KSAD Korea Selatan Temui Panglima TNI

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyambut kerja sama militer dengan Korea Selatan. Selain bidang pendidikan dan latihan, Indonesia dan Korea Selatan juga bekerja sama dalam bidang pembuatan kapal selam dan pesawat terbang. Hal ini disampaikan Agus saat menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan Jenderal Eui Don-hwang di Jakarta, Senin (25/10). Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Lodewijk F Paulus juga menerima Eui Don-hwang.

Dikatakan bahwa hubungan yang sangat akrab antara Indonesia dan Republik Korea, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan sebenarnya telah terjalin sejak empat puluh tahun yang lalu. Oleh karenanya, Panglima TNI menyambut baik adanya kerjasama militer antara Indonesia dan Republik Korea, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan kerjasama industri pertahanan.

Sebagaimana diketahui bahwa kerjasama kedua Negara dalam bidang industri strategis pertahanan diwujudkan dalam bentuk kerjasama bidang alih teknologi Alutsista modern seperti pengadaan kapal dan pemeliharaan kapal selam serta pesawat terbang. Sedangkan dalam bidang pendidikan, diwujudkan dalam bentuk kunjungan Perwira dan di masa datang diharapkan dapat dilakukan pertukaran Kadet kedua angkatan bersenjata.


Tim dari Korea dan TNI AL saat studi pembuatan LPD di PAL

Dalam kesempatan tersebut, Kasad Republik Korea menyampaikan bahwa Republik Korea dalam membangun kerjasama dengan Negara lain adalah tidak hanya menjual produk jadi, melainkan kerjasama tersebut dibangun atas dasar kepentingan bersama dalam meningkatkan kemampuan alih teknologi industri pertahanan kedua Negara dan jaminan kepelatihan serta dukungan suku cadang dan logistik yang berkelanjutan.

Hal ini dapat dilihat dalam kerjasama industri pertahanan kedua Negara, seperti pengadaan kapal perang dan perbaikan kapal selam dari Korea serta pengadaan pesawat patroli maritim CN-235 dari Indonesia.

Sumber : KOMPAS/PUSPEN-TNI/BERITA HANKAM

Pesawat Tanpa Awak Pantau Perbatasan

 UAV BUATAN ISRAEL
Pontianak, Kompas - Pesawat tanpa awak diduga sudah lama dioperasikan oleh Malaysia untuk melakukan patroli di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Masyarakat yang melihat patroli pesawat tanpa awak itu bahkan telah dilaporkan kepada pihak pemerintah. Oleh karena itu, TNI Angkatan Udara pun menyiapkan pesawat tanpa awak untuk memantau wilayah perbatasan.

Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid, Selasa (26/10), mengatakan, pihaknya sering mendapat laporan masyarakat tentang adanya patroli pesawat tanpa awak di perbatasan Kabupaten Sambas dan Negara Bagian Sarawak. ”Beberapa kali masyarakat Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, melaporkan adanya pesawat tanpa awak yang berpatroli di perbatasan,” tutur Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, Kecamatan Paloh sebetulnya pernah disiapkan Pemerintah Indonesia sebagai bandar udara ketika berkonfrontasi dengan Malaysia.

”Landasannya sekitar 750 meter masih terlihat walaupun sudah tertutup rumput. Namun, kantor klimatologinya hingga kini masih berfungsi. Pemerintah pusat sudah mengizinkan Pemerintah Kabupaten Sambas jika akan membangun bandar udara itu, yang tentu akan membantu mobilisasi masyarakat dan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan,” katanya.

Terkait pemantauan wilayah perbatasan itu, Kepala Staf TNI AU Marsekal Imam Sufaat di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, mengatakan, pesawat tanpa awak itu direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2011. Ada empat pesawat yang dioperasikan dari Pangkalan TNI AU Supadio, Pontianak.

”Pengoperasian pesawat tanpa awak itu menjadi bagian dari upaya pengawasan pulau terluar, laut dan kepulauan, serta wilayah perbatasan, juga untuk mendukung kegiatan intelijen di udara,” kata Imam.

Imam menjelaskan, pesawat tanpa awak dinilai sesuai dengan kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia dan mendukung kerja Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. ”Pesawat tanpa awak itu bisa terbang sangat rendah tanpa diketahui oleh orang di darat karena suaranya pelan,” tutur Imam.

Untuk pengamanan dan mengontrol wilayah perbatasan, tutur Imam, pesawat tanpa awak bisa melakukan pengindraan atau pemotretan, baik pada siang maupun malam hari. ”Pontianak dipilih untuk penempatan skuadron pesawat tanpa awak karena tipenya akan dinaikkan menjadi bintang satu. Salah satu syaratnya harus memiliki setidaknya dua skuadron,” ujar Imam.

Pangkalan TNI AU Supadio saat ini termasuk tipe B. Skuadron yang sudah ditempatkan di Supadio adalah pesawat tempur jenis Hawk.

