Tim COE Unifil Periksa Peralatan Indobatt

im COE Unifil untuk yang ketiga kalinya menggelar ORI (Operastional Readiness Inspection) terhadap peralatan maupun perlengkapan operasional Satgas Yonmek Kontingen Garuda XXIII-E/UNIFIL atau Indobatt di Libanon Selatan. Pelaksanaan inspeksi ini berlangsung selama dua hari, dari tanggal 7-8 September 2011.

Ti

Tim COE Unifil memeriksa panser Indobatt. (Puspen TNI).

Saat melakukan inspeksi, tim COE Unifil didampingi oleh tim dari Indobatt yang dikoordinir oleh Kasilog, Mayor Pasukan Deni Ramdani. (Puspen 

Satu persatu peralatan yang dimiliki Indobatt diperiksa oleh tim COE Unifil. (Puspen TNI).

sumber : DETIK

suberlakukan sistem wetlist. (Puspen TNI).

Tidak Ada Anggaran Yang Digelapkan oleh Kemhan

22 September 2011, Jakarta (DMC): Pada tanggal 14 September 2011, Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI memenuhi undangan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI membahas rincian APBN-P Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2011. Dua hari sesudahnya pada tanggal 16 September 2011 beberapa Media Cetak Nasional memberitakan sejumlah hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut diantaranya terkait perubahan jumlah alokasi anggaran dalam APBN-P Kemhan/TNI 2011 yang dianggap dilakukan sepihak oleh Kemhan dan dugaan penggelapan anggaran Kemhan.

Menanggapi pemberitaan tersebut Kemhan melalui Pusat Komunikasi Publik (Puskom Publik) memandang perlu untuk meluruskannya. Pada Kesempatan ini Menteri Pertahanan PurnomoYtsgiantoro menegaskan, jelas bahwa tidak ada anggaran yang digelapkan oleh Kemhan sebagaimana yang diberitakan di media massa.

Pembahasan alokasi APBN-P 2011 diawali melalui Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI pada tanggal 6 Juli 2011 yang menyimpulkan bahwa Kemhan direncanakan mendapat alokasi anggaran dalam APBN-P 2011 sebesar Rp. 2,485 T.

Sedangkan, berdasarkan dari hasil Raker Banggar DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 s.d 22 Juli 2011, Kemhan mendapat tambahan dari optimalisasi sebesar Rp. 50 Milyar untuk Alat Kesehatan Rumah Sakit KRI dr. Suharso.

Sementara itu, pada rapat kerja antara Kemkeu dengan Komisi I DPR tanggal 19 September 2011 dimana Kemkeu diwakili Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan, bahwa Rp. 443 M dari alokasi anggaran dalam APBN-P 2011 sebesar Rp. 2,485 T dialokasikan untuk menampung luncuran Pinjaman Dalam Negeri TA 2010. Sehingga untuk alokasi APBN-P Kemhan 2011 menjadi sebesar 2,041 T ditambah dengan tambahan dari optimalisasi sebesar Rp. 50 M untuk Alat Kesehatan Rumah Sakit KRI dr. Suharso, sehingga total keseluruhan menjadi Rp. 2.091 T.

Terakhir, karena Rp. 41 M untuk KRI Soeharso dan sedang dilaksanakan kegiatannyaberdasarkan DIPA UO TNI AL No: 0005/012-23.1.01/00/2011 Revisi II tanggal 30 Mei 2011, maka pengusulan daftar kegiatan dan anggaran percepatan MEF dan Non MEF melalui APBN-P TA 2011 menjadi sebesar Rp. 2,050 T.

Dengan penjelasan dari Wamenkeu terkait perubahan alokasi anggaran Kemhan tersebut, Komisi I DPR/RI menyatakan agar proses administrasi diperbaiki dan lebih ditata serta melibatkan Komisi I dalam pengambilan keputusan, untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam hal penggunaan anggaran negara.

Sumber: Kemhan

Indonesia terpilih sebagai anggota dewan gubernur IAEA

London (ANTARA News) - Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai Anggota Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) periode 2011-2013, mewakili kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dan mengesahkan Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja, Utusan Tetap Indonesia untuk IAEA, sebagai Gubernur Indonesia di IAEA pada periode tersebut.

