Pakar: Perundingan Wilayah Laut Tak Bisa Dipercepat

Jakarta (ANTARA News) - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, mengatakan, perundingan batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia tidak mungkin dipercepat atau diselesaikan dalam waktu singkat karena kedua pihak akan mempertahankan klaim masing-masing.

"Kesepakatan atas perbatasan wilayah, terutama di laut, tidak akan mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat, apalagi dipercepat. Terlebih dalam suasana ketegangan antardua negara," kata Hikmahanto di Jakarta, Jumat.

Hikmahanto yang juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menjelaskan, dalam perundingan batas wilayah laut, masing-masing negara akan mempertahankan klaim atas wilayahnya karena menyangkut kedaulatan atau hak berdaulat.

Di wilayah laut, kedaulatan terkait dengan laut teritorial (territorial sea), sedangkan hak berdaulat terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (Economic Exclusive Zone) dan Landas Kontinen (Continental Shelf).

Hikmahanto menjelaskan, dalam sebuah perundingan, masing-masing negara akan menyampaikan kepada pihak lawannya apa yang menjadi dasar bagi klaim sepihaknya. Suatu negara dapat menggunakan alasan historis, perjanjian internasional, bahkan hal-hal yang bersifat teknis dalam peta untuk memperkuat klaim itu.

Selanjutnya, para pihak akan saling mematahkan argumentasi yang disampaikan. Mereka akan berusaha meyakinkan bahwa argumentasi lawan penuh dengan kelemahan dan tidak dapat dipertahankan.

Bahkan, kata Hikmahanto, ada kecenderungan untuk mengulur waktu dalam setiap perundingan.

"Oleh karenanya proses perundingan batas wilayah memerlukan waktu yang panjang. Tidak saja dalam hitungan tahun, bisa jadi hitungan generasi," katanya.

Menurut Hikmahanto, perundingan semacam itu membutuhkan daya tahan dan kesabaran luar biasa. Bila salah satu negara tidak sabar maka ketidaksabaran itu harus dibayar mahal.

"Mereka akan melepaskan klaim kedaulatan dan atau hak berdaulat atas ketidaksabarannya," katanya.

Hikmahanto mengatakan, prinsip yang harus dipegang dalam perundingan batas wilayah adalah lebih baik sabar daripada harus kehilangan kedaulatan dan atau hak berdaulat.

Sebelumnya, dalam pidato resmi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, perundingan batas wilayah Indonesia-Malaysia dapat segera dilakukan dan dituntaskan agar tidak terjadi insiden yang mengganggu hubungan kedua negara.

"Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah, dengan cara segera menuntaskan perundingan," kata Presiden, di Mabes TNI Jakarta (1/9).

Presiden menjelaskan, perundingan yang dilakukan meliputi perundingan batas wilayah darat dan maritim termasuk di wilayah selat Singapura, dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat.

"Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan kita efektifkan pelaksanaannya," kata Yudhoyono.

Presiden menambahkan, perundingan harus didasari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat dicegah dan ditiadakan.

Presiden menegaskan, memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting.

"Tetapi, tentu kita tidak bisa mengabaikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI," katanya menegaskan.

Terkait itu, Presiden mengatakan dirinya telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia, yang intinya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh aparat Malaysia.

"Saya juga mendorong agar proses perundingan batas maritim dapat dipercepat dan dituntaskan," ungkap Yudhoyono.

Presiden menekankan, Indonesia menginginkan agar perundingan yang akan dilangsungkan kembali mulai 6 September 2010 dapat mencapai kata sepakat.(*)
(L.U002*F008/R009)

antara

India Buat Empat Kapal Perusak Siluman Senilai 6,5 Milyar Dolar

03 September 2010 -- Pemerintah India menyetujui anggaran 6,5 milyar dolar untuk pembangunan empat kapal perusak siluman AL India dibawah Project-15B.

Kementrian Pertahanan India mengumumkan proyek tersebut akhir 2009, tetapi pemerintah baru menyetujui anggaran akhir bulan, ujar seorang pejabat senior Kemenhan.

