Lockheed Martin Delivers 1,000th PAC-3 Missile to the U.S. Army

Lockheed Martin Missiles and Fire Control is developing the new Patriot Advanced Capability (PAC-3) Missile. The PAC-3 Missile is a small, highly agile, kinetic kill interceptor for defense against tactical ballistic missiles, cruise missiles and air-breathing threats. The PAC-3 Missile destroys its targets by direct, body-to-body impact.

21 September 2010, DALLAS,TX -- Lockheed Martin [NYSE: LMT] delivered the 1,000th Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile to the U.S. Army last week during a ceremony at its state-of-the-art PAC-3 Missile production facility in Camden, AR. PAC-3 Missiles are combat-proven and deployed globally.

In addition to the United States, five U.S. allies have included the PAC-3 Missile in their air and missile defense arsenals. Last year, Taiwan became the fifth international customer for the PAC-3 Missile, joining The Netherlands, Germany, Japan and the United Arab Emirates.

“The PAC-3 system provides hit-to-kill accuracy, and for me in the field to have four times the capability and 16 missiles on a launcher means I have the ability to call this system up against very formidable threats,” said Brig. Gen. Roger Mathews, commandant – Air Defense Artillery School at Fort Sill, OK.

“We proudly celebrate this accomplishment, along with our customers and the 225 suppliers across 25 states that remain focused on delivering the PAC-3 Missile on time and on budget,” said Richard McDaniel, director of PAC-3 Programs at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “This production milestone reaffirms our commitment to providing the world’s most advanced terminal air defense missile that serves our Warfighters and our allies around the world in their defining moments.”

Lockheed Martin achieved the first-ever hit-to-kill intercept in 1984 with the Homing Overlay Experiment, using force of impact alone to destroy a mock warhead outside of the Earth’s atmosphere. Further testing produced today’s PAC-3 Missile, which won a competition in 1993 to become the first hit-to-kill interceptor produced by the U.S. government.

The ‘hit-to-kill’ PAC-3 Missile is the world’s most advanced, capable and powerful terminal air defense missile. It defeats the entire threat: tactical ballistic missiles (TBMs) carrying weapons of mass destruction, advanced cruise missiles and aircraft.

Lockheed Martin is a world leader in systems integration and the development of air and missile defense systems and technologies, including the first operational hit-to-kill missile defense system. It also has considerable experience in missile design and production, infrared seekers, command and control/battle management, and communications, precision pointing and tracking optics, as well as radar and signal processing. The company makes significant contributions to all major U.S. missile defense systems and participates in several global missile defense partnerships.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation’s 2009 sales from continuing operations were $44.5 billion.

Lockheed Martin

TNI Butuh Rp57 Triliun untuk Alutsista

(Foto: KOMPAS)

21 September 2010, Surabaya -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) membutuhkan dana sedikitnya Rp57 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Kami berharap kondisi keuangan negara bisa memenuhi kebutuhan alutsista, baik untuk pengadaan maupun pemeliharaan, selama lima tahun ke depan," kata Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, di Surabaya, Selasa.

Pada tahun ini TNI mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk kebutuhan alutsista sebesar Rp7 triliun. Pada 2011 dan 2012, diharapkan mendapatkan alokasi dana, masing-masing Rp10 triliun dan Rp11 triliun.

"Harapan kami pada 2011 ada penambahan dana lagi sehingga lima tahun ke depan target pemenuhan dana alutsista sebesar Rp57 triliun bisa tercapai," katanya saat memberikan paparan di PT PAL Indonesia itu.

Dalam program jangka pendek ini, Kemhan akan melakukan pengadaan satu unit kapal perang jenis perusak kawal rudal senilai Rp2,2 triliun.

"Memang kalau dibandingkan dengan luas wilayah laut kita yang mencapai 15 juta kilometer persegi, pengadaan satu kapal saja sangat tidak cukup," kata Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) itu.

