan beberapa jam setelah sebuah peluru mortir ditembakan ke Israel selatan.

Ketegangan di perbatasan Gaza dan Israel telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena para pejuang Palestina menembakkan puluhan granat berpeluncur roket serta peluru mortir ke arah Israel selatan yang kemudian dibalas IAF dengan gempuran yang menargetkan tempat latihan, fasilitas persenjataan, dan terowongan penyelundupan.

Pejuang Palestina pada Rabu telah menembakkan tujuh peluru yang kebanyakan merupakan mortir dan melintasi perbatasan tanpa menyebabkan korban atau pun kerusakan, kata militer Israel.

Tentara Israel menembak dua warga Palestina hingga mati selama satu malam yang mereka duga berupaya masuk ke dalam pagar perbatasan menuju Israel.
(ANT/A024)

ANTARA

Wikileaks :China Sembunyikan Pengembangan Militernya

Jumat, 7 Januari 2011 04:28 WIB

Melbourne (ANTARA News) - Badan Intelijen Australia memperkirakan bahwa China menyembunyikan pengembangan militernya yang melampaui pertahanan nasional dan mengancam stabilitas regional, ungkap dokumen Wikileaks terbaru.

Sebuah perkiraan strategis oleh badan tersebut mengungkapkan bahwa dana militer China pada 2006 berjumlah sebesar 90 miliar dolar AS - berlipat ganda dari dana yang diumumkan oleh Beijing sebesar 45 miliar dolar AS, lapor harian Fairfax.

"Rencana jangka panjang China adalah mengembangkan "kekuatan nasional secara menyeluruh" termasuk militer yang kuat yang sejalan dengan pandangannya sebagai sebuah kekuatan yang besar," kata salinan perkiraan yang dibuat oleh pejabat Kebijakan Luar Negeri kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Canberra.

"Kami sepakat bahwa kecenderungan modernisasi militer China melampaui batas yang diperlukan bagi persengketaan atas Taiwan," tambah salinan itu.

"Dapat diperkirakan bahwa China telah memberikan ancaman nyata dalam mengoperasikan militernya yang modern di kawasan tersebut dan bahkan akan menghadirkan tantangan yang lebih besar sebagaimana modernisasinya berlanjut," kata dokumen itu.

Wikileaks memperoleh dugaan Intelejen Australia pada 2006 yang terdapat pada sebuah dokumen Kedubes AS dan diserahkan kepada harian Fairfax.

Dugaan tersebut juga memperingatkan sejumlah hal termasuk rasa nasionalisme China yang meningkat dan persengketaan dengan Jepang dapat berarti bahwa "salah perhitungan dan kejadian kecil dapat segera meluas".
(A050/KR-BPY/A038)

ANTARA

RI Tak Pernah Kesampingkan Keanggotaan DK PBB

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa

Jumat, 7 Januari 2011 17:44 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 303 kali

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan Indonesia tidak pernah mengesampingkan kemungkinan menjadi anggota tetap bila reformasi dilakukan pada Dewan Keamanan PBB.

"Indonesia tidak pernah mengesampingkan kemungkinan itu," kata Marty kepada wartawan selepas pernyataan pers tahunan di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan bahwa memang Indonesia tidak pernah secara resmi menyampaikan niat itu, tetapi masalahnya pembicaraan mengenai reformasi DK PBB masih berlangsung, dan belum tahu sampai kapan akan diselesaikan.

"Saya pernah menyampaikan terlalu dini untuk menyatakan Indonesia tidak siap atau tidak ingin menjadi anggota tetap," katanya menambahkan rekam jejak sebagai anggota tak tetap DK PBB dahulu sangat positif dan baik.

Bila waktunya tiba hingga keanggotaan DK PBB dapat diperluas, maka Indonesia akan siap untuk berkontribusi, jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia selalu bekerja dalam setiap forum, baik di dalam maupun di luar PBB, dengan kiprahnya yang selalu konstruktif.

Dalam pernyataan pers tahunan, Menlu memaparkan proses negosiasi hingga 2010 sudah dilakukan sebanyak lima kali putaran, tetapi masih terdapat perbedaan yang tajam di antara negara-negara PBB.

Indonesia akan kembali berperan aktif dalam proses reformasi PBB yang masih berjalan pada tahun ini, katanya.

