Korea Utara Ancam Pembalasan Tanpa Ampun Jika Ada Provokasi

Senin, 29 November 2010 00:26 WIB

Kapal AL Korsel diambil gambarnya di pulau Yeonpyeong, Jumat (26/11). (FOTO ANTARA/REUTERS/Jo Yong-Hak)

Seoul (ANTARA News/AFP) - Korea Utara hari Minggu berjanji melakukan "serangan balasan militer tanpa ampun" jika terjadi penyusupan ke wilayah perairannya.

Ancaman itu disampaikan ketika AS dan Korea Selatan melakukan latihan angkatan laut besar-besaran yang dimulai di sebelah selatan perbatasan.

Janji pembalasan itu disiarkan oleh surat kabar partai komunis berkuasa Rodong Sinmun lima hari setelah Korea Utara membom sebuah pulau perbatasan Korea Selatan, yang menewaskan dua warga sipil dan dua marinir serta membakar sejumlah rumah.

Korea Utara menyatakan melepaskan tembakan pekan lalu setelah bom-bom Korea Selatan mendarat di wilayah perairannya di sekitar perbatasan sengketa Laut Kuning yang tegang.

"DPRK (Korea Utara) akan melakukan serangan balasan militer tanpa ampun atas aksi provokatif penyusupan ke wilayah perairannya di masa datang," kata kantor berita resmi mengutip surat kabar itu.

Korea Utara menolak Garis Perbatasan Utara (NLL) yang dibuat oleh pasukan PBB setelah perang 1950-1953 dan menekankan bahwa garis itu seharusnya mengarah lebih jauh ke selatan. Daerah itu dilanda bentrokan laut mematikan pada 1999, 2002 dan November lalu.

Surat kabar itu mengatakan, provokasi Korea Selatan itu merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan garis batas utara dengan terus membiarkan kapal perang mereka ke wilayah perairan DPRK dengan dalih menyergap kapal nelayan.

Ketegangan meningkat setelah serangan artileri Korea Utara menewaskan empat orang di pulau Yeonpyeong, melukai 15 marinir serta tiga warga sipil, dan menghancurkan 19 rumah.

Meski negara-negara besar dunia mengecam Pyongyang atas insiden mematikan itu, Beijing lagi-lagi bungkam, seperti juga ketika Korea Utara disalahkan atas penenggelaman sebuah kapal perang Korea Selatan pada Maret.

Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat tajam sejak Korea Selatan dan AS menuduh Korea Utara mentorpedo kapal perang Seoul itu, yang menewaskan 46 orang.

Korea Utara membantah terlibat dalam tenggelamnya kapal itu dan mengancam melakukan pembalasan atas apa yang disebutnya latihan perang provokatif Korea Selatan yang dilakukan sebagai tanggapan atas insiden kapal tersebut.

Latihan itu, yang melibatkan 4.500 prajurit, 29 kapal dan 50 jet tempur, merupakan salah satu dari serangkaian latihan terencana dalam beberapa bulan ini, beberapa diantaranya dilakukan dengan AS, sekutu Seoul, dalam unjuk kekuatan terhadap Korea Utara.

Kapal perang Korea Selatan Cheonan tenggelam pada 26 Maret di dekat perbatasan Laut Kuning yang disengketakan dengan wilayah utara pada dalam kondisi misterius setelah ledakan yang dilaporkan.

Dewan Keamanan PBB mengecam penenggelaman kapal Korea Selatan itu namun tidak secara langsung menyalahkan Korea Utara, meski AS dan Korea Selatan meminta kecaman PBB terhadap negara komunis itu.

Penyelidik internasional pada 20 Mei mengumumkan hasil temuan mereka yang menunjukkan bahwa sebuah kapal selam Korea Utara menembakkan torpedo berat untuk menenggelamkan kapal perang Korea Selatan itu, dalam apa yang disebut-sebut sebagai tindakan agresi paling serius yang dilakukan Pyongyang sejak perang Korea 60 tahun lalu.

Korea Selatan mengumumkan serangkaian pembalasan yang mencakup pemangkasan perdagangan dengan negara komunis tetangganya itu.

Korea Utara membantah terlibat dalam insiden tersebut dan membalas tindakan Korea Selatan itu dengan ancaman-ancaman perang.

