Pasukan Katak Koarmabar Latihan Tempur di Dumai

Jakarta

| 12:35 Sat, 10 Dec 2011

24

 

Wahyu Wening / Jurnal Nasional

Jurnas.com | SATUAN Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) melaksanakan Latihan Gladi Tugas Tempur setingkat K-2 dengan melaksanakan Manuver Sea Rider Ship Boarding (VBSS), fast rope dan stabo, di Dumai, Jumat (9/12) kemarin.

Kegiatan latihan diawali dengan upacara pembukaan pada tanggal 5 Desember 2011 di Pondok Dayung dengan Inspektur Upacara Komandan Satkopaska Koarmabar Kolonel Laut (P) R. Eko Suyatno. Selanjutnya melaksanakan pergeseran pasukan (Serpas) dengan menggunakan KRI Teluk Celukan Bawang (TCB) - 532 ke daerah latihan di Dumai. Setibanya di dumai, melaksanakan latihan drill VBSS, drill fast rope dan stabo.

Latihan Tempur setingkat K-2 diikuti beberapa detasemen Satkopaska Koarmabar. Tujuan pelaksanaan latihan gladi tugas tempur adalah untuk memelihara, meningkatkan dan memantapkan keterampilan dan kesiapan operasional prajurit Satkopaska Koarmabar. Selain itu untuk mewujudkan kemampuan baik perorangan maupun kerja sama tim agar mampu serta menguasai teknik maupun taktik prosedur di lapangan termasuk bekerjasama dengan unsur-unsur satuan lain guna mendukung tugas pokok TNI khususnya TNI Angkatan Laut.

Menurut Kadispen Koarmabar, Letkol Laut (KH) Agus Cahyono seperti dilansir dalam siaran persnya, Latihan Geladi Tugas Tempur Setingkat K2 Satuan Pasukan Katak Koarmabar dilaksanakan dua minggu pada pertengahan bulan Desember 2011 di Dumai Pekanbaru, Riau. Selama latihan materi yang diberikan antara lain latihan teori dan praktek meliputi VBSS, Fast Rope dan Stabo, terjun free fall serta demolisi bawah air.

Menurutnya, Pelaksanaan Latihan Geladi Tugas Tempur Setingkat K2 Satkopaska tersebut, sekaligus akan dilibatkan dalam demo memperingati Hari Nusantara tanggal 13 Desember tahun 2011 yang dipusatkan di Dumai, Pekanbaru Riau. Prajurit Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) melaksanakan Manuver Sea Rider Ship Boarding (VBSS) dalam Latihan Gladi Tugas Tempur setingkat K-2, di Dumai.Lantamal Tanjung Pinang Gelar Latihan Penangulangan Kebakaran

Jakarta

| 22:03 Fri, 9 Dec 2011

24

 

tic tmc metro / tic tmc metro

Jurnas.com | PANGKALAN Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjung Pinang salah satu pangkalan utama dibawah jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dengan Komandan, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Darwanto S.H.,M.AP., melaksanakan latihan penanggulangan bahaya kebakaran di Lapangan Markas Komando (Mako) Lantamal IV Tanjung Pinang, Rabu (7/12) lalu.

Latihan penanggulangan bahaya kebakaran tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel dalam menanggulangi bahaya kebakaran yang melibatkan seluruh anggota Mako Lantamal IV Tanjung Pinang.

Menurut Kadispen Koarmabar, Letkol Laut (KH) Agus Cahyono, Latihan tersebut dipimpin Komandan Detasemen Mako (Dandenma) Lantamal IV Tanjung Pinang Mayor Laut (P) Arif Bustaman. Materi latihan meliputi pemberian teori dan praktek proses pemadaman kebakaran dengan menggunakan peralatan pemadam yang tersedia, terhadap kebakaran yang disebabkan antara lain konsleting listrik, barang cair/bahan minyak.

Dandenma Lantamal IV Tanjung Pinang Mayor Laut (P) Arif Bustaman mengatakan, kegiatan latihan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan latihan rutin yang dilaksanakan tiap triwulan, sehingga diharapkan seluruh personel memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menanggulagi bahaya kebakaran di tempat kerja maupun lingkungan tempat tinggal serta perumahan, yang menyangkut keselamatan personil dan material.

