Menhan: Indonesia Akan Bangun Pabrik Propelan

0diggsdigg

illustrasi

SUBANG(SINDO) – Indonesia segera bisa memproduksi bahan peledak khusus untuk kebutuhan militer. Rencananya,pabrik yang mampu memproduksi propelan akan selesai dibangun PT Dahana pada 2013.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, industri propelan sebagai bahan peledaksangat diperlukan untuk pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI).Sebab,selama ini bahan peledak militer masih sepenuhnya bergantung dari luar negeri. ”Industri propelan sangat dibutuhkan,” ujarnya usai peletakan batu pertama pembangunan Energetic Material Center (EMC) di kawasan pabrik bahan peledak PT Dahana, Subang,Jawa Barat,kemarin Karena itu, Purnomo menjanjikan pembangunan tersebut akan mendapat dukungan dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai badan yang khusus menangani revitalisasi industri pertahanan.

”Ini merupakan proyek strategis industri pertahanan. Dalam kabinet ini industri pertahanan menjadi prioritas pertama dalam pembangunan industri nasional. Akan meminta dukungan KKIP agar pembangunannya sesuai dengan jadwal pada kabinet ini,”paparnya. Selain sebagai kawasan industri, Menteri Pertahanan juga meminta agar di kawasan seluas hampir 600 hektare tersebut dibangun juga tempat pengembangan dan penelitian yang selama ini berlangsung secara tersebar dan sporadis.

”Pindad melakukan litbang,TNI juga, belum lagi institusi lain. Lebih baik jika nantinya dipadukan dalam satu lokasi,”tuturnya. Dia juga berharap kawasan tersebut dapat digunakan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bahan peledak. Purnomo melanjutkan, kawasan industri terpadu PT Dahana tentunya juga memproduksi bahan-bahan peledak untuk tujuan komersial dengan tujuan untuk menunjang jalannya perusahaan.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha PT Dahana Fajar Harry Sampurno mengatakan,kebutuhan bahan peledak untuk kepentingan militer Indonesia 100% masih harus diimpor. ”Kami masih nol dan untuk memenuhi kebutuhan itu dan 100% masih mengandalkan impor. Sementara untuk bahan peledak komersial, kami sudah dapat mandiri. Meskipun supply kami masih mencapai 80%,”ungkapnya. Namun, dia mengaku optimistis jika industri propelan sudah beroperasi kebutuhan bahan peledak untuk militer akan dapat terpenuhi secara mandiri.

Nantinya, akan dibangun pabrik untuk propelan roket dan propelan amunisi. ”Pada 2013, saya yakin pasokan bahan peledak militer Indonesia akan dipasok secara mandiri oleh Dahana,” tuturnya.Khusus untuk pembangunan pabrik propelan,diperlukan anggaran sedikitnya USD80 juta. Sehari sebelumnya Litbang TNI Angkatan Udara dan PT Dahana menandatangani kerja sama penelitian dan pengembangan untuk penyempurnaan desain dan sertifikasi Blast Effect Bomb yang merupakan bom latih pesawat tempur.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memproduksi roket berhulu ledak tinggi dengan daya jangkau sekitar 14,5 km.Menurut rencana, pada2013,akandiproduksisebanyak 750 roket dan tahun berikutnya 1000 roket dengan nama RHAN- 122. Roket yang dikembangkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan,PT Pindad dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Pusat Latihan Tempur di Baturaja,Sumatera Selatan, Sabtu (6/11) lalu.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan Pos M Batubara mengatakan, meskipun 90% bahan material roket sudah berasal dari dalam negeri.Namun, propelan sebagai bahan pendorongnya masih harus diimpor. Pemerintah memang bertekad menjadikan tahun 2010 sebagai era kebangkitan industri pertahanan dalam negeri.Tekad ini diikuti dengan geliat industri-industri untuk melakukan inovasi serta produksi. Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan seperti PT Pindad yang mulai unjuk gigi dalam melakukan inovasi panser dan senjata serbu.

Setelah dianggap sukses memproduksi panser tipe angkutan personel sedang 6x6 yang dipakai kontingen garuda dalam menunaikan misi perdamaian di Lebanon Selatan,kini PT Pindad mulai akan memproduksi panser dengan senjata kanon dengan nama Panser Tarantula Sementara itu, PT PAL Surabaya juga melakukan pembangunan kapal Perusak Kawal Rudal dengan panjang 105 meter bekerja sama dengan galangan kapal Damen Schelde Naval Ship-building Belanda.

