India, Afsel, Jerman, Portugal Dan Kolombia Masuk DK-PBB

Dewan Keamanan (ANTARA/REUTERS/Chip East)

PBB (ANTARA News/AFP) - India, Afrika Selatan, Jerman, Portugal dan Kolombia, Selasa, memenangkan pemilihan kursi keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Kehadiran lima negara ini diyakini akan meningkatkan tekanan bagi dilakukannya reformasi DK PBB.

India, Afrika Selatan dan Kolombia yang meraih kursi keanggotaan secara mulus ini akan bertugas selama dua tahun di DK PBB.

Jerman bertarung dengan Portugal dan Kanada untuk memperebutkan salah satu dari dua kursi wakil kelompok negara Eropa Barat di DK-PBB tersebut.

Dalam proses pemilihan itu, Jerman mengantongi 128 suara di putaran pertama atau sudah di atas dua pertiga suara yang disyaratkan.

Kanada sendiri mundur setelah pemilihan putaran kedua. Langkah Kanada ini membuka jalan bagi kemenangan Portugal.

Lima dari 15 negara yang duduk di DK-PBB dipilih untuk dua tahun setiap tahun. Adapun Inggris, China, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat merupakan anggota tetap badan PBB ini.

Kelima negara anggota tetap DK-PBB ini mempunyak hak veto terhadap setiap resolusi yang hendak dikeluarkan badan PBB ini.

India, Afrika Selatan, Jerman, Portugal dan Kolombia ini akan mengambil alih keanggotaan Jepang, Austria, Turki, Meksiko dan Uganda.

Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle mengatakan, pihaknya akan membahas reformasi di tubuh PBB.

"Kami akan membahas reformasi PBB tapi tidak sekarang, tidak hari ini. Penting kiranya mengubah struktur yang ada agar PBB lebih efektif," katanya.

Jerman, India, dan Afrika Selatan berupaya keras mendapat status keanggotaan tetap di DK-PBB hasil reformasi. Brazil yang kini memasuki tahun kedua keanggotaan tidak tetapnya di DK-PBB juga ikut mengampanyekan perubahan di tubuh badan PBB tersebut.

Menurut Menlu Guido Westerwelle, kemenangan Jerman dalam pemungutan suara anggota tidak tetap DK-PBB yang baru itu merupakan "keberhasilan" dan bukti kepercayaan dunia pada negaranya.

"Pemungutan suara itu adalah keberhasilan bagi Jerman sekaligus memperlihatkan kepercayaan dunia pada kami. Kami akan melakukan apa saja untuk memenuhi kepercayaan itu," katanya.

Selama duduk di kursi DK-PBB, Jerman akan memprioritaskan perdamaian, keamanan, perlindungan iklim, pembangunan, perluncutan senjata, dan non-proliferasi nuklir.

"Jerman itu terpercaya tidak hanya menyangkut produk-produknya melainkan juga kebijakan luar negerinya. Dunia tahu Jerman bisa dijadikan sandaran," katanya.

Kalau Jerman hanya mengantongi 128 suara, India justru meraih jumlah suara yang jauh lebih tinggi, yakni 187 suara.

Dubes India untuk PBB, Hardeep Singh Puri, berupaya merendah dengan perolehan suara negaranya yang relatif tinggi itu.

"Banyak negara yang duduk sebagai anggota baru Dewan Keamanan juga menginginkan keanggotaan tetap," katanya.

Berbeda dengan ambisi Jerman dan India yang mengincar kursi tetap DK-PBB hasil reformasi, Menlu Afrika Selatan Maite Nkoana-Mashabane menekankan isu-isu yang menjadi agenda besar negaranya.

Ia mengatakan, mayoritas isu yang akan menjadi agenda Afrika Selatan di DK-PBB adalah soal tantangan perdamaian dan keamanan di Afrika.

Afrika Selatan akan "menyingkronkan" agendanya dengan agenda Uni Afrika dan DK-PBB, katanya.

Nkoana-Mashabane mengatakan, pihaknya akan mendukung berbagai inisiatif, termasuk menangguhkan dakwaan genosida Pengadilan Kejahatan Internasional terhadap Presiden Sudan Omar al-Bashir.

Sementara itu, Dubes Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant mengakui reformasi DK-PBB yang diinginkan sejumlah kekuatan baru itu akan mendorong lahirnya DK-PBB baru tahun 2011.