JURNAS

TNI Ikuti Kejuaraan Taekwondo di Vietnam

Jakarta

| 19:55 Fri, 9 Dec 2011

26

 

Yudhi Sukma W / Jurnal Nasional

Jurnas.com | SEBANYAK 17 orang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan 17 orang atlet Taekwondo untuk mengikuti Vietnam People’s Army Open Taekwondo Championship di Vietnam.

Kejuaraan ini merupakan agenda tahunan olahraga prestasi Angkatan Bersenjata Vietnam yang diarahkan bagi tiga kepentingan. Pertama, kegiatan tahunan berjalan (day run) sebagai laporan keanggotan Vietnam yang dituangkan dalam bentuk pengisian situs atau website CISM.

Kedua, meningkatkan hubungan antar atlet Angkatan Bersenjata ASEAN dan Asia. Ketiga adalah kegiatan persiapan dan uji coba venues dalam rangka Vietnam sebagai tuan rumah single event Kejuaraan Dunia Militer Taekwondo CISM (CISM World Military Taekwondo Championship) pada 11-20 Agustus 2012 mendatang.

Seperti dilansir dalam siaran pers Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl. Minulyo Suprapto, untuk mencapai kepentingan tersebut, Vietnam melalui Perwakilan Militer melakukan sosialisasi dengan mengundang negara-negara Asean dan beberapa negara Asia.

Keikutsertaan TNI atas dasar undangan pada kejuaraan tersebut merupakan peluang dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Vietnam dan multilateral dalam konteks Friendship through sport and game for peace. Selain itu, sebagai tolok ukur kapasitas dan kapabilitas atlet Taekwondo TNI, sekaligus sebagai persiapan kemungkinan keikutsertaan TNI pada CISM World Military Taekwondo Championship 2012 di Vietnam.

Pada kejuaraan taekwondo kali ini, Delegasi TNI dipimpin oleh Kolonel Mar. Bambang Sutrisno. Rencana kelas pertandingan yang akan diikuti oleh kontingen TNI terbagi dua untuk putra (Kelas 54-59 kg, kelas 58-63 kg, kelas 63-68 kg dan kelas 68 -74 kg) dan putri (kelas 49-53 kg dan kelas 53-57 kg). Kejuaraan Vietnam People’s Army Open Taekwondo Championship ini berlangsung pada tanggal 8-13 Desember 2011.

Dijelaskan, pengiriman dua atlet TNI pada setiap kelas diarahkan kepada dua tujuan, yaitu pada aspek strategi dan aspek kuantitas. Pada aspek strategi diarahkan guna menjaring pemenangan dalam setiap kelas yang dipertandingkan. Sedangkan pada aspek kuantitas dan ditinjau bagi kepentingan pembinaan diarahkan dalam rangka memberikan penambahan pengalaman bertanding dalam lingkup internasional kepada atlet taekwondo TNI.