Sumber: SINDO

WikiLeaks: AS Pengaruhi Perdamaian RI-GAM

0diggsdigg

INILAH.COM, Jakarta – Dokumen yang dibocorkan situs WikiLeaks menunjukkan informasi bahwa Amerika Serikat (AS) ternyata berada di balik proses pencapaian perdamaian Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
WikiLeaks memunculkan dokumen tersebut dalam bagian WikiLeaks Document Release mengenai informasi kepada Kongres AS dari Congressional Research Service. Informasinya termuat dalam Report RS20572 bertajuk Indonesian Separatist Movement in Aceh. Laporan itu disajikan oleh Larry Niksch dari Divisi Hubungan Luar Negeri, Perdagangan dan Pertahanan tertanggal 26 Februari 2004.

Di dalamnya disebutkan bahwa perhatian terhadap Indonesia mau tidak mau juga harus terkait dengan Aceh. Sebab, hubungan RI-AS dalam hal pemberantasan terorisme akan terganggu oleh perubahan situasi di Aceh. Untuk mencegahnya, Pemerintahan George W Bush menyatakan harus ikut mempengaruhi proses perundingan perdamaian di Aceh.

Karena itu, di musim semi 2002, Asisten Menteri Luar Negeri, Matt Daley, menemui pemimpin GAM, Hasan Tiro di Swedia. Dalam pertemuan itu, Daley mendesak Tiro untuk menerima opsi otonomi khusus dari pemerintah Indonesia.

Pemerintah AS juga menawarkan Jenderal Marinir (Purnawirawan) Anthony Zinni untuk menjadi mediator dalam perundingan itu. Zinni kemudian mengunjungi Aceh pada Juli 2002.

Kepada pihak Indonesia, AS secara hati-hati mendekati TNI terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). AS menekan pemerintah Indonesia untuk tidak melaksanakan rekomendasi TNI untuk menerapkan darurat militer di Aceh. Dalan laporan itu disebukan bahwa pemerintah AS tidak ragu lagi menilai bahwa kebijakan darurat militer merupakan kebijakan TNI sepenuhnya.

Untuk mendekati TNI, pemerintah AS juga melobi lembaga peradilan di AS terkait dengan gugatan oleh the International Labour Rights Foundation terhadap perusahaan minyak AS, Exxon-Mobil Corporation, karena keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM oleh TNI yang menjaga instalasi gas alam milik Exxon-Mobil Corporation di Aceh.

AS kemudian melobi hakim federal dengan mengirim surat pada 29 Juli 2002. Isinya, Departemen Luar Negeri berpendapat bahwa gugatan itu bisa mendorong pemerintah Indonesia bersikap diskriminatif terhadap perusahaan-perusahan AS dan menghentikan kerjasama dengan AS dalam pemberantasan terorisme.

Khusu terkait masalah Aceh itu, pemerintahan Bush menerapakan tiga kebijakan. Pertama, mempengaruhi GAM untuk setidaknya mau bernegosiasi dalam hal penerapan otonomi khusus.

Kedua, mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk memiliki niat baik dalam membuat undang-undang otonomi khusus itu. AS menyebut kebijakan kedua itu sebagai tugas yang penting karena Indonesia pernah mengingkari janji terkait otonomi di Aceh.

Ketiga, mempengaruhi TNI untuk tidak melakukan langkah-langkah yang bisa menimbulkan krisis hak asasi yang parah di Aceh (misalnya membunuh warga sipil). Sebab, jika itu terjadi, upaya Pentagon (Departemen Pertahanan AS) mendekati TNI akan mendapat hambatan dari Kongres.

Sumber: INILAH

Menhan: Indonesia Akan Beli 24 Unit Bell 412EP Dan 16 Unit Pesawat Latih

T-50 Buatan KAI Korea Selatan merupakan Pesawat Latih Dan Pesawat Tempur Ringan.

JAKARTA, Niat Indonesia untuk melakukan pemesanan terhadap pesawat tempur latih dan tertarik dalam memperluas armada pesawat tempur, helikopter dan pesawat angkutnya. Menteri pertahanan
Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, tiga kandidat pesawat tempur latih Korea Selatan, Rusia dan Republik Ceko, yaitu T-50, Yakovlev Yak-130 dan Vodochody Aero L-159. Purnomo mengatakan kepada AVIATION WEEK bahwa keputusan dibuat dengan cepat dan Indonesia menyediakan 16 pesawat, cukup untuk satu skuadron. "Hal ini sudah dalam tahap akhir," katanya, tanpa mencatat jangka waktu tertentu.

