Thai Offshore Patrol Vessel Takes Shape

01 September 2010


Thai's new design OPV (image : Thales)
Bangkok, Thailand: Construction of the first BAE Systems designed Offshore Patrol Vessel for the Royal Thai Navy is now well underway in Thailand, as demonstrated this week at a formal keel laying ceremony at Bangkok Dock, the Company’s local partner.
The occasion, attended by Thailand's Royal representative, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn and senior officials from the Royal Thai Navy, comes just 14 months after the initial contract was signed.
Under the agreement, BAE Systems supplied the design of its proven 90 metre Offshore Patrol Vessel, which Bangkok Dock has adapted to meet the specific requirements of the Royal Thai Navy, for example incorporating a similar combat system to that being fitted to other ships in its fleet. Engineers from BAE Systems are working alongside Bangkok Dock, throughout the construction of the vessel to transfer design knowledge, technology and skills that will contribute to the growth of a sustainable shipbuilding capability in Thailand.

Commenting on the programme, Alan Johnston, Managing Director of BAE Systems’ Surface Ships division, said: “At a time when we are seeking to boost exports, this approach to industry partnerships shows the strength that BAE Systems can bring to navies around the world as they look for cost-effective solutions to enhance the capability of their fleets to meet future requirements.”

Captain Chumpol Promprasit, managing director of Bangkok Dock, said: “To promote a domestic shipbuilding industry, the Royal Thai Navy assigned Bangkok Dock to undertake the provision of design and supply of ship build material using both domestic and international experts during construction of the Offshore Patrol Vessel.

“This is considered as promoting and improving the technical competency and potential of the Royal Thai Navy personnel in building ships for domestic purposes, based on the King’s self sustainability programme.

”The multi-mission Offshore Patrol Vessel will be used by the Royal Thai Navy to primarily be used for Economic Exclusion Zone roles, including routine patrols and border controls. It will also undertake fishery protection tasks as well as protection of natural resources in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea and disaster relief.

The BAE Systems designed 90 metre Offshore Patrol Vessel being built by Bangkok Dock for the Royal Thai Navy is the same core platform design as the ships that BAE Systems is building in the UK for the Trinidad & Tobago Coast Guard. The platform is based on the design for the smaller River Class vessels used by the UK Royal Navy and is a highly capable vessel that is attractive to the export market.

As the company continues to expand its international maritime footprint, there are ongoing discussions with prospective customers and partners in a number of markets, including South America and India.


(BAE System)

Deklarasi Pembuatan Kapal Selam Akan Dilakukan Tahun Ini

01 September 2010

Deklarasi pembuatan kapal selam dapat diartikan sebagai pengumuman pemenang tender pengadaan kapal selam yang mensyaratkan transfer of technology (photo : naval.com)
Indonesia Segera Bikin Kapal Selam Tempur

JAKARTA, — Guna memperkuat armada tempur untuk menjaga kedaulatan NKRI serta menjaga perbatasan RI dengan negara lain, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan segera membuat kapal selam tempur. Kapal selam tempur tersebut akan menjadi yang pertama kali dibuat di Indonesia.

Setelah berhasil membuat kapal perang terbesar se-Asia Tenggara dengan dilengkapi peralatan tempur canggih, kini Kementerian Pertahanan mulai serius mempersiapkan rencana pembuatan kapal selam yang merupakan alat tempur bawah laut tersebut. Bahkan, Purnomo menjadwalkan kapal tempur dasar laut tersebut akan rampung pada tahun ini.

"Pada tahun ini kami akan deklarasikan untuk membangun kapal selam di Indonesia. Kami akan bekerja keras mewujudkannya. Saya, Wakil Menhan, segenap Sekjen, dan Dirjen di lingkup Kemenhan saat ini sedang mencari satu program, satu master plan bagaimana kami bisa membangun kapal selam di Indonesia," ujar Purnomo saat memberikan sambutannya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kemenhan, Selasa (31/8/2010).

Purnomo juga menjelaskan, hingga saat ini produk-produk hasil industri pertahanan dalam negeri yang terus dikembangkan sudah mendapat respons positif dunia internasional. Karena selain untuk memenuhi kuota persediaan peralatan tempur dalam negeri, peralatan serta kendaraan tempur yang diproduksi nasional juga dipasarkan ke negara lain.