"Semua akan membawa kemanfaatan unik yang dimiliki masing-masing negara. Semua ini akan membantu mewujudkan Dewan Keamanan yang sangat kuat," katanya.

Lyall Grant menegaskan bahwa Inggris mendukung India, Jepang, Jerman, Brazil menjadi anggota tetap DK-PBB hasil reformasi. Brazil sendiri diyakini meningkatkan keterwakilan Afrika.

"Akan ada refleksi kecil tentang Dewan Keamanan hasil reformasi yang Inggris ingin lihat," katanya kepada pers. (R013/K004)

ANTARA

Markas Militer Iran Dihantam Ledakan

(ANTARA/persianmirror)

Teheran (ANTARA News) - Sebuah markas militer telah dihantam ledakan Selasa sehingga beberapa anggota pasukan elit Garda Revolusi Iran dilaporkan tewas.

"Ledakan itu terjadi pada pukul 12.00 waktu setempat (atau pukul 15.30 WIB) di salah satu markas Garda di provinsi Lorestan," kata komandan Garda Yadollah Bouali sebagaimana dikutip oleh laman Internet televisi negara.

Dalam laporan terpisah, kantor berita Fars, mengutip Bouali yang menyebut insiden itu terjadi ketika terjadi "kebakaran meluas ke gudang amunisi" di markas tersebut, sekitar ibukota provinsi Lorestan yaitu Khorramabad.

"Identitas orang-orang yang tewas itu tidak jelas," katanya.Tapi, ia tidak menyebutkan secara khusus apakah mereka yang tewas itu anggota Garda, atau bukan.

"Besok identitas-identitas itu akan jelas, sehingga kami dapat memberikan jumlah terakhir orang yang tewas dan terluka."

Sebelumnya Selasa, TV Iran berbahasa Arab Al-Alam, dengan mengutip satu sumber militer yang tak disebutkan namanya, mengatakan "beberapa tentara telah tewas dalam ledakan tak disengaja" yang terjadi di markas militer.
(S008/A038)

COPYRIGHT ANTARA © 2010

 

Tidak Benar Soviet di Balik Peristiwa Madiun 1948

Bagus Kurniawan - detikNews Yogyakarta - Peristiwa Madiun 1948 atau dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai

pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Moeso ternyata tidak dtemukan bukti
keterlibatan Uni Soviet. Tidak ada instruksi langsung dari Uni Soviet, namun Moeso lebih terinspirasi kemenangan Partai Komunis Cina (PKC) atas kelompok nasionalis pimpinan Dr Sun Yat Sen.

"Jalan baru Republik Indonesia-nya Moeso sebagai pedoman gerakan komunis di Indonesia lebih sebagai kreatifitas Moeso sendiri daripada cetak biru dari Kremlin. Moeso lebih terpikat cara-cara PKC," ungkap sejarawan Dr Budiawan dalam bedah buku "Dari Moskow ke Madiun?, Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik Uni Soviet -Indonesia 1947-1953" karya Larissa M. Efimova di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Rabu (13/10/2010).

Menurut Budiawan dalam pandangan kaum intelektual baik barat maupun Indonesia, bahkan penulisan sejarah resmi menyebutkan peristiwa Madiun 1948 adalah sebagai berdirinya negara boneka Soviet, pemberontakan yang didukung Soviet yang komunis dan pemerintahan Soviet di bawah Moeso. Dengan kata lain ada keterlibatan Uni Soviet atas peristiwa itu.

Namun dalam dokumen yang sudah diklasifikasikan oleh Indonesianis asal Rusia, Prof Larissa M. Efimova, menunjukkan tidak ditemukan bukti-bukti  mengenai perintah Moskow secara instruktif dan pasti kepada Moeso.

"Karya M. Efimova menunjukkan tidak ada garis perintah langsung. Dari
dokumen-dokumen yang ada, dapat disimpulkan Moeso menuangkan pandangan dan
gagasan sendiri politiknya," kata Budiawan yang juga penerjemah kumpulan tulisan Efimova tersebut.

Budiawan mengatakan Moeso pulang ke Indonesia bulan Agustus 1948 lebih didasari atas keprihatinan terpecah dan tercerai-beraninya kaum kiri pimpinan Amir Syarifuddin Cs. Moeso waktu itu ingin menyelamatkan kaum kiri terhadap tekanan kelompok lain.