JURNAS

Hentikan Produkdi Bila Rafale Tidak Laku

Paris - Pemerintah Perancis
memutuskan akan menghentikan
produksi pesawat tempur Rafale
apabila pihak pabrikan pesawat itu,
Dassault Aviation, gagal menjual
pesawat ini ke luar negeri. Produksi
hanya akan dilanjutkan untuk
menyelesaikan pesanan Angkatan
Bersenjata Perancis.
"Jika Dassault tidak bisa menjual
Rafale ke luar negeri, produksinya
akan dihentikan," tandas Menteri
Pertahanan Gerard Longuet kepada
wartawan di Paris, Rabu (7/12 /2011).
Menurut Longuet, produksi akan
dihentikan begitu pesanan 180
pesawat dari Angkatan Bersenjata
Perancis selesai dibuat pada 2018.
Pesawat bersayap delta, yang
dibanggakan Perancis sebagai
pesawat tempur canggih itu, belum
satu pun terjual di luar negeri sejak
pertama kali dioperasikan pada 1998.
Saat ini, Rafale sedang bersaing
dengan pesawat Eurofighter Typhoon
buatan untuk memenangi kontrak
pembelian 126 pesawat tempur
multiperan menengah dari AU India.
Longuet mengatakan, pihaknya masih
berunding alot dengan pihak Uni
Emirat Arab (UEA), yang berencana
membeli 60 pesawat generasi 4,5 ini.
Namun, pihak UEA bulan lalu
mengatakan penawaran dari Perancis
ini tidak kompetitif dan memilih
melirik Typhoon serta beberapa
tawaran produk lain dari AS.
Bocoran kawat diplomatik rahasia AS
yang dimuat WikiLeaks pada 2010
menyebutkan, Raja Hamad dari
Bahrain pernah mengejek Rafale
sebagai pesawat dengan "teknologi
masa lalu".
Rafale juga tidak beruntung di Swiss,
yang lebih memilih membeli pesawat
Saab Gripen buatan Swedia untuk
menggantikan armada angkatan
udaranya yang sudah mulai menua.
Saat ditanya mengapa Rafale susah
laku di luar negeri, Longuet mengakui,
harga Rafale lebih mahal dibanding
pesawat setara dari AS, karena
diproduksi dengan jumlah jauh lebih
sedikit daripada pesawat buatan AS.
"Saat kami memesan 200 pesawat
Rafale untuk program 10 tahun
hingga 15 tahun, AS memproduksi
3.000 pesawat," ungkap Longuet.
Rafale dibangun oleh tiga kontaktor
utama, yakni Dassault, perusahaan
elektronik Thales, dan produsen
mesin Snecma. Namun, secara
keseluruan, proyek pengembangan
Rafale yang sudah menelan biaya
total 40 miliar euro (Rp 485,6 triliun)
itu, melibatkan lebih dari 1.500
perusahaan Perancis.
Rafale, yang dijuluki sebagai pesawat
"omnirole" (mahabisa) oleh
pembuatnya, turut terlibat dalam
operasi udara di Afganistan dan Libya,
sehingga dilabeli "combat
proven" (teruji dalam pertempuran)
di laman resminya.
Pesawat ini dibuat dalam tiga varian,
yakni Rafale C (berkursi tunggal,
dioperasikan dari pangkalan darat),
Rafale B (berkursi tandem,
dioperasikan dari pangkalan darat),
dan Rafale M (berkursi tunggal,
dioperasikan dari kapal induk).
Sumber : KOMPAS