Sumber: KOMPAS

TNI AL Awasi Laut China Selatan dan Natuna

27 Oktober 2010, Jakarta -- Berdasarkan pertimbangan dinamika lingkungan strategis serta potensi konflik, selain perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut (AL) juga memfokuskan perhatian ke wilayah perairan Laut China Selatan, dan Laut Natuna.

Demikian dikemukakan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Soeparno, saat membuka Geladi Posko I Armada Jaya ke-29 Tahun 2010, di Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Jakarta, baru-baru ini.

"Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan situasi yang tidak diinginkan, dan mengharuskan dilaksanakannya operasi laut, maka TNI AL sudah memiliki konsep operasi yang siap diaplikasikan," kata KSAL dalam surat elektronik yang diterima Suara Karya, di Jakarta, kemarin.

Dalam Geladi Posko Armada Jaya tahun ini, lanjut Kasal, para peserta dituntut untuk mampu mengembangkan pengetahuannya di bidang doktrin, strategi, taktik dan teknik serta mekanisme dan prosedur operasi yang dituangkan pada skenario latihan dalam bentuk rencana operasi.

Sedangkan, kejelian dan keakuratan dari rencana operasi yang disusun, akan diuji dalam bentuk tactical floor game (TFG), tactical table game (TTG) maupun tactical air manouver game (TAMG), di mana hasil dari uji tersebut akan mencerminkan keseriusan dan kesungguhan peserta dalam melaksanakan geladi posko. Selain itu, lebih jauh Kasal menegaskan, walaupun geladi ini bersifat mandiri dengan mengintegrasikan seluruh satuan matra laut, namun para peserta tetap dituntut untuk mampu menyusun rencana operasi yang bersifat gabungan seluruh matra TNI.

Suara Karya

Lima Kapal Penghancur Koarmabar Siaga di Perbatasan

26 Oktober 2010, Tanjung Pinang -- Komando Armada RI Kawasan Barat menyiagakan lima kapal cepat yang berfungsi sebagai penghancur atau melumpuhkan kapal permukaan lawan di Provinsi Kepulauan Riau yang langsung berbatasan dengan negara luar.

"Tahap awal kami menyiagakan lima dari tujuh kapal cepat diperbatasan yang juga dilengkapi dengan rudal penghancur kapal permukaan lawan," kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Laksamana Muda TNI Marsetio MM usai meresmikan pembentukan Satuan Kapal Cepat Koarmabar di Fasharkan Mentigi, Tanjung Uban, Bintan, Selasa (26/10).

Marsetio mengatakan, keberadaan kapal cepat tersebut untuk menyikapi dan mengantisipasi berbagai ancaman yang terjadi akibat adanya perkembangan lingkungan strategis. "Satuan Kapal Cepat (Satkat) juga mempunyai fungsi sebagai pertahanan anti serangan udara, pengintai dan pencarian sasaran operasi serta melaksanakan peperangan elektronika," terang Marsetio.

Kapal dengan manuver cepat dan respon yang tinggi tersebut, menurut Marsetio, memungkinkan untuk menerapkan strategi tempur di wilayah Koarmabar yang merupakan perairan dangkal dengan kemampuan daya pukul yang cepat dapat menghindar serta bersembunyi.

"Dengan demikian keberadaan Satkat Koarmabar dapat meningkatkan kekuatan untuk menunjang pertahanan negara serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara," katanya.

Wilayah barat yang strategis sebagai jalur pelayaran internasional, menurut dia, juga mempunyai potensi ancaman yang cukup tinggi seperti penyelundupan, imigran gelap, pembajakan, perompakan dan ancaman terorisme di dan atau lewat laut.

"Secara geografis wilayah barat berbatasan dengan lima negara yang semuanya masih meninggalkan permasalahan tentang batas negara yang belum selesai. Kondisi ini jelas akan berdampak terhadap timbulnya konflik perbatasan," kata Marsetio.

Dengan rentannya kepentingan negara di wilayah perbatasan terhadap konflik dan gangguan keamanan, Marsetio menyebutkan Koarmabar harus mampu mengantisipasi kerawanan kerawanan tersebut. Selain meresmikan Satkat, Marsetio juga meresmikan pemakaian eks gedung Krait Fasharkan Mentigi Lantamal IV sebagai pusat komando Satkat dengan nama Raja Haji Fisabilillah.

"Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, agar tugas yang diemban untuk menjaga keamanan laut guna menunjang perekonomian nasional bisa berhasil dengan baik," harapnya.

MEDIA INDONESIA

RSF Kecam Kebijakan AS Tekan Wikileaks

Paris (ANTARA News) - Reporters Sans Frontieres (RSF) mengecam keras kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menekan pengelola lama Wikileaks (http://www.wikileaks.org) yang secara terinci mempublikasikan sekira 400.000 informasi dari dokumen rahasia, termasuk kekejaman, militer AS berkaitan dengan perang Irak.

