POSISI NETRAL DAN MENJAGA PERDAMAIAN SERTA KOMIT DENGAN POLITIK BEBAS AKTIF

POSISI NETRAL DAN MENJAGA PERDAMAIAN SERTA KOMIT DENGAN POLITIK BEBAS AKTIF....akan membawa Indonesia menjadi negara yang Independen dan disegani bangsa-bangsa didunia, dan posisi indonesia sebagai ketua ASEAN dan Indonesia merupakan sebuah kekuatan baru yang muncul dipermukaan bumi ini,..macan Asia yang baru bangun dari tidurnya itu semua akan meningkatkan daya jual dan tingkat bergaining power Indonesia Di mata Dunia.

Cina - USA saling berebut pengaruh di Indonesia melalui kerjasama di berbagai bidang dan Russia pun tak mau kalah, mulai dari Pertahanan militer, industri militer samapai di bidang Ekonomi , Sosial , Budaya , bak gula yang dikerumuni semut.  Nah sekarang Indonesia harus benar benar memanfaatkan momen ini.

Terutama untuk menggenjot pertumuhan ekonomi dan invstsi Indonesia dengan adanya investasi maka pengangguran di indonesia dapat teratasi dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dan terus tumbuh sehingga keejahteraan rakyat makain meningkat daya beli juga makain meningkat dengan begitu GDP kita kian membaik.

Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi kita maka anggaran pertahanan dan keamanan pun bisa ditingkatkan secara sinifikan. menurut survey indonesia yang akan datang dengan catatan Politik sosial dan budaya dan hankam membaik indonesia akan menjadi negara setingkat dengan negara maju sekarang itu terjadi pada tahun 2020-2030 nati.

Nah kita tunggu saja kejelian pemimpin bangsa ini akan kah dapat mempertahan kan soko guru ekonomi Indonesia (ekonomi kerakyatan dan koperasi), karena ekonomi kerakyatan dan koperasi dapat menghantarkan kita terhindar dari krisis. serta apakah peminpin kita tetap komit   dengan POSISI NETRAL DAN MENJAGA PERDAMAIAN SERTA KOMIT DENGAN POLITIK BEBAS AKTIF di dunia.

semoga RI tetap komit dengan POLITIK LUAR NEGERINYA.
Majulah Indonesia KU........

BY:INDONESIA DEFENCE

Dimanakah Indonesia Dalam Pertarungan Antara AS - China di Korea ?

Jumat, 17 Desember 2010

China rupanya punya bukti kuat bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatanlah yang memicu ketegangan di Semenanjung Korea setelah keduanya memutuskan untuk melakukan latihan militer gabungan di Laut Kuning. Pantaslah China diam saja terhadap aksi Korea Utara yang menembakkan artilerinya ke beberapa daerah di Korea Selatan.

Ketegangan tersebut terjadi satu tahun setelah Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat meluncurkan hubungan antara AS dan China dengan disertai jaminan strategis untuk para antek Amerika di Asia, dan setelah AS melakukan berbagai upaya untuk menjaga hubungan tersebut.

Analis mengatakan bahwa ketegangan di Semenanjung Korea bukanlah antara Korea Utara dan Korea Selatan, melainkan antara Amerika dan China. Hal itu karena tuntutan AS terhadap China agar menaikkan nilai mata uangnya, Yuan, terhadap dolar.


Akan tetapi, China dengan keras menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa masalah tersebut bukan masalah China, melainkan masalah dalam negeri Amerika. Akibatnya, neraca perdagangan Amerika mengalami defisit terhadap China. Amerika lalu mengubah perlakuannya menjadi perlakuan bersahabat, jauh dari perlakuan agresif. Akan tetapi, China tidak mengubah sikapnya, bahkan tetap bersikeras dengan kebijakannya.

Karena itu, Amerika lalu mencetak uang ratusan juta dolar untuk menaikkan kurs mata uang China. Amerika berhasil melakukannya, tetapi Amerika menghadapi masalah inflasi keuangan di dalam negerinya sendiri dan perekonomiannya bertambah lemah.


Atas kejadian ini, China malah bertambah kuat dalam menghadapi Amerika. Atas dasar itu, Obama kemudian menyatakan, “Amerika akan menghadapi ambisi-ambisi China bukan hanya secara regional.”


