TNI AL Tingkatkan Patroli Paca Penyiksaan 4 WNI

0diggsdigg

illustrasi

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - TNI Angkatan Laut meningkatkan intensitas patroli pasca penyiksaan Tentara Diraja Malaysia (TDM) terhadap empat warga negara Indonesia (WNI) di sekitar pos sekacara, Muara Sungai Sebuku, Senin (15/11/2010).

Komandan Pengkalan TNI Angkatan Laut Nunukan Letkol Laut (P) Rachmad Jayadi mengatakan, meskipun para korban tidak melaporkan kasus itu ke Pangkalan Angkatan Laut Nunukan, namun pihaknya tetap menindaklanjutinya dengan menggelar patroli di sekitar kawasan dimaksud.

"Semua laporannya masuk ke Satgas Pengamanan Perbatasan. Pos Sekaca itu Satgas Pamtas TNI AD bukan Pos TNI AL. Dari awal di sana sudah ditempati Satgas Pamtas. Saya cuma dapat informasi saja dan informasi itu saya tindaklanjuti dengan patroli," ujarnya.

Rachmad mengatakan, intensitas peningkatan patroli tersebut termasuk dilakukan pada malam hari. "Kita jarang keluar patroli malam. Padahal waktu itu kejadiannya malam. Jadi waktu dia mincing dia sudah masuk wilayah Indonesia atau sudah keluar, itu kita tidak tahu. Kita sekarang patroli malam jangan sampai ada lagi seperti itu," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menghimbau agar warga Nunukan tidak terlalu jauh memancing di daerah perbatasan. "Kita punya banyak ikan, ngapain ke sana? Mereka loh sering nyuri di tempat kita," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya empat WNI di Nunukan, Senin (15/11/2010) lalu diduga telah disiksa Tentara Diraja Malaysia (TDM). Menurut pengakuan korban mereka ditangkap di perairan Indonesia lalu digiring ke perairan Malaysia, selanjutnya mendapatkan penyiksaan. Selain ditampar, para WNI tersebut juga dipaksa pulang berenang ke Indonesia.

Sumber: TRIBUN

DPR Dukung Kajian Hibah F-16 dari AS dan Pesawat Hibah dari AS Masih Dipertimbangkan

F-16 Fighting Falcon USAF dari 8th Fighter Wing, Kunsan Air Base, South Korea. (Foto: U.S. Air Force/Capt. Shannon Collins)

18 November 2010, Jakarta -- Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa Komisi I akan mendukung apa pun kajian pemerintah terkait dengan hibah atau bantuan pesawat F-16 dari Amerika Serikat.

"Komisi I akan dukung upaya pemerintah untuk melakukan kajian terkait hibah tersebut, apa pun keputusan pemerintah nantinya," kata Nurhayati di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah tentu punya pertimbangan matang dalam persoalan tersebut.

"Kalau dari hasil kajian, pemerintah mengatakan bantuan itu tidak pantas diterima, kita (Komisi I) juga akan terima (sikap itu)," kata Nurhayati.

Nurhayati mengingatkan bahwa upaya mengkaji hibah F-16 itu jangan sampai membebani negara.

"Bantuan apa pun kalau tidak kita perlukan buat apa. Hibah atau bantuan, kalau memang kita butuhkan, kita akan terima dengan senang hati. Tapi kalau ada keinginan pemerintah untuk mengkaji, tak masalah. Jangan sampai bantuan akhirnya membebani kita. Kalau kita punya anggaran, ya kita beli baru saja," kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR itu.

Memang diakui adanya pemikiran yang berkembang, apakah Indonesia membutuhkan pesawat tempur atau pesawat angkut untuk misi kemanusiaan, terutama ketika menghadapi bencana.

Masyarakat dunia sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah garis terdepan dari perubahan iklim serta memiliki daerah yang luas sehingga dibutuhkan peralatan perang yang memadai.

"Memang ada pemikiran bahwa alat utama sistem persenjataan ini juga harus dipersiapkan untuk menjaga keamanan wilayah NKRI untuk melindungi rakyatnya. Tapi ketika bencana juga bisa difungsikan," kata Nurhayati.