Buku tersebut setebal 171 halaman yang diterbitkan oleh Syarikat Indonesia dan Kelopak Semata (Kelompok Penyimak Sejarah Masyarakat Tanah Air). Buku ini juga mengungkap seputar awal mula hubungan Indonesia-Uni Soviet antara tahun 1947-1953 berdasarkan data-data resmi di Rusia yang telah diklasifikasi setelah Soviet pecah tahun 1989.

Dari data-data tersebut kata Budiawan, terungkap bahwa bagi Soviet, Indonesia bukan arena untuk menyebarkan pengaruh politiknya terutama saat perang dingin. Sesuai perjanjian Yalta oleh Inggris, AS dan Soviet, Soviet lebih mengarahkan ke Eropa Timur, dan AS ke Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Sedangkan Inggris ke wilayah Asia Tenggara. "Pimpinan Soviet lebih patuh pada perjanjian internasional," katanya.

Dia menegaskan berdasarkan kajian Efimova terungkap bila Indonesia setelah
kemerdekaan mencoba mendekati Soviet dengan membuka jalur hubungan diplomatik seperti yang dilakukan Menlu waktu itu LN Palar untuk mendapatkan dukungan internasional. Dalam catatan Efimova, Soviet-lah yang mungkin merupakan negara pertama yang menyeret Indonesia ke dalam kancah perang dingin. Namun Indonesia juga mampu memanfaatkan rivalitas dalam perang dingin untuk kepentingan nasionalnya.

"Saat itu Soviet juga sangat hati-hati terhadap Indonesia terutama saat ada penjajakan pembukaan jalur hubungan diplomatik. Bagi kelompok antikiri sendiri juga khawatir bila hubungan dengan Soviet dibuka akan dimanfaatkan oleh kelompok kiri," tutup dia.
(bgs/anw)

detik

Kontingen Garuda Bhayangkari ke Sudan

0diggsdigg

Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani memberikan salam komando kepada para personel Polri yang akan dikirimkan ke Dafur, sudan pagi tadi saat upacara pelepasan di Lapangan Bhayangkari pagi tadi (13/10/2010). Pasukan yang tergabung dalam Kontingen Garuda Bhayangkara ini akan bertugas dalam misi perdamaian di bawah komando UNAMID. Mereka akan bertugas hingga Oktober tahun depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasukan Formed Police Unit (FPU) III yang tergabung dalam Kontingen Garuda Bhayangkari VD yang akan menjalankan misi perdamaian di Dafur, Sudan bakal memanggul tugas berat. Mereka akan bertugas menjaga keamanan masyarakat Dafur dan kantor-kantor badan PBB di Sudan.

"Mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, masyarakat, dan kontingen dari negara lain," ujar Brigjen Boy Salammudin, Kepala Biro Kerja Sama Operasi dan Latihan Polri saat ditemui seusai upacara pelepasan FPU di Lapangan Bhayangkari, Mabes Polri pagi tadi (13/10/2010).

Selain itu, pasukan ini juga akan bertugas untuk mengawal utusan-utusan PBB dari berbagai negara yang berkunjung ke Sudan. "Teman-teman kita ini dapat tugas spesial dari PBB. Mereka mengawal para utusan PBB, ini hanya Indonesia yang diberi tugas," jelas Brigpol Adhi, salah satu personel yang ikut dalam misi ini menyatakan bahwa dirinya merasa bangga mendapat tugas ini.

"Saya bangga juga karena ini kan tugas negara. Walaupun berat, saya siap melaksanakannya," ujarnya yang terlihat sedih karena akan meninggalkan istri yang tengah hamil 9 bulan.

Menurut Brigjen Boy para anggota yang akan menerima pendapatan tambahan dari PBB. "Mereka dapat allowance sebesar 1500 dollar AS tiap bulannya dari PBB. Ini di luar gajinya sebagai anggota Polri ya," jelasnya saat ditemui seusai upacara pelepasan pasukan FPU III .

Para aggota ini juga diberi fasilitas komunikasi dari Pemerintah untuk menjaga komunikasi dengan keluarga mereka. "Di sana anggota tetap dapat berkomunikasi dengan keluarganya lewat telepon atau email dan Pemerintah Indonesia harus menyediakan sarana dan prasarananya," ujar Boy.