Keempat kapal akan dibangun di galangan kapal AL di Mazagon Dock setelah menyelesaikan konstruksi tiga kapal perang siluman dibawah Project-15A, Diharapkan dapat dirampungkan 2012-2014.

Kapal perusak baru lebih siluman serta dilengkapi sensor dan persenjataan canggih. Dipersenjatai rudal jelajah 1000 km berkemampuan nuklir yang sedang dikembangkan oleh DRDO (Defense Research and Development Organisation) dibantu Israel, menurut sumber AL India.

Kapal juga dipersenjatai rudal permukaan-udara dikembangkan kerjasama Israel dan India.

AL India telah mempensiunkan kapal-kapal tua dan membangun 39 kapal baru di sejumlah galangan kapal dalam dan luar negeri. AL India mempunyai sekitar 140 kapal saat ini, sebagian besar buatan Rusia.

Kementrian Pertahanan menyetujui pembelian enam kapal selam konvensional senilai 10 milyar dolar Juli lalu. Tiga kapal dibangun di Mazagon Docks, satu kapal di Hindustan Shipyard di Visakhapatnam dibantu pihak asing, serta dua kapal di luar negeri.

Defense News/Berita HanKam

Russian Proton-M carrier rocket blasts off from Baikonur

Topic: Russia's Glonass satellite navigation system

Russia's Proton-M carrier rocket blasts off from Baikonur

05:42 02/09/2010

© RIA Novosti. Oleg Urusov

Russian Proton-M carrier rocket with three GLONASS satellites blasted off early on Thursday morning from the Baikonur space center in Kazakhstan. The rocket was launched at 4:53 Moscow time (0:53 GMT), Lt. Col. Alexei Zolotukhin, a spokesman for Russian Space Forces said.
Glonass - the Global Navigation Satellite System - is the Russian equivalent of the U.S. Global Positioning System, or GPS, and is designed for both military and civilian use. Both systems enable users to determine their positions to within a few meters.
Russia currently has a total of 22 Glonass satellites in orbit, but only 16 of them are functional. The system requires 18 operational satellites for continuous navigation services covering the entire territory of Russia and at least 24 satellites to provide navigation services worldwide.

MOSCOW, September 2 (RIA Novosti

Rika Andiarti, Wanita Ahli Roket dan Kedirgantaraan

0diggsdigg

JAKARTA - Tidak banyak wanita yang bekerja di bidang kedirgantaraan, dan Rika Andiarti merupakan salah satunya.

Rika, demikian dia akrab disapa, baru tiga bulan menjabat sebagai Kepala Pusat Teknologi Dirgantara Terapan di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Wanita berjilbab ini membawahi puluhan insinyur dan pakar di bidang kedirgantaraan yang hampir didominasi oleh kaum pria.

Sebelumnya, masih di LAPAN, dia menjadi Kepala Bidang Kendali Roket. Dengan keahliannya, Rika yang memiliki spesialisasi sebagai control engineering turut bersumbangsih dalam pembuatan roket. Salah satunya RX-420, yang merupakan roket terbesar yang dibuat LAPAN sebagai peluncur satelit Indonesia.



Lulusan S3 bidang teknik kontrol Ecole Centrale Nantes, di Nantes, Prancis ini mengaku sangat senang dengan pekerjaannya. Menurutnya, pekerjaan di bidang ini sangat menantang. "Yang bekerja di bidang ini tidak banyak. Ini sangat menantang, benar-benar mengandalkan ilmu yang dimiliki sendiri. Karena ilmu seperti ini (kedirgantaraan) tidak terbuka," terang Rika saat berbincang dengan Okezone.

Ibu dua orang anak ini menuturkan tidak ada kendala berarti selama menjalani pekerjaannya yang berkesan 'jantan'. "Mungkin bagi sebagian orang bidang ini terkesan macho, namun sebenarnya tidak begitu.Wanita-wanita yang bergerak di bidang ini, termasuk saya, lebih sering menangani pekerjaan yang bersifat non-fisik seperti desain, analisa dan membuat simulasi," jelasnya, seraya menegaskan bahwa pria maupun wanita memiliki kesempatan yang sama dan bisa bersaing untuk maju dalam hal apa pun.

