Di Indonesia Amdocs juga Ada Israel Diduga Memata-matai AS Lewat Amdocs

0diggsdigg

INILAH.COM, Jakarta- Meski Amerika Serikat dan Israel bersahabat, Israel diduga memata-matai negara adidaya itu. Israel memata-matai warga AS lewat Amdocs Ltd. Perusahaan ini ternyata bekerjasama dengan Telkomsel.

Hal itu terungkap dari penyelidikan Fox News terkait hubungan lembaga intelejen Israel dengan Amdocs, perusahaan teknologi kemunikasi yang digunakan oleh banyak operator seluler di AS. Amdocs dicurigai digunakan oleh Israel untuk memata-mati warga AS melalui percakapan telepon, komunikasi data, dan sistem pertukaran informasi lainnya yang menggunakan saluran telepon.

Berdasarkan laporan Fox News, sejak insiden 11 September, lebih dari 60 warga Israel di AS telah ditangkap di bawah aturan antiterorisme. Amdocs dicurigai menggunakan data-data telepon untuk kepentingan lembaga mata-mata Israel. Antara lain, data direktori panggilan bantuan dan catatan panggilan telepon. Dugaan itu membuat banyak kalangan di AS khawatir karena hampir semua sistem penagihan telepon di AS menggunakan jasa Amdocs.

Amdocs memiliki kontrak dengan 25 perusahaan ponsel terbesar di Amerika bahkan lebih banyak lagi di seluruh dunia. Gedung Putih dan lembaga pemerintahan lain memang aman dilindungi jika menyangkut panggilan telepon, namun hampir mustahil membuat panggilan tanpa diketahui oleh Amdocs.

Dalam beberapa tahun terakhir, FBI dan badan-badan pemerintah AS lainnya telah menyelidiki Amdocs lebih dari sekali. Perusahaan ini telah berulang kali membantah adanya pelanggaran keamanan. Tapi, sumber Fox News mengatakan bahwa sejak 1999, badan keamanan nasional sangat rahasia, berkantor pusat di Maryland utara, mengeluarkan apa yang disebut laporan informasi ‘Top Secret’. Isinya, memperingatkan bahwa catatan panggilan telepon di AS dimiliki pihak Israel.

Bukan hanya catatan panggilan telepon yang digunakan untuk kepentingan Israel. Tetapi juga, data-data lain seperti informasi ekonomi, pertambangan, properti, dan lain-lain.

Amdocs juga ternyata beroperasi di Indonesia lewat kerjasama Telkomsel. Perusahan penyedia layanan telepon seluler terbesar di Indonesia itu menggunakan jasa Amdocs untuk Operating System Software dan Billing Software System. Nilai kontrak Telkomsel dengan Amdocs sejak akhir Februari 2010 itu mencapai Rp1,2 triliun.

Seperti di Amerika, Amdocs di Indonesia juga melayani pelanggan, dalam hal ini pelanggan Telkomsel.

Kehadiran Amdocs di Indonesia ini sempat dipertanyakan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring. Ini dilakukan terkait track record Amdocs yang sering digunakan oleh agen rahasia Israel untuk kepentingan mata-mata. Kekhawatiran Tifatul itu tentu beralasan karena bangsa Indonesai tidak akan mau dimata-mati oleh Israel.

Sumber: INILAH

Antonov Rusak, Kiriman Dua Sukhoi dari Rusia Batal Tiba di Makassar

0diggsdigg

TEMPO Interaktif, Makassar - Dua pesawat jet tempur jenis Sukhoi dari Rusia batal tiba di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, pagi ini. Pesawat Antonov AH 124 100 milik Rusia yang bakal mengangkut kedua Sukhoi jenis terbaru tersebut dikabarkan mengalami kerusakan.

Rencananya, pesawat Antonov yang mengangkut dua pesawat canggih buatan negeri eks Uni Soviet ini tiba di Makassar sekitar pukul 09.00 Wita. Namun persiapan penyambutan dibatalkan setelah Lanud Sultan Hasanuddin mendapat kabar penerbangan pesawat Antonov batal.

"Informasi yang kami terima, pesawat Antonov batal terbang dari Moscow karena mengalami trouble," kata Kepala Penerangan Lanud Sultan Hasanuddin, Mayor Muliadi.

