Kopassus-SAS latihan bersama anti teror di Bandara Ngurah Rai, Denpasar tahun lalu. (Foto: Reuters)
4 Januari 2011, Jakarta -- (SINDO): Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu memperkuat agenda profesionalisme pada 2011.Terkuaknya sejumlah kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum prajurit membuktikan profesionalitas institusi militer masih lemah.
“Kita harapkan tahun 2011 ini, Panglima TNI mengagendakan penguatan profesionalisme agar tidak lagi berurusan dengan munculnya kekerasan yang tentu merugikan TNI secara institusi dan negara ini,”kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta kemarin. Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan TNI untuk melakukan penguatan profesionalisme bagi para prajurit.Tanpa perbaikan dan penguatan, tentu akan membawa dampak negatif bagi institusi TNI dan negara.
“Kita harapkan tahun 2011 ini Panglima TNI mengagendakan penguatan profesionalisme agar tidak lagi berurusan dengan munculnya kekerasan yang tentunya merugikan TNI secara institusi dan negara ini,”ujarnya. Selain itu, lanjut Mahfudz, agenda penting lainnya yakni pemenuhan secara bertahap kekuatan pokok minimum. Meskipun orientasinya pada penguatan ketiga angkatan atau matra secara terpadu, politikus PKS ini melihat bahwa prioritas pembenahan alat utama sistem persenjataan tetap bertumpu pada kekuatan di laut.
“Prioritaskan pembangunan matra laut untuk penguatan pertahanan maritim yang merupakan bagian wilayah terluas negara ini,”katanya. Dia mengingatkan agar penguatan alat utama sistem persenjataan hendaknya dengan menumbuhkembangkan industri pertahanan dalam negeri.“Secara perlahan TNI harus mengurangi ketergantungan pada industri luar,” ujarnya. Anggota Komisi I DPR Yahya Sacawiria juga meminta agar industri pertahanan dalam negeri tetap diberdayakan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Mengingat besarnya efek positif yang dihasilkan jika industri pertahanan dapat tumbuh dengan baik.“Bagaimana mencapai minimum essential force dalam tahun-tahun mendatang berkaitan dengan alat utama sistem persenjataan harus mengutamakan industri pertahanan dalam negeri,”katanya. Anggota Fraksi Partai Demokrat ini juga menambahkan agenda penting lainnya yakni rehabilitasi rumah dinas di pangkalanpangkalan mengingat di sejumlah tempat terdapat rumah dinas yang telah berusia puluhan tahun dan dalam kondisi yang memprihatinkan.
“Di sejumlah daerah banyak rumah dinas di pangkalan yang kondisinya mengenaskan,” ujarnya. Di samping itu, perlu juga pembangunan rumah dinas baru bagi prajurit TNI. Dia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya diprioritaskan di Pulau Jawa. Dalam “Refleksi Kinerja Kementerian Pertahanan 2010” di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (30/12), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, TNI masih kekurangan sekitar 275.000 unit rumah negara/dinas bagi para anggotanya.
Dari kebutuhan sekitar 433.000 rumah, baru terpenuhi 192.000 rumah. Dari angka 192.000 itu, 158 000 di antaranya untuk prajurit aktif,27.500 untuk purnawirawan, dan sekitar 6.600 untuk lain-lain. Saat memaparkan hasil penyelidikan dan pemantauan kekerasan di Puncak Jaya Papua kemarin, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, terdapat pelanggaran HAM serius yang terjadi kawasan Puncak Jaya,Papua.
Kesimpulan tersebut ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim didapatkan dari hasil pemantauan dan investigasi Komnas HAM pada akhir 2010. Investigasi dilakukan oleh Komnas HAM untuk menindaklanjuti laporan tindak kekerasan yang dilakukan prajurit TNI dalam pelaksanaan operasi keamanan di Papua. “Atas temuan ini,Komnas HAM merekomendasikan pada Panglima TNI agar meningkatkan profesionalitas para anggota TNI dengan memberikan pembekalan di bidang HAM,”katanya.
Sumber:
SINDO
Ist