Dua KRI memperkuat KOARMATIM

9 Desember 2011, Surabaya (Koarmatim):
Perairan Indonesia ditinjau dari kondisi
geografis dan perkembangan lingkungan
dewasa ini kawasan perairan Indonesia
memiliki nilai strategik yang sangat penting,
khususnya sebagai jalur perdagangan dan
perekonomian dunia. Demikian antara lain
dikatakan oleh Panglima Komando Armada
RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda
TNI Ade Supandi, SE. dalam amanat
tertulisnya, saat memimpin upacara
penerimaan KRI Salawaku -842 dan KRI
Badau-841 , di Dermaga Madura Koarmatim,
Ujung Surabaya, Jumat (9/12 ).
Menurut Pangarmatim, nilai strategis
tersebut membawa konsekuensi timbulnya
berbagai kerawanan yang sewaktu-waktu
dapat terjadi, sehingga harus diantisipasi
dengan baik dan disiapkan upaya
penanggulangannya secara tepat dan cepat.
“Dengan kehadiran ke dua KRI ini akan
memperkuat Koarmatim dalam penegakan
kedaulatan dan pengendalian perairan
yuridiksi nasional, khususnya yang menjadi
tanggung jawab Koarmatim,”tegas
Pangarmatim.
Dua KRI tersebut merupakan kapal perang
hibah dari Pemerintah Brunei Darussalam,
yang sebelumnya masuk jajaran Komando
Armada RI Kawasan Barat. KRI Salawaku –
642 dibuat di galangan Vosper Pty.
Ltd. ,Singapura pada tanggal 3 Oktober
1978 dan diliuncurkan pada tanggal 16
Maret 2979 dengan Nama Kapal KDB
Waspada P 02. Oleh pemerintah Brunei
dihibahkan kepada TNI AL pada tanggal 15
April 2011 serta diresmikan menjadi KRI
Salawaku-642 di Jakarta. Kemudian resmi
masuk jajaran TNI AL yang diterima oleh
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan)
Marsekal Madya TNI Eris Herriyanto, MA. di
Dermaga Muara Naval Base Brunei.
KRI Badau dibuat di negara dan galangan
kapal yang sama, hanya saja yang
membedakan adalah tanggal
peluncurannya. Kalu KRI Badau diluncurkan
tanggal 25 Maret 1979. Pada tanggal 16
April 2011 sampai dengan 19 April 2011
dilaksanakan operasi penyeberangan dari
Muara (Brunei Darussalam)- laut Cina
Selatan, Pontianak, Selat Karimata, Laut
Jawa, Jakarta.
KRI Salawaku yang semula masuk ke jajaran
Komando Armada RI Kawasan Barat di
kelas kapal cepat setelah masuk ke
Koarmatim, kapal tersebut masuk di jajaran
kapal patroli. Perubahan kelas tersebut
juga membawa perubahan pada nomor
lambung kapal yang semula -642 menjadi
-842. Di Koarmatim satuan Kapal patroli
menggunakan nomor lambung dengan
menggunakan angka kepala 8. Demikian
juga dengan KRI Badau-841 yang semula di
Koarmabar dijajaran kapal cepat
menggunakan nomor lambung -641 setelah
masuk Koarmatim bergabung dengan
satuan kapal patroli nomor lambungnya
menjadi -841.
Saat ini KRI Salawaku-842 dikomndani oleh
Mayor Laut (P) Alfred Daniel Mathews dan
KRI Badau-843 dikomandani oleh Mayor
Laut (P) Komaruddin. Kedua komandan ini
merupakan Komandan pertama kapal hibah
tersebut setelah resmi masuk dalam jajaran
kekuatan TNI Angkatan Laut.
Sumber: Dispenarmatim

Pembelian Sukhoi 30 MK2 Masih Nego

Jakarta - Kementerian Pertahanan
(Kemhan) sedang mengupayakan
pembelian enam unit pesawat
tempur Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia,
namun masih dalam tahap negosiasi.
"Pembelian enam unit pesawat
Sukhoi dari Rusia masih dalam tahap
negosiasi," kata Sekretaris Jenderal
Kemhan Marsekal Madya Eris
Heriyanto usai peresmian Crisis
Center Pramuka di Kwartir Nasional
(Kwarnas) Pramuka, Jakarta, Jumat.
Pembelian enam pesawat Sukhoi itu
sebagai rencana strategis (Renstra)
Kemhan dalam memenuhi kekuatan
udara jet tempur Shukoi hingga satu
skuadron atau setara 16 jet tempur.
Saat ini, TNI AU baru memiliki 10 jet
tempur terdiri dua versi, yakni Shukoi
Su-30MK2 dan Su-27SKM.
Penambahan Sukhoi itu untuk
menambah kekuatan tempur TNI AU
dalam menjaga kawasan udara
Indonesia. Belajar dari pengalaman
selama ini, jumlah pesawat yang ada
belum mencukupi untuk
mengamankan wilayah udara dari
penyusupan pesawat asing.
Eris pun mengaku belum bisa
menyebut harga pembelian enam
unit Shukoi itu.
"Sistem pembayaran pembelian
Sukhoi kepada pemerintah Rusia
melalui pinjaman lunak luar negeri.
Karena saat ini masih proses
negoisasi, kami belum bisa
memastikan kedatangan enam jet
tempur tersebut," ucapnya.
Sumber : ANTARA

