TNI AU Gelar Latihan Antisipasi Perang

02 September 2010, Surabaya -- Ratusan prajurit TNI Koops AU II menggelar latihan perang di Pantai Selatan Lumajang dan lapangan tembak di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh, Kamis (2/9) pukul 05:30 WIB. Tema latihan rutin tahunan TNI AU itu dinamakan Sikatan Daya 2010 dan dipantau oleh Pangkoopsau II, Marsekal Muda TNI R. Agus Munandar.

Dalam latihan bersama kesatuan Koops AU II diikuti dari kesatuan Lanud Iswahyudi, Hasanuddin, Abdurahman Saleh dan Paskhas. Sedangkan pesawat tempur yang dikerahkan, Sukoi sebanyak 2 pesawat, F 16 sebanyak 4 pesawat, F5 sebanyak 4 pesawat, Hawk MK5 sebanyak 3 pesawat dan Hercules 2 pesawat.

Menurut Marsekal Muda, Agus Munandar, latihan sikatan daya adalah latihan tempur di kesatuan Koops AU II medan perang. Dimana pesawat tempur sebagai pelumpuh daerah konfilk yang dikuasai musuh. Setelah dikuasai nantinya ada tim penyusup, kemudian Pasukan Khas TNI AU menguasai wilayah dengan terjun Payung.

“Kami ingin mengetahui kesiapaan prajurit jika dibutuhkan untuk bertempur melawan pengacau negara,” jelas Agus Munandar didampingi Komadan Lanud Abdurahman Saleh – Malang, Marksekal Dwi Putranto.

Dengan hasil latihan yang diperagakan prajurit AU II, Agus mengaku sangat kagum dengan sejumlah pesawat tempur yang membidik sasaran selalu tepat. Selain itu, kerjasama parjurit sudah maksimal dan tetap pada satu komando.”Latihan hari ini sunggu Excelent,” ungkap Jendral bintang dua itu.

Tinggal tunggu perintah

Meski presiden SBY lebih mementingkan jalur diplomasi menghadapi Malaysia namun TNI-AU telah menggelar persiapan dengan latihan perang di pantai Lumajang.

Pangkops AU II Marsekal Muda TNI R Agus Munandar mengatakan bahwa prajuritnya siap tempur di medan perang jika dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. “Kami tinggal tunggu komando dari presiden jika kami disuruh perang nantinya,” kata Agus Munandar dengan tegas pada sejumlah wartawan.

Menurut Agus, terkait konflik Indonesia- Malaysia pihaknya tidak tahu menahu, namun jika dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan RI dan ada perintah komando siap menjalankan. “Pokoknya Koops AU II, parjuritnya siap tempur dan ditugaskan bila dibutuhkan,” tambahnya.

Pos Kota

Pidato SBY Tak Berpengaruh Malaysia Ancam Maju ke Pengadilan Internasional

Vina Ramitha

(IST)

INILAH.COM, Kuala Lumpur - Malaysia menyatakan sengketa perbatasan laut dengan Indonesia kemungkinan bisa berlanjut ke Pengadilan Internasional, jika masih belum ada jalan tengahnya.
"Jika sudah mencapai titik tertingginya, maka International Court of Justice akan menjadi tempat terakhir untuk menyelesaikan masalah perbatasan laut ini," ujar Deputi Menlu Malaysia Richard Riot, seperti dilansir Straits Times, Kamis (2/9).
Menurut Riot, kedua negara telah rutin bertemu untuk memecahkan masalah tersebut. Namun, masih belum ada solusi yang bisa disepakati kedua belah pihak. "Tak mungkin bisa dilakukan dengan cepat. Sudah 16 pertemuan saja masih belum ada solusinya."
Masalah perbatasan ini kembali memanas, setelah penangkapan tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh polisi perairan Malaysia 13 Agustus silam dan tujuh nelayan negara jiran itu oleh Indonesia.
Insiden terus memanas, karena pelemparan kotoran manusia di Kedubes Malaysia di Jakarta. Pemerintah Malaysia pun memprotes tindakan tersebut. Sementara semua yang tertangkap sudah dibebaskan masing-masing pihak.[nic]

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/09/02/794051/malaysia-ancam-maju-ke-pengadilan-internasional/

DUNIA POLITIK DOMESTIK MALAYSIA MAKIN RASIS

Kubu Politik Lama Malaysia Tetap Rasis

Selasa, 31 Agustus 2010 | 05:38 WIB

istimewa

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad (kiri).