Meski dikenal sebagai wanita yang ahli di bidang teknologi kedirgantaraan, Rika merasa dirinya tidak seperti itu. Menurut wanita kelahiran Sukabumi, 30 Januari 1967 tersebut, teknologi kedirgantaraan, seperti pembuatan roket, bersifat multidisiplin ilmu. "Saya tidak merasa ahli. Tim yang terlibat, termasuk saya, memiliki spesialisasi masing-masing dan terjun kesitu," katanya.

Itu sebabnya, dia pun tidak merasa bangga berlebihan, karena masih banyak target yang ingin dia capai bersama dengan timnya. Salah satunya adalah, menerbangkan satelit dengan roket buatan negeri sendiri pada 2014 mendatang. Saat ini Rika dan tim LAPAN tengah fokus pada pengembangan roket peluncur satelit yang lebih besar dari RX-420, yaitu RX-530.

Menyambut hari Kartini, Rika berpesan kepada para wanita Indonesia untuk memupuk cita-cita setinggi-tingginya. "Kodrat sebagai wanita jangan dijadikan penghalang untuk mencapai apa yang kita inginkan," tandasnya.

Sumber: OKEZONE

DI - China Jajaki Kerja Sama Industri Pesawat Terbang

JAKARTA - Menteri BUMN Mustafa Abubakar menuturkan adanya peluang kerja sama industri pesawat terbang milik Cina, Xi'an dengan BUMN industri pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Menurut Mustafa, Xi'an berminat untuk melakukan kerja sama dalam hal pembiayaan, desain, produksi, dan pemasaran pesawat PTDI.

"Diharapkan PTDI dan Xi'an dapat menjalin kerja sama strategis. Kita tidak hanya ingin membeli pesawat mereka, tapi yang penting, kerja sama dengan mereka untuk bekerja sama dengan industri pesawat terbang kita," tutur Mustafa saat ditemui pada acara Lebaran Fair 2010 di JCC, Jakarta, Rabu (25/8/2010).

Menurutnya, nanti diharapkan Xi'an bisa membeli pesawat produk PT DI karena mereka dianggap juga membutuhkan pesawat-pesawat kecil berkapasitas 20-50 kursi. "Mereka nanti bersedia kerja sama di pembiayaan, desain, produksi, pemasaran, bukan hanya di kedua negara ini, tapi juga di region, ASEAN. Kita lakukan win-win solution," ujarnya.

Meski berencana bekerja sama dalam pembiayaan, tapi menurutnya belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai jumlah pendanaan yang akan diberikan. Tapi, lanjutnya, sesuai komitmen pemerintah Cina yang disebutkan beberapa waktu lalu, pemerintah Cina menyediakan USD35 miliar guna mengimbangi neraca perdagangan kedua negara. Dana tersebut akan cenderung dipakai untuk produk teknologi tinggi, seperti senjata dan pesawat terbang.

"USD 35 miliar ini bisa digunakan untuk membeli produk-produk Indonesia, produk yang hightech (teknologi tinggi), seperti senjata dan pesawat terbang. Nah diharapkan produk PTDI ini bisa dibeli mereka, sehingga bisa mengimbangi neraca perdagangan kita," tuturnya.

Sekedar informasi, Xi'an dikabarkan akan menjual 15 pesawat MA60 mereka kepada PT Merpati Nusantara yang akan segera didatangkan ke Indonesia.(wdi)

• Okezone

Super Hornets to Begin its First Live Weapons Trials

Australian Super Hornet during live weapons trials (photo : Australian DoD)

New generation Hornets deliver deadly sting
AUSTRALIA'S new combat aircraft, the $6 billion Super Hornet fleet, is in South Australia to begin its first live weapons trials at the Woomera Test Range.

Five F/A-18F and about 100 aircrew and maintenance personnel from No. 1 Squadron at RAAF Amberley, Queensland, began testing air-to-ground weapons firing in the middle of the South Australian desert on Monday.

The strike aircraft, affectionately known as the Rhino, is designed to replace the ageing F-111s, which are due to be retired later this year after three decades of service.