Seorang diplomat Korea Utara mengatakan pada 3 Juni, ketegangan di semenanjung Korea setelah tenggelamnya kapal perang Korea Selatan begitu tinggi sehingga "perang bisa meletus setiap saat".

Dalam pernyataan pada Konferensi Internasional mengenai Perlucutan Senjata, wakil utusan tetap Korea Utara untuk PBB di Jenewa, Ri Jang-Gon, menyalahkan "situasi buruk" itu pada Korea Selatan dan AS.

"Situasi semenanjung Korea saat ini begitu buruk sehingga perang bisa meletus setiap saat," katanya.

Kedua negara Korea itu tidak pernah mencapai sebuah perjanjian pedamaian sejak perang 1950-1953 dan hanya bergantung pada gencatan senjata era Perang Dingin. (M014/K004)

COPYRIGHT © 2010

ANTARA

Korsel Tolak Proposal China

Minggu, 28 November 2010 22:45 WIB

Bagian kapal perang Cheonan milik Korea Selatan diangkat dengan alat berat di luar Pulau Baengnyeongdo di dekat perbatasan laut Korsel dan Korut. (ANTARA/REUTERS/Choi Jae-Gu/Yonhap)

Seoul (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Minggu mengatakan bahwa tawaran China untuk memulai kembali pembicaraan enam pihak tentang Korea Utara harus dipelajari secara seksama hingga keadaan di semenanjung Korea kembali membaik.

Kementerian itu juga menyatakan bahwa penciptaan suasana bersahabat adalah prioritas utama guna memastikan dimulai kembali pembicaraan enam pihak, yakni enam negara meliputi Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, Korsel, dan Korut.

Reaksi tersebut dipandang sebagai penolakan nyata terhadap usul Beijing, yang menawarkan perwakilan dari masing-masing negara segera bertemu pada awal Desember guna membicarakan ketegangan di semenanjung Korea setelah serangan mematikan Korut atas pulau Korsel.

"Pemerintah kami akan mempertimbangkan usul China itu," kata kementerian pernyataan luar negeri tersebut.

"Namun, menggelar pertemuan antara perwakilan enam negara masih harus dipelajari lebih jauh dengan mempertimbangkan serangkaian provokasi Korut, yang menimbulkan dampak buruk terhadap upaya penciptaan keadaan, yang tepat untuk dimulai kembali pembicaraan tersebut," kata pernyataan itu.

Sebelum memulai pembicaraan harus diciptakan keadaan baik sehingga, perundingan akan menghasilkan perkembangan berarti, kata kementerian itu, merujuk pada permintaan Korsel kepada Korut untuk mengambil langkah nyata, yang menunjukkan tekad tanpa nuklir mereka.

"Kami sekali lagi mendesak Korea Utara menunjukkan niat mereka dalam pelucutan nuklir melalui tindakan nyata," kata kementerian itu.

Pembicaraan nuklir tersebut terakhir kali dilakukan pada Desember 2008 dan terhenti sejak itu seiring dengan naik turun ketegangan di semenanjung itu.(*)

Yonhap/KR-PPT/B002

ANTARA

Palestina Membalas, Israel Dihantam Roket

Minggu, 28 November 2010 22:06 WIB

Seorang bocah melintas di sisi puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel, di Gaza City, Jalur Gaza, Palestina, Rabu (28/7). ( ANTARA/Ismar Patrizki/)

Yerusalem (ANTARA News) - Pejuang Palestina di Jalur Gaza menembakkan roket ke Israel selatan pada Minggu, namun tidak menimbulkan korban atau kerusakan, kata tentara Israel.

Roket itu meledak di udara saat menuju Shaar HaNegev, yang terletak di sepanjang perbatasan Gaza timur laut, kata juru bicara.

Menurut hitungan tentara, Palestina sejak awal tahun ini telah menembakkan lebih dari 190 roket atau mortir ke Israel dari jalur pantai dikendalikan Hamas.

Kekerasan baru-baru ini terjadi setelah beberapa bulan secara umum tenang sesudah perang Gaza, saat Hamas mengambil langkah mengendalikan kelompok bersenjata lebih kecil dan lebih keras, yang diyakini berada di balik serangan roket.

Hamas menentang keras perundingan perdamaian Israel-Palestina, yang dimulai kembali di Washington pada September setelah mandek hampir dua tahun.

Pembicaraan babak kedua dijadwalkan berlangsung pada Selasa di Mesir.

