Hillary Clinton: Reformasi Kopassus Berlanjut

0diggsdigg

Menlu Marty Natalegawa dan Hillary Clinton saat jumpa pers usai peresmian Rapat Komisi Bersama Kerjasama Komprehensif AS-Indonesia.(Foto: DETIK)

VIVAnews - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, menegaskan kerjasama keamanan terbatas dengan militer Indonesia akan terus berlanjut. Amerika meyakini, perubahan demokratis sedang terjadi di Indonesia dan reformasi terus berjalan di Tentara Nasional Indonesia, khususnya Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

"Kami berniat memulai dari diskusi di level staf untuk membangun kesepahaman mengenai kita beroperasi dan berlatih," kata Hillary dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Washington DC, Jumat 17 September 2010.

Pernyataan Hillary ini menjawab pertanyaan jurnalis mengenai rapat dengar pendapat Kongres Amerika Serikat dengan pemerintah Amerika mengenai akuntabilitas militer Indonesia khususnya Kopassus pekan depan. Kongres hendak bertanya, mengapa kerjasama dilakukan mengingat ada kondisi di Papua.

Hillary menyatakan, hak asasi manusia dan akuntabilitas adalah persoalan kritis di Amerika Serikat. Dua hal ini, kata Hillary, tetap menjadi landasan interaksi dengan TNI dan Kopassus.

"Dan kami berpandangan ada kesempatan besar untuk kemajuan dan kerjasama dan kami menunggu untuk memulainya," kata Hillary.

Pada 22 Juli lalu, Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, dalam jumpa pers dengan sejumlah media nasional dan internasional di Hotel Four Seasons,menyatakan Amerika akan membantu Indonesia dalam mereformasi pertahanan dan meningkatkan kualitas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah AS menilai TNI telah melakukan reformasi penting di tubuh militer sejak jatuhnya rezim Suharto.

Menurut Gates, baru-baru ini Kementerian Pertahanan Indonesia (Kemenhan) telah berjanji melindungi dan memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Salah satunya dengan menonaktifkan pejabat militer yang dituduh melanggar HAM. Sedangkan bagi yang terbukti bersalah akan diberhentikan.

Gates menambahkan, bentuk kerjasama ini akan diawali dengan melibatkan Indonesia pada sejumlah konferensi terpilih, serta acara tentang subjek non-lethal seperti peraturan hukum, HAM, dan proses pengambilan keputusan dalam militer.

Bantuan militer Amerika Serikat ke Indonesia sempat dihentikan akibat kritik keras atas praktik pelanggaran HAM di Timor Timur (sekarang Timor Leste) dan sejumlah peristiwa lain pada masa rezim Orde Baru Soeharto.

Sumber: VIVA NEWS

AS Berharap RI Berperan Atasi Konflik Timur Tengah

0diggsdigg

WASHINGTON - Amerika Serikat dan Indonesia berkomitmen untuk menguatkan kerja sama global dalam bergabagi bidang, termasuk mengupayakan perdamaian di Timur Tengah.

Komitmen itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Menlu Marty Natalegawa yang bertemu di sela pertemuan Join Comission di Washington, Jumat kemarin waktu setempat.

“Indonesia bukan hanya sekadar patner bilateral, namun juga pemimpin untuk dari isu-isu penting yang dihadapi dua negara,” ujar mantan Ibu Negara itu seperti dikutip AFP, Sabtu (18/9/2010).

Sementara itu Marty mengatakan dua negara yang jumlah penduduknya terbesar ketiga dan keempat di dunia sudah selayaknya mempererat kerja sama satu sama lain di kancah internasional.

“Kami siap untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam mendorong upaya saling memahami di manapun ada konflik. Apa pun isunya, konflik Israel-Palestina atau isu nuklir di Semenanjung Korea, kami akan selalu mengambil bagian dalam mencari solusi,” ujar Marty.

