Palestina sebagai anggota PBB bukan tujuan akhir
Jumat, 23 September 2011 14:23 WIB | 334 Views
Jakarta (ANTARA News) - Permintaan Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan tujuan akhir, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada pertemuan koordinasi menteri negara Gerakan Non Blok di Markas Besar PBB, New York, Kamis (22/9).
"Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB bukanlah tujuan akhir, namun harus menjadi katalis untuk dilanjutkannya proses perdamaian demi mencapai berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," kata Menlu seperti yang tertulis dalam siaran pers yang diterima Antara pada Juamt.
Untuk mengantisipasi keputusan Dewan Keamanan PBB atas pengajuan status keanggotaan Palestina tersebut, Menlu Marty mengajak negara anggota GNB bersikap solid dan terus merapatkan diri serta bekerja sama untuk mendukung keputusan Palestina itu.
"Kaukus GNB di DK PBB perlu menyampaikan sinyal yang kuat mengenai solidaritas dan kesatuan sikap GNB terhadap keinginan rakyat Palestina," ungkap Marty.
Menlu juga mengingatkan mengenai dukungan GNB kepada Palestina yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB di Bali pada Mei 2011.
"Kita telah menyepakati rencana aksi untuk mendukung masalah Palestina dan pengajuan Palestina sebagai anggota tetap PBB pada sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB," tutur Marty.
Pada pertemuan tingkat menteri GNB di Bali tersebut juga memberikan mandat kepada Mesir selaku Ketua GNB untuk mengajak negara-negara yang belum mengakui Palestina agar segera memberi pengakuan. Hal tersebut diperlukan untuk memperluas dukungan terhadap Palestina.
Mengenai dukungan Indonesia bagi Palestina, Menlu Marty mengungkapkan bahwa Indonesia mendukung sejak awal perjuangan Palestina.
"Bagi Indonesia, masalah Palestina mewakili masalah utama perjuangan melawan kolonialisme, sangat alamiah bagi kami dan GNB untuk mendukung aspirasi rakyat Palestina menentukan nasib dan kemerdekaan di tanahnya sendiri," papar Marty.
Pertemuan koordinasi tingkat menteri negara-negara GNB tersebut diselenggarakan di sela-sela sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB. Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB merupakan salah satu isu menonjol dalam sidang PBB kali ini.
Menlu Marty pada Senin (19/9) juga telah bertemu dengan Menlu Palestina Riad al-Maliki, yang menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil Palestina dalam mengajukan diri sebagai anggota PBB. Marty di hadapan media setelah pertemuan bilateral tersebut menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina sebagai "bentuk dukungan yang cerdas dengan melihat konstelasi yang berkembang."
Proses pengajuan anggota tetap Palestina dimulai ketika Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Senin (19/9), yang mengatakan bahwa Palestina akan mengajukan permohonan sebagai anggota tetap PBB pada Jumat (23/9).
Berdasarkan Piagam PBB, setelah menerima surat permohonan tersebut, Sekjen akan mengirimkan permohonan itu ke DK PBB. Permohonan hanya bisa disahkan jika mendapat dukungan minimal sembilan dari 15 anggota DK PBB serta tidak mendapat veto (penolakan) dari salah satu anggota tetap DK PBB.
Padahal Presiden Amerika Serikat Barack Obama selaku anggota DK PBB dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Rabu (21/9) menyatakan agar Palestina membatalkan upaya untuk memperoleh keanggotaan di PBB, rencana yang pasti akan gagal jika Washington melakukan veto.
"Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB bukanlah tujuan akhir, namun harus menjadi katalis untuk dilanjutkannya proses perdamaian demi mencapai berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," kata Menlu seperti yang tertulis dalam siaran pers yang diterima Antara pada Juamt.
Untuk mengantisipasi keputusan Dewan Keamanan PBB atas pengajuan status keanggotaan Palestina tersebut, Menlu Marty mengajak negara anggota GNB bersikap solid dan terus merapatkan diri serta bekerja sama untuk mendukung keputusan Palestina itu.
"Kaukus GNB di DK PBB perlu menyampaikan sinyal yang kuat mengenai solidaritas dan kesatuan sikap GNB terhadap keinginan rakyat Palestina," ungkap Marty.
Menlu juga mengingatkan mengenai dukungan GNB kepada Palestina yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB di Bali pada Mei 2011.
"Kita telah menyepakati rencana aksi untuk mendukung masalah Palestina dan pengajuan Palestina sebagai anggota tetap PBB pada sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB," tutur Marty.
Pada pertemuan tingkat menteri GNB di Bali tersebut juga memberikan mandat kepada Mesir selaku Ketua GNB untuk mengajak negara-negara yang belum mengakui Palestina agar segera memberi pengakuan. Hal tersebut diperlukan untuk memperluas dukungan terhadap Palestina.
Mengenai dukungan Indonesia bagi Palestina, Menlu Marty mengungkapkan bahwa Indonesia mendukung sejak awal perjuangan Palestina.
"Bagi Indonesia, masalah Palestina mewakili masalah utama perjuangan melawan kolonialisme, sangat alamiah bagi kami dan GNB untuk mendukung aspirasi rakyat Palestina menentukan nasib dan kemerdekaan di tanahnya sendiri," papar Marty.
Pertemuan koordinasi tingkat menteri negara-negara GNB tersebut diselenggarakan di sela-sela sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB. Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB merupakan salah satu isu menonjol dalam sidang PBB kali ini.
Menlu Marty pada Senin (19/9) juga telah bertemu dengan Menlu Palestina Riad al-Maliki, yang menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil Palestina dalam mengajukan diri sebagai anggota PBB. Marty di hadapan media setelah pertemuan bilateral tersebut menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina sebagai "bentuk dukungan yang cerdas dengan melihat konstelasi yang berkembang."
Proses pengajuan anggota tetap Palestina dimulai ketika Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Senin (19/9), yang mengatakan bahwa Palestina akan mengajukan permohonan sebagai anggota tetap PBB pada Jumat (23/9).
Berdasarkan Piagam PBB, setelah menerima surat permohonan tersebut, Sekjen akan mengirimkan permohonan itu ke DK PBB. Permohonan hanya bisa disahkan jika mendapat dukungan minimal sembilan dari 15 anggota DK PBB serta tidak mendapat veto (penolakan) dari salah satu anggota tetap DK PBB.
Padahal Presiden Amerika Serikat Barack Obama selaku anggota DK PBB dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Rabu (21/9) menyatakan agar Palestina membatalkan upaya untuk memperoleh keanggotaan di PBB, rencana yang pasti akan gagal jika Washington melakukan veto.
SUMBER : Antara