Pada ahir 2008, Israel mengobarkan perang besar 22 hari atas Jalur Gaza untuk menghentikan serangan roket terhadap wilayahnya.

Kemelut itu menewaskan 1.400 warga Palestina dan 13 orang Israel.

Angkatan Udara Israel membom lebih dari 40 terowongan, yang menghubungkan wilayah terkucil Jalur Gaza dengan gurun Sinai di Mesir saat gempuran itu dimulai.

Terowongan lintas perbatasan itu digunakan untuk menyelundupkan barang dan senjata ke wilayah Jalur Gaza, yang terputus dari dunia luar akibat dikucilkan Israel sejak Hamas menguasainya pada 2007.

Operasi "Cast Lead" Israel itu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina, yang mencakup ratusan warga dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur pesisir tersebut, dinyatakan bertujuan mengahiri penembakan roket dari Gaza.

Tiga belas warga Israel tewas dalam perang itu.

Upaya perdamaian Timur Tengah macet sejak kemelut itu dan Jalur Gaza tetap dikucilkan Israel.

Jalur Gaza, kawasan pesisir padat penduduk, dikucilkan Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah, yang setia kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pertempuran maut beberapa hari.

Sejak itu, wilayah miskin tersebut dikucilkan Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah, yakni Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas, dan Tepi Barat, yang berada di bawah pemerintahan Abbas.

Eropa Bersatu, Israel dan Amerika Serikat memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.

Wilayah miskin berpenduduk 1,5 juta jiwa itu sebagian besar bergantung pada jaringan terowongan di perbatasan sejak Israel dan Mesir menutup Gaza dari semua penjuru pada 2006, kecuali untuk bantuan penting, setelah gerilyawan menangkap seorang tentara Israel.

Tentara Israel pada Minggu menembak dan mencederai empat warga Palestina saat mereka mencari bahan bangunan di dekat perbatasan Gaza dengan Israel, kata sumber kesehatan.

Remaja pria 15 tahun termasuk yang ditembak di daerah utara kota Beit Hanun, kata juru bicara layanan darurat Gaza.

Tentara Israel memastikan menembaki sejumlah orang, "yang mendekati pagar perbatasan" setelah tidak menghiraukan tembakan peringatan.

Warga Gaza senantiasa terancam cedera atau tewas akibat mencari kerikil di reruntuhan bangunan ditinggalkan di sepanjang perbatasan itu, meskipun dekat dengan 300 meter wilayah khusus Israel 300.

Israel menyatakan wilayah tak boleh dirambah itu diperlukan untuk mencegah juru tembak dan pembom Palestina mencapai, dan mungkin melanggar, pagar perbatasan tersebut. (*)

AFP/B002/Z002

 

ANTARA

Tentara Israel Lukai Empat Warga Gaza

Minggu, 28 November 2010 19:38 WIB

Kota Gaza (ANTARA News) - Tentara Israel pada Minggu menembak dan mencederai empat warga Palestina saat mereka mencari bahan bangunan di dekat perbatasan Gaza dengan Israel, kata sumber kesehatan.

Remaja putra 15 tahun termasuk yang ditembak di daerah utara kota Beit Hanun, kata juru bicara layanan darurat Gaza.

Tentara Israel memastikan menembaki sejumlah orang, "yang mendekati pagar perbatasan" setelah tidak menghiraukan tembakan peringatan.

"Pasukan itu menembak bagian bawah badan mereka dan tahu mengenai salah satu dari mereka," kata juru bicara itu.

Ia tidak memiliki keterangan tentang tiga korban lain.

Secara teratur, warga Gaza terancam cedera atau tewas akibat mencari kerikil di reruntuhan bangunan ditinggalkan di sepanjang perbatasan itu, meskipun dekat dengan 300 meter wilayah khusus Israel 300.

Israel menyatakan wilayah tak boleh dirambah itu diperlukan untuk mencegah juru tembak dan pembom Palestina mencapai, dan mungkin melanggar, pagar perbatasan tersebut.

Sebelumnya, pada Minggu, pejuang di Gaza utara menembakkan roket ke Israel selatan, namun tidak menimbulkan korban atau kerusakan, kata tentara.

Roket itu meledak di udara saat menuju Shaar HaNegev di Israel selatan, yang terletak di sepanjang perbatasan timurlaut Gaza, kata jurubicara.

