Pejabat Korsel Menyebut Indonesia Negara Penting Tak hanya Dalam Kerja Sama KF-21 Boramae Tetapi Industri Militer Korsel

 

Korsel dan Indonesia memang memiliki hubungan persahabatan yang naik turun. Situasi semakin memanas dengan iuran KF-21 Boramae yang tak kunjung dibayarkan oleh Indonesia ke Korsel.

Menurut Yohnap News Agency, pada 16 Agustus 2024, dalam artikel berjudul "Korsel menyetujui pengurangan iuran KF-21 Boramae Indonesia."

Menyebut bahwa pada akhirnya, Korsel harus menerima pengurangan iuran yang diajukan oleh Indonesia untuk menylesaikan masalah iuran yang tak kunjung dibayarkan.

Menurut perjanjian awal tahun 2016, pemerintah Korea, KAI, dan Indonesia sepakat untuk membagi biaya proyek  8,1 triliun won untuk pengembangan bersama KF-21 masing-masing sebesar 60%, 20%, dan 20%.

Dengan demikian, bagian yang harus ditanggung Indonesia adalah sekitar 1,7 triliun won pada tahun 2026.nDiputuskan untuk mentransfer berbagai teknologi dan mentransfer satu prototipe.

Namun, tahun lalu, pihak berwenang Indonesia tiba-tiba mengumumkan bahwa hanya 600 miliar won yang dapat dibayarkan karena kesulitan keuangan. Pemerintah Korea akhirnya menerima permintaan Indonesia pada bulan Agustus tahun ini untuk kelangsungan bisnis. Karena kontribusinya berkurang sepertiganya, maka diputuskan untuk mengurangi transfer teknologi juga.

Sementara itu Incheontoday.com, dalam artikel 16 Okotober 2024, berjudul "Indonesia, setara dengan Korea dalam kerja sama industri pertahanan." Menyebut bahwa, Indonesia sendiri tak bisa begitu saja melepaskan proyek KF-21 Boramae.

Jika proyek pengembangan bersama KF-21 ditinggalkan secara sepihak, jumlah investasi yang sudah diinvestasikan tidak hanya akan hilang, namun kredibilitas industri pertahanan global juga bisa rusak parah.

Kepercayaan adalah faktor yang sangat penting dalam industri pertahanan, tempat pertukaran puluhan triliun won.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meminta Korea untuk menyesuaikan kontribusinya, yang juga diterima oleh pemerintah Korea setelah negosiasi.

Dari sudut pandang Korea, Korea tidak dapat membatalkan kontrak dengan Indonesia secara gegabah untuk memperluas kehadirannya di pasar industri pertahanan global dan memperkuat posisinya di masa depan.

Baik Korea maupun Indonesia menyadari pentingnya pengembangan KF-21 dan berencana untuk melanjutkan kerja sama industri pertahanan. Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia masih mempunyai keinginan untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan. Setelah kedua negara menyelesaikan pengembangan KF-21 bersama-sama, Indonesia berencana memperkenalkan 48 pesawat tempur KF-21. Kedua negara memperluas kerja sama tidak hanya di bidang KF-21 tetapi juga di berbagai bidang industri pertahanan, termasuk kapal selam dan helikopter.

 Indonesia sudah mengimpor kapal amfibi dan kapal selam produksi dalam negeri sejak tahun 1990-an, dan juga menjadi negara yang pertama kali membuka jalan bagi Korea untuk mengekspor produk pertahanan. Penjabat Duta Besar Park Soo-deok dari Kedutaan Besar Korea di Indonesia mengatakan.

"Korea dan Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang penting di mana mereka dapat saling memperkuat kemampuan teknologi melalui kerja sama industri pertahanan."

T50 golden eagle TNI AU

"Indonesia memiliki pesawat latih dalam negeri KT-1 dan pesawat latih canggih," katanya. "Indonesia merupakan negara pertama yang membeli T-50," jelasnya.