Dia mengatakan, persiapan penyambutan pesawat Sukhoi telah dilakukan sejak dini. Hanya saja, pembatalan dilakukan tiba-tiba akibat kendala tersebut. "Kedatangan pesawat akan dijawadlkan Kamis," katanya. "Satu pesawat akan menyusul tanggal 15 September nanti."

Jenis Sukhoi yang akan tiba di Makassar itu adalah SU 27 SKM. Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan membeli tiga unit Sukhoi yang akan melengkapi tujuh koleksi yang sudah merapat di Skadron 11 Lanud Sultan Hasanuddin.

Sejak 2003, Indonesia membeli dua Sukhoi jenis SU 30 MK dan dua SU 27 SK. Pada 2007 kembali membeli lagi tiga Sukhoi SU 30 MK2, dan tiga jenis SU 27 SKM. Terakhir, tiga Sukhoi jenis SU 30 MK2 tiba Desember 2008 dan Januari 2009.

Sumber: TEMPO

Ahmadinejad Nyatakan Zionis Tak Akan Bisa Serang Iran Ahmadinejad Nyatakan Zionis Tak Akan Bisa Serang Iran

Mahmoud Ahmadinejad (ANTARA/REUTERS/Raheb Homavandi)

Teheran (ANTARA News) - Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad Jumat mengatakan, bahwa "zionis dan majikan-majikan mereka tidak akan bisa menyerang Republik Islam Iran".

Saat menyampaikan sambutan pada khotbah salat Jumat bertepatan dengan demonstrasi Hari Palestina Dunia, Ahmadinejad mengatakan, zionis dan para majikan mereka tidak bisa menyerang bahkan satu incipun terhadap bumi Iran.

Dia mengatakan, negara-negara di kawasan itu bisa menghapus Israel dari peta dunia.

Dalam pidatonya, Presiden Ahmadinejad mengatakan referendum adalah masalah penting bagi Palestina.

"Kami memberikan solusi kami kepada pemerintah Barat dan AS, bahwa kaitan bangsa mereka, memiliki tujuan sama dengan Zionis: dasar harus Piagam PBB, yang telah anda buati. Mari lakukan referendum bebas di Palestina agar rakyat Palestina akan memutuskan nasib mereka sendiri."

Dia menyarankan Barat untuk menghentikan dukungan kepada Zionis.

"Cepat atau lambat, para pemimpin Zionis akan diadili bangsa-bangsa, mahkamah pengadilan."

Presiden Iran juga mengatakan rakyat Timur Tengah "mampu menyingkirkan rezim Zionis dari forum internasional."

"Jika para pemimpin di kawasan itu tak memiliki keberanian, rakyat kawasan itu mampu menyingkirkan rezim itu dari forum dunia," kata Ahmadinejad dalam pidatonya pada Hari Solidaritas Palestina di Teheran sementara massa berteriak "Bunuh Amerika !Bunuh Israel!."

Ahmadinejad mengatakan perundingan perdamaian langsung yang dilakukan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang didukung Barat dengan Israel diselenggarakan di Washington Kamis setelah 20 bulan macet terancam gagal.

"Apa yang mereka ingin rundingkan?" kata Presiden Iran itu tentang pemimpin Palestina itu.

"Siapa yag memberikan hak kepada mereka untuk menjual tanah-tanah Palestina ? Rakyat Palestina dan rakyat kawasan itu tidak akan mengizinkan mereka menjual walaupun seinci tanah Palestina kepada musuh itu."

"Perundingan-perundingan itu gagal dan menemui ajal."

Iran menentang keras perundingan perdamaian baru itu dan memberikan dukungan kuat pada gerakan Hamas yang menguasai Gaza dan melancarkan dua serangan terhadap para pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki menjelang dimulainya perundingan itu, menewaskan empat orang dan mencederai dua lainnya.
(H-AK/M043)

 

ANTARA

Ahmadinejad Ragukan Tragedi 11 September

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. (ANTARA/REUTERS)

Doha (ANTARA News) - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mempertanyakan penerimaan naratif dari serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, dan mengatakan bahwa masih belum jelas siapa di belakang serangan tersebut.

"Sesuatu telah terjadi di New York dan belum ada seorangpun mengetahui siapa aktor intelektualnya," kata Ahmadinejad kepada para diplomat dan para pemimpin redaksi media mssa pada Ahad malam ketika menyampaikan penjelasan tentang kunjungan ke Qatar.