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Dunia politik domestik Malaysia semakin rasis seiring dengan semakin terdesaknya kubu penguasa Barisan Nasional. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, seperti dikutip dari situs berita The Malaysian Insider, dalam pertemuan pekan lalu, mengingatkan warga Melayu untuk bersatu atau akan kehilangan negara mereka.

”Kalau terpisah, kita akan kehilangan kekuatan mayoritas,” ujar Mahathir mengacu kepada pilihan politik warga Melayu antara UMNO, Partai Islam se-Malaysia (PAS), dan Partai Keadilan.

Mahathir mengecam Menteri Besar Negara Bagian Selangor yang mengakomodasi permintaan parlemen negara bagian yang didominasi warga non-Melayu.

Warga etnis Tionghoa diketahui memiliki proporsi cukup besar di Negara Bagian Penang, Johor, dan Selangor. Bagi Mahathir, kebijakan Menteri Besar Negara Bagian Selangor tidak bisa dibenarkan. Mahathir selalu mengingatkan perlunya membangun keunggulan Melayu.

Dia mengecam penyebutan nama Menteri Besar Penang Lim Guan Eng dalam sebuah acara shalat Jumat di masjid-masjid Penang. Meski dikecam Mahathir, kehidupan masyarakat Penang selama ini aman dan perekonomian berjalan lancar.

”Saya bukan seorang rasis yang ingin membangkitkan kebencian warga Melayu kepada non-Melayu. Kita punya hak yang harus dihormati orang lain. Penghormatan diperoleh kalau kita kuat dan berkuasa,” ujar Mahathir.

Perjuangan multiras

Sebaliknya, Nurul Izzah Anwar, dalam perbincangan dengan Kompas di Jakarta, mengatakan, pihaknya mendorong perjuangan multiras. Nurul Izzah dari Partai Keadilan dalam koalisi Pakatan Rakyat berkuasa bersama Democratic Action Party (DAP) yang dipilih warga Tionghoa dan PAS yang didukung kelompok ulama konservatif di Negara Bagian Kelantan dan Trengganu.

”Demokrasi yang sehat menuju sistem dua partai antara kubu Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Pilihan bukan berdasarkan ras dalam demokrasi sehat,” ujar Nurul.

Hubungan antar-ras

Tokoh oposisi Tengku Razaleigh Hamzah menguatkan pernyataan Nurul. Razaleigh, dalam situs Asiasentinnel, menjelaskan, ketidakmampuan membangun hubungan antar-ras yang dewasa ini terjadi telah menghambat investasi dan kemajuan Malaysia.

”Jika UMNO, MIC (asosiasi India), dan MCA (asosiasi Tionghoa) di Barisan Nasional takut kehilangan massa, biarkan pengikut mereka memilih partai multirasial. Pakatan Rakyat pun harus memilih kebijakan multirasial. Tidak ada satu kelompok pun yang merasa dirugikan,” kata Razaleigh.

Dia mengingatkan, di masa depan, siapa pun calon boleh maju dalam pemilu, asal dia mewakili kepentingan Malaysia dan bukan kepentingan ras. (ONG)

KOMPAS

Peluru kendali balistik INDONESIA DAN IRAN

Peluru kendali balistik adalah peluru kendali yang terbang dalam ketinggian sub-orbit melalui jalur balistik. Rudal balistik hanya dapat dikendalikan dalam tahap peluncurannya saja. Rudal balistik pertama adalah roket V-2 yang dikembangkan oleh Nazi Jerman antara 1930-an dan 1940-an berdasarkan perintah dari Walter Dornberger. Uji coba V-2 yang pertama sukses adalah pada 3 Oktober 1942 dan mulai dioperasikan pada 6 September 1944 melawan Paris diikuti dengan serangan terhadap London 2 hari kemudian. Sampai berakhirnya perang pada Mei 1945, lebih dari 3000 V-2 telah ditembakkan.