Wing Commander Glen Braz told The Advertiser yesterday the warbirds were performing above expectations.

"It's amazing. It's got incredible performance," he said. "You can be on the runway here at Edinburgh and, two minutes later, it's supersonic at 40,000 feet.

"In terms of capability, it has 11 weapons stations - a 2000 pound bomb. We can carry four of those, each the size of a small car.

"We drag those up to Woomera and drop them with pinpoint accuracy."

Reaching speeds of up to 1900km/h, it takes about 35 minutes to fly to Woomera each day, where an array of weaponry, including laser-guided bombs, rockets and missiles are being fired.

The jet is designed as a bridging fighter until Australia receives the stealthy, fifth generation F-35 Joint Strike Fighter, which is due to arrive from 2015.

The Howard Government purchased 24 of the $250 million Super Hornets, which are in service to the US Navy, to address the capability gap.

At the time, then Defence Minister Brendan Nelson was criticised for purchasing an interim aircraft.

Defence analyst Dr Andrew Davies is one of many who was initially critical of its capabilities, but now believes buying the strike fighter was the right decision.

"With the benefit of hindsight it was actually a really good decision," he said.
Pilots also argue that it will take the risk out of Australia's air combat capability for the next decade.

"It's incredibly agile and responsive. The weapon system itself is incredibly mature so it's a great aeroplane," Commander Braz said.

(Adelaide Now)

Malaysia Akui Tangkap 3 Petugas DKP di Wilayah RI

0diggsdigg

                                                      illustrasi
JAKARTA- Pemerintah Malaysia melalui Deputi Menteri Luar Negeri Richard Riot mengakui pihaknya bersalah karena telah menghalau konvoi kapal nelayannya dan kapal patroli DKP di perairan Indonesia.

Namun Riot menegaskan bahwa perselisihan kedua negara di perairan Bintan adalah kesalahan kedua belah pihak. “Keduanya salah. Mereka masuk ke perairan kami untuk menghalau nelayan kami dan kami menghentikan mereka di perairan mereka (Indonesia). Kami berdua sama-sama salah, tapi kami harus terus maju,” paparnya kepada AFP.

Lebih lanjut Riot mengatakan, pertemuan kedua belah pihak sebagai usaha menyelesaikan sengketa perbatasan maritim sudah sering dilakukan. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan untuk mencari jalan keluar. Karena itu membawa persoalan ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) akan menjadi pilihan akhir.

“Saya rasa, tidak akan cepat selesai. Setelah 16 kali pertemuan, masalah ini belum juga selesai, jadi saya rasa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau sudah mencapai puncaknya, ICJ akan menjadi tempat di mana klaim ini bisa diselesaikan sebagai jalan terakhir,” ujarnya.

Delegasi kedua negara akan bertemu lagi pada 6 September sebagai upaya meredam ketegangan dan mencari jalan keluar masalah perbatasan. “Meski ada protes di Indonesia, kami tidak akan mengeluarkan travel warning karena kondisinya sudah mereda dan hanya kelompok kecil saja yang melakukan provokasi,” tandas dia.

“Kami menginginkan hubungan baik dengan Indonesia, kami tidak bisa membiarkan banyak hal tidak tertangani.”

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menegaskan tidak berencana mengeluarkan travel warning ke Indonesia.

Najib mengatakan harus berkonsultasi dengan Wisma Putra (Kementerian Luar Negeri Malaysia) sebelum mengeluarkan travel warning karena hal itu adalah masalah serius yang melibatkan kepentingan kedua negara. “Jadi, kami harus mempertimbangkan banyak hal kalau kami mengambil keputusan seperti ini,”tandasnya.

Kemarin, Najib menegaskan bahwa Malaysia dan Indonesia harus bekerja sama dalam menyelesaikan ketegangan yang saat ini terjadi di antara kedua negara.

Menurut Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) itu, kedua negara harus menyelesaikan masalah yang ada dan mencegah tidak ada pihak lain yang terlibat yang dapat memperburuk kondisi sekarang.

Sumber: OKEZONE