Bantuan Mentawai

Sementara terkait tawaran dari negara lain seperti China untuk membantu korban bencana Mentawai, Nurhayati mengatakan, bantuan asing tersebut bisa diterima asalkan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

"Kalau asing cepat sekali untuk memberikan bantuan itu dan langsung datang. Tapi apakah kita siap? Lebih baik kita atasi sendiri, oleh pemerintah sendiri. Kalau untuk Mentawai tidak perlu dulu lah karena ini beda dengan Aceh," ujarnya.

ANTARA News

F-16A/B TNI AU. (Foto: Dispenau)

18 November 2010, Jakarta -- Rencana hibah 24 unit pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat untuk memperkuat skuadron pertahanan udara Indonesia masih dipertimbangkan. Kementerian Pertahanan masih mempelajari untung ruginya dibanding membeli pesawat baru. "Plus minusnya itu yang sedang kita kaji secara cermat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Rabu (17/11).

Harga sebuah pesawat F-16 baru yakni US$ 70 juta. Sedangkan biaya untuk meng-upgrade atau menaikkan kemampuan pesawat hibah setiap pesawat dibutuhkan berkisar US$ 5 juta hingga US$ 7 juta.

Tim teknis Kementerian Pertahanan saat ini berada di AS melihat kondisi fisik pesawat. Mereka juga mengalkulasi angka perbandingan untuk menerima hibah dengan segala konsekuensinya atau membeli pesawat tempur

Liputan6

Blok Timur Pernah Bikin Indonesia Disegani

0diggsdigg

Pesawat strato-bomber TU-16 Milik AURI

Pada awal dekade 1960-an Perang Dingin sedang memanas. Di tengah kekacauan tersebut, Indonesia bisa mempertahankan posisi netral. Bahkan Blok Barat dan Timur berlomba-lomba memasok senjata kepada pemerintahan Soekarno demi mendapat simpati.

Ketika itu Indonesia sedang menghadapi kampanye dekolonisasi untuk merebut Irian Barat dari Belanda. AS dan Uni Soviet berlomba-lomba merebut hati Indonesia. Walhasil TNI pun memiliki pasokan senjata canggih pada zamannya dan menjadi salah satu kekuatan utama di bumi selatan.

Misalnya, ada kapal selam dari Rusia, kapal penjelajah KRI Irian, pesawat strato-bomber TU-16, Ilyushin, hingga pesawat tempur Mig 21. AS memasok pesawat-pesawat transportasi seperti C-130 Hercules. Inggris pun memasok pesawat intai Gannet yang membuat Belanda murka. Sebagai sesama anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Belanda merasa dikhianati oleh Inggris.

Singkatnya, negara tetangga, termasuk Australia, pun enggan berurusan dalam konflik terbuka dengan Indonesia. Pada satu kesempatan satuan bomber TNI AU pernah mengedrop sampah-sampah dengan merek barang buatan Indonesia di atas Benua Australia sebagai penangkal agar Australia tidak ikut campur mendukung Belanda dalam persoalan Papua. ”Itu sebagai peringatan. Sampah saja kita bisa drop, apalagi bom,” kata seorang purnawirawan TNI-AU dalam satu kesempatan.

Saat bersikap netral, postur pertahanan Republik Indonesia pun menjadi kuat.

Kemunduran Orde Baru

Situasi berubah drastis seiring dengan munculnya rezim Orde Baru. Indonesia secara tak resmi menjadi bagian dari Blok Barat. Praktis semua kebutuhan persenjataan pun mengandalkan pasokan AS, Inggris, dan sekutu.

Pesawat-pesawat asal Blok Timur pun tak bisa dipakai karena pasokan suku cadang dan senjata baru terhenti pada awal tahun 1970-an.

Indonesia melengkapi diri dengan arsenal buatan Blok Barat. Namun, Indonesia tak memiliki keleluasaan dalam menggunakan peralatan senjata itu. Saat rangkaian operasi militer di Timor Timur berlangsung, AS langsung menjatuhkan embargo atas sejumlah peralatan TNI.

Laksamana Pertama (Purn) Hussein Ibrahim, yang aktif di Departemen Pertahanan semasa kepemimpinan Jenderal Edi Sudrajat (almarhum), mengisahkan, pembelian senjata dari Blok Timur tidak mengenakan persyaratan yang memberatkan.

”Sebagian senjata selalu ditawarkan agar dapat dibuat dengan lisensi lokal di Indonesia. Mereka juga tidak melarang jika senjata tersebut digunakan dalam konflik melawan kepentingan Blok Timur,” kata Hussein.