"Kami mencari pesawat yang dapat digunakan untuk pelatihan dan sebagai pesawat tempur serang ringan," katanya. " Fighter yang baik untuk mencegat pesawat ringan yang melintasi wilayah NKRI tanpa pemberitahuan sebelumnya." Indonesia membutuhkan pesawat tempur latih karena sebagian pesawat BAE hawks sudah digrounded, Purnomo mengatakan, Indonesia sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan suku cadang dan peralatan untuk Hawks. "Untuk meningkatkan hubungan, saya(purnomo) menegaskan bahwa Presiden BAE, berjanji akan melakukan pengadaan suku cadang dan peralatan untuk hawks." katanya, bila tidak ada perbaikan suku cadang dan peralatan maka Indonesia akan menggrounded hawks secara bertahap.

Korea Selatan mungkin akan memimpin dalam kompetisi untuk pengadaan pesawat tempur latih untuk TNI AU karena kedekatan hubungan strategis dengan Indonesia. "TNI AU sebagai pengguna pesawat tempur sedang melakukan pengkajian dan membuat evaluasi teknis untuk pesawat tempur latih tersebut" kata Purnomo.tetapi apabila AU telah membuat pemilihan pesawat yang terbaik.maka proposal akan diajukan ke markas besar TNI untuk disetujui,dan kemudian diserahkan kepada departemen pertahanan"katanya. Menhan "mengerti apa yang dibutuhkan oleh pemerintah," tambahnya".

Indonesia dan Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman pada bulan Juli untuk mengembangkan sebuah pesawat tempur baru, KF-X, dimana PT DI ikut dilibatkan untuk memproduksi pesawat tempur tersebut. Purnomo mengatakan Indonesia ingin mulai memasukkan pesawat tempur KF-X dalam armada TNI AU pada tahun 2025 untuk mengantikan pesawat tempur F-16.

Tetapi dalam jangka pendek, Indonesia bisa mengambil keuntungan dari Lockheed Martin. "Kita mempunyai anggaran untuk membeli F-16 tipe terbaru atau menerima hibah f-16", kata Purnomo. "dengan menggunakan F-16 kita dapat mengupgrade sendiri (dengan bantuan luar negeri),yang membuat kami menjadi tertarik." Tetapi jika Indonesia menerima hibah F-16, maka harus memperhitungkan lifetime pesawat tempur tersebut. Indonesia telah memiliki F-16 A / B Blok 15 dan Purnomo menegaskan bahwa Indonesia ingin upgrade F-16.

Sekarang Amerika Serikat mencabut embargo atas Indonesia, tetapi ada beberapa masalah teknis yang akan terus kita kaji. Purnomo mengatakan Indonesia dapat mengupgrade F-16 dari perusahan non-AS karena "Ada Turki. Mereka memiliki armada terbesar F-16 setelah Amerika Serikat, "katanya.

Bell Helicopter dan Eurocopter baru-baru ini menerima tawaran melalui kerjasama dengan produsen pesawat PT DI, Karena PT DI bisa membantu dalam memproduksi helikopter. Purnomo mengatakan TNI baru-baru ini menandatangani kontrak dengan PT DI untuk pengadaaan 24 helikopter Bell 412EP. Ia juga mengatakan TNI AU juga membeli helikopter AS332 Super Puma, yang dibuat oleh PT DI.

Indonesia dalam waktu dekat juga membutuhkan helikopter untuk ditempatkan di korvet AL,heli ini jg dapat digunakan untuk peperangan anti kapal selam. 4 kapal korvet sigma buatan belanda yang telah dibeli baru baru ini,dan juga kapal korvet kelima yang dalam pengerjaan di PAL Surabaya.

Untuk kedepannya maka akan diadakan pembelian pesawat tempur Sukhoi. Indonesia telah mempunyai 10 pesawat tempur Sukhoi dan purnomo mengatakan pemerintah berencana membeli 6 lagi sehingga jumlahnya akan menjadi satu skadron.

Dalam hal transpor militer,upgrade model C130 yang sudah menua masuk dalam daftar belanja. Pemerintah juga berencana untuk membeli CN 235 dari PTDI serta mencari dan menggantikan psawat F 27 yang sudah tua dengan EADS CASA CN 295 dalam tender.

Sumber: AVIATION WEEK/MIK

China Discloses New SD-10 Combat Capabilities

02 Desember 2010

SD-10/PL-12 is a BVR AAM, with max speed mach 4, can reach target 100km (photo : pakforum)

China's SD-10 beyond visual range air-to-air missile (AAM) may be a considerably more capable weapon than has hitherto been believed. Officials from the SD-10's manufacturer, the Luoyang Electro-Optical Technology Development Centre (LOEC), say the SD-10 was designed from the beginning to function with a dual-mode seeker operating in distinct active and passive radar homing modes. If so, the SD-10 (and current production SD-10A) are the first AAMs to enter service with this acknowledged capability.

