Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia terus memantau dan mempelajari isi dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat yang dibeberkan oleh laman "Wikileaks" karena beberapa di antaranya disebutkan terkait dengan Indonesia.
"Kita kumpulkan dulu, pelajari, sekarang tahap pengumpulan, ... dan mereka mengatakan ada kategori rahasia, ada kategori yang tidak rahasia dan juga ada yang agak sensitif. Kita kumpulkan dulu," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, di Jakarta, Jumat, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima CEO Forbes Media Steve Forbes.
Menurut Tifatul, hasil dari pengumpulan tersebut kemudian akan dilaporkan kepada tim khusus di bawah koordinator Menko Polhukam Djoko Suyanto.
Saat ditanya apakah Pemerintah Indonesia akan memberikan klarifikasi atas isi dokumen tersebut pada saatnya nanti, Tifatul mengatakan, "informasi (dalam Wikileaks) itu disimpan oleh Amerika Serikat dan dibobol Wikileaks. Belum tentu semuanya benar. Kalau tidak benar... kalau propaganda kita harus jawab `kan".
Namun, dia menjelaskan bahwa informasi yang dibeberkan dalam Wikileaks bukan informasi rahasia dan dokumen Indonesia melainkan rahasia Indonesia yang disimpan Amerika Serikat.
"Bukan rahasia negara (Indonesia). Katanya sumbernya Kedubes AS di Jakarta, bukan informasi Indonesia yang di Indonesia, tapi rahasia Indonesia yang disimpan AS. Ada sekitar 3.000-an item," katanya.
Sebelumnya, Menlu dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring telah diperintahkan untuk memantau isi laman Wikileaks oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto.
Beberapa waktu terakhir beredar kabar bahwa Wikileaks akan membongkar memo-memo dari Kedubes AS yang menyoroti pertahanan di Indonesia, termasuk isu tentang Kopassus yang akan kembali bekerja sama dengan militer AS.
Pembocoran dokumen rahasia Amerika Serikat oleh Wikileaks terus mengundang perhatian media, terutama dari negara yang merasa dirugikan atas bocornya dokumen rahasia tersebut, bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan Sekjen PBB Ban Ki-moon sempat membahas hal itu pada Rabu (1/12).
Keduanya membahas "kekacauan" yang disebabkan oleh pembocoran dokumen-dokumen rahasia Wikileaks yang menduga AS memata-matai pemimpin badan dunia itu secara rinci.
Laman Wikileaks telah menyebarkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan hubungan dengan sejumlah negara.
Akibat hal itu, lembaga polisi dunia atau Interpol menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap pendiri laman itu, Julian Assange (39).
Assange yang mantan peretas komputer kini menjadi pusat perhatian dunia setelah Wikileaks membocorkan ribuan pesan diplomatik rahasia AS di akhir pekan lalu.
Assenge yang lahir di Townsville, Queensland, bersembunyi sejak Wikileaks secara kontroversial menyebarkan lebih dari 250.000 dokumen rahasia milik Pemerintah AS. (*)
(T.G003*F008/A041)
ANTARA
Friday, December 3, 2010
Menlu: Indonesia Tidak Akan Tanggapi Substansi "WikiLeaks"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak akan menanggapi substansi dokumen rahasia Amerika Serikat yang dibeberkan melalui laman "WikiLeaks" sekalipun sebagian isi dokumen itu disinyalir terkait Indonesia.
"Kemlu tidak akan memberikan komentar langsung terhadap substansi dokumen-dokumen itu," kata Menlu di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat petang seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima surat kepercayaan lima orang duta besar negara sahabat.
Menurut Menlu, pada hakekatnya hal tersebut adalah masalah pemerintah Amerika Serikat karena apapun isu dari dokumen itu adalah penilaian pemerintah Amerika Serikat.
"Kita mengikuti dari berita yang berkembang bahwa sebagai dari dokumen itu berasal dari Kedubes AS di Jakarta, tentu kita mengikuti dengan seksama tetapi pada hakekatnya ini adalah masalah AS, dan apapun isinya yang dilaporkan adalah penilaiai dari AS jadi kita jangan terlalu jauh," katanya.