DPR Jangan Jadi Mafia Alutsista

Jakarta - Kita merasa sedih dengan
alat tempur yang dimiliki Tentara
Nasional Indonesia. Untuk itulah kita
sepakat memperbaiki alat utama
sistem persenjataan yang dimiliki
angkatan perang kita. Kita sudah
menetapkan untuk menyediakan
anggaran Rp 150 triliun hingga tahun
2014 bagi pengadaan peralatan
tempur TNI.
Tentunya kita berharap bahwa
anggaran itu benar-benar
dipergunakan untuk pembelian
alutsista yang benar. Kita harus
menjaga agar jangan sampai
anggaran itu bocor dan akhirnya kita
tidak pernah membangun angkatan
perang yang bisa diandalkan untuk
menjaga keseluruhan tumpah darah
kita.
Kementerian Pertahanan dinilai
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai salah satu kementerian yang
"Bo-Bo", boros dan bocor. Untuk
itulah Presiden mencoba
memperbaiki sistem pengadaan
persenjataan TNI agar sampai
menjadi tempat terjadinya praktik
korupsi.
Pengadaan alutsista dilakukan oleh
komite yang melibatkan unsur
Kementerian Keuangan, Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan, serta Komite
Pemberantasan Korupsi. Tujuannya
jangan sampai pengadaan alutsista
hanya sekadar dilihat sebagai gula
yang manis dan semut-semut pun
berdatangan untuk menikmatinya.
Dewan Perwakilan Rakyat tentunya
diharapkan menjadi lembaga resmi
yang mengawasi agar jangan sampai
terjadi penyimpangan penggunaan
anggaran. Dengan tugas pengawasan
yang mereka miliki, DPR harus
menjaga agar setiap rupiah yang
dipergunakan sepenuhnya dipakai
untuk pembelian alutsista yang tepat.
Pertanyaannya, apakah DPR bisa
melakukan fungsi pengawasan secara
benar? Sejauh mana DPR tidak
tergoda untuk ikut menikmati
anggaran yang begitu besar, yang
dalam periode tiga tahun ke depan
mencapai Rp 150 triliun? Apalagi
partai-partai politik sedang
membutuhkan anggaran besar bagi
persiapan Pemilihan Umum 2004.
Potensi bagi tergodanya partai-partai
politik di DPR untuk
menyalahgunakan kewenangan
sangatlah besar. Bayangkan, satu
persen saja mengambil untung dari
Rp 150 triliun anggaran yang ada
sudah Rp 1,5 triliun. Padahal dalam
praktiknya selama ini, DPR bisa
mengambil sampai 20 persen seperti
yang terjadi dalam pembangunan
Wisma Atlet SEA Games XXVI.
Untuk mencegah jangan sampai DPR
tergoda memanfaatkan anggaran
pengadaan alutsista, maka DPR
sangat sampai masuk ke dalam
urusan teknis. DPR cukup duduk
bersama Kementerian Pertahanan
dan masing-masing Angkatan untuk
merumuskan postur TNI seperti apa