"Ini bukan momen untuk mengancam atau menyerang secara verbal. Informasi telah beredar, dan akan lebih banyak lagi. Dokumen di Wilileaks menegaskan apa itu AS, dan opini publik internasional telah menjadi bagiannya," demikian keterangan Wartawan Tanpa Perbatasan (RSF), Selasa.

RSF menilai, politisi dan militer harus bertanggungjawab atas informasi yang beredar di Wikileaks, terutama menyangkut seberapa jauh mereka terlibat dalam aksinya di Irak. Apalagi, mereka pernah mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM) dalam aksinya.

"AS dan pemerintah Irak selayaknya menghargai prinsip transparansi. Terima kasih banyak untuk Wikileaks, yang mengungkap informasi pelanggaran HAM serius, terutama menyangkut kekejaman," catat RSF.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang membela wartawan danberkantor pusat di Paris, Prancis, tersebut mengimbau semua pihak menghargai kebebasan informasi dan kemerdekaan pers menyangkut Wikileaks.

Wikileaks sampai dengan pukul 17.00 Jumat (22/10) melansir 391.832 laporan menyangkut perang Irak (The Iraq War Logs), yang dilakukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dipimpin AS. Dokumen itu periodenya mulai 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2009, kecuali bulan Mei 2004 dan Maret 2009.

Laporan itu, menurut Wikileaks, disampaikan tentara angkatan darat AS yang secara berkala memberikan laporan ke pemerintahnya. Dokumen itu termasuk aksi peperangan yang signifikan (Significant Action in the war - SIGACT).

Wikileaks memaparkan setidak-tidaknya ada 109.032 orang tewas di Irak, terdiri atas 66.081 masyarakat sipil 23.984 yang dianggap musuh, 15.196 pegawai negeri Irak, 3.771 orang yang dianggap teman bala tentara koalisi NATO dipimpin AS. Sebagian besar yang tewas, mencapai 66.000 atau lebih dari 60 persen) yang tewas adalah kelompok sipli. (*)

COPYRIGHT © 2010


ANTARA

Satuan Kapal Cepat Perkuat Koarmabar

JAKARTA (Pos Kota) – Satuan Kapal Cepat (Satkat) segera perkuat jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) setelah pembentukannya diresmikan Pangarmabar Laksamana Muda TNI Marsetio, M.M dalam suatu upacara militer di Tanjung Uban, Selasa (26/10).



Dalam amanatnya Pangarmabar mengatakan, Keberadaan Satuan Kapal Cepat (Satkat) di jajaran Koarmabar, merupakan suatu tuntutan kebutuhan untuk menyikapi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang terjadi akibat adanya per-kembangan lingkungan strategis.



Sementara itu, unsur-unsur atau kapal-kapal Satkat merupakan kapal yang memiliki tugas pokok sebagai kapal pemukul (striking force) untuk menghancurkan atau melumpuhkan kapal permukaan lawan. Selain itu, juga memiliki fungsi sebagai pertahanan anti serangan udara, pengintaian dan pencarian sasaran operasi serta melaksanakan peperangan elektronika. Oleh karenanya, kapal ini di desain mempunyai karakteristik sebagai kapal cepat dengan tingkat kemampuan respon dan manuvra tinggi.



Lebih lanjut dikatakan Pangarmabar, mempelajari perkembangan lingkungan strategis dan konstelasi geografi wilayah kerja Koarmabar yang sebagian besar merupakan perairan dangkal (shallow water), semi tertutup dan terdiri dari banyak pulau-pulau serta selat-selat kecil, memungkinkan untuk menerapkan strategi tempur laut dengan menggunakan kemampuan daya pukul yang dengan cepat dapat menghindar serta bersembunyi (hit and run).



Dengan kondisi ini, Koarmabar dituntut agar memiliki kekuatan atau unsur-unsur dengan tipe yang sesuai untuk dioperasikan di perairan wilayah Barat berupa kapal-kapal cepat rudal yang diwadahi dalam satuan pembinaannya, yaitu Satuan Kapal Cepat (Satkat). Dengan demikian keberadaan Satuan Kapal Cepat Koarmabar akan dapat meningkatkan kekuatan dan kehadiran unsur operasional di laut, sehingga dapat menunjang kepentingan pertahanan serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian bangsa.



Diakhir amanatnya Pangarmabar mengatakan apapun tugas yang dilakukan oleh TNI AL tidak akan pernah berhasil dengan baik tanpa mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat maupun instansi terkait. Oleh karena itu, Pangarambar berharap kepada Pemerintah Daerah maupun instansi-instansi terkait serta masyarakat pengguna laut untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan stabilitas keamanan di laut guna menunjang pembangunan ekonomi nasional.



Sementara itu pada kesempatan yang sama Pangarmabar juga telah meresmikan dan menetapkan Gedung Raja Haji Fisabilillah sebagai Markas Komando Satuan Kapal Capat (Satkat) Koarmabar yang berada di Tanjung Uban. (dispenarmabar/syamsir)

poskota