Wakil Presiden Boediono meninjau pos pengamanan laut TNI AL di Sei Panjang, Pulau Sebatik. (Foto: detikFoto/Gunawan Mashar) 15 Desember 2010, Pontianak -- Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Geerhan Lantara, mengkhawatirkan, bila pembangunan kawasan perbatasan negara Republik Indonesia (Entikong/Kalimantan Barat), tak diakselarasi dengan pembangunan perbatasan Malaysia (Serawak) akan menimbulkan kesenjangan ekonomi antarpenduduk kedua negara. Kesenjangan ekonomi dan budaya membawa dampak pada ancaman nirmiliter.
"Akselarasi pembangunan harus dilakukan seimbang. Jika tidak dilakukan, kita akan tertinggal dalam tinkat ekonomi dan tentunya berpengaruh terhadap psikologis masyarakat kita yang tinggal di kawasan perbatasan dua negara, seperti di kawasan perbatasan Kalimantan," ujar Geerhan saat menerima audiensi wartawan dari Jakarta di Markas Kodam XII/Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (14/12).
Turut hadir, Kepala Pusat Komunikasi dan Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Midhio.
Nirmiliter, seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi dan ideologi merupakan ancaman paling dikhawatirkan pemerintah. Warga perbatasan Indonesia lebih gampang mendapatkan akses informasi dari negara Malaysia.
"Administrasi kependudukan warga kita adalah WNI. Namun, interaksi dan pemenuhan kebutuhan keseharian penduduk kita lebih cenderung ke negara tetangga. Selain itu, akses informasi yang mereka lebih banyak dari negara tetangga," ujarnya.
Meski demikian, Geerhan menyakini nasionalisme penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan negara RI-Malaysia tidak luntur oleh iming-iming ekonomi.
Menurut dia, kesenjangan ekonomi dan psikologis kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia baru akan terlihat konkrit dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Sekarang ini, Malaysia gencar membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur di kawasan perbatasan.
Sebaliknya, menurut mantan Panglima Divisi Infanteri II Kostrad ini, pembangunan perbatasan di Indonesia belum konkrit karena insinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan pemerintah pusat maupun undang-undang.
"Putra-putra daerah dan tak kalah cerdas dibandingkan dengan saudara kita dari negara tetangga. Sayangnya, kecerdasan anak bangsa belum diimplementasikan total dalam kerangka pembangunan nasional untuk kawasan perbatasan," ujar Geerhan.
Regulasi Khusus
Ia tak menampik realita kesenjangan penduduk di kawasan perbatasan Malaysia dan Indonesia. Penduduk Indonesia cenderung melaksanakan kegiatan ekonomi di negara tetangga serumpun itu. "Sekarang sudah terlihat jelas kesenjangan itu," ujar Geerhan.
Ia menambahkan, mata uang Malaysia, ringgit lebih bergengsi dari rupiah. Di Malaysia, nilai tukar rupiah tidak diterima. Sebaliknya, warga Indonesia yang tinggal di perbatasan Indonesaia menggunakan nilai transaksi ringgit.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Barat Fathan A Rasyid menyatakan, sinergitas TNI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat berupaya mewujudkan pembangunan di daerah perbatasan masih terbentur pada kebijakan pemerintah pusat dan undang-undang.
"Perlu ada kebijakan atau regulasi khusus untuk pembanguna perbatasan," ujarnya.
Wapres: Pendekatan Kesejahteraan Cara Terbaik Jaga NKRI
Wakil Presiden Boediono juga mengunjungi anak-anak yang tangah menuntut ilmu. Karena keterbatasan SDM, mereka mendapat pelajar bukan dari guru semestinya, namun dari anggota TNI. (Foto: detikFoto/Gunawan Mashar) Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, bila ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) aman, maka cara terbaik adalah pendekatan kesejahteraan masyarakat, di samping juga keamanan.
"Jika sejahtera tentu dengan sendiri masyarakat akan menjaga, tapi jangan lupa harus ada yang mengawal dibelakang, seperti TNI dan Polri," kata Wapres Boediono, saat mengunjungi Pondok Pesantren Mutiara Bangsa di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, Selasa (14/12).
Hadir dalam acara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, serta Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.
Dalam kesempatan itu, Wapres mengadakan tatap muka dan dialog dengan para pelajar, guru dan sejumlah PNS. Menurut Wapres, daerah perbatasan bukan merupakan halaman belakang, tapi seharusnya menjadi teras terdepan rumah.
"Niat seperti itu, adalah niat pemerintah pusat tapi untuk kesejahteraan dijalankan secara bertahap tidak bisa dalam semalam," kata Wapres.
Boediono menilai hatinya merasa tersentuh ketika tiba dan bertatap muka dengan masyarakat yang berada di wilayah terdepan. "Saya bisa merasakan itu, dan saya optimistis bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bisa menjaga keutuhan NKRI yang memang menjadi cita-cita pendiri bangsa dan kita semua," ujar Boediono.
Wapres mengatakan, kehadirannya untuk melihat dengan mata kepala sendiri ke wilayah terdepan NKRI yang berbatasan dengan Malaysia, untuk mendapatkan rasa dan sekaligus melihat masyarakat yang telah terpatri menjaga wilayah Indonesia.
Dalam kunjungan ke pondok pesantren tersebut, Wapres menyaksikan pemberian bantuan dana oleh para pejabat BUMN untuk program peningkatan pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Sebatik.
Sejumlah BUMN yang akan memberikan bantuan adalah PT PLN sebesar Rp 100 juta, PT Bank Tabungan Negara Rp 200 juta, PT Bank Negara Indonesia Rp 200 juta, PT Bank Rakyat Indonesia Rp 200 juta, PT Bank Bukopin Rp 50 juta, serta penyerahan bantuan mendiknas Rp 2,10 miliar.
Tetap Waspada
Kapal TNI AL yang biasa digunakan patroli untuk menjaga perbatasan RI. (Foto: detikFoto/Gunawan Mashar) "Tolong bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak perlu mampir ke sana-sini. Itu bentuk pertanggungjawaban ke Bupati untuk digunakan mensejahterakan rakyat," kata Wapres.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Boediono meminta semua pihak untuk tetap waspada dan siaga menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. "Perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan dan wilayah perlu dijaga dan dikawal. Saya melihat itu sudah dijalankan dengan baik," kata Wapres Boediono kepada pers, saat meninjau Pos Angkatan Laut Sei Pancang, di Pulau Sebatik.
Pos Angkatan Laut Sei Pancang memiliki perbatasan laut wilayah Indonesia dan Malaysia. Usai meninjau wilayah perbatasan itu, Wapres juga meninjau wilayah perbatasan kedua negara di Dusun Abadi, Desa Aji Kuning, yang perbatasannya dipisahkan oleh daratan.
Wapres dalam kunjungan di kedua perbatasan itu mendapat penjelasan langsung dari para kepala pos penjagaan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam mengamankan perbatasan.
Suara Karya
