Komisi I Prihatin Bocornya Data Tentang Indonesia

0diggsdigg

Logo CIA

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Teguh Juwarno mengaku prihatin bocornya data-data tentang Indonesia yang dimiliki oleh Amerika Serikat melalui internet.

"Kita sangat prihatin dengan bocornya informasi tentang Indonesia yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Komisi I akan segera klarifikasi soal tersebut," kata Teguh di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, bocornya data-data tentang Indonesia yang dimiliki oleh Amerika Serikat di laman sebuah situs static.guim.co.uk membuktikan lemahnya Badan Inteligen Negara (BIN) dan Sandi Yudha untuk mengamankan rahasia penting negara ini.

Oleh karena itu, Komisi I akan mengklarifikasi soal bocornya informasi tersebut dengan mengundang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Kepala BIN Sutanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Bocornya rahasia negara yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu merupakan sebuah peringatan kepada Indonesia, khususnya kepada BIN dan badan sandi negara.

Ia juga meminta kepada Presiden Yudhoyono untuk secepatnya mengambil langkah-langkah.

"Presiden Yudhoyono harus segera memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah-langkah penting, salah satunya adalah dengan mengajukan protes kepada pemerintah AS yang telah menyusup terlalu jauh tentang Indonesia," kata dia.

Sebuah situs static.guim.co.uk berhasil membongkar data-data yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dari data-data yang dimiliki oleh AS itu, terdapat data-data penting tentang Indonesia.

Menurut informasi tersebut, ada 3.059 dokumen penting rahasia Amerika tentang Indonesia. Ribuan data tentang Indonesia disusun Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Memang, tak ada rincian isi dan hanya klarifikasi dokumen resmi biasa dari laporan resmi untuk Kongres AS tentang Indonesia itu. Hanya disebut, ada laporan berjudul Congressional Research Service; Report RS21874 disusun Bruce Vaughn. Analis soal Asia Tenggara dan Asia Selatan dari Divisi Hubungan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan ini, mengupas singkat hasil Pemilihan Umum 2004 di Indonesia.

Sumber: ANTARA

Kemhan Selenggarakan Seminar “Defence Offsets”

0diggsdigg

Jakarta, DMC – Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan (Ditjen Ranahan) menyelenggarakan seminar “Defence Offsets”, Selasa (30/11) di Jakarta. Seminar dibuka oleh Dirjen Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo dan menghadirkan keynote speaker Menhan RI Purnomo Yusgiantoro.

Seminar sehari tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kemhan, Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), perusahaan swasta nasional Industri Pertahanan Non Alutsista (IPNAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi.

Seminar menghadirkan empat pembicara antara lain Prof. Ron Matthews dari RSIS Singapura, Professor Emeritus Peter Hall dari UNSW, Mr. Laxman Kumar Behera dari Associate Research Fellow, IDSA India dan Fajar H. Sampoerno , PhD. dari PT. Dahana.

Seminar Defence Offsets tersebut membahas tentang kompensasi yang didapat dalam setiap pembelian suatu peralatan pertahanan atau Alutsista yang diadakan dari luar negeri. Program offsets tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun kapasitas industri pertahanan dalam negeri.

Menhan dalam keynote speech-nya mengatakan, pemerintah telah menetapkan bahwa revitalisasi industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu prioritas dalam program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

Untuk mendukung program tersebut, Kemhan telah menetapkan kebijakan bahwa setiap pengadaan Alutsista sedapat mungkin diadakan dari dalam negeri. Namun memang masih ada beberapa Alutsista yang belum dapat dibuat di dalam negeri dan terpaksa diadakan dari luar negeri.

Menurut Menhan, setiap pengadaan Alusista dari luar negeri, Kemhan berkeinginan agar semaksimal mungkin untuk mendapatkan semacam resent atau pengembalian dari nilai - nilai kontrak pengadaan Alutista tersebut.

Untuk itu, lebih lanjut Menhan menekankan agar dalam seminar ini diharapkan tidak hanya dibahas mengenai pendekatan offsets hubungan antara supplier dan buyer, tetapi juga dalam skala yang lebih luas lagi misalkan lisensi, transfer of technology dan joint production.

Menhan menjelaskan melalui program offsets, intinya diharapkan bahwa setiap pengadaan Alutsista dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan kemandirian dan kapasitas industri pertahanan dalam negeri

Sumber: DMC

Russian Air Force to procure 1,500 new aircraft by 2020

0diggsdigg

Su-27 aircraft

The Russian Air Force will procure over 1,500 new aircraft and significantly increase the number of high-precision weapons in its arsenal by 2020, a deputy Air Force commander said on Wednesday.