Beberapa produk seperti helikopter, pesawat tempur, hingga kapal tempur teknologi canggih serta persenjataan lainnya juga kerap mendapat pujian dari negara-negara lain. "Beberapa hasil industri pertahanan hingga saat ini memang terus kami pasarkan ke luar negeri," ujar Menhan.

(TribunNews)

KRI Hasanuddin-366 Tangkap Kapal Pencuri Ikan Asal Malaysia

KARANG UNARANG - Unsur TNI AL KRI Hasanuddin-366, Rabu (29/8) lalu, menangkap sejumlah kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan laut Karang Unarang Kalimantan Timur dalam wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).

KRI Hasanuddin-366 yang dikomandani Letnan Kolonel Laut (P) Retiono Kunto sedang melaksanakan tugas patroli pengamanan wilayah laut perbatasan Indonesia di Kalimantan Timur memergoki kapal-kapal ikan asing tersebut ketika sedang mengambil ikan secara ilegal di wilayah perairan laut Indonesia. Pengamatan lewat radar KRI diketahui ada sejumlah kapal sedang berada di wilayah laut Indonesia dan setelah di dekati kapal-kapal tersebut menggunakan bendera negara Malaysia sedang melakukan pemindahan muatan ikan tangkapan ke kapal penampung berbendera Malaysia.

Melihat posisi kapal-kapal tersebut berada diwilayah laut Indonesia tim pemeriksa dari KRI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Selain ditemukan sejumlah ikan hasil curian juga masing-masing kapal tersebut tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia.

Menurut Kadispenal, keempat kapal ikan berbendera Negara Malaysia tersebut sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia dan sangat cukup bukti untuk diproses hukum. Saat ini keempat kapal, keempat nakhoda dan sejumlah ABK serta barang bukti ikan campuran hasil curian diamankan di Pangkalan Angkatan Laut Nunukan untuk kepentingan penyidikan TNI Angkatan Laut.

Indonesia Tolak Peta Batas Laut Malaysia

Menkopolhukam Djoko Suyanto dalam rapat kerja dengan Komisi I di Jakarta, Selasa (31/8) kembali menegaskan Indonesia menolak peta Malaysia tahun 1979 yang dijadikan patokan dalam penentuan garis batas laut antara kedua negara. Indonesia tetap berpegangan pada aturan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

"Dalam perundingan terkait batas maritim di lima segmen, Indonesia menolak peta Malaysia tahun 1979," kata Djoko.

Lima segmen yang masih menjadi sengketa kedua negara adalah perbatasan Selat Malaka, Selat Malaka Selatan, Selat Singapura yang menyangkut tiga kawasan, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi. Indonesia tidak ingin perundingan tersebut diatur segmen per segmen tetapi ingin pembahasan menyeluruh sehingga persoalan batas wilayah menjadi tuntas.

"Kita menggunakan UNCLOS tahun 1982 sebagai dasar hukum dan dasar perundingan karena yang dianut ada dua cara penetapan landasan yang berbeda untuk landasan teritorial dan batas zona ekonomi eksklusif," jelasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Di Cilangkap, SBY Tak Pilih Opsi Perang

Rabu, 01 September 2010 | 21:37 WIB

Besar Kecil Normal

 

Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pidato yang dinantikan itu akhirnya disampaikan juga. Dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sikapnya soal hubungan Indonesia dan Malaysia yang belakangan ini memanas menyusul insiden perbatasan dua negara.
Namun Presiden memilih jalur diplomasi damai ketimbang penegasan perang seperti dituntut sebagian kalangan, termasuk anggota DPR.  "Kita semua sangat prihatin, dan saya ingin agar masalah ini segera diselesaikan secara tuntas dengan mengutamakan langkah-langkah diplomasi," kata Yudhoyono di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu 1 September 2010. 
Yudhoyono beralasan, sejak kasus itu terjadi, pemerintah telah bertindaksejauh mungkin upaya dilakukan. Sejak menerima laporan insiden ini, SBY mengaku telah memberikan berbagai instruksi. Pertama, meminta agar ketiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan segera dikembalikan dalam keadaan selamat.
Kedua, juga memerintahkan untuk mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut. " Segera setelah itu, Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri melakukan tindakan-tindakan cepat, untuk mengelola penanganan insiden tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan" ujarnya.
Menurut SBY, masalah ini harus diselesaikan dengan cepat, tegas, dan tepat, karena berkaitan dengan kepentingan nasional. Namun tetap tidak ada kompromi kalau sudah menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"Memelihara hubungan  baik dengan Negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting. Tetapi, tentu kita tidak bisa mengkompromikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI," ujarnya.
WDA  | DWI RIYANTO 

tempo interaktif

Menhan : Jangan Remehkan Indonesia

Selasa, 31 Agustus 2010

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, jangan remehkan kekuatan militer dan non militer Indonesia menghadapi berbagai ancaman terutama terhadap Malaysia.