"Meski saat ini mengecewakan, namun ini adalah mitra yang tidak boleh diabaikan untuk ekspor ke depan," ujarnya.

KT1 TNI AU

 

Kepala DAPA Korea Selatan Setuju Iuran KF-21 Boramae Indonesia Dikurangi Tapi Bersumpah Negaranya Tak Boleh Ditusuk dari Belakang Lagi

Bukan cuma dalam hal teknologi, proyek KF-21 Boramae juga mengalami tantangan dalam hal pembiayaan yang hingga kini masih Indonesia utang kepada Korea Selatan (Korsel).

Dalam kesepakatan awal bersama Korsel, Indonesia dibebankan 20 persen dari total biaya pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae yang di NKRI dikenal dengan proyek IFX.

Sebagai imbalan atas penanggungan biaya tersebut, Indonesia akan mendapatkan satu prototipe KF-21 dan data pengembangan dari Korea Selatan.

Indonesia juga akan memproduksi 48 unit jet tempur KF-21 Boramae di dalam negeri.

 

 

Sementara Korea Selatan berencana memproduksi 120 unit jet jempur tersebut.  Dalam proyek pengembangan KF-21 Boramae, rasio pembagian kontribusi antara pemerintah Korea Selatan, Korea Aerospace Industries (KAI, perusahaan produksi), dan Indonesia pada awalnya ditetapkan masing-masing sebesar 60%, 20%, dan 20%.

Biaya pengembangan KF-21 Boramae, tidak termasuk persenjataan, adalah 8,1 triliun won.

Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tahun 2016, Indonesia harus membayar 1,6 triliun won, atau 20% dari biaya pengembangan KF-21, pada bulan Juni 2026, ketika proyek pengembangan tersebut berakhir.

Namun info dari dari Spnnews.co.kr edisi 8 Agustus 2024, Indonesia disebut hanya membayar 38% dari rencana awal biaya yang dibebankan dalam pengembangan KF-21 Boramae.

"Indonesia telah memutuskan untuk membayar hanya sekitar sepertiga dari jumlah yang disepakati semula untuk pengembangan pesawat tempur supersonik Korea KF-21.

Administrasi Program Akuisisi Pertahanan melaporkan pada tanggal 8 dalam sebuah laporan kepada Komite Pertahanan Nasional Majelis Nasional bahwa bagian Indonesia dalam biaya untuk memperkenalkan KF-21 adalah 600 miliar won.

J Kantor Berita Korea Selatan Yonhap pada (16/8/2024) memberitakan Defense Project Promotion Committee — komite di Korsel yang mengurusi proyek kerja sama alutsista itu — menyetujui usulan RI terkait penyesuaian pembayaran proyek pengembangan pesawat tempur KFX/IFX.

Dengan demikian, untuk porsi pembayaran yang tidak lagi menjadi tanggungan Indonesia, sebagaimana diberitakan Yonhap, bakal ditanggung oleh Pemerintah Korea Selatan dan Korea Aerospace Industries (KAI) yang saat ini menjadi mitra RI mengembangkan pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae. 

Info dari Getnews edisi 16 Agustus 2024, media Korsel itu menyebut keputusan negaranya hampir final.

"Keputusan ini, yang hampir final, dibuat pada Komite Promosi Program Akuisisi Pertahanan (Komite Pertahanan) ke-163 yang diselenggarakan oleh Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA Red-) pada tanggal 16. 

Pada pertemuan hari ini, DAPA memutuskan rencana penyesuaian rasio pembagian pengembangan bersama KF-21 dan langkah-langkah tindak lanjutnya," jelas Getnews. 

Sementara itu, info  dari Antara edisi 20 Agustus 2024, Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyetujui usulan RI menyesuaikan pembiayaan proyek pembuatan pesawat tempur RI-Korsel (KFX/IFX) KF-21 Boramae dari komitmen awal 1,6 triliun won atau sekitar Rp18,5 triliun menjadi 600 miliar won atau sekitar Rp6,95 triliun.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan otoritas pertahanan di Korsel yang mengurusi kerja sama dan pengadaan alutsista menyetujui usulan Indonesia itu.