yang kita ingin bangun dan alutsista
seperti apa yang perlu diadakan.
Selanjutnya, DPR mengawasi saja
pelaksanaan teknis pengadaan yang
dilakukan Kementerian Pertahanan.
DPR tidak perlu sampai mengurusi
jenis alutsista yang perlu kita beli.
Apalagi ikut-ikut menentukan
darimana alutsista itu harus
didatangkan.
Kalau dinilai ada potensi
penyimpangan yang terjadi dengan
postur TNI yang ingin kita bangun,
DPR tinggal memperingatkan
Kementerian Pertahanan. Tugas
utama yang harus dilakukan DPR
adalah bagaimana membuat
anggaran Rp 150 triliun tidak ada
yang bocor.
Sebagai pemegang anggaran,
memang sekarang ini DPR merasa
paling berhak untuk mengatur-ngatur
bahkan sampai satuan tiga.
Ibaratnya, sampai hal yang sangat
mikro, DPR merasa berhak untuk ikut
menentukan. Akibatnya, mereka
sering dimanfaatkan oleh kelompok
yang terbiasa untuk mengakali
anggaran.
Sikap greedy seringkali membuat
anggota DPR terjerembab. Mereka
terjebak pada orientasi untuk
mengambil keuntungan dari anggaran
yang ada. Tidak sedikit anggota DPR
yang harus mendekam dalam penjara
karena terjebak dalam praktik
korupsi.
Kita harus menjaga agar jangan
sampai dalam pengadaan alutsista,
anggaran yang sudah disediakan
akhirnya dihambur-hamburkan
secara sembarangan. Jangan sampai
pada tahun 2014 mendatang,
anggaran Rp 150 triliun yang kita
sisihkan habis, namun kita tidak
memiliki postur TNI yang bisa
disegani oleh negara lain.
Untuk itu kita semua harus juga ikut
mengawal pengadaan alutsista yang
akan mulai dilaksanakan tahun 2012
ini. Terutama kelompok masyarakat
madani yang peduli terhadap masa
depan TNI dan memiliki pemahaman
tentang alutsita yang dibutuhkan
angkatan perang kita, mau ikut
berbicara serta mengawal
penggunaan anggaran yang ada.
Cukup sudah praktik korupsi yang
mewarnai pengadaan alutsista
selama ini. Anggaran yang kita
keluarkan akhirnya hanya dinikmati
segelintir orang saja, sementara TNI
tidak pernah memiliki sosok yang bisa
menggentarkan lawan.
Alutsista yang kita miliki tidak
didasarkan kepada sosok TNI yang
sebenarnya kita dambakan. Semua
lebih ditentukan oleh kick back apa
yang bisa dinikmati oleh sekelompok
orang yang mengatasnamakan
kepentingan TNI, namun sebenarnya
hanya memperkaya diri sendiri.
Saatnya bagi kita untuk memulai
sesuatu yang lebih baik. Kita
memikirkan kepentingan Indonesia
yang lebih besar, bukan hanya
sekadar keuntungan diri sendiri.
Kasihan negeri ini terlalu lama
dirugikan oleh warganya sendiri.
Sumber : MetrotvNews

