Selesaikan Masalah dengan Malaysia, SBY Tak Pilih Perang

Rabu, 01/09/2010 21:08 WIB

Ramadhian Fadillah - detikNews

Presiden SBY

Jakarta - Sebagian kalangan di tanah air, mewacanakan perang sebagai solusi masalah antara Indonesia dan Malaysia yang memanas. Tetapi Presiden  SBY lebih memilih cara diplomasi damai daripada angkat senjata.

"Terhadap insiden ini, kita semua sangat prihatin, dan saya ingin agar masalah ini segera diselesaikan secara tuntas, mengutamakan langkah-langkah diplomasi," ujar Presiden SBY di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9/2010).

Menindaklanjuti insiden penangkapan 3 petugas DKP Kepulauan Riau oleh Polis Maritim Diraja Malaysia di perairan Pulau Bintan pada 13 Agustus lalu, SBY sudah memberikan instruksi ke aparat terkait. Intinya adalah melakukan pengusutan dengan prioritas memulangkan 3 petugas tersebut.

"Pertama, saya minta agar ketiga petugas KKP segera dikembalikan dalam keadaan selamat.  Kedua, saya juga memerintahkan untuk mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut," jelas SBY.

Permasalahan ini, menurut SBY, harus diselesaikan dengan cepat, tegas, dan tepat, karena berkaitan dengan kepentingan nasional. Namun tetap tidak ada kompromi kalau sudah menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"Memelihara hubungan  baik dengan Negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting. Tetapi, tentu kita tidak bisa mengkompromikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI," tandasnya. (gah/lh
detik news

Berlatar Belakang Merah Putih, SBY Sampaikan Sikap Terhadap Malaysia

Nograhany Widhi K - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato tentang sikap RI terhadap Malaysia. Beberapa menteri dan petinggi TNI pun mendampingi.

SBY berpidato di Gedung Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9/2010).

Ada 2 teleprompter yang membantu SBY untuk berpidato. Background dari SBY berpidato adalah layar panggung ruangan yang berwarna putih dan bendera merah putih. 

Beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II mendampingi. Mereka duduk di sebelah kanan podium SBY. Para menteri yang tampak antara lain, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menkokesra Agung Laksono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Menag Suryadharma Ali, Seskab Dipo Alam, Ka BIN Sutanto, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal BHD, dan Gubernur Lemhanas Muladi.

Sedangkan jajaran petinggi TNI duduk di sebelah kiri podium SBY. Tampak KSAU Marsekal Imam Sufaat, dan KSAL Laksamana Agus Suhartono. KSAD Jenderal George Toisutta tak tampak karena menjalankan umroh. (nwk/gah)
detik

Bikin Kapal Selam, PAL Incar Jerman dan Korea

PT PAL Indonesia tengah mengincar teknologi dua negara, Jerman dan Korea Selatan, untuk digandeng membuat kapal selam di Indonesia.

Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Gunadi menjelaskan, produsen kapal PT PAL masih terkendala teknologi untuk memproduksi sendiri kapal selam di galangannya.

"Sebetulnya PT PAL bisa buat sendiri tapi terkendala teknologi dan peralatan sehingga tidak mau gambling di tingkat safety pengguna," kata Gunadi kepada VIVAnews di Jakarta, 9 Februari 2010.

Selain berencana membuat kapal selam dan telah berhasil membuat kapal perang FPG-57, PT PAL juga tengah mempersiapkan untuk membuat kapal perang jenis Perusak Kawal Rudal (PKR). PT PAL yakin bisa membuat kapal perang bersenjatakan peluru kendali tersebut dalam waktu 4 tahun. Harga satu kapal PKR mencapai 170 juta euro.

Gunadi menjelaskan, industri strategis di Indonesia telah mampu memasok alutsista dengan teknologi menengah. Dia mencontohkan, PT Dirgantara Indonesia yang sudah bisa memproduksi pesawat MPA dan telah diekspor ke Eropa. "Kemampuan kita sudah cukup memadai untuk teknologi menengah, tapi untuk teknologi tingkat tinggi memang harus pelan-pelan," ujarnya.

Untuk peralatan dengan teknologi tinggi, kata dia, jika tidak diproduksi dalam jumlah banyak (massal), malah "jatuhnya" akan mahal. Seperti pembuatan pesawat jet tempur, akhirnya bermitra dengan Korea Selatan untuk menekan biaya produksi. "Itupun baru bisa dipakai pada 2020," ujarnya.

Meski Indonesia masih cukup tersengal-sengal mengembangkan industri strategis berteknologi maju, namun industri pendukung pertahanan seperti pabrik amonium nitrat di Kalimantan Timur akan terus dikembangkan. Pabrik amonium nitrat akan dikembangkan untuk bahan baku peledak.

Sementara di industri pengapalan, kata Gunadi, telah dikembangkan produksi kapal-kapal cepat berbahan komposit di banyuwangi dan kapal patroli cepat berbahan alumunium di Batam. (source Vivanews)

Komisi I DPR Desak Pembangunan Kekuatan Maritim

Rabu, 01/09/2010 08:06 WIB

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Hasil rapat dengar pendapat umum Komisi I DPR RI dengan jajaran Menteri
Menko Polhukam berujung pada kesimpulan tentang masih banyaknya PR untuk mengelola perbatasan. Termasuk di dalamnya pembangunan kekuatan maritim yang lebih kokoh.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi I DPR dengan menteri-menteri yang tergabung dalam jajaran Menko Polhukam baru selesai sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu (1/9/2010). Menteri-menteri Menko Polhukam tampil komplet yang terdiri dari Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yosgiantoro, KaBIN Sutanto Mendagri Gamawan Fauzi dan Irwasum Mabes Polri Nanan Sukarna yang hadir mewakili Kapolri Bambang HD ini membahas tentang pengelolaan wilayah perbatasan.