Apalagi menurut Menlu kasus "WikiLeaks" itu terus berkembang karena pembocorannya dilakukan secara bertahap.
"Kita terus mengikuti, memantau apakah ada hubungan yang berkaitan dengan Indonesia, yang akan dibocorkan pula. (Tetapi itu) bukan dokumen Indonesia ya. Jadi sekarang kita ikuti dengan seksama," jelasnya.
Sebelumnya Menlu dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring telah diperintahkan untuk memantau isi laman WikiLeaks oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto.
Beberapa waktu terakhir beredar kabar WikiLeaks akan membongkar memo-memo dari Kedubes AS yang menyoroti pertahanan di Indonesia, termasuk isu tentang Kopassus yang akan kembali bekerja sama dengan militer AS.
Pembocoran dokumen rahasia Amerika Serikat oleh WikiLeaks terus mengundang perhatian media, terutama dari negara yang merasa dirugikan atas bocornya dokumen rahasia tersebut, bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan Sekjen PBB Ban Ki-moon sempat membahas hal itu pada Rabu (1/12).
Keduanya membahas "kekacauan" yang disebabkan oleh pembocoran dokumen-dokumen rahasia WikiLeaks yang menduga AS memata-matai pemimpin badan dunia itu secara rinci.
Laman WikiLeaks telah menyebarkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan hubungan dengan sejumlah negara.
Akibat hal itu, lembaga polisi dunia atau Interpol menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap pendiri laman itu, Julian Assange (39).
Assange yang mantan peretas komputer kini menjadi pusat perhatian dunia setelah WikiLeaks membocorkan ribuan pesan diplomatik rahasia AS di akhir pekan lalu.
Assenge yang lahir di Townsville, Queensland, bersembunyi sejak WikiLeaks secara kontroversial menyebarkan lebih dari 250.000 dokumen rahasia milik Pemerintah AS.(*)
ANTARA
"Kemlu tidak akan memberikan komentar langsung terhadap substansi dokumen-dokumen itu," kata Menlu di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat petang seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima surat kepercayaan lima orang duta besar negara sahabat.
Menurut Menlu, pada hakekatnya hal tersebut adalah masalah pemerintah Amerika Serikat karena apapun isu dari dokumen itu adalah penilaian pemerintah Amerika Serikat.
"Kita mengikuti dari berita yang berkembang bahwa sebagai dari dokumen itu berasal dari Kedubes AS di Jakarta, tentu kita mengikuti dengan seksama tetapi pada hakekatnya ini adalah masalah AS, dan apapun isinya yang dilaporkan adalah penilaiai dari AS jadi kita jangan terlalu jauh," katanya.
Apalagi menurut Menlu kasus "WikiLeaks" itu terus berkembang karena pembocorannya dilakukan secara bertahap.
"Kita terus mengikuti, memantau apakah ada hubungan yang berkaitan dengan Indonesia, yang akan dibocorkan pula. (Tetapi itu) bukan dokumen Indonesia ya. Jadi sekarang kita ikuti dengan seksama," jelasnya.
Sebelumnya Menlu dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring telah diperintahkan untuk memantau isi laman WikiLeaks oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto.
Beberapa waktu terakhir beredar kabar WikiLeaks akan membongkar memo-memo dari Kedubes AS yang menyoroti pertahanan di Indonesia, termasuk isu tentang Kopassus yang akan kembali bekerja sama dengan militer AS.
Pembocoran dokumen rahasia Amerika Serikat oleh WikiLeaks terus mengundang perhatian media, terutama dari negara yang merasa dirugikan atas bocornya dokumen rahasia tersebut, bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan Sekjen PBB Ban Ki-moon sempat membahas hal itu pada Rabu (1/12).
Keduanya membahas "kekacauan" yang disebabkan oleh pembocoran dokumen-dokumen rahasia WikiLeaks yang menduga AS memata-matai pemimpin badan dunia itu secara rinci.
Laman WikiLeaks telah menyebarkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan hubungan dengan sejumlah negara.
Akibat hal itu, lembaga polisi dunia atau Interpol menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap pendiri laman itu, Julian Assange (39).