"Tidak ada pihak independen yang diizinkan untuk berusaha mengidentifikasi pelaku penyerangan," ujarnya.

"Mereka mengatakan para teroris bersembunyi di Afghanistan dan NATO pun mengerahkan semua kekuatannya dan menyerang Afghanistan," kata Ahmadinejad.

"Mereka mengatakan dalam serangan di Menara Kembar itu menewaskan 2.000 orang. Di Afghanistan sejauh ini menewaskan lebih dari 110.000 orang," paparnya.

Pemimpin Iran itu dalam beberapa kesempatan telah mempertanyakan penerimaan versi serangan 11 September sebagai dilakukan oleh Al Qaida, yang menewaskan 3.000 orang di AS.

Pada Maret, ia menyebut serangan itu sebagai "pembohongan besar", media Iran melaporkan


ANTARA

AS Setuju Jual Teknologi Radar ke Taiwan

Washington (ANTARA News/Reuters) - Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan peralatan radar pertahanan ke Taiwan, dan tindakan ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan diri pulau yang otonom, dan Pentagon menilai  dilampaui secara cepat oleh China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri  AS, P.J. Crowley, pada Selasa mengemukakan bahwa pihaknya telah diberi tahu Kongres, mereka telah menyetujui izin ekspor pada perusahaan swasta untuk menjual peralatan itu ke Taipei.

"Keputusan untuk menyetujui izin eskpor itu akan memungkinkan ekspor komersial ke Taiwan, peralatan pertahanan, data teknis dan barang-barang pertahanan untuk mendukung sistem radar pertahanan Taiwan yang ada dan meningkatkan radar yang ada pada pesawat tempur pertahanan asli Taiwan yang ada," kata Crowley pada konferensi pers.

"Pengabsahan skspor itu konsisten sepenuhnya dengan kebijakan Satu-China AS," katanya.

Crowley tidak menyebut perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penjualan itu, yang kecil dibandingkan dengan perjanjian senjata senilai 6,4 miliar dolar yang Presiden Barack Obama usulkan pada Taiwan Januari lalu.

Dewan bisnis AS-Taiwan menolak menyebutkan secara khusus penjual-penjualnya.

Satu laporan Pentagon pekan lalu mengatakan China telah meningkatkan militernya yang mencemaskan Taiwan, yang China anggap sebagai provinsi pembangkang sejak berakhirnya perang saudara China pada 1949 dan mengatakan pada suatu hari akan dipersatukan dengan wilayah lain negara itu, dengan kekuatan jika diperlukan.

Laporan itu, yang Beijing katakan telah mengancam untuk merusak lagi hubungan militer AS-China yang sudah tegang, mencatat bahwa ada penambahan kekuatan China melawan Taiwan terus tak berkurang dan rudal-rudal jarak pendeknya semakin akurat.

AS membuka hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979, tapi tetap diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi Taiwan dengan senjata untuk pertahanan diri.

China telah menangguhkan pertukaran militer dengan AS pada Januari setelah Obama memberi tahu Kongres kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan senilai 6,4 miliar dolar yang, jika diselesaikan, dapat mencakup helikopter-helikopter Black Hawk, rudal anti-misil dam kapal pemburu ranjau.

Pada Juni, Beijing menampik kunjungan untuk memperbaiki hubungan yang diusulkan kepada China oleh Menteri Pertahanan AS Robert Gates, dan ketegangan itu diperbesar oleh latihan angkatan laut bersama AS-Korea Selatan belum lama ini di perairan dekat pantai China.

ANTARA

Perisai Pertahanan Rudal Taiwan Siap Pada 2011

Taipei (ANTARA News/AFP) - Taiwan mengharapkan perisai pertahanan rudalnya yang banyak diantisipasi akan siap tahun depan setelah membeli senjata-senjata terdepan seharga sekitar 300 miliar dolar Taiwan (9,4 miliar dolar Amerika Serikat).

Enam deretan rudal Patriot III yang akan membentuk kekuatan sistim itu akan menerangkan kira-kira separuh biaya yang dihubungkan dengan proyek tersebut, demikian surat kabar China Times.

Sistim radar peringatan dini jarak jauh, seharga sekitar 40 miliar dolar Taiwan, akan memungkinkan militer untuk mendeteksi dan melacak rudal balistik dan rudal jelajah yang baru masuk, kata surat kabar tersebut.