Dia melanjutkan Pemerintah RI juga saat ini berunding soal kerja sama alih teknologi proyek kerja sama pembuatan pesawat tempur itu setelah adanya penyesuaian.

“Ada beberapa alih teknologi (ToT) akan didapatkan dari kerja sama pengembangan bersama pesawat tempur KFX/IFX, yaitu kemampuan produksi bagaimana mendesain, membangun pesawat tempur, membuat beberapa komponen meliputi sayap, ekor, beberapa bagian body belakang pesawat, dan beberapa pylon/adapter untuk persenjataan dan sensor, melakukan final assembly (perakitan akhir), uji terbang, dan re-sertifikasi untuk pesawat IFX,” kata Karo Humas Setjen Kemhan RI seperti dikutip dari Antara.

Dia melanjutkan ToT yang diincar Pemerintah Indonesia dalam proyek gabungan itu juga terkait kemampuan operasi dan pemeliharaan, yang mencakup integrated logistics support, perawatan pesawat tempur KFX/IFX, pengembangan sistem latihan untuk pilot dan teknisi, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah (troubleshooting) saat operasional.

“Kemudian, kemampuan modifikasi dan upgrading, yaitu melakukan desain integrasi dan re-sertifikasi unique requirement berupa drag chute, eksternal fuel tank, dan air-refueling, serta melakukan integrasi sistem persenjataan baru, avionik, sensor, dan elektronik,” sambung Edwin.

info dari Aerotime edisi 13 Juni 2024, Korea Selatan disebut bertekad untuk memantau tindakan Indonesia secara ketat.

"Pembayaran Indonesia yang dikurangi sebesar $437 juta, jauh lebih sedikit dari $1,16 miliar yang awalnya dijanjikan, telah memunculkan kekhawatiran tentang Korea Selatan yang akan menanggung beban keuangan untuk proyek tersebut, Seok Jong-gun, kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korea Selatan, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan JoongAng Ilbo.umlah ini setara dengan 38% dari 1,6 triliun won yang diputuskan Indonesia.

Masih ada kekhawatiran mengenai keandalan keuangan Indonesia, karena negara itu belum membayar sisa $145 juta dari komitmennya yang telah dikurangi. 

Korea Selatan berencana untuk memantau tindakan Indonesia secara ketat sebelum melanjutkan transfer teknologi secara penuh," jelas Aerotime.

DAPA Korea Selatan rupanya mengaku tak mau jika ditusuk dari belakang lagi oleh Indonesia dalam proyek ini sebelum melanjutkan transfer teknologi KF-21 Boramae.

“Kita tidak boleh ditusuk dari belakang lagi, dan kita tidak akan melakukannya,” kata Seok Jong-gun seperti dikutip dari Aerotime.

Transfer teknologi akan dilakukan sesuai dengan bagaimana Indonesia bereaksi," lanjut kepala DAPA Korea Selatan.

Tak hanya itu, info  dari The JoongAng edisi 7 Juni 2024, Kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korea Selatan, Seok Jong-geon membocorkan rencana negaranya melakukan transfer teknologi KF-21 Boramae ke Indonesia.

"Dalam wawancara dengan JoongAng Ilbo yang diadakan di Kompleks Pemerintahan Gwacheon pada tanggal 14 bulan lalu, dia berkata, 'Teknologi yang saat ini diberikan kepada Indonesia masih pada tingkat dasar, dan teknologi sebenarnya akan ditransfer setelah pengembangan selesai pada tahun 2026'.

Idenya adalah kita mempunyai hak untuk memutuskan transfer teknologi, namun tergantung situasinya, dapat diartikan bahwa kemungkinan pembangunan mandiri di luar Indonesia juga terbuka," jela The JoongAng.