Sumber: OKEZONE

REFORMASI TNI Presiden Menginginkan Anggaran Transparan

0diggsdigg

SBY Mengunjungi Pameran Pindad(Foto: SIAGA)

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, reformasi TNI dalam satu dasawarsa ini masih belum tuntas selesai. Dari sekian peran yang salah satunya secara permanen baru diselesaikan adalah fungsi sosial politik TNI yang dikembalikan sesuai dengan jati diri TNI sebagai alat negara yang profesional dan modern.

Namun, pengalihan fungsi bisnis TNI, misalnya, masih belum selesai dan terus berlangsung. Demikian pula tantangan mewujudkan TNI sebagai institusi yang memiliki transparansi dan akuntabilitas anggaran masih terus dibenahi.

Oleh sebab itu, Presiden Yudhoyono tidak henti-hentinya mengingatkan pemimpin TNI untuk menyelesaikan secara menyeluruh reformasi TNI.

”Pengangkatan Panglima TNI yang baru diharapkan Presiden Yudhoyono sebagai momentum bagi penuntasan reformasi TNI secara menyeluruh,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/9).

Menurut Julian, saat menerima kedua calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu, Presiden Yudhoyono mengingatkan keduanya, jika salah satunya terpilih agar tidak sungkan untuk mendorong TNI menjadi korps yang transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran.

”Sejauh ini, reformasi internal di tubuh TNI sudah cukup baik, terutama dalam penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga TNI sekarang ini dikenal sebagai militer yang profesional,” kata Julian lagi.

TNI, kata Julian, berusaha dengan konsisten menjalankan peraturan dan perundang-undangan seperti sama sekali tidak berpolitik.

”Memang, Presiden mengakui reformasi TNI membutuhkan waktu dan proses mengingat TNI bukan lembaga yang berdiri sendiri, tetapi juga terkait dengan institusi lain. Akan tetapi, dengan komitmen yang sungguh-sungguh, TNI dapat mewujudkan reformasi total pada waktunya,” papar Julian.

Lebih jauh Julian mengatakan, tantangan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, Presiden Yudhoyono menyadari adanya sebuah dilema.

”Di satu sisi, berupaya mewujudkan kekuatan TNI, yang paling tidak memenuhi alat utama sistem persenjataan dengan kekuatan minimal. Akan tetapi, persoalan yang harus dihadapi adalah masalah anggaran yang masih sangat terbatas sehingga secara bertahap pemerintah berupaya memenuhinya,” papar Julian lagi.

Kesejahteraan prajurit

Pengamat militer Edy Presetyono menyoroti masih dibutuhkan pembenahan dalam bidang kesejahteraan prajurit dan profesionalitas prajurit dengan pemenuhan alat utama sistem persenjataan. Kedua hal itu membutuhkan komitmen eksekutif dan legislatif. Isu tentang pembenahan kesejahteraan prajurit sering terimpit di antara isu-isu besar, seperti hak memilih prajurit TNI, padahal pemenuhan kesejahteraan prajurit erat hubungannya dengan profesionalitas.

”Remunerasi harus jadi salah satu agenda. Negara wajib menjamin kesejahteraan prajurit bukan hanya untuk hidup, untuk profesional seperti gaji, rumah, pendidikan,” ujar Edy.

Secara internal, TNI perlu melakukan konsolidasi organisasi. Menurut Edy, struktur TNI yang sekarang terlalu gemuk perlu dilihat lagi.

Sumber: KOMPAS

LAUT CHINA SELATAN AS Terus Melakukan Intervensi

0diggsdigg

Peta ASEAN (Foto: VISIT BULGARIA)

Manila, Minggu - Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan para pemimpin ASEAN akan menyerukan solusi damai soal sengketa di Laut China Selatan serta mengimbau semua pihak tidak melakukan penggunaan kekuatan. Itulah isi inti draf komunike pertemuan AS-ASEAN seperti dikutip kantor berita AP, Minggu (19/9).

Pada Juli lalu Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam forum keamanan regional di Vietnam menegaskan solusi damai terhadap sengketa atas gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel merupakan kepentingan nasional AS.

China sempat memberi reaksi marah dengan menyatakan AS telah melakukan intervensi soal isu regional Asia.