Menurut hitungan tentara, Palestina menembakkan lebih dari 190 roket atau mortir ke Israel dari jalur pantai dikendalikan Hamas itu sejak awal tahun ini.

Gaza pada umumnya tenang sejak gempuran menghancurkan 22 hari Israel berakhir pada Januari 2009, namun pejuang Palestina terus-menerus menembakkan roket, dan kejadian maut masih sering di sepanjang perbatasan itu.

Kekerasan baru-baru ini terjadi setelah beberapa bulan secara umum tenang sesudah perang Gaza, saat Hamas mengambil langkah mengendalikan kelompok bersenjata lebih kecil dan lebih keras, yang diyakini berada di balik serangan roket tersebut.

Hamas menentang keras perundingan perdamaian Israel-Palestina, yang dimulai kembali di Washington pada September setelah mandek hampir dua tahun.

Pembicaraan babak kedua dijadwalkan berlangsung pada Selasa di Mesir.

Pada akhir 2008, Israel mengobarkan perang besar 22 hari atas Jalur Gaza untuk menghentikan serangan roket terhadap wilayahnya.

Kemelut itu menewaskan 1.400 warga Palestina dan 13 orang Israel.

Angkatan Udara Israel membom lebih dari 40 terowongan, yang menghubungkan wilayah terkucil Jalur Gaza dengan gurun Sinai di Mesir saat gempuran itu dimulai.

Terowongan lintas perbatasan itu digunakan untuk menyelundupkan barang dan senjata ke wilayah Jalur Gaza, yang terputus dari dunia luar akibat dikucilkan Israel sejak Hamas menguasainya pada 2007.

Operasi "Cast Lead" Israel itu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina, yang mencakup ratusan warga dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur pesisir tersebut, dinyatakan bertujuan mengakhiri penembakan roket dari Gaza. Tiga belas warga Israel tewas dalam perang itu.

Upaya perdamaian Timur Tengah macet sejak kemelut itu dan Jalur Gaza tetap dikucilkan Israel.

Jalur Gaza, kawasan pesisir padat penduduk, dikucilkan Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah, yang setia kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pertempuran maut beberapa hari.(*)

AFP/B002/M016

ANTARA

Korsel: Bukan Waktunya Untuk Berunding

Minggu, 28 November 2010 19:23 WIB

(ANTARA News/Lukisatrio)

Seoul (ANTARA News) - Kantor Presiden Korea Selatan, Minggu, mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas upaya memulihkan kembali perundingan nuklir enam pihak, menurut Kantor Berita Yonhap.

Juru bicara Gedung Biru Hong Sang-pyo mengatakan bahwa pembahasan mengenai forum multilateral itu muncul dalam pertemuan antara Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak dan anggota Dewan Negara China Dai Bingguo. Namun Lee "menyatakan dengan jelas bahwa saat ini bukan waktu yang tepat membahas itu," kata Yonhap.

China, Minggu, mengusulkan sebuah pertemuan darurat dari enam pihak --Korea Selatan, Korea Utara, China, Amerika Serikat, Rusia, Jepang-- sekalipun tidak menyebut mengenai pemulihan sepenuhnya dari perundingan itu. (*)

Reuters/G003/A023

ANTARA

Australia Desak Korea Selatan Tahan Diri

Minggu, 28 November 2010 19:11 WIB

Presiden Korsel Lee Myung-bak memberikan pidato dalam Kenangan Perang Korea di basis tentara AS di Seoul, Senin (24/5). Lee mengatakan pada hari Senin bahwa Korut akan membayar atas tenggelamnya kapal AL Korsel dan Korsel akan melakukan haknya untuk membela diri jika Korut melancarkan agresi kembali. (ANTARA/REUTERS/Lee Jae-Won)

Sydney (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd, Minggu, kembali mendesak Korea Selatan untuk terus menahan diri dalam menghadapi "provokasi besar-besaran" dari Korea Utara.

Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan telah meningkat sejak Korea Utara pekan lalu menembakkan peluru artileri dan roket ke sebuah pulau yang terletak di perbatasan Korea Selatan yang menewaskan dua marinir dan dua warga sipil.

"Kita sebagai teman Korea Selatan dan sekutu selalu mendesak mereka untuk menahan diri," kata Rudd kepada Channel Nine.

"Tapi kita tidak melihat upaya menahan diri dari sisi yang lain."