"Overall, we are planning to acquire and modernize about 2,000 aircraft and helicopters by 2020...including more than 1,500 new aircraft and about 400 modernized," Lt. Gen. Igor Sadofyev told reporters in Moscow.

According to the general, in 2011 the Air Force plans to adopt Su-27SM, Su-30M2 and Su-35S multirole fighters, Su-34 fighter-bombers and Yak-130 combat trainers as well as Ka-52 and Mi-28N attack helicopters, Mi-8 armed assault helicopters, Ka-226 and Ansat-U light multipurpose helicopters.

"The priority for the strategic aviation is the modernization of 80 percent of existing Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3 bombers and Il-78M aerial tankers...and the extension of their service life," Sadofyev said.

He also said that the share of high-precision weaponry in the Russian Air Force arsenal would increase by 18 times, including the unmanned aerial vehicles (UAV) - by six times.

"In addition to a thorough upgrade of the aircraft fleet, the measures planned until 2020 will allow us to increase the share of high-precision weaponry to 70 percent of the total, or by 18 times," the general said.

Sadofyev added that the number of all-weather aircraft, capable of carrying out day and night missions would increase almost five-fold, and the share of UAVs would constitute about 30 percent of the total by 2020.

However, Douglas Barrie, senior fellow for military aerospace at the London-based International Institute for Strategic Studies told RIA Novosti that Russia's ability to fund and manufacture 1,500 military aircraft over the next decade is "questionable."

"The defense aerospace industry suffered from a decade plus of serious under-investment following the collapse of the Soviet Union, and only in the past few years has there been any appreciable improvement in the flow of cash," Barrie said.

"With regard to increasing the percentage of precision guided-weapons in the Air Force inventory, Russia's Tactical Missile Systems (TRV) has been designing and developing a range of 'precision' munitions, including the Kh-38 family of air-to-surface missiles, since at least the early 1990s," Barrie continued.

He said these projects had been hampered by the lack of adequate state funding until recently. He noted, however, that funding has been "noticeably improved," which will likely increase the pace of development on the Kh-38, as well as other weapons projects.
 RIA NOVOSTI

Jika Menguntungkan, Tak Ada Salahnya Retrofit F-16 Bekas

0diggsdigg

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Mayor Jenderal Purnawirawan Salim Mengga mendukung langkah pemerintah untuk mengkaji tawaran hibah jet bekas F16-A dari Amerika Serikat. Jika memang biaya retrofit bisa lebih murah ketimbang beli baru, tak ada salahnya tawaran itu diterima. Meski demikian, mantan Panglima Kodam Pattimura ini menegaskan, tindakan meretrofit pesawat bukan hanya untuk memperbaiki. Retrofit, kata dia, adalah mengganti seluruh pesawat, sehingga yang ada tinggal body pesawat. "Sistemnya diganti, mesin baru, alat komunikasi baru, senjata juga baru," kata dia.

Menurut dia, jangan sampai retrofit hanya dilakukan pada mesin saja. Ini pernah dilakukan saat Indonesia meretrofit panser. Yang diganti, kata dia, cuma mesin, sementara senjata tak diganti baru. Parahnya, senjata model lama sudah tidak diproduksi pabrik asal.

Dengan pengkajian matang, Kementerian Pertahanan bisa menentukan apakah tawaran 24 pesawat bekas itu layak diterima atau tidak. "Kalau itu bisa lebih murah dibanding kita beli 6 Sukhoi, ya, kenapa nggak," ujarnya.

Persoalan utama memutuskan tawaran tersebut, lanjut politisi Demokrat ini, adalah apakah kemampuan tempur pesawat tersebut bisa maksimal. Untuk itu, kajian yang dilakukan Kemenhan harus melibatkan banyak pihak, bukan cuma TNI Angkatan Udara, tapi juga industri senjata dalam negeri. Namun hingga kini, belum ada keputusan apakah Komisi Pertahanan akan mendukung pemerintah membeli pesawat bekas atau yang baru. "Kami belum tahu persis hasil kajiannya." Sikap komisi akan dilakukan setelah Kementerian Pertahanan memaparkan kajiannya.

Sumber: TEMPO

Korps Marinir Korsel Bersiaga di Perbatasan

02 Desember 2010 -- Kendaraan amfibi Korps Marinir Korsel terlihat digunakan di Pulau Baegnyeong dekat perbatasan maritim bagian Barat dua Korea, Rabu (1/12). Korsel merencanakan melakukan latihan militer lagi setelah kapal perang AS meninggalkan Korsel, Rabu (1/12) diberitkan kantor berita Yonhap. Pergerakan ini sepertinya menambah ketegangan di semenanjung yang terbelah dua setelah serangan artileri Korut. (Foto: Reuters)

Marinir Korsel menggunakan truk patroli melewati checkpoint di Pulau Yeonpyeong, Rabu (1/12). (Foto: Reuters)