Lalu dimanakah posisi Indonesia di dalam permasalahan ini? Apakah Indonesia bersama Amerika atau China? Ataukah Indonesia mengambil sikap netral, terutama setelah Amerika Serikat mengikat perjanjian dengan Pemerintah Indonesia dalam apa yang disebut dengan “Kemitraan Komprehensif”?


Benar, krisis ini diinginkan Amerika untuk memukul China ketika China menolak keinginan Amerika. Amerika ingin menarik China ke medan Perang Korea. Kemudian Amerika hendak memukul China dengan dukungan sekutu dan antek-anteknya. 


Alasannya, karena China telah mengancam keamanan kawasan dan regional. Amerika telah memobilisasi negara-negara Asia untuk mengepung China. Ini tentu saja bukan permasalahan Indonesia. Karena itu, Indonesia wajib tidak berdiri di sisi Amerika ataupun China, betapapun upaya Amerika atau China untuk menarik Indonesia di sisi masing-masing di antara keduanya.


Sebab, berada di sisi China ataupun Amerika tidak akan memberikan manfaat bagi Indonesia, baik sekarang ataupun pada masa depan. Indonesia yang merupakan negeri kaum Muslim terbesar di dunia harus menjadi kekuatan yang mandiri, memiliki kehendak yang independen, dan Indonesia memiliki potensi untuk itu. 

Global Review

TNI Benahi Kinerja Pengawasan Internalnya

Kamis, 16 Desember 2010 20:09 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Irjen TNI Letjen TNI Mochammad Noer Muis mengatakan instansinya akan membenahi kinerja pengawasan internalnya sesuai aturan yang berlaku guna meningkatkan kinerja institusi itu secara profesional.

Irjen TNI Letjen TNI Mochammad Noer Muis dalam Rapat Koordinasi Pengawasan TNI-Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis, mengatakan, tertib manajemen sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan standar setiap organisasi termasuk TNI dan Kemhan.

"Hasil pemeriksaan BPK RI pada 2009 terhadap TNI dengan penilaian `Wajar Dengan Pengecualian` (WDP), merupakan bukti kita harus lebih baik lagi pada 2010 sehingga pada 2011 kita dapat meraih predikat

`Wajar Tanpa Pengecualian`," kata Noer Muis.

Ia mengemukakan, Tertib Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah bagian dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

"Di dalam SAP, ada dua hal yang harus dilaksanakan secara benar yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)," tutur Noer Muis.

Karena itu, tambah dia, apabila kedua sistem tersebut dapat berjalan dengan tertib, selaras dan baik, maka opini penilaian BPK " Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dapat terwujud.

Terkait itu, maka TNI dan Kementerian Pertahanan harus
bekerja profesional, bekerja dengan menggunakan keahlian khusus sesuai aturan dan persyaratan profesi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

"Dengan bekerja profesional sesuai aturan berlaku, maka dapat mengurangi anggapan yang kurang baik terhadap institusi di lingkungan inspektorat," kata Noer Muis.(*)

ANTARA

Korut Ancam Serang Korsel

Jumat, 17 Desember 2010 20:30 WIB

Seoul/Beijing (ANTARA News) - Korea Utara pada hari Jumat mengatakan akan melancarkan serangan ke Korea Selatan jika latihan perang yang direncanakan Seoul di satu pulau yang disengketakan tetap dilakukan. Korut  bahkan mengatakan akan memberi n tanggapan yang lebih kuat ketimbang penembakan bulan lalu.

Pengumuman yang disiarkan kantor berta Korea Utara (Korut) KCNA itu dikeluarkan saat Korea Selatan (Korsel) bersiap-siap untuk melakukan latihan militer dengan menggunakan peluru tajam di pulau Yeonpyeong, dekat satu perbatasan militer yang disengketakan dengan Korut. Latihan ini untuk pertama kali sejak baku tembak artileri November.

Latihan miiter Korsel itu akan diselenggarakan 18-21 Desember.

"Serangan itu akan meningkatkan situasi lebih serius ketimbang 23 November dalam hal kekuatan dan luas serangan itu," kata KCNA.

Korut mengatakan serangannya terhadap pulau Yeonpyeong pada 23 November adalah untuk menanggapi "provokasi-provokasi" Korsel.

Peringatan Korut itu muncul setelah Seoul berjanji akan melakukan tanggapan yang lebih keras setiap serangan lebih jauh terhadap wilayahnya. Penembakan terhadap pulau itu adalah pertama kali sejak Perang Korea 1950-1953 bahwa Korut menyerang wilayah Korsel.