Ketika angkatan laut AS dan Korea Selatan melakukan latihan di bagian selatan perbatasan, Minggu, Korea Utara berjanji akan melakukan "serangan militer balasan tanpa ampun" kepada setiap intrusi ke kawasan perairan mereka.

Rudd mengatakan Australia, yang memiliki aliansi militer lama dengan Amerika Serikat, memantau perkembangan di lapangan.

Dia mengatakan, sebagai penandatangan perjanjian ANZUS 1951 dengan Amerika Serikat, Australia terikat untuk mendukung sekutunya yang paling penting itu jika ada serangan pada pasukan AS di Pasifik.

"Sekarang, hal itu tidak mengharuskan sebuah aksi militer segera."

"Tapi kita harus memperhatikan fakta bahwa ketika para leluhur menyepakati kesepakatan itu, pertimbangan tersebut turut diperhitungkan."

Rudd mengatakan terkait dengan situasi yang ada, adalah penting untuk bersikap hati-hati dan mengukur aksi yang akan dilakukan.

"Tapi saya hanya menyatakan hal yang telah nyata, bahwa berdasarkan kewajiban kami sebagai sekutu Amerika Serikat, pasal 4 perjanjian ANZUS jelas menyatakan tentang persyaratan untuk bertindak mengatasi bahaya bersama." (*)

ANTARA

Venezuela Beli Senjata Rusia

Minggu, 28 November 2010 18:54 WIB

Caracas (ANTARA News) - Rusia memberikan kredit empat miliar dolar kepada Venezuela untuk membeli senjata ketika Presiden Hugo Chavez mengunjungi Moskow bulan lalu, menambah miliaran dolar yang sudah dikeluarkan negara itu untuk memperlengkapi kembali senjata tentara.

Venezuela dan Rusia telah menjalin hubungan erat dalam sektor energi dan pertahanan, dengan investasi Rusia pada daerah pertambangan minyak pada saat yang sama ketika Chavez menjadi salah satu dari pelanggan-pelanggan paling penting Moskow.

Washington memandang dengan curiga pembelian tank-tank, pesawat-pesawat tempur dan sistem-sistem pertahahan udara yang dilakukan Chavez dalam beberapa tahun belakangan ini tetapi presiden itu mengatakan itu untuk mememordernisasi peralatan tempur yang sudah usang.

Kami berada di Rusia tidak berapa lama dan pemerintah Rusia kini memberikan kami kredit 4 miliar dolar untuk membantu kami dengan peralatan pertahanan," kata Chavez, Sabtu dalam satu acara peringatan 90 tahun angkatan udara Venezuela.

"Kami hanya melakukan tugas mempertahankan tanah air dari ancaman "empire" dan sekutu-sekutunya."

Chavez tidak merinci tentang peralatan yang akan dibeli dengan menggunakan uang Rusia itu. Pada April, Perdana menteri Rusia Vladimir Putin mengatakan Venezuela sedang mempertimbangkan pembelian senjata senilai 5 miliar dolar.

Hubungan diplomatik yang buruk antara Chavez, yang pertama menang pemilihan presiden 12 tahun lalu dan Amerika Serikat yang ia sebut satu "empire", menyebabkan AS mengenakan embargo senjata terhadap Venezuela tahun 2006.

Tanpa akses ke suku cadang, armada sekitar 20 pesawat tempur F-16 buatan AS tidak bisa diperbaiki, memberikan alasan kuat bagi Chavez untuk membeli peralatan baru dari Rusia dan China.

Venezuela sedang menunggu kiriman tank-tank dan sistem pertahanan udara dari Rusia dan akan membeli 12 pesawat transpor Y-6 dari China. Beijing telah menjual kepada Venezuela pesawat latih K-8 dan satu sistem radar ekstensif untuk menggantikan sistem pengintai yang hilang akibat embargo AS.

Juga pada Sabtu, Chavez menaik pangkat Jendral Henry Rangel Silva menjadi pangkat tertinggi dalam militer. Rangel Silva masuk dalam daftar AS sebagai "gembong" karena dituduh membantu pemberontak Kolombia FARC menyelundupkan kokain.

Chavez mengatakan tuduhan-tuduhan seperti itu dimotivasi oleh satu keinginan AS untuk mendiskreditkan pemerintahnya dan mengatakan pembelian peralatan militer belum lama ini seperti sistem-sistem radar akan membantu memerangi para pedagang narkoba.(*)

Reuters/H-RN/B002

ANTARA