Assange yang mantan peretas komputer kini menjadi pusat perhatian dunia setelah WikiLeaks membocorkan ribuan pesan diplomatik rahasia AS di akhir pekan lalu.
Assenge yang lahir di Townsville, Queensland, bersembunyi sejak WikiLeaks secara kontroversial menyebarkan lebih dari 250.000 dokumen rahasia milik Pemerintah AS.(*)
ANTARA
Indonesia dan Korsel Jadi Ketua Bersama BDF III
Jakarta (ANTARA News) - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kusuma Habir pada Jumat di Jakarta mengatakan Indonesia dan Korea Selatan akan mengetuai "Bali Democracy Forum III" (BDF) yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 9-10 Desember 2010.
"Bali Democracy Forum III akan diketuai bersama oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak," kata Kusuma sekaligus menjelaskan bahwa keduanya akan membuka forum perhelatan regional itu.
Ia mengatakan bahwa pertemuan pertukaran pendapat itu akan melibatkan sejumlah kepala negara/pemerintahan, menteri, serta pejabat tinggi dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, di antaranya adalah Afghanistan, Georgia, Irak, Iran, Myanmar, Timor Leste dan Yordania.
"Sejumlah 36 negara telah menyatakan kesediaannya untuk menghadiri acara tersebut sebagai peserta, sedangkan 28 negara lainnya akan bertindak sebagai peninjau, baru tiga kepala negara yang sudah mengkonfirmasi kehadirannya yaitu Presiden Korsel, Sultan Brunei Darussalam, dan Presiden Timor Leste," kata Kusuma
Lebih lanjut Kusuma menjelaskan bahwa forum tersebut akan membahas keterkaitan demokrasi dengan perdamaian serta melihat bagaimana pembangunan dapat mendorong proses perdamaian.
"Sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan forum kerja sama regional yang mempromosikan pembangunan politik melalui dialog dan berbagi pengalaman yang menargetkan penguatan institusi demokrasi," katanya.
"Tema utama yang diangkat pada tahun ini adalah demokrasi dan pemajuan perdamaian serta stabilitas," tambahnya.
Sementara Kusuma mengatakan bahwa di sela forum tersebut juga akan diadakan pertemuan bilateral tingkat kepala negara maupun menteri luar negeri, dijadwalkan Menlu Marty Natalegawa akan bertemu dengan Menlu Australia, Jepang dan Thailand secara terpisah.
Ia mengatakan bahwa Bali Democracy Forum III akan menghasilkan keputusan bersama yang merefleksikan diskusi para pemimpin dan wakil negara peserta, perdebatan umum, serta sesi interaktif.
"Hasil keputusan tersebut akan menjadi pedoman program kegiatan Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) selama tahun 2011," katanya.
IPD telah melakukan beberapa kegiatan berupa lokakarya internasional tentang perkembangan demokrasi di kawasan, kuliah umum mengenai demokrasi, dan program pemantauan pemilu.
BDF III merupakan lanjutan dari BDF I dan BDF II, yang dilaksanakan masing-masing pada 10-11 Desember 2008 dan 2009.(*)
ANTARA
"Bali Democracy Forum III akan diketuai bersama oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak," kata Kusuma sekaligus menjelaskan bahwa keduanya akan membuka forum perhelatan regional itu.
Ia mengatakan bahwa pertemuan pertukaran pendapat itu akan melibatkan sejumlah kepala negara/pemerintahan, menteri, serta pejabat tinggi dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, di antaranya adalah Afghanistan, Georgia, Irak, Iran, Myanmar, Timor Leste dan Yordania.
"Sejumlah 36 negara telah menyatakan kesediaannya untuk menghadiri acara tersebut sebagai peserta, sedangkan 28 negara lainnya akan bertindak sebagai peninjau, baru tiga kepala negara yang sudah mengkonfirmasi kehadirannya yaitu Presiden Korsel, Sultan Brunei Darussalam, dan Presiden Timor Leste," kata Kusuma
Lebih lanjut Kusuma menjelaskan bahwa forum tersebut akan membahas keterkaitan demokrasi dengan perdamaian serta melihat bagaimana pembangunan dapat mendorong proses perdamaian.
"Sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan forum kerja sama regional yang mempromosikan pembangunan politik melalui dialog dan berbagi pengalaman yang menargetkan penguatan institusi demokrasi," katanya.