Operasi keamanan yang dilakukan TNI, jelas dia, sebenarnya bukan hanya untuk peperangan atau pertempuran, melainkan juga untuk menjaga potensi perekonomian nasional seiring dengan makin maraknya pencurian kekayaan negara oleh pihak asing.

"Sebenarnya kita ini butuh empat PKR (perusak kawal rudal), kalau melihat luas daerah maritim. Tapi kembali lagi, harus melihat kemampuan keuangan negara. Oleh sebab itu, prioritaskan saja pembangunan PKR, sedangkan kapal selam, kita pikirkan nanti," katanya.

Sementara itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, mengatakan, kapal selam merupakan senjata strategis bagi semua negara karena kehadirannya dibutuhkan untuk menangkal serangan pihak asing.

"Kami berharap ada penambahan unsur kapal selam sesuai dengan kemampuan dukungan anggaran dari pemerintah sehingga kekuatan pertahanan negara ini tidak terlalu jauh tertinggal dengan kekuatan negara tetangga," katanya.

Ia mengemukakan satuan kapal selam senantiasa memiliki persiapan dini sebagai garda pertahanan terdepan agar mampu menusuk jauh di wilayah pertahanan musuh.

ANTARA Jatim

Pembangunan Kapal Perusak Rudal Libatkan 35 Desainer

(Foto: Kemenhan)

21 September 2010, Surabaya -- Pembangunan kapal perang jenis perusak kawal rudal pesanan Kementerian Pertahanan di PT PAL Indonesia senilai Rp2,2 triliun melibatkan sedikitnya 35 desainer handal dan 435 tenaga produksi.

"Kami punya 64 desainer di PT PAL ini, sebanyak 35 desainer terpilih yang kami libatkan dalam pembangunan kapal PKR (perusak kawal rudal). Mereka akan didukung 443 tenaga produksi," kata Direktur Utama PT PAL Indonesia, Harsusanto, di Surabaya, Selasa.

Dari 35 desainer tersebut, tiga orang di antaranya telah dikirim ke Belanda untuk magang di mitra kerja Pal.

"Kebetulan mitra kami di Belanda sedang mengerjakan lima unit "fregat" pesanan Maroko," katanya.

Dalam merealisasikan pesanan Kemhan itu, pemerintah menunjuk perusahaan perkapalan asal Belanda, Demen Schelde Netherlands Shipyard (DSNS), sebagai mitra PAL.

Dengan mengirimkan tiga desainer itu, Harsusanto berharap ada transfer ilmu yang diperoleh sehingga ketergantungan terhadap negara asing dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) bisa diminimalisasi.

"Kami sudah memiliki kesepakatan dengan DSNS bahwa pembangunan kapal tersebut 40 persen kami yang menangani dan kami berharap dukungan industri strategis nasional sehingga komponen-komponen yang kami butuhkan tidak perlu kami dapatkan dari luar negeri," katanya.

Kesepakatan tersebut, lanjut dia, harus segera ditindaklanjuti oleh Kemhan sehingga kapal itu sudah bisa dioperasikan TNI AL pada Agustus 2014, dengan catatan kontrak efektif Kemhan dengan DSNS terealisasi pada awal November 2010.

DSNS berniat menginvestasikan dananya sekitar 220 juta dolar AS untuk membangun kapal PKR di PT PAL melalui sistem kredit ekspor. Pemerintah bersedia mengalokasikan dana sebesar 15 persen dari nilai investasi itu yang diambilkan dari APBN selama empat tahun anggaran.

"Kalau industri strategis nasional, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Krakatau Steel, PT LEN, PT Inti, PT Texmaco, PT Maspion, dan PT Tadakara bisa memenuhi kebutuhan kami, maka dana kredit ekspor yang diberikan DSNS itu tidak akan kembali lagi ke luar negeri," katanya di depan Wakil Menham Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dan anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Misi operasi

Kapal PKR yang dirancang PT PAL dapat digunakan TNI-AL untuk menjalankan misi operasi, di antaranya peperangan elektronika, peperangan antiudara, peperangan antikapal selam, peperangan antikapal permukaan, dan bantuan tembakan kapal.