Sementara Patriot III dan radar itu buatan AS, sistim perisai pertahanan rudal tersebut juga akan mencakup rudal balistik taktis produksi lokal yang dikembangkan dari rudal yang ada yang dikenal sebagai "Tienkung", atau Sky Bow.

Kementerian pertahaan menolak mengomentari mengenai laporan itu.

Beberapa pakar militer memperkirakan Tentara Pembebasan Rakyat China sekarang ini memiliki lebih dari 1.600 rudal yang ditujukan ke pulau itu.

Hubungan antara Taiwan dan tetangga raksasanya telah meningkat dengan mencolok sekali sejak Presiden Ma Ying-jeou dari Kuomintang yang bersahabat dengan Beijing memegang tampuk pemerintahan d Taipei pada 2008.

Tapi China masih menganggap Taiwan sebagai wilayah yang sedang menunggu untuk disatukan, dengan kekuatan jika perlu, yang mendorong Taipei untuk mencari lagi pesenjataan pertahanan terdepan, sebagian besar dari AS.

Washington telah mengumumkan pada Januari lalu, paket senjata untuk Taiwan, yang mencakup rudal Patriot, helikopter Black Hawk, dan peralatan untuk jet tempur F-16 Taiwan, tapi tidak ada kapal selam atau pesawat tempur baru.

Beijing telah menanggapi dengan marah terhadap perjanjian senjata itu, yang bernilai 6,4 miliar dolar AS, yang menghentikan kontak militer dan keamanan dengan AS.(*)

ANTARA

Beda Persepsi, Perundingan Kinabalu Tak Maksimal

(Foto: Getty Images)

07 September 2010, Kinibalu -- Perundingan Indonesia-Malaysia ke-16 yang dilakukan kemarin tidak mencapai hasil konkret karena adanya perbedaan persepsi dalam masalah yang dirundingkan.

Seperti dilaporkan AP, pihak Indonesia menginginkan pembicaraan difokuskan pada masalah perbatasan dan penangkapan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sementara itu, pihak Malaysia menginginkan Indonesia menyelesaikan penghinaan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terhadap atribut kenegaraan negara itu, di mana atribut itu dibakar dalam beberapa demonstrasi. Begitu juga pelemparan gedung Kedubes Malaysia dengan tinja yang dinilai sangat tidak etis dalam hubungan diplomatik kedua negara.

Kepala Bidang Penerangan KBRI Malaysia Widyarka Ryananta mengatakan, pertemuan kali ini yang diagendakan berlangsung sekitar tiga jam masih akan merupakan awal dari penyelesaian sejumlah sengketa perbatasan dua negara.

"Masalah perbatasan, apalagi ada klaim kedua pihak, tidak mudah. Negara lain pun sampai puluhan tahun menyelesaikannya," kata Widyarka.

Menurut dia, dalam agenda perundingan Indonesia menghendaki persoalan perbatasan menjadi bahasan utama. Tema lain yang diusulkan adalah insiden penangkapan tiga petugas KKP, 13 Agustus lalu.

Sementara itu, Malaysia menghendaki ada pembahasan terkait aksi demonstrasi yang disertai pelemparan tinja ke gedung kedutaannya di Jakarta. Malaysia menganggap hal itu sebagai penghinaan. "Sehari ini rasanya terlalu berlebihan kalau mengharapkan terlalu tinggi," kata Widyarka.

Pada perundingan yang dipercepat dari jadwal sebelumnya ini, kedua Menteri Luar Negeri akan memimpin langsung tim perunding dari dua negara.

Kedua pejabat tinggi melakukan pertemuan tertutup empat mata pada pukul 15.00 waktu setempat dan selanjutnya tim perunding akan membahas isu-isu yang telah disepakati.

Pada sore harinya, kedua pejabat dijadwalkan memberikan pernyataan pers, dan acara kemudian ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama. Perundingan perbatasan antara dua negara ini sudah berlangsung sejak 2005 dengan lokasi bergiliran.

Sedikitnya ada sepuluh titik perbatasan yang dianggap bermasalah, baik di darat maupun laut, antara Indonesia-Malaysia.

Di antara titik-titik bermasalah itu adalah Tanjung Datu di perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak serta titik batas di Pulau Sebatik.