"Tema utama yang diangkat pada tahun ini adalah demokrasi dan pemajuan perdamaian serta stabilitas," tambahnya.
Sementara Kusuma mengatakan bahwa di sela forum tersebut juga akan diadakan pertemuan bilateral tingkat kepala negara maupun menteri luar negeri, dijadwalkan Menlu Marty Natalegawa akan bertemu dengan Menlu Australia, Jepang dan Thailand secara terpisah.
Ia mengatakan bahwa Bali Democracy Forum III akan menghasilkan keputusan bersama yang merefleksikan diskusi para pemimpin dan wakil negara peserta, perdebatan umum, serta sesi interaktif.
"Hasil keputusan tersebut akan menjadi pedoman program kegiatan Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) selama tahun 2011," katanya.
IPD telah melakukan beberapa kegiatan berupa lokakarya internasional tentang perkembangan demokrasi di kawasan, kuliah umum mengenai demokrasi, dan program pemantauan pemilu.
BDF III merupakan lanjutan dari BDF I dan BDF II, yang dilaksanakan masing-masing pada 10-11 Desember 2008 dan 2009.(*)
ANTARA
Korsel Akan Gunakan Kekuatan UdaraSE
"Kita pasti akan menggunakan angkatan udara untuk melancarkan serangan balasan," kata Menteri Pertahanan baru Kim Kwan-Jin, menjawab satu pertanyaan dalam dengar pendapat di parlemen tentang apa tanggapan Korsel jika terjadi serangan lagi, sebagaimana dikutip dari AFP.
Serangan balasan militer Korsel dengan menembakkan artielri setelah Korut pada 23 November menembaki sebuah pulau perbatasan Korsel yang menewaskan dua warga sipil dan dua amrinir.
Korsel mengatakan pada saat itu kita tidak menggunakan kekuatan udara terhadap posisi-posisi artileri Korut karena khawatir situasi akan semakin tegang.
Tanggapan itu dianggapi sebagian besar pihak sebagai lemah dan menteri pertahanan sebelumnya mengundurkan diri untuk memikul tanggung jawab.
Kim mengatakan Korsel akan menggunakan haknya untuk mempertahankan diri dan "menghukum penyerang dengan telak sampai sumber permusuhan itu dimusnahkan."
Tetapi ia membantah peluang perang berskala penuh itu kecil, dan menyebut kekuatan militer Korsel dan pasukan Amerika Serikat sekutunya dan masalah-masalah dalam negeri Korut.
"Melalui pasukan gabungan AS-Korsel, kami mengamati dengan seksama semua tanda-tanda kemungkinan provokasi oleh Korut," kataya.
"Karena itu, kendatipun jika kita menanggapi dengan keras atas satu tindakan provokatif lebih jauh, akan sulit bagi Korut untuk meningkatkan menjadi perang berskala penuh."
Kim mengutip kesulitan-kesulitan ekonomi dan ketidak pastian menyangkut transisi kekuasaan dari pemimpin Kim Jong-Il kepada putranya Kim Jong-Un , sebagai faktor-faktor yang menghambat Korut ke perang berskala penuh.
Amerika Serikat menggelar 28.500 tentara di Korsel, yang secara teknis bagian dari satu Komando PBB.
Seorang pejabat Seoul mengatakan pekan lalu Korsel berencana untuk mengubah perjanjian yang sekarang untuk berkonsultasi dengan Komando PBB sebeum menggunakan jet-jet Korsel untuk perang.
Baek Seung -Joo, seorang pengamat di "Institute Korea for Defence Analyses", Jumat mengatakan Korsel menimbulkan kekhawatiran pada pihak pemimpin Korut bahwa mereka akan kehilangan nyawa jika mereka melancarakan serangan lagi.
Ia menyerukan Korsel menggelar rudal-rudal di pulau Yeonpyeong dan pulau-pulau garis depan lainnya yang dapat menghantam pos-pos komandon dalam hal terjadi provokasi bersenjata lagi.
Serangan artileri dan roket Korut terhadap pulau Yeeonpyeong adalah serangan pertama terhadap satu daerah sipil sejak Perang Korea 1950-1953.