Sumber: KOMPAS

Keamanan Laut Indonesia masih Rawan

0diggsdigg

KRI Wiratno saat menghalau kapal Malaysia(Foto: ANTARA)

JAKARTA--MICOM: Kondisi keamanan laut Indonesia saat ini masih rawan. Hal ini terlihat karena masih banyak terjadi kasus pelanggaran di wilayah perairan Indonesia baik oleh satuan operasi, aparat kelautan negara tetangga, maupun kapal asing.

TNI Angkatan Laut mencatat, hingga bulan September terjadi sebanyak 13 kali pelanggaran oleh kapal perang, polisi, heli atau pesawat udara Malaysia. Selain itu, terjadi jug apelanggaran oleh kapal ikan asing sebanyak 41 kali.

Demikian disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Soeparno melalui Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Marsetio pada konferensi pers persiapan Seminar TNI AL tahun 2010, Selasa (12/10). Seminar tersebut akan digelar, Rabu (13/10).

"Persoalan ini tidak lepas dari potensi laut yang dimiliki Indonesia. Disamping itu, posisi Indonesia yang sangat strategis menjadi daya tarik tersendiri bagi kekuatan asing untuk memanfaatkan laut kita secara ilegal," tuturnya.

Marsetio menambahkan, dari 13 kali pelanggaran yang dilakukan Malaysia, terutama terjadi di Blok Ambalat yang selama ini diklaim Malaysia. "Pelangaran terutama di titik blok minyak Ambalat. Kita menganggap punya kita, mereka menganggap blok Ambalat punya mereka. Sampai saat ini kita sedang tahap perundingan dengan Malaysia," ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Karena menyangkut tegak atau tidaknya kedaulatan Indonesia. Indonesia, jelasnya, berpijak pada hukum laut internasional UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan undang-undang nomor 17 tahun 1985.

"Bagi Indonesia UNCLOS mengatur dua hal pokok, yaitu kewilayahan dan fungsi-fungsi kelautan serta hak pemanfaatan atas sumberdaya yang terkandung di dalamnya."

Namun pada implementasinya, produk hukum yang ada masih mengutamakan kepentingan sektoral and tumpang tindih, sehingga pelanggaran di laut masih tinggi. "Masih ada yang belum terselesaikan dengan baik, seperti masalah perbatasan dengan negara tetangga," imbuh dia.

Selain masalah aturan hukum, keterbatasan anggaran juga menjadi pengganjal bagi TNI AL dalam mengamankan wilayah laut. Dengan cakupan laut yang begitu luas, menurut dia, diperlukan manajemen penanganan yang baik, sarana dan prasarana yang memadai serta kemampuan personel yang prodesional. Apalagi, sesuai konvensi hukum laut internasional yang memiliki hak pengejaran seketika terhadap kapal yang diduga melanggar hukum di wilayah Indonesia, adalah Angkatan Laut.

"Hak pengejaran saat ini menjadi kurang efektif bila kemampuan kapal perang atau kemampuan TNI AL belum memadai," keluhnya.

Masalah lain di wilayah laut, sambung dia, adalah aspek fungsi kelautan dan pemanfaatan sumber daya yang sebagian besar belum diundangkan. Realitasnya, pemanfaatan sumber daya laut Indonesia ternyata masih jauh di bawah kemampuan daya dukung laut, artinya potensi yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optima.

Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki panjang pantai 81.900 km laut hanya berkontribusi terhadap gross domestic bruto (GDP) sebesar 20,6% atau $18,9 miliar.

Angka ini jauh jika dibandingkan Korea yang memiliki pantai 2.713 km, dapat berkontribusi 37% dan Jepang mampu berkontribusi 54% dari panjang pantai 34.386 km. "Dari angka-angka itu terlihat bahwa sesungguhnya masih sangat banyakyang dapat kita lakukan pada wilayah laut kita guna menyejahterakan rakyat Indonesia."

Karena itulah, TNI AL menilai perlu dilakukan pengkajian kembali sejauhmana pemanfaatan Unclos 1982 selama ini. "Agar dapat diketahui strategi pembangunan kelautan masa depan dan upaya pemenuhannya," tukasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Kasal: 13 Kali Aparat Malaysia Melanggar Perairan Indonesia

0diggsdigg

Laksamana Madya TNI Soeparno

JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana Madya TNI Soeparno, menegaskan bahwa telah terjadi beberapa kasus pelanggaran wilayah di perairan Indonesia baik oleh satuan operasi atau aparat kelautan negara tetangga, maupun oleh kapal ikan asing.