Pada awal tahun 1990-an, setelah Perang Dingin berakhir, barulah TNI kembali membeli persenjataan dari Rusia. Salah satu arsenal yang dibeli adalah varian tank-tank BTR yang kini digunakan Marinir TNI AL.

Kondisi itu sungguh kontras jika kita bandingkan dengan penggunaan tank-tank Scorpion buatan Inggris dalam Darurat Militer di Aceh tahun 2003. Ketika itu Inggris memprotes penggunaan tank-tank Scorpion.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro seusai seminar ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) di Kementerian Pertahanan, Senin (15/11), menegaskan, strategi pertahanan Indonesia berpegang pada prinsip bebas dan aktif.

”Kita sedang menyiapkan pembangunan kapal selam dan kapal perang dengan mitra asing. Demikian pula rencana kerja sama pasukan khusus dengan pasukan China. Prinsip bebas dan aktif kini kita kedepankan,” kata Purnomo menjelaskan rencana pembuatan kapal selam dan kapal perang dengan salah satu negara Blok Timur.

Bersikap netral dan didekati negara-negara kuat memang menjadi solusi bijak strategi pertahanan Indonesia, tetapi independensi harus dijaga.

Sumber : KOMPAS

BMP-3F Marinir Dijadwalkan Datang November 2010

Kendaraan tempur BMP-3F dengan kanon 100mm (photo : krblog)

Dijadwalkan bulan ini (November), sebanyak 17 unit ranpur amfibi BMP-3F pesanan Marinir TNI AL akan berlabuh di Surabaya. Selanjutnya ranpur buatan pabrikan Kurganmashzavod yang berlokasi di Kurgan, Rusia ini akan melaksanakan uji fungsi di Karangpilang, Surabaya.

BMP-3F adalah varian yang didesain khusus untuk beroperasi di laut. Mampu menerjang ombak pada level 2. BMP-3F mampu beroperasi melaksanakan operasi amfibi selama tujuh jam (ben).

(Majalah COMMANDO, Volume VI, Edisi No. 5, Tahun 2010)

Russia hopes strategic arms treaty with U.S. to be ratified by year-end (Update 1)

Topic: START: Russia-U.S. nuclear talks

The treaty, signed this April, is to be ratified simultaneously by U.S. Senate and both chambers of the Russian parliament.

05:35 17/11/2010

© RIA Novosti

Moscow hopes that the new Russian-U.S. strategic arms reduction deal will be ratified by the end of this year, a Russian deputy foreign minister said.
The treaty, signed this April, is to be ratified simultaneously by U.S. Senate and both chambers of the Russian parliament. Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said Russia expects that the ratification process in the U.S. would end "positively."
"It would be an important contribution into strengthening the new spirit of partnership in our relations, and we expect that the Senate would make all the necessary decisions by the end of this year," he said.
"We are committed to simultaneous ratification process. We expect that the United States would complete this process by the end of the year. In any case, we see efforts made in this direction by the administration and a number of influential senators," the Russian diplomat added.
The prospects for the treaty's ratification in the U.S. remain unclear after the November 2 mid-term elections. The Democrats need the support of at least eight Republicans to secure the two-thirds majority required for the treaty's ratification.
The treaty, however, has met strong Republican opposition in the Senate over concerns that it may weaken U.S. anti-missile defenses. U.S. President Barack Obama and Secretary of State Hillary Clinton earlier expressed their hopes to ratify the pact during the lame duck session.
State Department spokesman Philip Crowley told a press briefing that the pact with Russia was in the "national interest" of the United States.
"We've engaged senators for many months over the details of the treaty. We believe that we've answered all their questions. We've addressed their concerns... And we will continue our dialogue with the Senate, but it is our firm view that the START Treaty should be ratified while Congress is in session, or while the Senate is in session," he added.
The number-two Senate Republican Jon Kyl, who earlier expressed his support for the treaty, said on Tuesday he doubted the ratification process could be completed this year, due to the Senate's busy agenda and the complexity of the treaty.
U.S. Vice President Joe Biden warned on Tuesday that failure to pass the strategic arms reduction pact this year "would endanger our national security."
"Without ratification of this Treaty, we will have no Americans on the ground to inspect Russia's nuclear activities, no verification regime to track Russia's strategic nuclear arsenal, less cooperation between the two nations that account for 90 percent of the world's nuclear weapons, and no verified nuclear reductions," the vice president said in a statement.
He said the pact was "a fundamental part of our relationship with Russia, which has been critical to our ability to supply our troops in Afghanistan and to impose and enforce strong sanctions on the Iranian government."
Kyl, one of his party's leaders on nuclear weapons issues, had earlier threatened to block the treaty until the administration spends more on modernizing the existing nuclear arsenal.
"President Obama has made an extraordinary commitment to ensure the modernization of our nuclear infrastructure, which had been neglected for several years before he took office," Biden said.
"We have made clear our plans to invest $80 billion on modernization over the next decade, and, based on our consultations with Senator Kyl, we plan to request an additional $4.1 billion for modernization over the next five years," he added.
He reiterated that the treaty has "bipartisan support" and was endorsed by prominent former officials from both parties, including six former Secretaries of State, five former defense secretaries and three former national security advisors.
"The time to act is now and we will continue to seek its approval by the Senate before the end of the year," Biden said.
MOSCOW, November 17 (RIA Novosti)