Orang nomor satu di DAPA Korea Selatan yang bertanggung jawab dalam pengembangan KF-21 Boramae itu ditanyai perihal penyelidikan terhadap insinyur Indonesia yang dituding membocorkan data proyek bersama.

"Mereka juga menyelidiki apakah insinyur Indonesia membocorkan program pemodelan desain 3D KF-21, 'Katanya'.

Beberapa pihak berpendapat bahwa tidak ada gunanya mengurangi transfer teknologi jika teknologi inti sudah ditransfer?," tanya The JoongAng.

Meski skandal yang melibatkan insinyur Indonesia membuat geger dan tengah diselediki Korea Selatan, namun DAPA meyakinkan jika teknologi sebenarnya dari KF-21 Boramae belum ditransfer.

"Jika hasil investigasi menunjukkan telah terjadi kebocoran teknologi yang signifikan, bukankah kita harus mempertimbangkan kembali apakah akan bekerja sama dalam pengembangan bersama?.

Kami akan terus berkoordinasi teknologi mana yang akan ditransfer, namun teknologi sebenarnya akan ditransfer melalui konsultasi hanya setelah pengembangan selesai pada tahun 2026. 

'Sampai saat ini, hanya sebagian kecil dari teknologi yang telah ditransfer dan berada pada tingkat yang belum sempurna'," jelas Direktur DAPA menjawab pertanyaan media Korea Selatan.

SUMBER : ZONA JAKATRA

TNI AL dan Angkatan Laut Rusia rampungkan fase laut Latma Orruda 2024

 

TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia merampungkan latihan fase laut (sea phase) yang merupakan tahapan puncak Latihan Bersama (Latma) Orruda 2024 di Laut Jawa, dekat dari Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

Latma Orruda 2024 merupakan latihan bersama pertama yang diikuti oleh TNI AL dan Angkatan Laut Rusia di Surabaya pada 4–8 November 2024.

“Latihan fase laut Latma Orruda 2024 telah selesai dilaksanakan oleh TNI AL dan Angkatan Laut Rusia. Latihan ditutup di tengah laut, dan kapal-kapal Angkatan Laut Rusia yang mengikuti latihan langsung melanjutkan pelayaran menuju markasnya,” kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada II TNI AL Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dalam Latma Orruda 2024, TNI AL mengerahkan satu fregat KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dan satu korvet KRI Frans Kaisiepo-368, serta satu helikopter antikapal selam dari Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) AS565 MBe Panther.

Sementara itu, Angkatan Laut Rusia mengerahkan dua korvetnya, RFS Gromky dan RFS Aldar Tsydenzhapov, kemudian satu fregat RFS Rezkiy, dan satu kapal medium tanker RFS Pechenga.

Kapal-kapal perang dari dua negara itu selama dua hari mengikuti rangkaian latihan fase laut untuk operasi keamanan laut (maritime security), yang pada hari pertama mencakup manuver taktis, latihan komunikasi menggunakan isyarat bendera (flaghoist), latihan embarkasi (boardex), kemudian penembakan senjata ringan kapal di laut (safas), pertukaran personel antarkapal perang RI dan Rusia, latihan komunikasi sandi morse menggunakan isyarat cahaya (flashex).

Kemudian pada hari kedua, kapal-kapal perang Rusia dan Indonesia melanjutkan latihan evakuasi korban dari geladak kapal ke helikopter (vertical replenishment), formasi kapal untuk foto udara (photoex), dan penutupan sesi latihan yang ditandai dengan prosesi perpisahan (farewell dan salute).

Kapal-kapal perang Rusia yang berasal dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia kemudian melanjutkan pelayaran ke markasnya, melewati Thailand. Sementara itu, kapal-kapal perang Indonesia kembali ke markasnya di Komando Armada II, Surabaya.

Dalam rangkaian Latma Orruda, Angkatan Laut Rusia juga mengirimkan kapal selam B-588 Ufa dan kapal tunda penyelamat (tug salvage) Alatau ke Surabaya. Dua kapal itu sandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, sejak Kamis (7/11), dalam rangka kunjungan persahabatan (port visit).