Panjang kapal itu 105 meter, lebar 14 meter, kedalaman 8,8 meter, dan kecepatan maksimum 30 knot dengan dilengkapi rudal SAM, SSM, dan rudal antikapal selam.

Kapal yang memiliki landasan helikopter hingga kapasitas 10 ton itu juga dilengkapi radar untuk mendeteksi kapal selam dan pesawat udara serta dipersenjatai meriam kaliber 76-100 mm dan kaliber 20-30 mm, peluncur rudal, dan senjata torpedo.

Meskipun bermitra dengan DSNS, Kemhan dan PAL memiliki hak menjual kapal sejenis ke negara-negara di Asia tanpa dibebani kewajiban membayar royalti.

Sementara itu, anggota KKIP, Teguh Rahardjo, menyatakan Kementerian Riset dan Teknologi siap membantu PAL di bidang pelatihan sumber daya manusia melalui pemberian bea siswa.

"Kami mendukung sepenuhnya peningkatan kualitas manajemen di PAL, kalau diberi kewenangan penuh karena untuk mendidik tenaga "engineering" itu sebenarnya tidak butuh waktu lama," kata Deputi Kemristek Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek itu.

Sekjen Kementerian Perindustrian, Agus Cahyono, yang juga anggota KKIP, mengingatkan PAL agar pandai bersiasat dalam transformasi teknologi dengan pihak asing, seperti DSNS itu.

"Ini namanya "ongkos bodoh". Kita punya modal sedikit, tapi harus pandai-pandai memanfaatkan kepandaian dan kelebihan orang lain," katanya.

Ia juga meminta PAL mewaspadai hal-hal sekecil apa pun terkait proyek kerja sama pembangunan kapal PKR dengan DSNS itu.

"Pengalaman kami di industri migas saat bekerja sama dengan pihak asing bisa jadi pelajaran, seperti halnya biaya parkir sampai urusan sandal jepit pun mereka bebankan pada kita," katanya.

Oleh sebab itu, KKIP meminta PAL fokus pada divisi yang memiliki kekuatan.

"Jangan sampai kehabisan stamina di tengah jalan. untuk mengantisipasi ini kami akan memberikan "time saving" sehingga jika terjadi dinamika, proyek ini tetap jalan terus," kata Sjafrie Sjamsoeddin yang menjabat Sekretaris KKIP itu.

KKIP dibentuk melalui peraturan presiden dengan menunjuk Menhan sebagai ketua dan beberapa sekjen serta deputi sejumlah kementerian terkait sebagai anggota.

ANTARA Jatim

Insiden Densus 88 di Polonia Kapolri akan Beri Penjelasan pada KSAU dan Panglima TNI

Khairul Ikhwan - detikNews

Medan - Insiden yang tejadi antara Densus 88 Anti Teror dengan personel TNI angkatan Udara di Bandara Polonia Medan ditanggapi Polri dengan serius. Rencananya Kapolri Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) akan memberikan penjelasan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) dan Panglima TNI terkait masalah ini.

Hal ini disampaikan BHD kepada wartawan usai memberikan paparan mengenai penangkapan sejumlah tersangka teroris dan pelaku perampokan CIMB Niaga  di Markas Polda Sumatera Utara (Sumut). Jl. Medan-Tanjung Morawa, Senin (20/9/2010) malam.

"Kita akan memberikan penjelasan, secara kronologis, mengapa hal itu sampai terjadi," kata BHD.

Disebutkan BHD, dalam menjalankan pokok dan fungsinya, Densus 88 dituntut untuk bertindak cepat. Ada standar-standar operasi yang menuntut tindakan berlangsung secara segera, dan hal inilah mungkin  menyebabkan adanya persentuhan dengan pihak Angkatan Udara di Bandara
Polonia.