Obama dijadwalkan akan bertemu dengan 10 pemimpin ASEAN hari Jumat pekan ini untuk mendiskusikan pengukuhan aliansi serta isu kerja sama ekonomi dan keamanan, termasuk isu konflik di Laut China Selatan.

”Obama dan para pemimpin ASEAN akan mengeluarkan pernyataan bersama untuk penegasan kembali tentang pentingnya kebebasan pelayaran, stabilitas regional, menghormati hukum internasional dan keleluasaan perdagangan di Laut China Selatan,” demikian bunyi komunike tersebut.

Komunike itu juga menolak keras penggunaan kekuatan oleh semua pihak untuk memaksakan klaimnya di Laut China Selatan.

Sikap menahan diri

Namun, semua pemimpin ASEAN akan menegaskan kembali dukungannya terhadap deklarasi China-ASEAN tahun 2002 tentang sikap menahan diri atas sengketa Laut China Selatan. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa para pengklaim hendaknya tidak melakukan langkah yang bisa memicu kekerasan dan meletupkan ketegangan baru. Mereka akan mendorong para pengklaim untuk ikut menciptakan kondisi yang kondusif.

Seperti dimaklumi, China selama ini mengklaim semua wilayah Laut China Selatan. Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei, dan Filipina juga mengklaim sejumlah wilayah di Laut China Selatan.

Selain dikenal kaya ikan, Laut China Selatan dipercaya memiliki cadangan minyak dan gas yang besar. Saling klaim atas pulau-pulau di jalur laut yang sangat sibuk itu membuat jalur itu krusial bagi suplai minyak dan sumber alam lainnya untuk kepentingan kecepatan ekspansi ekonomi China.

Pada sebuah pertemuan pendahuluan di Washington untuk persiapan pertemuan puncak itu, Deputi Menlu AS Kurt Campbell dan Direktur Senior Lembaga Keamanan Nasional untuk Asia Jeffrey Bader menyampaikan kepada para duta besar ASEAN untuk AS bahwa pernyataan Menlu Hillary Clinton di Hanoi pada bulan Juli lalu bertujuan untuk sebuah kerja sama yang saling menguntungkan.

Sumber: KOMPAS

Danrem 101/Antasari Buka PJD Yonif 623/BWU

20 September 2010, Banjarmasin -- Bertempat di lapangan Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama telah dibuka latihan pertempuran jarak dekat pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 oleh Komandan Korem 101/Antasari Kolonel Inf Heros Paduppai dan dihadiri oleh Kasrem 101/Ant, Dandim 1006/Mtp, Danyonif 623/Bwu serta para Kasi Korem 101/Ant.

Latihan yang diikuti sekitar 56 orang prajurit Batalyon Infanteri 623/Bwu ini akan dilaksanakan selama sepuluh hari dan dilatih secara khusus oleh empat orang pelatih dari Kopassus yang diketuai oleh Kapten Inf Agus Supriatna.

Latihan pertempuran jarak dekat ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan prajurit terutama dalam operasi pengamanan pemukiman dan penanganan terorisme yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk penguatan dasar Prajurit TNI dalam rangka menjaga keutuhan Negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Danrem 101/Ant mengatakan bahwa latihan pertempuran jarak dekat ini merupakan latihan diluar program namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor keamanan baik personil maupun materiil.

Latihan pertempuran jarak dekat ini akan berakhir pada tanggal 29 September 2010 dan menurut rencana latihan pertempuran jarak dekat ini akan didemonstrasikan oleh prajurit Yonif 623/Bwu pada pelaksanaan HUT TNI 2010 wilayah Kalimantan Selatan di lapangan Murdjani Banjarbaru pada 5 Oktober 2010 mendatang.

Penrem 101/Ant

Pangarmatim Lepas KRI Frans Kaisiepo ke Lebanon

20 September 2010, Surabaya -- Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto melepas keberangkatan KRI Frans Kaisiepo (FKO)-368 menuju perairan Lebanon yang ikut andil dalam Satgas Maritim TNI Konga XXVIII.B UNIFIL (United Nation Interm Force In Lebanon) 2010 di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Senin (20/9).