RIA NOVOSTI

Cina Kirim Kapal Patroli ke Laut Cina Timur

digg

illustrasi

BEIJING, (PRLM).- Cina mengirim sebuah kapal patroli perikanan yang dilengkapi helikopter untuk mematroli Laut Cina Timur yang disengketakan. Demikian dilaporkan media Selasa (16/11), persis ketika ketegangan negara itu dan Jepang tampaknya mereda menyangkut perairan itu.

Kapal patroli perikanan itu yang pertama dilengkapi dengan helikopter, sudah meninggalkan kota pelabuhan selatan Guangzhou menuju Laut Cina Timur untuk satu misi yang bisa berlangsung selama 20 hari, kata kantor berita Xinhua.

Cina mengirim kapal-kapal ke perairan itu pada kesempatan-kesempatan terdahulu, kata media pemrintah itu, di tengah-tengah pertikaian dengan Jepang menyangkut satu tabrakan kapal yang menyebabkan hubungan kedua negara tegang.

Jepang menahan seorang nakoda kapal penangkap ikan Cina diperairan yang disengketakan setelah kapalnya menabrak sebuah kapal penjaga pantai Jepang awal September. Ia kemudian dibebaskan.

Di sela-sela KTT regional di Jepng akhir pekan lalu, kedua pihak tampaknya melakukan satu tindakan setelah sengketa itu ketika Presiden Cina Hu Jintao melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Naoto Kan.

Hu berjanji Cina akan tetap melakukan kebijakan bertetangga baik, sementara kekhawatiran muncul akibat tindak tanduk yang agresif di Asia Pasifik.

Sumber : PIKIRAN RAKYAT

Irak Terima Helikopter Buatan Rusia

digg

illustrasi Mi-171E

BAGHDAD, (PRLM).- Irak menerima dua terakhir dalam satu pesanan delapan helikopter serba guna buatan Rusia yang berharga 150 juta dolar. Demikian dikatakan militer Amerika Serikat, Selasa (16/11).

Pembelian itu adalah usaha terbaru Irak untuk meningkatkan kekuatan angkatan bersenjatanya menjelang penarikan seluruh pasukan Amerika Serikat yang menurut rencana dilakukan akhir tahun depan, sementara militer AS membantau banyak kendaraan dan logistik kepada Irak.

Dua helikopter Mi-171E diserahkan ke pangkalan militer Irak di Taji, 28km utara Baghdad pada 7 November, melengkapi pesanan itu, kata militer AS dalam sebuah pernyataan.

Pesawat buatan Rusia ini akan digunakan untuk berbagai misi termasuk kontra terorisme, angkutan dan intelijen, pengintaian dan pengawasan. Militer AS mengatakan pihaknya mengeluarkan pernyataan itu karena pembelian tersebut dilakukan dengan bantuan para penasehat militer AS.

Pesawat yang dibeli dari Rusia itu dikirim ke Sharjah, Uni Emirat Arab, tempatnya dilengkapi termasuk pemasangan peralatan elektronik dan sistem pengendali senjata, sebelum tiba di Taji. Armada helikopter multi guna itu termasuk 16 helikopter Mi-17 serta delapan Mi-171E.

Sumber: PIKIRAN RAKYAT