China, pendukung utama Korut, mengatakan bahwa Pyongyang berjanji akan menahan diri dan ancaman serangan baru Korut itu datang saat China mengemukakan kepada Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat James Steinberg bahwa kedua negara besar itu harus bekerja sama lagi untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea.

ANTARA

Pengadaan Sarana Pertahanan untuk Mantapkan Kemampuan National Defence

0diggsdigg

F-16

Kebijakan Badan Sarana Pertahanan (Ranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) diarahkan pada terselenggaranya tugas dan fungsi lembaga ini secara efektif dan efisien bagi kepentingan memantapkan national defence (pertahanan negara).

Kebijakan tersebut dikelompokan dalam bidang teknologi dan industri, standarisasi dan kelaikan, konstruksi, pengadaan, serta bidang administrasi. Pertama, bidang teknologi dan industri, yakni berupa pemibinaan dan peningkatan penguasaan teknologi untuk kepentingan sarana pertahanan. Kemudian, pembinaan dan pendayagunaan industri nasional untuk mewujudkan kemandirian di bidang sarana pertahanan.

Kedua, bidang standarisasi dan kelaikan. Antara lain, penyelenggaraan standarisasi untuk mendapatkan sarana pertahanan yang standar dan berkualitas, penyelenggaraan kelaikan sarana pertahanan untuk menjamin tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi.

Ketiga, bidang pengadaan yakni, penyelenggaraan pengadaan sarana pertahanan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kekuatan komponen-komponen pertahanan.

Keempat, bidang konstruksi, seputar penyelenggaraan kosntruksi pertahanan secara terpadu dan konspesional untuk kepentingan pertahanan negara. Lalu, pembinaan barang tak bergerak untuk meningkatkan pertahanan negara.

Kelima, bidang administrasi. "Ini berupa pembinaan administrasi dan sistem informasi di bidang sarana pertahanan secara terintegrasi," ujar Kepala Badan Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo.

Alutsista

Sementara itu, tutur Susilo, Kementerian Pertahanan masih mencari alternatif untuk menambah kekuatan tempur udara Indonesia melalui penambahan alat utama sistem senjata (alutsista), di antaranya pesawat tempur. Indonesia berencana membangun skuadron pesawat tempur untuk mengawal dan menjaga wilayah udara nasional RI. "Kemhan dan TNI masih mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat armada tempur udara," ujar Susilo.

Sementara itu, Kepala Badan Ranahan menambahkan, Indonesia sendiri sudah memiliki 10 pesawat tempur F-16 dan berencana membeli pesawat F-16 yang baru.

Sementara itu. anggota Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, pihaknya mendukung kajian pemerintah terkait dengan hibah atau bantuan pesawat F-16 dari Amerika Serikat.

"Komisi I akan dukung upaya pemerintah untuk melakukan kajian terkait hibah tersebut, apa pun keputusan pemerintah nantinya. Kalau dari hasil kajian, pemerintah mengatakan bantuan itu tidak pantas diterima, kita (Komisi I) juga akan terima (sikap itu)," katanya.

Nurhayati mengingatkan bahwa upaya mengkaji hibah F-16 itu jangan sampai membebani negara. "Bantuan apa pun kalau tidak kita perlukan buat apa. Hibah atau bantuan, kalau memang kita butuhkan, kita akan terima dengan senang hati. Tapi kalau ada keinginan pemerintah untuk mengkaji, tak masalah. Jangan sampai bantuan akhirnya membebani kita. Kalau kita punya anggaran, ya kita beli baru saja," ujarnya.

Memang diakuinya, ada pemikiran yang berkembang di Komisi I DPR bahwa Indonesia membutuhkan pesawat tempur atau pesawat angkut untuk misi kemanusiaan, terutama ketika menghadapi bencana. Masyarakat dunia sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah garis terdepan dari perubahan iklim serta memiliki daerah yang luas sehingga dibutuhkan peralatan perang yang memadai.

"Memang ada pemikiran bahwa alat utama sistem persenjataan ini juga harus dipersiapkan untuk menjaga keamanan wilayah NKRI untuk melindungi rakyatnya. Tapi ketika bencana juga bisa difungsikan," kata Nurhayati.

Akuntabel

Dalam kesempatan tersebut, Laksda Susilo menyatakan, Badan Ranahan Kemhan terus berupaya transparan dan akuntabel soal anggaran termasuk untuk pengadaan barang dan jasa.