“Sebagai gambaran untuk tahun ini saja, sampai bulan September telah terjadi pelanggaran oleh kapal perang, polisi, helly atau pesawat udara Malaysia sebanyak 13 kali. Pelanggaran oleh kapal ikan asing sebanyak 41 kali,” tegas Kasal Laksdya TNI Soeparno dalam penjelasan tertulis yang dibacakan oleh Wakasal Laksda TNI Marsetio, .M.M pada Konferensi Pers Seminar Tahunan TNI AL dengan judul “Implementasi Unclos 1982 Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan, menjaga Keutuhan Wilayah dan Melindungi Keselamatan Bangsa, di Wisma Elang Laut, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).

Pada kesempatan ini juga hadir Koorsahli Kasal Laksda TNI Sugiono, S.E beserta para Asisten Kasal dan pengamat militer Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum.

Bila kita amati, lanjut Kasal, mengapa begitu banyak pelanggaran di laut, maka persoalan ini tidak lepas dari potensi laut yang dimiliki Indonesia. Laut begitu penting karena laut juga merupakan sarana penghubung bagi masyarakat internasional dan pemersatu bagi Indonesia. Potensi laut lainnya meliputi sumber daya alam di dasar dan di dalam laut. Sumber daya itu antara lain berupa energi yang kini semakin langka, perikanan, benda muatan kapal tenggelam dan lain-lain.

Disamping itu posisi Indonesia yang sangat strategis yaitu terletak antara dua samudera dan dua benua menjadi daya tarik sendiri bagi kekuatan asing untuk memanfaatkan laut kita secara illegal.

“Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlangsung karena hal ini menyangkut tegak atau tidaknya kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa termasuk di dalamnya adalah sumber daya yang ada di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia yang akan mengancam kelangsungan dan kesejahteraan bangsa. Dengan demikian diperlukan suatu upaya atau solusi bagaimana mengatasi permasalahan bangsa ini,” tegas Laksdya TNI Soeparno.

Pada kesempatan ini juga, Kasal menjelaskan, Unclos 1982 adalah hukum laut internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, sehingga telah menjadi hukum positif bagi NKRI dan sekaligus pengakuan dunia internasional tentang wilayah yang berada di bawah kedaulatan Indonesia yaitu perairan pedalaman, perairan teritorial, dan perairan kepulauan. Sedangkan wilayah Indonesia yang hanya memiliki hak berdaulat yaitu ZEE dan landas kontinen.

Bagi Indonesia secara umum Unclos 1982 mengatur dua hal pokok, yaitu tentang kewilayahan dan fungsi-fungsi kelautan serta hak pemanfaatan atas sumber daya yang terkandung. Disamping hak tersebut, juga terdapat kewajiban bagi Indonesia untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat internasional. Dengan demikian Implementasi Unclos 1982 ini diharapkan dapat menjadi sarana atau landasan hukum dalam memanfaatkan secara optimal sumber daya laut sampai kepermukaan, bagi kepentingan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga, bagaimana mengamankan serta menjaga wilayah laut agar kepentingan nasional Indonesia dapat terjaga dan kewajiban terhadap dunia internasional dapat terpenuhi.

Implementasi yang menyangkut kewilayahan sebagian besar telah diundang-undangkan, namun masih ada yang belum terselesaikan dengan baik seperti masalah perbatasan dengan negara tetangga. Produk hukum yang telah adapun masih mengutamakan kepentingan sektoral, yang bertumpang tindih, sehingga pelanggaran di dan lewat laut masih tinggi.

Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, menurut Kasal dipandang perlu untuk mengkaji kembali sejaumana kita memanfaatkan Unclos 1982 dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, tandasnya.

Sumber: POSKOTA

China Transfers WS1B MLRS Technology to Thailand

WS-1B multiple launch rocket system (all photos : Army Technology)

The regional military industry source of authority told Kanwa reporter formally that China transferred WS1B long range multiple launch rocket system (MLRS) production technology to Thailand.

(Kanwa)