Sementara di laut persoalan terjadi antara lain di perbatasan perairan Ambalat yang pada tahun lalu juga sempat menyulut sentimen keras anti-Malaysia di Jakarta.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie berharap agar Malaysia punya kemauan kuat untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini. "Malaysia harus punya kemauan yang kuat untuk menyelesaikan masalah (perbatasan) dengan Indonesia," kata Marzuki.

Marzuki tidak dapat memprediksi kira-kira apa kesimpulan yang akan dihasilkan dalam perundingan itu. Yang jelas, dia berharap ada penyelesaian terkait perbatasan kedua negara bertetangga ini. "Kita tunggu saja (hasilnya)," kata politisi senior Partai Demokrat ini.

Penyelesaian masalah perbatasan ini, lanjut Marzuki, sebaiknya biar berjalan dulu antara pemerintah kedua negara tersebut. Namun, jika nantinya sampai dibutuhkan tim investigasi untuk menyelidiki masalah ini, menurutnya, itu bergantung pada kesepakatan antara negara-negara yang tergabung ASEAN.

"Itu tergantung pada kesepakatan sebenarnya (perlu tidaknya tim investigasi), karena ini bisa dibicarakan oleh sesama negara ASEAN, misalnya di ASEAN Charter," katanya.

Pertemuan di Kinabalu ini merupakan pertemuan rutin tahunan. Namun, acara ini dipercepat dari jadwal bulan November menjadi hari ini menyusul insiden penangkapan di perairan Pulau Bintan pada 13 Agustus 2010 yang memanaskan hubungan kedua negara tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berharap agar Pemerintah Indonesia tidak ragu-ragu menggunakan tapal batas dalam menyelesaikan konflik perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.

"Hendaknya pemerintah kita dalam hal ini tidak ragu. Kita sarankan pemerintah agar tidak ragu-ragu menggunakan tapal batas yang dahulunya pernah menjadi keputusan yang disepakati dari kacamata PBB," katanya di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, keputusan tapal batas versi PBB tersebut dapat dijadikan tolok ukur kedua negara dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi itu.

Dia juga mengingatkan agar konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia tetap dapat diselesaikan secara santun dan tegas.

"Kami garis bawahi untuk pemerintah, presiden, menteri, dan juru runding agar dapat menjadikan ini sebagai prioritas dan tak terlalu lama untuk diselesaikan," ujarnya.

Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie berharap agar Malaysia memunyai kemauan kuat untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan Indonesia.

Dia menilai, dalam proses penyelesaian masalah perbatasan itu sebaiknya biar berjalan dulu antara pemerintah kedua negara tersebut.

Namun, ujar dia, jika nantinya sampai dibutuhkan tim investigasi untuk menyelidiki masalah ini, maka hal itu bergantung pada kesepakatan antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

"Itu tergantung pada kesepakatan, sebenarnya apakah perlu atau tidaknya tim investigasi, karena ini bisa dibicarakan oleh sesama negara Asean, misalnya di ASEAN Charter," katanya.

Mengenai tiga WNI yang telah dijatuhi hukuman mati, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam siaran pers yang diterima Suara Karya mengungkapkan, pemerintah telah mengajukan keringanan hukuman.

Pemerintah Indonesia juga akan terus memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi WNI lainnya yang tengah menghadapi proses hukum di negeri jiran tersebut. Hal ini dikhususkan pada mereka yang terancam hukuman mati. "Permintaan keringanan hukuman atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan hubungan baik kedua negara," demikian siaran pers Kemenlu itu.

Selain itu, pertemuan juga menggarisbawahi pentingnya pendirian dan pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi anak-anak WNI usia wajib sekolah di wilayah Malaysia (Sabah).

"Pendirian pusat belajar tersebut sangat penting untuk memfasilitasi banyaknya anak usia sekolah," demikian siaran pers tersebut.

Tiga WNI dijatuhi hukuman mati di Malaysia setelah Pengadilan Tinggi setempat menyatakan mereka bersalah dalam kasus penyelundupan narkoba. Penyelundupan ganja 1.858 gram di Sungai Petani itu terjadi lima tahun lalu.

Putusan itu dijatuhkan hakim Datuk Zamani A Rahim seperti dilansir The Star, Minggu (18/7/2010). Ketiga WNI itu adalah Amri Alamsyah, 41, Iskandar Ibrahim, 33, dan Muhammadiah Hasan, 31. Ketiga warga Aceh itu bersama-sama menyelundupkan narkoba pada 6 April 2005.

Suara Karya