Hal inilah yang menurut BHD akan disampaikan kepada Kasau maupun Panglima TNI. Dengan demikian diharapkan hal ini dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Seperti diberitakan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan mengirim surat protes pada Kapolda Sumut atas tindakan Densus 88 yang tidak prosedural. Pasukan elit ini menerobos Area Delta Bandara Polonia  tanpa melalui proses seharusnya dan tidak mengindahkan petugas TNI AU
yang bertugas di sana.

(rul/ndr)

DETIK

Ini Dia 18 Teroris yang Ditangkap Polri di Medan dan Lampung

Khairul Ikhwan - detikNews

Foto Terkait

Barang Bukti Perampok Kelompok Medan

Medan - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menyatakan, secara keseluruhan pelaku terorisme dan perampokan CIMB Niaga yang ditangkap Polri di Sumatera Utara (Sumut) dan Lampung berjumlah 18 orang. Tiga di antaranya ditembak mati.

Berikut daftar nama tersangka yang disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan setelah Kapolri meninggalkan lokasi konferensi pers di Mapolda Sumut, Jl Medan-Tanjung Morawa, Senin (20/9/2010):

1. J alias S alias AA (31), penduduk Sei Nangka, Kabupaten Asahan, Sumut.
2. K alias KG alias AY (46) penduduk Bunga Tanjung, Tanjung Balai, Sumut.
3. Deni alias Aju, tewas dalam baku tembak di Kota Tanjung Balai, Sumut, penduduk Tanjung Balai.
4. Y alias W alias Deni alias R (40), tewas dalam baku tembak di Kota Tanjung Balai. Penduduk Tempem, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah.
5. Marwan alias Wakno alias Wakgeng (39), penduduk Dusun VI, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
6. SS alias U alias S (21), penduduk Dolok Merawan, Serdang Bedagai, Sumut.
7. Ridwan alias Iwan (38), tewas dalam baku tembak di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Diketahui penduduk Hamparan Perak.
8. BKR alias A alias AS alias I (35), penduduk Kota Baru, Bandar Lampung, Lampung.
9. AS alias S (30), penduduk Jl. Imam Bonjol, Tanjung Karang, Lampung.
10. K alias H (43), penduduk Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
11. AS alias G alias P (25), penduduk Karang Anyer, Jawa Tengah.
12. B alias P (30), penduduk Lamongan, Jawa Timur.
13. N alias A alias A (22) penduduk Pasuruan, Jawa Timur
14. S alias G (18), penduduk Sawangan, Magelang Jawa Tengah.
15. FRA alias P (22), Bengkalis, Riau.
16. DIA (25), penduduk Desa Perdamaian, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut.
17. W alias B (30), penduduk di Jl. Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, ditangkap di Lampung.
18. HK alias AS (25),  penduduk di Jl. Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, ditangkap di Lampung. (rul/irw)

detik 

Insiden Densus 88 di Polonia Komisi III DPR Imbau Densus Hormati Institusi Lain

Ayu Fitriana - detikNews

Ilustrasi

Barang Bukti Perampok Kelompok Medan

Jakarta - Komisi III DPR menyayangkan insiden yang terjadi antara Densus 88 Antiteror Mabes Polri dengan TNI Angkatan Udara di Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Seharusnya Densus bisa menghormati institusi lain ketika melakukan operasi.

"Harusnya bisa menghormati institusi lain agar terjalin kerjasama yang baik. Lagi pula misinya kan sama. Kita tidak ingin terjadi insiden-insiden yang mensinyalir konflik antar institusi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy kepada detikcom, Senin (20/9/2010).

Kapolri, menurut Tjatur, harus bisa segera memberikan penjelasan yang transparan mengenai kejadian ini. "Kapolri harus menjelaskan secara rinci dan menegakkan kode etik serta protap yang ada di dalam melakukan operasi," katanya.