Di Surabaya, Komandan Kapal Selam Angkatan Laut Rusia (RNS) Ufa Captain 2nd Rank Andrey Barkov berkunjung ke Markas Komando Koarmada II dan bertemu dengan Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmada II Kolonel Laut (P) Yulius Azz Zaenal di Gedung Bramastra Satsel Koarmada II, Surabaya, Jumat.

Dansatsel Koarmada II menyampaikan harapannya kunjungan kapal selam Rusia ke Surabaya dapat semakin mempererat komunikasi dan kerja sama dua negara.

Delegasi Rusia, sebelum bertemu Dansatsel Koarmada II, juga berkunjung ke Monumen Nanggala untuk memberikan penghormatan kepada prajurit-prajurit KRI Nanggala-402 yang gugur saat bertugas.

“Kehadiran mereka menjadi simbol penghargaan dan solidaritas yang mendalam dari Angkatan Laut Rusia kepada TNI AL, serta memperkokoh persahabatan kedua angkatan laut,” kata Kadispen Koamada II.

sumber : Antara

Kemenhan dan PT DI bahas kemajuan program jet tempur KFX/IFX

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dan PT Dirgantara Indonesia (DI) membahas kemajuan program pembuatan pesawat tempur kerja sama Indonesia dan Korea Selatan (KFX/IFX) KF-21 Boramae, yang merupakan satu dari 10 program prioritas industri pertahanan nasional.

Di Kantor Kemenhan RI, Jakarta, Jumat, Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan melaporkan perkembangan program itu kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemenhan RI Mayjen TNI Tri Budi Utomo.

“Intinya dalam program ini, Indonesia khususnya industri pertahanan nasional harus dapat manfaat yang maksimal,” kata Gita Amperiawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan mengenai isi pertemuan di Kemenhan.

PT DI, dalam program KFX/IFX, merupakan industri pertahanan yang ditunjuk Pemerintah Indonesia sebagai penerima manfaat ofset (IIP) dari pembuatan prototipe jet tempur KF-21 Boramae.

Plt. Sekjen Kemenhan RI, dalam siaran resmi Kemenhan RI yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, menyebut dia bakal segera melaporkan ke pimpinan mengenai kemajuan program KFX/IFX.

“Terima kasih Bapak Gita, kami sudah mendapat masukannya semua dan nanti akan kami laporkan segera. Mudah-mudahan mendapatkan tanggapan yang positif,” kata Plt. Sekjen Kemenhan ke Dirut PT DI dalam pertemuan itu.

Kementerian Pertahanan RI sebagai wakil Pemerintah RI menyesuaikan kontribusi dananya terhadap proyek kerja sama membangun pesawat tempur KF-21 buatan Korea Aerospace Industries (KAI) dengan Pemerintah Korea Selatan. Kontribusi yang diberikan Indonesia pun terhadap proyek KFX/IFX itu saat ini sebesar 600 miliar won atau sekitar Rp6,95 triliun dari komitmen awal sebesar 1,6 triliun won atau sekitar Rp18,5 triliun.

Terkait penyesuaian itu, Gita menyebut PT DI saat ini fokus mempersiapkan kemampuannya untuk ikut terlibat dalam produksi massal pesawat tempur generasi 4.5 KFX/IFX KF-21 Boramae.

“Harus ada keseriusan ke depan kita punya kemampuan di bidang produksi fighter (pesawat tempur). Jadi, apapun programnya di berbagai macam ofset, tujuannya cuma satu, bagaimana PT DI mampu ke depannya membangun fighter,” kata Gita Amperiawan saat ditemui di kantornya, Bandung, Jawa Barat, 27 September 2024.

Dia melanjutkan PT DI membidik untuk terlibat dalam perakitan akhir, uji terbang, sertifikasi, kemudian pemeliharaan dan perbaikan (MRO) jet tempur KF-21 Boramae hasil kerja sama RI-Korea Selatan (KFX/IFX) manakala prototipe pesawat itu masuk tahap produksi massal.