"Kekuatan kita tidak ada masalah. Kita siap. Apalagi Pasukan Reaksi Cepat kita siap untuk ditempatkan (deploy) jika perlu," katanya, usai menghadiri buka bersama jajaran kementerian politik, hukum, dan HAM di Jakarta, Jumat.

Apalagi, Indonesia memiliki batalyon tempur yang banyak (terutama TNI Angkatan Darat) dan handal yang siap digerakkan setiap saat. Batalyon tempur kita terbaik di ASEAN, kata Purnomo.

"Kita juga punya sumber daya manusia yang banyak. Jadi, dari sisi kesiapan, kekuatan, dan gelar, tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan `under estimate` dengan kekuatan kita," ujarnya.

Menhan menambahkan, kesiapan, kekuatan dan gelar tersebut meliputi kekuatan darat, laut dan udara.

Sebelumnya, Purnomo menyatakan Indonesia juga siap menghadapi Malaysia di meja perundingan.

"Kita memiliki data dan fakta yang kuat tentang titik wilayah kita baik darat maupun laut yang berbatasan dengan Malaysia," ungkapnya.


Sbr : Dephan

Isi Lengkap Pidato SBY Soal Malaysia

Rabu, 01/09/2010 21:53 WIB

Gagah Wijoseno - detikNews

Presiden SBY

Jakarta - Presiden SBY telah menyampaikan sikap resmi Indonesia terrkait hubungan Indonesia-Malaysia yang memanas. Berikut ini adalah isi pidato yang dibacakan SBY di Markas TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9/2010).

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua, Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan,

Malam ini, saya ingin memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia mengenai hubungan Indonesia – Malaysia. Marilah kita mengawalinya dengan melihat perkembangan dan dinamika hubungan kedua negara, salah satu hubungan bilateral Indonesia yang paling penting.

Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki cakupan yang luas, yang semuanya berkaitan dengan kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita.

Pertama, Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya dan kekerabatan yang sangat erat - dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain, dan sudah terjalin selama ratusan tahun. Kita mempunyai tanggung jawab sejarah, untuk memelihara dan melanjutkan tali persaudaraan ini.

Kedua, hubungan Indonesia dan Malaysia adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. ASEAN bisa tumbuh pesat selama empat dekade terakhir ini, antara lain karena kokohnya pondasi hubungan bilateral Indonesia - Malaysia.

Ketiga, ada sekitar (2) juta saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia – di perusahaan, di pertanian, dan di berbagai lapangan pekerjaan. Ini adalah jumlah tenaga kerja Indonesia yang terbesar di luar negeri. Tentu saja keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia membawa keuntungan bersama, baik bagi Indonesia maupun Malaysia.

Sementara itu, sekitar 13,000 pelajar dan mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia, dan 6,000 mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia. Ini merupakan asset bangsa yang harus terus kita bina bersama, dan juga modal kemitraan di masa depan.

Wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia adalah ketiga terbesar dengan jumlah 1,18 juta orang, dari total 6,3 juta wisatawan mancanegara.

Investasi Malaysia di Indonesia 5 tahun terakhir (2005-2009) adalah 285 proyek investasi, berjumlah US$ 1.2 miliar, dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US$ 534 juta. Jumlah perdagangan kedua negara telah mencapai US$ 11,4 Miliar pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia – Malaysia sungguh kuat.

Namun, hubungan yang khusus ini juga sangat kompleks. Hubungan ini tidak bebas dari masalah dan tantangan. Ada semacam dalil diplomasi, bahwa semakin dekat dan erat hubungan dua negara, semakin banyak masalah yang dihadapi.