In lengthy discussions with LOEC at the Airshow China 2010 in Zhuhai between 16-21 November, the operating modes of the SD-10 were described to Jane's in detail. The missile has an active-radar terminal homing capability which has been public knowledge since the first details of the SD-10 were officially released in the middle of the last decade.

What has remained unspoken until now is the missile's claimed ability to home in on radar or electronic warfare emissions from the target aircraft, without support from the launch aircraft or use of the missile's own active seeker modes.

A LOEC official told Jane's that the passive mode was not intended to be the missile's primary targeting method - and cited the risks to friendly aircraft when relying on passive guidance mode alone. It is not clear if the SD-10's seeker can continuously alternate between active and passive modes in flight, or if it makes a less sophisticated 'one time' switch.

(Jane's)

WAMENHAN RI: Media Massa Sebagai Sarana Transformasi Informasi Kebijakan Pertahanan

0diggsdigg

illustrasi Media Massa Yang Membahas Tentang Militer

Jakarta, DMC – Setiap esensi kebijakan Pertahanan dan setiap kegiatan Kementerian Pertahanan, yang perlu diketahui oleh masyarakat sebagai stake holder, harus mampu dikomunikasikan oleh para pejabat yang berwenang dilingkungan Kementerian Pertahanan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, sebelum membuka secara resmi pelaksanaan Workshop Pertahanan Pelatihan Mengenal Media Massa, Public Relation dan Jurnalis dengan tema, "Peningkatan SDM dan Citra Kementerian Pertahanan (Kemhan) Melalui Media Massa", di Gedung Urip Sumohardjo, Kemhan RI, Jakarta, Rabu(1/12).

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, penyampaian kinerja Kemhan langsung kepada masyarakat dilaksanakan, salah satunya melalui interaksi dengan media melalui jalur interaksi dengan media massa. Meskipun para pejabat Kemhan saat ini, sebagian telah memiliki kualitas dasar dan pengembangan berkomunikasi dengan publik, namun perlu diperhatikan mengenahi prinsip-prinsip, etika dan estetika dalam penyampaiaan informasi. Sehingga pesan yang akan ditransformasikan dapat secara tepat dan benar dipahami masyarakat, demikian Wamenhan mengingatkan.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sejak tanggal 30 April 2008 Wamenhan mengharapkan masyarakat dapat dibanjiri dengan informasi yang dimiliki oleh Kemhan secara benar. Media massa sebagai sarana transformasi informasi, dapat diibaratkan sebagai telor mentah yang kita pegang, terlalu kuat digengga, pecah, terlalu lemah pun, telor akan lepas dan pecah. Sehingga para pejabat diajak memahami bagaimana sebaiknya berhubungan dengan media massa.

Hal senada disampaikan salah satu nara sumber Benny S. Butarbutar, salah seorang praktisi bidang informasi publik dan mantan jurnalis di beberapa media massa, mengingat Kemhan menjadi 10 institusi teratas negara yang menjadi sosrotan media dan setiap kebijakan terkait pertahanan langsung menyentuh kepada kepentingan publik, diperlukan kemampuan dan kepiawaian pejabat publik dalam menghadapi media massa.

Kemampuan dan kepiawaian tersebut didapatkan dari penguasaan terhadap masalah dan kepercayaan diri ketika dihadapkan pada situasi memberikan informasi dan menjawab pertanyaan wartawan. Para peserta juga diajak merubah pemahaman yang bukan lagi bagaimana pejabat menghadapi media namun bagaimana kita mampu menggunakan media massa sebagai sarana penyampaian infomasi publik.

Workshop yang diadakan oleh Kantor Pusat Informasi Publik Kemhan bekerja sama dengan Ira Kusno Communication, salah satu lembaga pelatihan jurnalistik, berlangsung selama dua hari. Untuk hari pertama dikhususkan kepada pejabat Eselon I dan II yang berjumlah 33 peserta sedangkan untuk hari kedua bagi pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kemhan RI. Materi yang diterima peserta, diantaranya berupa tekhnik wawancara dan tekhnik door stop. Sedangkan narasumber yang menyampaikan materi hari pertama Ira Kusno, Simon Silalahi (Kompas) dan Indiarto (presenter TV ONE).