“PT DI itu sedang menyiapkan untuk mampu. Itu yang pertama. Kedua, PT DI perlu menyusun semua capaian-capaian dengan biaya itu sehingga biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk program KFX ini memang bermanfaat (worthy). Pertanggungjawaban kami kepada bangsa dari belanja anggaran untuk KFX ini sedang kami siapkan,” kata Gita Amperiawan.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat ditanya mengenai ofset KFX/IFX yang diterima Indonesia setelah penyesuaian kontribusi itu menyebut Pemerintah RI saat ini berunding soal kerja sama alih teknologi proyek kerja sama pembuatan pesawat tempur itu setelah adanya penyesuaian.

“Ada beberapa alih teknologi (ToT) akan didapatkan dari kerja sama pengembangan bersama pesawat tempur KFX/IFX, yaitu kemampuan produksi bagaimana mendesain, membangun pesawat tempur, membuat beberapa komponen meliputi sayap, ekor, beberapa bagian body belakang pesawat, dan beberapa pylon/adapter untuk persenjataan dan sensor, melakukan final assembly (perakitan akhir), uji terbang, dan re-sertifikasi untuk pesawat IFX,” kata Karo Humas Setjen Kemhan RI saat dihubungi di Jakarta pada 20 Agustus 2024.

Dia melanjutkan ToT yang diincar Pemerintah Indonesia dalam proyek gabungan itu juga terkait kemampuan operasi dan pemeliharaan, yang mencakup integrated logistics support, perawatan pesawat tempur KFX/IFX, pengembangan sistem latihan untuk pilot dan teknisi, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah (troubleshooting) saat operasional.

“Kemudian, kemampuan modifikasi dan upgrading, yaitu melakukan desain integrasi dan re-sertifikasi unique requirement berupa drag chute, eksternal fuel tank, dan air-refueling, serta melakukan integrasi sistem persenjataan baru, avionik, sensor, dan elektronik,” sambung Edwin.

sumber : Antara

TNI AL dan Angkatan Laut China Bahas Latihan Bersama "Heping Garuda" 04 November 2024

Delegasi TNI Angkatan Laut dan delegasi Angkatan Laut China (PLA) membahas sejumlah kerja sama bidang operasi, pendidikan, dan latihan dalam pertemuan Navy-to-Navy Coordination Meeting di Beijing, China, pada 28–30 Oktober 2024 (photo: Antara)

Jakarta (ANTARA) - TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut China (PLA) membahas berbagai kerja sama bidang operasi, pendidikan dan latihan bersama, termasuk di antaranya Latihan Bersama (Latma) "Heping Garuda 2024" di Jakarta pada Desember 2024.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan latihan itu dibahas dalam pertemuan koordinasi antarangkatan laut (NTNCT) di Beijing, China, pada 28–31 Oktober 2024.

“Delegasi TNI AL dipimpin oleh Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Danpushidrosal) Laksamana Pertama TNI Dyan Primana S, Staf Operasi TNI AL (Sopsal) Kolonel Laut (P) Alfred D. Matthews, dan Atase Pertahanan Laut RI di Beijing, staf Intelijen TNI AL, perwira dari Dinas Pendidikan TNI AL, dan perwakilan dari Satuan Kapal Selam Koarmada II,” kata Kadispenal.

Destroyer Type 052D Luyang III class yang ditawarkan China ke Indonesia bisa jadi dibawa untuk latihan (photo: Shipshub)

Sementara itu, Angkatan Laut China diwakili oleh Asisten Kepala Staf PLA Laksamana Muda Li Wei yang didampingi tujuh staf dari Angkatan Laut China.