Trayektori rudal balistik terdiri dari 3 tahap yaitu tahap peluncuran, tahap terbang bebas yang menghabiskan sebagian besar waktu terbang rudal dan tahap memasuki kembali atmosfir bumi. Rudal balistik dapat diluncurkan dari lokasi tetap atau kendaraan peluncur (TEL, kapal, pesawat dan kapal selam). Tahap peluncuran dapat berkisar dari sekian puluh detik sampai beberapa menit dan dapat terdiri sampai tiga tingkat roket. Ketika berada di sub-orbit dan tidak ada lagi dorongan, rudal memasuki tahap terbang bebas. Untuk mencapai jangkauan yang jauh, rudal balistik umumnya diluncurkan sampai ke sub-orbit. Peluru kendali balistik antar benua dapat mencapai ketinggian sekitar 1.200 km.

Jenis rudal

Rudal balistik bervariasi menurut penggunaan dan jangkauannya dan umumnya dibagi kedalam kategori menurut jangkauan.

• Peluru kendali balistik jarak pendek (short-range ballistic missile atau SRBM) memiliki jangkauan kurang dari 1.000 km. Rudal jenis ini memiliki hulu ledak konvensional. Contoh dari rudal jenis ini antara lain adalah: V-2, Scud dan SS-21 Scarab.
• Peluru kendali balistik jarak menengah (medium-range ballistic missile atau MRBM) meiliki jangkauan antara 1.000 sampai 2.500 km.
• Intermediate-range ballistic missile atau IRBM memiliki jangkauan antara 2.500 sampai 3.500 km.
• Peluru kendali balistik sub-benua (sub-continental ballistic missile atau SCBM).
• Peluru kendali balistik antar benua (intercontinental ballistic missile atau ICBM) memiliki jangkauan lebih besar dari 3.500 km yang terdiri dari:
  
  • Peluru kendali balistik antar benua jarak terbatas (limited range intercontinental ballistic missile atau LRICBM) memiliki jarak antara 3.500 sampai 8.000 km.
    
    • LRICBM juga dikenal sebagai Peluru kendali balistik jarak kauh (LRBM).
  • Full range intercontinental ballistic missile atau FRICBM memiliki jangkauan antara 8.000 sampai 12.000 km.
• Peluru kendali balistik berbasis kapal selam (submarine-launched ballistic missile atau SLBM).

Misil balistik jarak menengah dan pendek sering disebut sebagai misil balistik taktis atau teatrikal. Misil balistik jarak jauh umumnya dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir karena kapasitas muatnya sangat terbatas untuk peledak konvensional agar efisien. Menggunakan misil balistik dengan kemampuan jangkauan lebih jauh dari jarak target menjadi salah satu strategi untuk menyulitkan pertahanan. Contohnya, sebuah misil dengan jangkauan 3.000 km yang ditembakkan untuk target yang berjarak hanya 500 km dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi yaitu sekitar 1.200 km (secara kasar sama dengan ketinggian ICBM), dengan demikian misil tersebut akan menerjang target dengan kecepatan lebih dari 6 km/detik (Mach 17)

WIKIPEDIA

Indonesia Produksi Rudal Balistik(Jelajah)

Satellite Launch Vehicle Lapan (photo : Kaskus Militer)
Untuk menaikan performa kekuatan militer Republik Indonesia kita bisa meniru militer Iran,Korea Utara,India,Pakistan. Yaitu dengan membuat/memproduksi sendiri rudal jelajah yang bisa menjangkau seluruh kawasan ASEAN serta kawasan Australia.Makin sering kita lakukan uji coba daya jangkau rudal akan menaikan pamor & harga diri bangsa INDONESIA. DEPHANKAM harus bisa menujukan kepada rakyat Indonesia bahwa kita bisa membuat senjata berat high technologi sebagai alat pertahanan negara. Selama ini kita masih mengandalkan pembelian alat & senjata pertahanan negara dari negara lain dimana syarat-syarat pembelian senjata selalu ada perjanjian yang berkaitan dng hak asasi manusia dan yg paling parah kena sanksi embargo pembelian suku cadang ya sudah matilah kita.Hal seperti itu jangan terjadi lagi mari kita bangkit membangun pertahanan negara yang kuat dengan kemampuan kita sendiri, jangan selalu membebani APBN yg minim anggaran pertahananya.Lakukan reseach, bentuk lembaga khusus pembuatan rudal Balistik dan libatkan mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai bahan kajian,libatkan BIN (Badan Intelejen Negara) mencari & mencuri tehnologi rudal negara lain.Saya yakin DEPHANKAM punya kemampuan untuk mewujudkan bahwa bangsa Indonesia punya kemampuan untuk memproduksi rudal balistik.