ANTARA
Korut Arahkan Roket ke Seoul
Ilustrasi (ANTARA/REUTERS)
Korea Utara (Korut) baru-baru ini menambah jumlah peluncur roket dengan 100 laras menjadi sekitar 5.200," kata kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip pernyataan satu sumber militer.
"Roket-roket itu dapat melancarkan serangan terkonsentrasi dari pangkalan-pangkalan mereka ke Seoul dan daerah-daerah sekitarnya," kata sumber itu, dan menambahkan roket-roket itu memiliki jangkauan tembak efektif 60 kilo meter.
Kementerian pertahanan dan Gabungan Kepala Staf menolak memberi komentar mengenai berita itu.
Seoul terletak sekitar 40km dari perbatasan itu dan penduduknya selalu hidup dalam ancaman serangan dari roket-roket dan artileri yang memiliki jangkauan tembak jauh Korea Utara.
Sumber itu tidak mengatakan apakah roket-roket yang baru digelar itu ditempatkan dekat lokasi perbatasan yang dijaga ketat itu.
Seoul dan kota-kota sekitarnya memiliki penduduk separuh dari 50 juta jumlah penduduk negara itu.
Serangan artileri dan roket Korea Utara terhadap pulau Yeonpyeong, 23 November menewaskan dua warga sipil dan dua marinir dan menghancurkan hampir 30 rumah. Itu adalah serangan pertama terhadap daerah sipil sejak Perang Korea 1950-1953.(*)
ANTARA
Hillary Bicarakan Korut dengan China, Rusia
Menteri Luar Negeri Hillary Clinton. (ANTARA/REUTERS)
"Saya telah berbicara dengan sejumlah pejabat berpangkat tinggi China dan Rusia, dan kami akan membicarakan bagaimana kami dapat bekerja sama untuk berupaya menghindari konflik," katanya Kamis dalam kunjungan singkat ke Kyrgyzstan.
Hillary Clinton mengatakan ia mengadakan pembicaraan sebelum pertemuanya dengan menlu Korea Selatan dan Jepang Senin untuk membicarakan serangan Pyongyang terhadap sebuah pulau Korea Selatan di dekat perbatasan laut yang disengketakan pada 23 November.
"AS sangat mengkhawatirkan Korea Utara dan kami ingin bekerja dengan negara-negara di dekat wilayah itu," katanya sambil menunjuk China, Rusia, Korea Selatan dan Jepang.
China Kamis mengeluh bahwa negara itu telah "dikritik" secara tidak adil karena menyerukan pembicaraan untuk mengatasi ketegangan terakhir di semenanjung Korea menyusul serangan artileri Korea Utara.
Washington, Tokyo dan Seoul telah mencerca usulan Beijing untuk mengadakan pembicaraan krisis enam-pihak yang juga akan mencakup Moskow dan Pyongyang. AS, Jepang dan Korea Selatan malah menjadwalkan pembicaraan tiga-pihak dari menteri-menteri luar negeri mereka sendiri di Washington Senin mendatang.
Ketika berbicara pada kerumunan mahasiswa di Bishkek, Hillary Clinton mengatakan "Korea Utara telah mengajukan ancaman segera ke kawasan sekitarnya, khususnya ke Korea Selatan dan Jepang, dan ancaman jarak sedang ke China".
Korea Utara juga "menimbulkam ancaman jarak lebih jauh pada seluruh dunia karena program nuklirnya dan ekspor senjatanya ke sekeliling dumia," ujarnya.(*)
ANTARA
Pasukan TNI Kembali Dari Lebanon
Subscribe to:
Posts (Atom)
BERITA POLULER
-
Rusia Jamin Indonesia Bebas Embargo Militer TEMPO.CO , Jakarta - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov, menyatakan pem...
-
Rencana kedatangan alutsista TNI 2010-2014 dengan anggaran pembelian US$ 15 Milyar : Renstra TNI 2010-2014 memberikan nuansa pelangi terhad...
-
T-90S Rusia (Main Battle Tank Russia) Kavaleri Peroleh 178 Unit Kendaraan Tempur Kaveleri TNI Angkatan Darat (AD) akan mendapatkan tambah...