Pada hari kedua pelatihan workshop untuk eselon III dan IV materi yang diberikan terkait dengan cara membuat press release, wawancara dan pengenalan media net working.

Sumber: DMC

Tank BMP-3F Marinir Akan di Serah Terimakan Pada 11 Desember 2010

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno beserta rombongannya bersama Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin melakukan pemaparan tentang serah terima Tank Amphibi BMP-3F buatan Rusia kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dilaksanakan di Markas Komando Korps Marinir, Jalan Prapatan No. 40 Jakarta Pusat, Jumat (3/12).

Sebelumnya, Kasal beserta rombongan Sholat Jum’at bersama para prajurit Marinir dan warga sekitar mako di Gedung Graha Marinir. Menurut rencana upacara serah terima BMP-3F akan dilaksanakan di Banongan Situbondo tanggal 11 Desember 2010, serta diakhiri kegiatan pengangkatan Menhan sebagai warga kehormatan Korps Marinir.

Paparan tersebut disampaikan langsung oleh Dan Pasmar 1 Kolonel Marinir A. Faridz Whashington, serta dihadiri Irjenal Mayjen TNI (Mar) Djunaedi Djahri, Asops Kasal, Aspers Kasal, Aslog Kasal, Komandan Kobangdikal, Komandan Seskoal, para pejabat teras Mabesal dan pejabat teras di lingkungan Korps Marinir.

Sumber : PEN MARINIR

Yudhoyono-Lee Myung Bak Akan Bertemu di Bali

Jumat, 3 Desember 2010 22:51 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak akan melakukan pertemuan dwipihak di sela-sela Forum Demokrasi Bali (BDF) III yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 9-10 Desember 2010.

"Saya baru saja bertemu dengan Menlu Korea Selatan untuk menkonfirmasi kehadiran Presiden Lee," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat petang seusai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima surat kepercayaan lima orang duta besar negara sahabat.

Menlu mengatakan, dalam pertemuan itu Menlu Korsel Kim Sung-hwan menyampaikan sikap Presiden Korea Selatan khususnya hubungan baik antara kedua negara.

Terkait agenda pertemuan kedua kepala negara, Menlu mengatakan salah satunya konflik di Semenanjung Korea.

"Saya yakin akan dibahas (konflik di Semenanjung Korea)," katanya.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kusuma Habir, Indonesia dan Korea Selatan akan mengetuai BDF III sehingga Presiden Yudhoyono dan Presiden Lee akan membuka forum perhelatan regional yang akan dihadiri 36 negara peserta dan sedikitnya 28 negara peninjau tersebut.

Sementara itu terkait konflik di Semenanjung Korea, pada Pada Selasa malam (23/11), Menlu atas nama Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas terjadinya saling tembak antara Korea Utara dan Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil.

Menlu mengatakan, Pemerintah Indonesia mendesak kedua pihak untuk segera menghentikan permusuhan, melakukan upaya maksimal untuk menahan diri dan menghindari terjadinya peningkatan ketegangan.

Pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya dimulai kembali perundingan enam pihak yang diikuti oleh Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Rusia, China dan Jepang guna membahas seluruh aspek yang terkait dengan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

Pada Selasa, Korea Utara menembakkan artileri ke Pulau Yeonpyeong yang terletak di dekat perbatasan maritim antara Korea Utara dan Selatan. Hal itu kemudian memicu baku tembak kedua Korea.

Korea Utara tidak mengakui perbatasan tersebut, dengan merujuk pada kenyataan bahwa perbatasan itu diputuskan secara sepihak oleh Amerika Serikat setelah perang Korea pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata.

Sebanyak tiga pertempuran kelautan terjadi di kawasan itu pada 1999, dan pemerintah Korsel menyalahkan Korut atas serangan yang menenggelamkan kapal perang di kawasan itu pada Maret tahun ini.

Dalam sebuah pernyataan di Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) yang dikutip oleh kantor berita Korea Selatan Yonhap, Panglima Tinggi Militer Korut menuduh militer Korsel memulai ketegangan dengan menembak ke arah sebelah Korut.

Upaya untuk meredakan ketegangan antara kedua Korea yang dipicu oleh program nuklir kontroversial Korea Utara telah dilakukan dalam rangkaian perundingan enam pihak. Perundingan-perundingan itu, terakhir diselenggarakan Desember 2008.

Korut meninggalkan forum itu April 2009. Lima bulan kemudian negara itu mengumumkan mereka telah mencapai tahap akhir pengayaan uranium- satu jalan baru penting untuk membuat sebuah bom nuklir.(*)

ANTARA