Roket Kendali Lapan (photo : Karbol-Militaryphotos)

http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Feedback&op=viewarticle&opid=1395 

SOURSCE: INDONESIA DEFENCE

Tahun 2015, Rudal Balistik Iran Jangkau AS

0

0

i

Rate This

Sumber : http://www.antara.co.id/berita/1271830947/2015-rudal-balistik-iran-jangkau-as

 

Iran dapat membangun rudal balistik yang dapat menghantam Amerika Serikat tahun 2015, kata seorang pejabat AS kepada para anggota parlemen, Selasa.

Menjawab sebuah pertanyaan dalam dengar pendapat di Senat tentang kemampuan rudal Teheran, James Miller, deputi wakil menteri pertahanan untuk urusan kebijakan, mengatakan perkiraan sekarang menunjukkan “kemungkinan itu paling cepat tahun 2015.”

Tetapi ia mengatakan bahwa perkiraan itu adalah apabila ada “bantuan asing” untuk mungkinkan Iran meningkatkan teknologi rudalnya.

Sebuah laporan tahun lalu dari Pusat Intelijen Udara dan Ruang Angkasa Nasional Angkatan Udara AS mengatakan Iran dapat membangun sebuah rudal balistik antar benua yang dapat menghantam wilayah AS pada tahun 2015-2018, jika mendapat bantuan dari luar.

Para pengamat mengatakan kendaraan ruang angkasa Safir Iran, yang Teheran tempatkan di orbit Februari 2009, memiliki potensi diubah menjadi sebuah rudal jarak jauh.

Washington mengikuti dengan seksama program rudal Iran dan menyatakan ancaman-ancaman dari Teheran dan Korea Utara menjadi dorongan utama untuk membangun pertahanan pertahanan rudal bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Pemerintah AS juga menuduh Teheran berusaha secara tidak resmi untuk membangun senjata-senjata nuklir.

Millier mengkonfirmasikan perkiraan-perkiraan sebelumnya bahwa Iran akan dapat membangun sebuah sejata nuklir lebih dari satu tahun dan “mungkin lebih dari tiga tahun.”

Pekan lalu, Jenderal James Cartwright, wakil kepala Staf Gabungan AS, mengemukakan dalam dengar pendapat di Senat bahwa Iran dapat melakukan pengayaan uranium yang berstandar cukup tinggi bagi satu bom nuklir dalam satu tahun tetapi kemungkinan besar tidak dapat membuat satu senjata yang dapat digunakan dalam tiga sampai lima tahun.

http://joglopos.com/tahun-2015-rudal-balistik-iran-jangkau-as.htm

8 Pilot AU Pakistan Selesaikan Pelatihan F-16C/D

F-16 C/D Block 52 AU Pakistan, dikabarkan Indonesia tertarik membeli F-16 C/D guna melengkapi skuadron F-16A/B. (Foto: defence.pk)
10 Mei 2010 — Delapan pilot Angkatan Udara Pakistan menyelesaikan pelatihan terbang jet tempur F-16C/D Block 52 di pusat pelatihan internasional unit F-16 di Tucson, Arizona.
Delapan pilot tersebut dilatih selama tujuh bulan di Tucson, meliputi konversi ke F-16C/D, pelatihan peningkatan flight lead dan sertifikasi pelatih hingga mereka dapat melatih para pilot Pakistan lainnya.
Amerika Serikat menjamin kepada India, jet tempur F-16 yang dibeli Pakistan kemampuannya dibawah F-16 yang ditawarkan ke India dibawah program MRCA.
Daily Times/@beritahankam

Hawk Advanced Jet Trainer Offers Strong Bilateral Economic Benefits

02 September 2010, WARSAW, Poland -- Poland’s plans to procure a new advanced jet training system can act as a catalyst for Polish industry in a number of industrial sectors, not just in aerospace and defence, according to Alan Garwood, group business development director at BAE Systems - the world’s second largest defence, security and aerospace company.

Speaking ahead of his company’s participation in the MSPO defence exhibition in Kielce (September 6-9) Garwood said that a key requirement for the Polish government should be ensuring that large defence procurements, such as the advanced jet trainer programme, sustain Polish jobs and support the development of skills and high-end technology transfer, through mutually beneficial industrial partnerships.