"Kami baru akan mendalami sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk menjamin transparansi. Bahkan untuk rekrutmen juga sudah kami lakukan secara elektronik," katanya.

Namun, lanjut Susilo, sistem elektronik belum bisa diterapkan sepenuhnya untuk pengadaan alat utama sistem senjata yang memiliki spesifikasi khusus. "Jadi tetap masih diperlukan back up secara manual," katanya.

Kepala Badan Ranahan mengemukakan, kebutuhan di TNI itu beragam ada perlengkapan personel, alat utama sistem senjata, suku cadang dan lainnya.

"Jika untuk tampilan pertama, secara umum bisa dilakukan secara elektronik. Tetapi jika menyangkut spesifikasi alat utama sistem senjata, suku cadang itu perlu pembahasan lebih rinci. Dan kemungkinan untuk penjelasan rinci mengenai alat utama sistem senjata, suku cadang dan lainnya masih perlu dilakukan secara manual," tuturnya menegaskan.

Meski begitu, tutur Susilo, Kemhan dan TNI tetap berupaya untuk transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa. "Kami ada pengawasan, baik secara internal maupun eksternal," katanya.

Sumber: SUARA KARYA

US Akan Membantu Pengadaan Suku Cadang LVT -7 Marinir

Dankormar jabat komando dengan Real Admiral Ronald Horton usai tukar menukar cindermata.

Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin menerima kunjungan kehormatan Real Admiral Ronald Horton selaku Commander Logistic Group Western Pacific Amerika Serikat di Ruang VIP Brigif 2 Marinir Cilandak, Rabu (15/12).

Kegiatan kunjungan ini, selain untuk mempererat hubungan kerjasama antara United States Navy dan TNI Angkatan Laut kedua Negara, juga untuk membina hubungan kerjasama berupa dukungan logistic dari US Navy, seperti kebutuhan akan suku cadang kendaraan Amphibi Landing Vehicle Track (LVT) -7 Marinir dan rencana pembelian M 4 USA.

Dalam pembicaraan, Real Admiral Ronald Horton akan meningkatkan kerjasama latihan antara US Navy dan TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir.

Selain pembicaraan singkat, Real Admiral Ronald H beserta rombongan selanjutnya berkeliling kesatrian R Hartono Cilandak untuk melihat fasilitas yang dimiliki Korps Marinir dan tukar menukar cendera antara kedua pejabat.

Sumber: MARINIR

LVT baru lagi latihan di Ancol...

Mendarat....


Nyebur.....


Sangar.....


Barisan...


Go..marine..go..!


Saat berenang.....





photo credit to Dixie@angkasareaders...

Armed Kostrad Perbarui Alutsita

105mm Towed Howitzer KH-178

MAGELANG - Alutsita artileri medan (Armed) Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kostrad) akan diperbarui menjadi lebih canggih.

Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Armed TNI AD, Brigjen TNI A. Agung Gde Suardhana, di Magelang, Kamis (16/12), mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Ia mengatakan, diharapkan regenerasi alutsita ini akan membantu Armed dalam menjawab tantangan zaman yang lebih kompleks dan berat.

Menurut dia, meriam 76 mm yang telah lama digunakan Armed akan diganti meriam 105 mm KH 178 buatan Korea Selatan yang lebih mutakhir. Pasukan Armed juga akan mendapat tambahan senjata baru, yakni roket WR 40 Langusta buatan Polandia.

"Penambahan dan regenerasi beberapa alutsita ini harus dijadikan tantangan untuk terus maju. Jangan dianggap sebagai kendala," katanya pada pengarahan kepada 350 prajurit Armed 3/105 Tarik Magelang di Mako Armed 3.

Ia berharap, seluruh prajurit TNI AD khususnya di Armed 3 agar cepat belajar dan terus belajar, agar tidak ketinggalan dalam penguasaan teknologi. Apalagi perkembangan iptek sekarang sangat cepat dan terus berubah.

Menurut dia, akan dibentuk tiga divisi baru yakni divisi lintas udara (linud), raider (serang), dan divisi mekanis (mesin). Ketiga divisi tersebut untuk menggantikan Divisi Malang dan Jawa Barat.

Ia mengatakan, penambahan divisi ini untuk mendukung pembinaan kesatuan agar lebih baik. "Jangan sampai prajurit Armed ketinggalan zaman dan teknologi," katanya menambahkan.

Sumber : ANTARA