Dalam pertemuan itu, delegasi TNI AL juga mengundang secara langsung Angkatan Laut China untuk mengikuti Latihan Bersama Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) Ke-5 di Bali pada Februari 2025, dan ASEAN Plus Cadet Sail 2025 yang diperuntukkan kepada taruna akademi Angkatan Laut China.

Delegasi Angkatan Laut China, dalam pertemuan yang sama, juga mengundang TNI AL menghadiri forum internasional bertajuk “Maritime Community with A Share Future” yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024.

TNI AL dan Angkatan Laut China juga membahas rencana untuk latihan bersama (passing exercise) saat kapal perang dari masing-masing negara melewati satu sama lain dalam kunjungan persahabatan ke perairan Indonesia ataupun China.

Komitmen untuk meningkatkan kerja sama antara militer dua negara pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin saat dia menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, bulan lalu (24/10).

Menhan Sjafrie menyampaikan langsung keinginannya agar Indonesia dan China ke depan dapat menggelar latihan militer bersama.

(Antara)

Bakamla: Kooperatif, "coast guard" China tak lagi masuk Natuna Utara

 

Foto koordinat Kapal patroli Bakamla RI KN Pulau Dana-323 dan kapal coast guard China 5402 di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Kamis (24/10/2024). ANTARA/HO-Bakamla RI.

Bakamla RI bakal terus mengawasi secara ketat aktivitas di Laut Natuna Utara demi memastikan survei seismik di perairan itu berjalan tanpa gangguan

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah menyebut kapal penjaga pantai (coast guard) China kooperatif dan tidak lagi masuk perairan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.

Irvansyah memastikan sejauh ini belum ada aktivitas kapal penjaga pantai China (CCG) yang membahayakan aktivitas kapal-kapal Indonesia di Laut Natuna Utara.

“Sampai sekarang belum ada lagi (kapal coast guard China, red.),” kata Irvansyah menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jakarta, Senin.

“Ya, mereka kooperatif,” tambah Irvansyah.

Dia melanjutkan kapal-kapal Bakamla RI rutin berpatroli di Laut Natuna Utara sepanjang tahun.

Terlepas dari insiden pengusiran kapal penjaga pantai China bulan lalu, Bakamla cukup lama bertekad memperkuat armada patrolinya.

Irvansyah menyebut perlu ada peningkatan jumlah kapal patroli di daerah-daerah strategis.

“Kita memang perlu perkuat poros-poros strategis, misalnya di Selat Malaka, di Natuna Utara, di Ambalat,” kata Kepala Bakamla RI.

Dia menyebut insiden pengusiran kapal penjaga pantai China di Laut Natuna Utara bulan lalu itu merupakan yang pertama kali dilakukan oleh kapal patroli Bakamla sepanjang 2024.

“Untuk sepanjang tahun ini, (insiden itu, red.) baru pertama,” kata dia.

Kapal patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI KN Pulau Dana-323 dan KN Tanjung Datu bulan lalu mengusir kapal penjaga pantai (coast guard) China yang mencoba masuk perairan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, masing-masing pada 25 Oktober, 24 Oktober dan 21 Oktober.

Kapal coast guard China 5402 itu diusir keluar perairan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara karena diyakini mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data seismik yang dilakukan oleh PT Pertamina menggunakan kapal MV Geo Coral.

Bakamla RI dalam siaran resminya menegaskan Bakamla RI bakal terus mengawasi secara ketat aktivitas di Laut Natuna Utara demi memastikan survei seismik di perairan itu berjalan tanpa gangguan.

“Operasi ini juga mencerminkan komitmen Bakamla RI dalam menjaga ketertiban dan keamanan maritim di perairan strategis Indonesia,” demikian siaran resmi Bakamla RI.

Laut Natuna Utara merupakan perairan yurisdiksi Indonesia di Laut China Selatan, yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Walaupun demikian, China secara sepihak mengklaim perairan itu masuk dalam yurisdiksinya berdasarkan alasan historis 10-dash-line. Klaim 10-dash-line China itu mencakup seluruh perairan Laut China Selatan.

sumber : Antara