“BAE Systems delivers on its promises and has an unrivalled track record of producing economic and industrial benefits for its customers, in support of defence equipment sales,” Garwood says. “If our Hawk advanced jet trainer is selected to meet Poland’s new generation pilot training requirements, it will present opportunities for Polish industry to become part of a global supplier network, not just of BAE Systems but also its partners such as Rolls-Royce, which already has a significant presence in Poland.

“This would give Polish companies access to and involvement in the development of the latest emerging technologies in both the defence and commercial business sectors,” he adds.

In neighbouring Czech Republic, where BAE Systems is delivering a 10 year
US$1.3 billion industrial partnership programme in support of the Gripen fighter lease, delivery is approaching 80% of requirement, some 2 years ahead of plan.

“Our approach has been to provide Czech companies with access to inward investment, export promotion, research and development and manufacturing opportunities, linked to the global footprint of BAE Systems and its supplier base,” states Garwood.

BAE Systems will be using its participation in MSPO Kielce to highlight its capabilities in the land systems, security and aerospace sectors, with a particular focus on its ability to meet Poland’s stated need for a new fast jet pilot training system.

The company’s Hawk advanced jet trainer is already training frontline pilots to fly the world’s most advanced and capable combat aircraft, including F16 Block 50/60, F18 Super Hornet, F35, Su30, Gripen and Eurofighter Typhoon. Air powers ranging from Australia to the United States, with 20 others in between, choose Hawk to meet their lead-in fighter trainer requirements.

Last month, India committed to buying a further 57 Hawk advanced jet trainers, in addition to the 66 already in manufacture. These aircraft, to be built in India through a partnership with local aerospace company Hindustan Aeronautics, will be used to train Navy and Air Force pilots in preparation for flying the Su30 and India’s next generation fighter aircraft. Eurofighter Typhoon, Gripen NG, F18 Super Hornet and a number of other combat aircraft are currently being evaluated by the Indian MoD.

The advanced training systems built into today’s new generation Hawk jet trainers enable one aircraft to carry out a number of tasks, for which its rivals may need two or more aircraft.

“Today’s Hawk advanced jet trainer will be training some of the world’s most capable frontline pilots for decades to come. It builds on a pedigree of success, established by previous generations of this highly successful platform which, although entirely different to today’s aircraft, share the same name,” comments Garwood.

“For Poland, we will offer a low risk solution based on the aircraft selected by the UK to train its frontline F-35 and Eurofighter Typhoon pilots. This will provide a seamless entry into service and delivery of the required training capability, from day one.”

About BAE Systems

BAE Systems is a global defence, security and aerospace company with approximately 107,000 employees worldwide. The Company delivers a full range of products and services for air, land and naval forces, as well as advanced electronics, security, information technology solutions and customer support services. In 2009 BAE Systems reported sales of £22.4 billion (US $36.2 billion).

BAE Systems

Five Power Defence Arrangements

Five Power Defence Arrangements (FPDA) adalah kerjasama pertahanan yang ditandatangani pada tahun 1971 antara United Kingdom, Australia, New Zealand, Malaysia dan Singapore.

Dalam FPDA disebutkan bahwa lima negara tersebut akan berkonsultasi bersama-sama untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil bersama-sama atau secara terpisah dalam kaitannya dengan adanya serangan atau ancaman.

FPDA dibentuk setelah UK pada bulan Januari 1968 mengumumkan akan menarik pasukannya dari Malaysia dan Singapore pada tahun 1971. Keputusan bersama akhirnya dibuat untuk memberikan solusi atas kemungkinan serangan terhadap Malaysia dan Singapore setelah pasukan UK meninggalkannya.

Satu dekade awal FPDA masih diisi dengan latihan pertahanan udara sederhana yang terus meningkat, hingga akhir 80-an latihan ini meningkat dari sisi ukuran, ruang lingkup dan kompleksitasnya. Sejak tahun 1997 latihan matra laut dan udara telah digabungkan.

Unsur penting yang terlihat dari FPDA adalah Markas Besar Sistem Pertahanan Wilayah Terpadu (HQ IADS) yang dijabat oleh Marsekal berbintang dua dan memiki personil dari negara anggota dari tiga matra.

Memasuki tahun 2000-an maka latihan ditingkatkan untuk menangani ancaman non konvensional dan peningkatan kapasitas dalam bantuan kemanusiaan dan penangulangan bencana.

Isi lengkap Perjanjian FPDA

(Defense Studies)