Contoh masalah dan tantangan yang kita hadapi adalah menyangkut tenaga –kerja Indonesia di Malaysia. Kita tahu bahwa keberadaan 2 juta tenaga kerja Indonesia di Malaysia, disamping memberikan manfaat bersama, juga memunculkan kasus-kasus di lapangan yang harus terus kita kelola. Oleh karena itulah, sejak awal, saya berupaya keras untuk memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia, antara lain menyangkut gaji dan waktu libur; memberikan perlindungan hukum, dan mendirikan sekolah bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia.

Dalam kunjungan saya yang terakhir ke Malaysia, kita telah berhasil mencapai kesepakatan, mengenai pemberian dan perlindungan Hak bagi tenaga kerja kita di Malaysia.

Berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di Malaysia, pemerintah aktif melakukan langkah-langkah pendampingan dan advokasi hukum, untuk memastikan saudara-saudara kita mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya.

Selain masalah TKI dan perlindungan WNI, kita juga kerap menjumpai masalah yang terkait dengan perbatasan kedua negara. Masalah ini memerlukan pengelolaan yang serius dari kedua belah pihak.
Karena itulah, menyadari kepentingan bersama ini, saya dan Perdana Menteri Malaysia sering berkomunikasi secara langsung, di samping forum konsultasi tahunan yang kami lakukan, untuk memastikan bahwa isu-isu bilateral ini dapat kita kelola dan carikan jalan keluarnya dengan baik.

Saudara-saudara sekalian,

Akhir-akhir ini, hubungan Indonesia Malaysia kembali diuji dengan terjadinya insiden di seputar perairan Pulau Bintan pada tanggal 13 Agustus 2010 yang lalu. Berhubung insiden ini menjadikan perhatian yang luas dari kalangan masyarakat Indonesia, pada kesempatan ini, saya ingin memberikan penjelasan tentang duduk persoalan yang sesungguhnya, dan langkah-langkah tindakan yang diambil oleh pemerintah kita.

Sejak saya menerima laporan mengenai insiden ini tanggal 14 Agustus 2010 pagi, saya langsung memberikan berbagai instruksi. Pertama, saya minta agar ketiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan segera dikembalikan dalam keadaan selamat. Kedua, saya juga memerintahkan untuk mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut.

Segera setelah itu, Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri melakukan tindakan-tindakan cepat, untuk mengelola penanganan insiden tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Terhadap insiden ini, kita semua sangat prihatin, dan saya ingin agar masalah ini segera di selesaikan secara tuntas, dengan mengutamakan langkah-langkah diplomasi. Saya ingin mengatakan bahwa sejak terjadinya kasus ini pemerintah telah bertindak. Sistempun telah bekerja.

Saya juga menekankan bahwa masalah seperti ini harus diselesaikan secara cepat, tegas dan tepat, karena berkaitan dengan kepentingan nasional kita. Memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting. Tetapi, tentu kita tidak bisa mengabaikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Dalam kaitan ini, saya telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia, yang intinya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden tersebut. Saya juga mendorong agar proses perundingan batas maritim dapat dipercepat dan dituntaskan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Malaysia di Jakarta untuk menyampaikan nota protes.

Menteri Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi intensif dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Dalam perkembangannya, alhamdulillah, ke-3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kini telah kembali ke tanah air.

Berkaitan dengan ketiga petugas KKP tersebut, Pemerintah Indonesia menerima informasi tentang perlakuan yang tidak patut yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meminta penjelasan atas kebenaran informasi itu. Melalui jalur diplomasi, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Malaysia saat ini sedang melakukan investigasi atas masalah perlakukan terhadap tiga petugas KKP tersebut.

Saudara-saudara,

Yang jelas, di masa depan, insiden seperti ini harus kita cegah, agar tidak terus menimbulkan permasalahan di antara kedua negara. Upaya ini bisa kita lakukan dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah di antara Malaysia dan Indonesia, serta bentuk-bentuk koordinasi dan kerjasama di antara kedua belah pihak, dengan semangat untuk tetap memelihara hubungan baik kedua bangsa.

Perihal penanganan terhadap 7 nelayan Malaysia yang memasuki wilayah perairan Indonesia, kepada mereka telah diambil tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah prosesnya selesai mereka kita kembalikan ke Malaysia, sebagaimana kelaziman yang berlaku di lingkungan ASEAN selama ini. Perlu diketahui, dalam kasus yang sama, banyak nelayan Indonesia yang diduga memasuki wilayah perairan negara sahabat, juga dikembalikan ke negeri kita.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Belajar dari pengalaman ini, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah, dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perundingan ini menyangkut batas wilayah darat dan batas wilayah maritim, termasuk di wilayah selat Singapura, dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat.

Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan kita efektifkan pelaksanaannya. Semuanya ini berangkat dari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang akan mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat kita cegah dan tiadakan. Saya sungguh menggaris-bawahi, sekali lagi, agar proses perundingan yang akan segera diteruskan oleh kedua pemerintah benar-benar menghasilkan capaian yang nyata.

Saudara-saudara,

Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Pemerintah juga sangat memahami kepentingan itu, dan terus bekerja secara sungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkannya. Namun demikian, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat selalu terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, kita harus bisa menilai dengan tepat setiap masalah yang muncul, agar penyelesaiannyapun menjadi tepat pula.
Meskipun demikian, sekecil apapun permasalahan yang muncul dalam hubungan bilateral, akan tetap kita selesaikan demi menunjang kepentingan nasional kita. Kita harus senantiasa menjaga citra dan jatidiri kita sebagai bangsa yang bermartabat dalam menjalin hubungan internasional, tanpa kehilangan prinsip dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan yang diabdikan untuk kepentingan bangsa kita.

Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saya sungguh mengerti keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang saudara-saudara rasakan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini, sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita semua.

Saya juga mengajak untuk menjauhi tindakan-tindakan yang berlebihan, seperti aksi-aksi kekerasan, karena hanya akan menambah masalah yang ada. Kekerasan sering memicu terjadinya kekerasan yang lain. Harapan untuk menyelesaikan masalah ini dengan serius dan tepat, tanpa disertai aksi-aksi yang destruktif, juga saya terima dari saudara-saudara kita rakyat Indonesia yang saat ini berada di Malaysia.

Saudara-saudara sekalian,

Cara kita menangani hubungan Indonesia – Malaysia akan disimak dan diikuti oleh negara-negara sahabat di kawasan Asia, bahkan oleh dunia internasional. Selama ini sebagai Pendiri ASEAN, Indonesia sering dijadikan panutan di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kawasan, maupun di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, marilah seraya kita tetap memperjuang-kan kepentingan nasional kita, karakter dan peran internasional Indonesia yang konstruktif, dan dengan semangat untuk memelihara perdamaian, terus dapat kita jaga.

Terakhir, insiden yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia baru-baru ini akan kita tuntaskan penyelesaiannya. Indonesia akan terus mendorong Malaysia untuk benar-benar menyelesaikan perundingan batas wilayah yang sering memicu terjadinya insiden dan ketegangan. Dengan demikian, dengan dapat dicegahnya ketegangan dan benturan-benturan yang tidak perlu, saya yakin permasalahan, hubungan baik dan kerjasama bilateral antara Indonesia –Malaysia akan berkembang lebih besar lagi.

Ke depan dalam hubungan antar bangsa yang lebih luas, kita harus terus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita, dan terus membangun diri menjadi negara yang maju, sejahtera, dan bermartabat, dengan tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan negara-negara sahabat.
Sekian.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


(gah/lh)
detik news

SBY Desak Percepat Penuntasan Perundingan Perbatasan RI-Malaysia

Rabu, 01/09/2010 21:20 WIB

Nograhany Widhi K - detikNews

Jakarta - Presiden SBY menyatakan pemerintah telah memikirkan solusi terbaik untuk mengatasi insiden-insiden di perbatasan. Yaitu menuntaskan secepatnya perundingan batas wilayah Indonesia-Malaysia.

"Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan efektifkan pelaksanaannya. Semuanya ini mesti berangkat dari tujuan baik agar insiden dua negara dapat kita cegah," kata Presiden SBY di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Dia menegaskan percepatan penuntasan perundingan batas wilayah dua negara adalah solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Tak terkecuali batas wilayah darat dan batas wilayah maritim di selat Singapura dan perairan Sulawesi atau perairan Ambalat.

"Perundingan ini harus dipercepat. Saya sungguh menggaris bawahi, agar proses perundingan yang akan segera diteruskan oleh kedua pemerintah benar-benar menghasilkan capaian yang nyata," tegas SBY.

(fay/lh)
detik news