Prajurit Korsel mengangkat bagian system rudal permukaan-ke-permukaan K-SAM, sesaat tiba di pelabuhan Pulau Yeonpyeong, Rabu (1/12). (Foto: Reuters)

Berita HanKam

Belanja Pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI Menurun

Pemerintah berencana menambah armada jet tempur F-16, belum ditentukan membeli baru 6 F-16C/D atau menguprade hibah 24 F-16A/B, biaya upgrade dibayar RI. (Foto: USAF)

02 Desember 2010, Jakarta -- Belanja pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI tahun depan dipastikan menurun dibandingkan tahun ini. Jika tahun ini belanja pegawai mencapai 50,1 persen dari total anggaran, maka tahun depan akan menurun menjadi 47,55 persen.

"Jumlah pegawai relatif tetap. Dialihkan ke belanja modal dan barang," kata Direktur Jenderal Rencana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsekal Muda TNI BS Silaen, Rabu (1/12).

Rencana kebutuhan anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2010-2029 sebesar 1,8-2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) masyarakat Indonesia. Anggaran tersebut diperoleh dalam bentuk rupiah murni, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan kredit ekspor.

Silaen mengatakan, ketersediaan anggaran kementerian tahun 2010-2014 sendiri mencapai Rp 279,8 triliun. Sebanyak Rp 62,5 triliun di antaranya berasal dari pinjaman luar negeri dan kredit ekspor. "Sebanyak Rp 99 triliun akan digunakan untuk pembelian alutsista," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun The Military Balance 2009 oleh IISS, jumlah penduduk dan pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia menduduki peringkat satu di kawasan Asia Tenggara. Sayang sekali, dalam anggaran pertahanan negara, Indonesia menempati nomor 6. "Singapura menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara," kata Silaen.

TEMPO Interaktif

Daewoo Memasok Kendaraan Lapis Baja Dan Kapal Selam Ke Indonesia

Kendaraan Lapis Baja K-21 Buatan Doosan

Theindonesiatoday.com - Daewoo International menandatangani kontrak dengan Departemen Pertahanan Indonesia untuk kendaraan lapis baja ringan 6 x 6 untuk TNI senilai $ 700jt, Zacks.com melaporkan. Doosan akan memproduksi pada waktu musim panas.

Secara terpisah, Daewoo International juga setuju menandatangani kontrak senilai $ 800jt Jenis kapal selam U-209 untuk TNI AL dan $ 400 juta untuk pembelian pesawat latih bagi Angkatan Udara Indonesia. Sebelumnya, Daewoo International diakuisisi oleh POSCO pada bulan September 2010, sebesar 3,37 triliun won. Harga beli 2,5% lebih rendah dari tawaran asli dari 3,46 miliar won oleh POSCO. POSCO, melalui akuisisi, yang ditujukan untuk memastikan pengadaan bahan baku agar stabil dan memperkuat kehadirannya di pasar luar negeri. Kontrak kemungkinan untuk meningkatkan peluang ekspor untuk kendaraan lapis baja ringan oleh POSCO internasional, terutama di Asia dan Amerika Latin.

Sumber: The Indonesia Today / MIK

Malaysia to Buy Pilatus PC-7 Mk IIs After 2011

01 Desember 2010

RMAF's Pilatus PC-7 trainer aircraft (photo : Airliners)
Malaysia to buy 12 more Pilatus PC-7 Mk IIs
Malaysia is likely to buy 12 additional Pilatus PC-7 Mk II primary trainers and could sell its early-model PC-7s to the Philippines.
A first batch of new PC-7 Mk IIs will probably be purchased after April 2011, when the country's new five-year budget - the Tenth Malaysia Plan - will come into effect, says an industry source.

"The problem with the current five-year plan is that most of the defence money was spent on armoured personnel carriers," says the source. "The air force definitely has a need for 12 PC-7 Mk IIs, but a decision is not likely until after April 2011." The service will split its planned purchase between two batches, the source says.

In April Malaysia decided to acquire 257 armoured personnel carriers for around $2.5 billion, according to media reports.

The Royal Malaysian Air Force operates 17 PC-7 Mk IIs out of an original fleet of 19 purchased in 2005, with two having been lost in accidents. It also has 31 early-model PC-7s that were acquired in the 1980s.

The source says the older aircraft could be refurbished and sold to the Philippine air force. The Philippines recently took delivery of four Alenia Aermacchi SF-260F primary trainers, with 14 more to follow in early 2011. It also has 25 older model SF-260s and six S-211 trainers, says Flightglobal's MiliCAS database.

The shortage of primary trainers in the Philippines has resulted in a training backlog of between 150 and 170 pilots.
(Flight International)