Pelepasan KRI FKO-368 tersebut dihadiri Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Arief Rudianto, SE, Komandan Guspurlatim Laksamana Pertama TNI Widodo, Komandan Lantamal V Surabaya Brigjen TNI (Mar) Halim A. Hermanto, para Kasatker Koarmatim, ibu-ibu Pengurus Daerah Jalasenastri Armatim dan para keluarga ABK KRI FKO-368.

KRI Frans Kaisiepo-368 dari jenis Sigma Klas Korvet Belanda yang masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkor Koarmatim) ini adalah yang ke dua kali ikut andil mengemban misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas (satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII.B Unifil.

Sebelumnya tugas kemanusiaan ini dilakukan oleh KRI Diponegoro-365. Kapal perang Indonesia ini nantinya akan bergabung dengan kapal perang angkatan laut negara lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas MTF.

Kapal ini rencananya akan bertugas selama 8 bulan, dengan rincian 2 bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 6 bulan berada di tempat lokasi. Rute yang dilewati selama pelayaran menuju Lebanon, yaitu Surabaya-Jakarta-Belawan-Cochin-Salalah-Port Said-Beirut. KRI Frans Kaisiepo-368 yang dikomandani Letkol Laut (P) Wasis Priyono ini dalam tugasnya nanti akan membawa 1 buah helikopter BO-105 dengan jumlah personel total 100 orang, dengan rincian ABK 88 orang, pilot dan Crew Heli 7 orang, dokter dan paramedis 2 orang, Kopaska 1 orang dan penyelam 2 orang.

“Dikirimnya kembali kapal perang TNI AL untuk bergabung dengan Satgas MTF kali ini tidak lain merupakan bentuk pengakuan dunia kepada TNI. Bahwa kita TNI, telah dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas PBB khususnya dalam aspek maritim,”kata Pangarmatim saat menjawab pertanyaan wartawan seusai melepas keberangkatan KRI FKO-368 di Dermaga Koarmatim Ujung.

Dispenarmatim

Ahmadinejad: AS Harus Akui Iran Merupakan Kekuatan Besar

Rita Uli Hutapea - detikNews

AFP

Teheran - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menegaskan bahwa Iran merupakan kekuatan besar. Dan pemerintah AS harus mengakui hal tersebut.

"Pemerintah AS harus mengakui bahwa Iran merupakan kekuatan besar," kata Ahmadinejad seperti dilansir News.com.au, Senin (20/9/2010).

Diimbuhkan Ahmadinejad, Iran merupakan teman bagi negara-negara lain. "Kami tak pernah mencoba mendominasi lainnya atau melanggar hak-hak negara lain," tegas Ahmadinejad dalam pidatonya.

Ahmadinejad menegaskan, mereka yang terus bermusuhan dengan Iran berarti menghancurkan opsi persahabatan dengan Iran di masa mendatang.

"Dan itu disayangkan karena jelas bahwa masa depan milik Iran dan permusuhan akan sia-sia, dan karenanya sanksi-sanksi juga akan tidak efektif," cetus pemimpin republik Islam itu.

Ahmadinejad juga menekankan bahwa pengawas nuklir PBB tak pernah menemukan bukti bahwa Iran tengah mengupayakan senjata atom.

"Kami tidak takut akan senjata nuklir. Intinya adalah bahwa jika kami ternyata ingin membuat bom nuklir, kami cukup berani untuk mengatakan bahwa kami menginginkannya. Tapi kami tak pernah melakukan itu," tutur Ahmadinejad.

"Kami katakan bahwa persenjataan bom nuklir seluruh dunia juga harus dihancurkan," imbuhnya.

Pemerintah AS dan negara-negara lainnya telah lama mencurigai Iran diam-diam mengembangkan senjata atom lewat program nuklirnya. Namun pemerintah Iran berulang kali membantah tudingan itu. Ditegaskan bahwa program nuklir Iran semata-mata untuk tujuan damai, yakni sebagai pembangkit energi untuk kepentingan sipil.

(ita/nrl)
DETIK