DPR Jangan Jadi Mafia Alutsista

Jakarta - Kita merasa sedih dengan
alat tempur yang dimiliki Tentara
Nasional Indonesia. Untuk itulah kita
sepakat memperbaiki alat utama
sistem persenjataan yang dimiliki
angkatan perang kita. Kita sudah
menetapkan untuk menyediakan
anggaran Rp 150 triliun hingga tahun
2014 bagi pengadaan peralatan
tempur TNI.
Tentunya kita berharap bahwa
anggaran itu benar-benar
dipergunakan untuk pembelian
alutsista yang benar. Kita harus
menjaga agar jangan sampai
anggaran itu bocor dan akhirnya kita
tidak pernah membangun angkatan
perang yang bisa diandalkan untuk
menjaga keseluruhan tumpah darah
kita.
Kementerian Pertahanan dinilai
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai salah satu kementerian yang
"Bo-Bo", boros dan bocor. Untuk
itulah Presiden mencoba
memperbaiki sistem pengadaan
persenjataan TNI agar sampai
menjadi tempat terjadinya praktik
korupsi.
Pengadaan alutsista dilakukan oleh
komite yang melibatkan unsur
Kementerian Keuangan, Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan, serta Komite
Pemberantasan Korupsi. Tujuannya
jangan sampai pengadaan alutsista
hanya sekadar dilihat sebagai gula
yang manis dan semut-semut pun
berdatangan untuk menikmatinya.
Dewan Perwakilan Rakyat tentunya
diharapkan menjadi lembaga resmi
yang mengawasi agar jangan sampai
terjadi penyimpangan penggunaan
anggaran. Dengan tugas pengawasan
yang mereka miliki, DPR harus
menjaga agar setiap rupiah yang
dipergunakan sepenuhnya dipakai
untuk pembelian alutsista yang tepat.
Pertanyaannya, apakah DPR bisa
melakukan fungsi pengawasan secara
benar? Sejauh mana DPR tidak
tergoda untuk ikut menikmati
anggaran yang begitu besar, yang
dalam periode tiga tahun ke depan
mencapai Rp 150 triliun? Apalagi
partai-partai politik sedang
membutuhkan anggaran besar bagi
persiapan Pemilihan Umum 2004.
Potensi bagi tergodanya partai-partai
politik di DPR untuk
menyalahgunakan kewenangan
sangatlah besar. Bayangkan, satu
persen saja mengambil untung dari
Rp 150 triliun anggaran yang ada
sudah Rp 1,5 triliun. Padahal dalam
praktiknya selama ini, DPR bisa
mengambil sampai 20 persen seperti
yang terjadi dalam pembangunan
Wisma Atlet SEA Games XXVI.
Untuk mencegah jangan sampai DPR
tergoda memanfaatkan anggaran
pengadaan alutsista, maka DPR
sangat sampai masuk ke dalam
urusan teknis. DPR cukup duduk
bersama Kementerian Pertahanan
dan masing-masing Angkatan untuk
merumuskan postur TNI seperti apa
yang kita ingin bangun dan alutsista
seperti apa yang perlu diadakan.
Selanjutnya, DPR mengawasi saja
pelaksanaan teknis pengadaan yang
dilakukan Kementerian Pertahanan.
DPR tidak perlu sampai mengurusi
jenis alutsista yang perlu kita beli.
Apalagi ikut-ikut menentukan
darimana alutsista itu harus
didatangkan.
Kalau dinilai ada potensi
penyimpangan yang terjadi dengan
postur TNI yang ingin kita bangun,
DPR tinggal memperingatkan
Kementerian Pertahanan. Tugas
utama yang harus dilakukan DPR
adalah bagaimana membuat
anggaran Rp 150 triliun tidak ada
yang bocor.
Sebagai pemegang anggaran,
memang sekarang ini DPR merasa
paling berhak untuk mengatur-ngatur
bahkan sampai satuan tiga.
Ibaratnya, sampai hal yang sangat
mikro, DPR merasa berhak untuk ikut
menentukan. Akibatnya, mereka
sering dimanfaatkan oleh kelompok
yang terbiasa untuk mengakali
anggaran.
Sikap greedy seringkali membuat
anggota DPR terjerembab. Mereka
terjebak pada orientasi untuk
mengambil keuntungan dari anggaran
yang ada. Tidak sedikit anggota DPR
yang harus mendekam dalam penjara
karena terjebak dalam praktik
korupsi.
Kita harus menjaga agar jangan
sampai dalam pengadaan alutsista,
anggaran yang sudah disediakan
akhirnya dihambur-hamburkan
secara sembarangan. Jangan sampai
pada tahun 2014 mendatang,
anggaran Rp 150 triliun yang kita
sisihkan habis, namun kita tidak
memiliki postur TNI yang bisa
disegani oleh negara lain.
Untuk itu kita semua harus juga ikut
mengawal pengadaan alutsista yang
akan mulai dilaksanakan tahun 2012
ini. Terutama kelompok masyarakat
madani yang peduli terhadap masa
depan TNI dan memiliki pemahaman
tentang alutsita yang dibutuhkan
angkatan perang kita, mau ikut
berbicara serta mengawal
penggunaan anggaran yang ada.
Cukup sudah praktik korupsi yang
mewarnai pengadaan alutsista
selama ini. Anggaran yang kita
keluarkan akhirnya hanya dinikmati
segelintir orang saja, sementara TNI
tidak pernah memiliki sosok yang bisa
menggentarkan lawan.
Alutsista yang kita miliki tidak
didasarkan kepada sosok TNI yang
sebenarnya kita dambakan. Semua
lebih ditentukan oleh kick back apa
yang bisa dinikmati oleh sekelompok
orang yang mengatasnamakan
kepentingan TNI, namun sebenarnya
hanya memperkaya diri sendiri.
Saatnya bagi kita untuk memulai
sesuatu yang lebih baik. Kita
memikirkan kepentingan Indonesia
yang lebih besar, bukan hanya
sekadar keuntungan diri sendiri.
Kasihan negeri ini terlalu lama
dirugikan oleh warganya sendiri.
Sumber : MetrotvNews