Ia menambahkan, Komisi III DPR siap turun ke lapangan untuk melakukan investigasi bila mendapatkan informasi yang menggambarkan tindakan satuan kepolisian yang tidak sesuai prosedur.

"Komisi III siap turun ke lapangan kalau ada operasi di lapangan yang tidak sesuai prosedur. Sebab kita ingin ada harmonisasi dalam satu institusi," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan mengirim surat protes pada Kapolda Sumut atas tindakan Densus 88 yang tidak prosedural. Pasukan elit ini menerobos Area Delta Bandara Polonia tanpa melalui proses seharusnya dan tidak mengindahkan petugas TNI AU yang bertugas di sana. Peristiwa itu terjadi pada 13 September yang lalu saat Tim Densus hendak terbang dari bandara tersebut.

(ayu/irw)

DETIK 

Kronologi Arogansi Densus 88 di Pos Golf Bravo Bandara Polonia

Gagah Wijoseno - detikNews

Latihan Densus 88/detikcom

Jakarta - Keberadaan Densus 88 Polri di Medan diprotes Pangkalan TNI AU Medan. Para personel Densus 88 yang berjumlah 20 orang memaksa masuk ke area Delta Bandara Polonia untuk boarding ke pesawat charter tampa mengindahkan prosedur yang berlaku. Ada jenderal polisi bintang tiga juga dalam rombongan ini.

Berikut kronologi ulah para anggota Densus 88 di Pos Golf Bravo Bandara Polonia Medan. Kronologi ini disampaikan secara resmi Pangkalan TNI AU Medan sebagai lampiran dalam surat protes Komandan Pangkalan TNI AU Medan kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno tertanggal 16 September 2010.

Kronologi ini berjudul 'Kronologi Kejadian di Pos Golf Bravo Bandara Polonia Medan'. Berikut kronologi selengkapnya seperti fotokopi lampiran yang didapatkan detikcom, Senin (20/9/2010): 

Pada hari ini Senin, tanggal 13 September 2919 sekira pukul 15.20 WIB, pada saat saya (Praka Didik S) sedang bertugas jaga di Pos GB (Golf Bravo) Bandara Polonia Medan bersama dengan seorang Security Angkasa Pura atas nama Joko Santoso.

Datang rombongan sekira 20 orang dengan berjalan kaki yang tidak kami kenal hendak masuk area Airside Bandara Polonia Medan. Kemudian saya menanyakan keperluan kepada rombongan tersebut, lalu salah satu dari mereka menjawab 'mau naik pesawat' lalu kami arahkan ke mereka "bila ingin naik pesawat, harus melalui terminal keberangkatan atau VIP Room Bandara Polonmia Medan". Namun mereka tetap ingin masuk melalui Pos Golf Bravo untuk naik pesawat dan mereka terap bersikeras dengan alasan misi operasi negara dan saya tetap melarang rombongan untuk masuk melalui Pos Golf Bravo. Lalu salah satu dari mereka lagi menjawab "Kamu tau yang di depanmu itu Jendera bintang tiga". Lalu saya menjawab "Siap mohon ijin, karena kami tidak ada tembusan atau pemberitahuan sebelumnya. Saya hanya menjalankan prosedur sebagai petugas jaga di Pos Golf Bravo".

Namun mereka tetap berjalan masuk melewati Pos Golf Bravo. Lalu salah satu dari mereka mengatakan "Kamu jangan menghalangi misi operasi negara". Kemudian Security Angkasa Pura atas nama Joko Santoso melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Security atas nama Jumadi.

Demikianlah kronologi ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kejadian tersebut. Kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas.

Laporan kronologi ini disusun anggota TNI AU Praka Didik S kepada Dan Lanud Medan. Kronologi ini ditembuskan kepada GM PT AP II Bandara Polonia Medan dan Dansatpom Lanud Medan.
(asy/nrl)

detik