"Indonesia memiliki keyakinan, dengan reformasi total, PBB dapat memiliki kapasitas lebih besar untuk mengemban mandatnya," katanya dalam pidato.

Menurut jejaring resmi Kemlu, Indonesia berpandangan bahwa DK PBB perlu direformasi karena tidak lagi mencerminkan kenyataan penyebaran kekuatan dan keberagaman masyarakat internasional saat ini, serta selaras dengan prinsip demokratis.

Indonesia berprinsip bahwa perluasan keanggotaan harus diputuskan secara konsensus dan menghindari perpecahan, keanggotaan harus mewakili keseimbangan geografis dan keterwakilan peradaban dunia (Islam dan negara berkembang) serta menghindari keterwakilan berlebihan ("over representation") bagi kawasan tertentu, katanya.

Hal lain yang membedakan DK PBB dengan badan-badan internasional lain ialah adanya veto, hak membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan perundangan atau resolusi.

Hak tersebut hanya dipegang oleh anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris dan Prancis.

Indonesia beranggapan hak veto sebaiknya dihapuskan agar menjadikan DK PBB lebih demokratis.

(KR-IFB/S026)

ANTARA

Presiden Minta Paspampres Perketat Pengamanan KTT ASEAN

Jumat, 7 Januari 2011 13:07 WIB

Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh anggota Pasukan Pengamanan Presiden memperketat pengamanan para kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengikuti KTT ASEAN di Indonesia pada 2011.

"Ini tugas penting, harus berhasil, harus aman, tidak boleh terganggu," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam acara syukuran Hari Bakti ke-65 Paspampres sekaligus peresmian penempatan perumahan para anggota Paspampres di Desa Bojongnangka, Gunung Putri, Bogor, Jumat.

Sebagai tuan rumah, kata Presiden, Indonesia harus memberikan pelayanan yang paling baik kepada para pemimpin negara peserta KTT ASEAN.

Pengamanan adalah salah satu bentuk pelayanan. Oleh karena itu, presiden meminta Paspampres mempersiapkan hal itu sejak awal.

Yudhoyono menjelaskan, KTT ASEAN akan dihadiri oleh 10 kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota ASEAN. Presiden meminta Paspampres menyiapkan personel untuk mengamankan semua pemimpin negara sahabat itu.

Presiden juga meminta Paspampres untuk mengamankan pimpinan negara yang akan mengikuti KTT Asia Timur. Pertemuan puncak yang akan dihadiri 18 kepala negara dan kepala pemerintahan itu juga akan dilaksanakan di Indonesia pada 2011.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono, menghadiri syukuran Hari Bhakti ke-65 Pasukan Pengamanan Presiden.

Acara syukuran itu dilaksanakan di komplek Paspampres, Jalan GBHN, Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Bogor.

Presiden dan Ani Yudhoyono menghadiri acara itu dengan didampingi oleh Wakil Presiden Boediono dan Herawati Boediono.

Acara itu juga  dihadiri oleh  sejumlah menteri dan pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam acara itu, Presiden meresmikan penempatan perumahan anggota Paspampres, sedangkan Ani Yudhoyono bersama Herawati Boediono  meninjau sekaligus meresmikan Rumah Pintar Setia Waspada di komplek tersebut.
(ANT/A024)

ANTARA

Presiden Hadiri Hari Bakti Paspampres

Jumat, 7 Januari 2011 09:34 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono, Jumat, dijadwalkan menghadiri syukuran Hari Bakti ke-65 Pasukan Pengamanan Presiden.

Acara syukuran itu akan dilaksanakan di komplek Paspampres, Jalan GBHN, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Bogor.

Presiden dan Ani Yudhoyono menghadiri acara itu dengan didampingi oleh Wakil Presiden Boediono dan Herawati Boediono.

Acara yang akan dimulai pukul 10.00 WIB  tersebut rencananya juga akan dihadiri oleh  sejumlah menteri dan pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Presiden Yudhoyono dijadwalkan memberikan arahan dalam acara itu. Kemudian, Kepala Negara melaksanakan Shalat Jumat yang dilanjutkan dengan makan siang bersama anggota Paspampres.

Selama Shalat Jumat berlangsung, Ani Yudhoyono bersama Herawati Boediono akan meninjau Rumah Pintar Setia Waspada di komplek tersebut.
(ANT/A024)

ANTARA