Hasil dari rapat tersebut adalah desakan kepada pemerintah untuk memberi prioritas pada pembangunan kekuatan maritim guna mengamankan wilayah perbatasan. Selain itu koordinasi badan-badan yang memiliki kewenangan untuk mengelola perbatasan diminta untuk lebih ditingkatkan.

"Komisi I DPR RI menggarisbawahi arti penting kekuatan maritim yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan NKRI di wilayah laut. Oleh karenanya kami mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan kekuatan maritim yang didukung oleh infrastruktur dan Alutsista yang memadai," tutur Ketua Komisi I, Mahfudz Siddik membacakan hasil rapat.

"Selain itu kita juga kita juga mendesak pemerintah untuk merevitalisasi fungsi dan tugas Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) serta mengkaji ulang berbagai UU sektoral terkait dengan pengamanan maritim. Selain itu, Komisi I juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan segmen-segmen wilayah laut yang masih belum terselesaikan dengan mengedepankan harkat, martabat bangsa dalam waktu tertentu."

(anw/anw)
detik

Pemilihan Cilangkap Siratkan Opsi Hard Power Presiden

Rabu, 01/09/2010 09:03 WIB

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato terkait dengan Malaysia di depan Panglima TNI beserta jajarannya. Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq menilai Presiden menyiratkan opsi hard power dalam langkah diplomasi.

Seperti yang disampaikan oleh SBY di Istana Negara kemarin, orang nomor satu di Indonesia tersebut akan menyampaikan orasi tentang hubungan dengan Malaysia, di Markas Besar TNI, di Cilangkap seusai salat tarawih, malam ini. SBY juga menegaskan bahwa dia tidak akan main-main dengan kedaulatan bangsa.

Pemilihan Cilangkap sebagai tempat untuk menyampaikan pidato tersebut mendapat tanggapan positif yang relatif seragam. Tak terkecuali Mahfud Siddiq yang semalam baru saja menjamu jajaran menteri Menko Polhukam dalam rapat dengar pendapat umum Komisi I tentang pengelolaan perbatasan khususnya dengan Malaysia.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu menilai bahwa ada makna hard power yang tersirat dari pemilihan Mabes TNI sebagai tempat orasi, sekali pun belum tentu opsi itu yang akan ditempuh. Mahfud pun melihat hal ini sebagai sesuatu yang positif.

"Saya yakin mengapa statement itu akan disampaikan di markas TNI dihadapan panglima, itu merupakan message yang lebih khusus. Bisa dibilang message yang lebih ke arah hard power. Mudah-mudahan ini akan memberi imbas positif bagi diplomasi kita," ujarnya di Gedung DPR seusai rapat dengan jajaran menteri Menko Polhukam, Rabu (1/9/2010) dini hari.

(anw/anw)
detik 

TNI AU: Hercules Terbang Formasi, Tak Ada Kaitan dengan Malaysia

Rabu, 01/09/2010 10:05 WIB

Niken Widya Yunita - detikNews

twitter: Mayang M

Jakarta - Pengguna jalan di tol Jagorawi hingga Cilandak beberapa hari ini 'ditemani' oleh sejumlah pesawat TNI AU yang terbang formasi. Tiga hingga empat pesawat terbang beriringan.

Hari ini, empat pesawat juga terlihat terbang beriringan. Keempatnya terbang dalam jarak cukup dekat. Aksi mereka sungguh menarik perhatian.

TNI AU menyangkal pesawat itu terbang untuk unjuk kebolehan, menyusul hubungan Indonesia-Malaysia yang memanas.

"Itu 4 pesawat Hercules, lagi latihan terbang formasi. Itu latihan rutin," ujar Kadispen AU Marsma Bambang Samoedra kepada detikcom, Rabu (1/9/2010).

Bambang menampik jika latihan itu untuk persiapan perang. "Nggak kita selalu latihan rutin biasa," kata Bambang.

Menurut Bambang, pesawat Hercules itu latihan rutin setiap pagi berangkat dari Pangkalan AU Halim Perdanakusumah dan kembali lagi ke Halim Perdanakusumah. Latihan akan berlangsung hingga pekan ini.

(nik/nrl)

detik

Polri Dapat Bantuan Alat Pengintai dari Australia 0diggsdigg

ILUSTRASI
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepolisian Australia memberi bantuan alat pengintai laut dan darat serta alat transportasi patroli laut. Bantuan peralatan senilai AUS $ 20 juta itu diberikan Kepolisian Australia dalam beberapa unit dan secara bertahap, tergantung masa penyelesaian pembuatan kapal dan alat pengintai tersebut.

Namun Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi tidak mejelaskan jumlah peralatan dan waktu pemberiannya. "Tapi perlengkapan ini masih jauh dari memadai. Karena geografi Indonesia sangat luas," kata Ito, Selasa (31/8).

Rencananya, alat pemindai dan kapal patroli itu akan dikerahkan di tempat yang sulit untuk melihat dalam kegelapan atau untuk memindai di laut perbatasan, seperti Selat Sumatera dan daerah Nusa Tenggara Timur. "Nantinya kami akan bekerjasama dengan TNI untuk menjaga perairan Indonesia," ujarnya.

Mengenai alasan Kepolisian Australia memberi bantuan tersebut, kata Ito, karena Pemerintah Australia menghargai usaha Kepolisian Indonesia yang dianggap berhasil mengungkap kasus teroris dan penyelundupan orang. "Kepolisian Indonesia dinilai termasuk yang paling baik," kata dia.

Sumber: TEMPO