Keputusan tersebut diambil oleh Konferensi Umum ke- 55 Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada pertemuannya di Wina, 22 September 2011, demikian Sekretaris I KBRI/PTRI Wina Kedutaan Besar/Perwakilan Tetap RI Wina, Austria, Dr. Lalu M. Iqbal kepada Antara London, Kamis.

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan Gubernur IAEA melalui aklamasi menunjukkan kepercayaan yang besar komunitas internasional, dari berbagai kelompok kawasan, terhadap peran dan leadership Indonesia dalam isu-isu pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai dan keamanan intenasional.

Indonesia terakhir menjadi Anggota Dewan Gubernur IAEA pada periode 2005-2007. Pada periode tersebut Indonesia telah menunjukkan sikap obyektif dan mengedepankan prinsip bebas aktifnya dalam mengambil berbagai keputusan politik penting yang terkait dengan isu-isu nuklir.

Selain Indonesia, negara lainnya yang juga terpilih sebagai Anggota Dewan Gubernur IAEA pada periode ini adalah Kuba, Meksiko, Italia, Swedia, Bulgaria, Hungaria, Saudi Arabia, Korea Selatan dan Tanzania.

Sementara itu, Mesir terpilih sebagai Anggota Dewan Gubernur IAEA dari kawasan Afrika pada periode yang sama melalui proses pemungutan suara.

Sebagai Anggota Dewan Gubernur, Indonesia akan ikut dalam pembahasan intensif berbagai isu internasional yang terkait dengan nuklir, mulai pada Sidang Dewan Gubernur hari Senen 26 September ini.

Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Dewan Gubernur, Indonesia juga akan menentukan proses pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam isu-isu tersebut. Dewan Gubernur IAEA sendiri melakukan pertemuan 5 kali setiap tahunnya, ditambah 3 kali pertemuan Komite.

Dewan Gubernur juga melakukan pertemuan luar biasa untuk isu-isu yang sangat penting dan mendesak. Pertemuan Dewan Gubernur IAEA luar biasa terakhir dilakukan pada bulan Juni 2011, guna memberikan arahan bagi langkah-langkah darurat tambahan yang perlu diambil IAEA terkait dengan kecelakaan nuklir di Fukushima.

Indonesia adalah salah satu dari 23 negara pertama yang menjadi Anggota IAEA pada tahun 1957 dan sekaligus menjadi salah satu dari Anggota Dewan Gubernur IAEA pertama.

Sejak awal Indonesia secara aktif memberikan kontribusi positifnya terhadap perkembangan IAEA dan terhadap upaya mempromosikan pemanfaatan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai.

Indonesia diakui sebagai negara paling maju di kawasannya dalam riset dan aplikasi teknologi nuklir untuk berbagai aspek pembangunan berkelanjutan.

Indonesia juga merupakan negara di kawasan yang memiliki paling banyak aktivitas dan fasilitas penelitian dan pengembangan nuklir. Berbagai fasilitas nuklir yang dimiliki Indonesia antara lain 3 reaktor riset, dimana salah satunya (Reaktor Kartini di Yogyakarta) adalah sepenuhnya hasil karya putera-puteri Indonesia.

Di bawah payung IAEA, Indonesia secara aktif memberikan kesempatan pelatihan, di fasilitas nuklir Indonesia dan oleh para pakar Indonesia, bagi para pakar nuklir dari negara-negara berkembang lain.

Dalam skala yang lebih luas, Indonesia adalah salah satu negara yang selalu berada di garda terdepan di dunia internasional dalam memperjuangkan pemusnahan senjata nuklir. Hingga saat ini, Indonesia selalu menjadi Koordinator Perlucutan Senjata bagi Gerakan Non-Blok (GNB). (ZG)

sumber : Antara

Pemerintah Bahas Kredit Ekspor Alutsista

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum mengikuti rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9). Rapat terbatas tersebut mengagendakan pembahasan lanjutan soal rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dengan pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2010-2014. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/11)

19 September 2011, Jakarta (Jurnas): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono memimpin Rapat Kabinet Terbatas Bidang Polhukam di Kantor Presiden, Senin (19/9) sejak pukul 11.00 WIB. Rapat membahas rencana pengadaan alutsista TNI dengan Pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2010-2014.

Sebelum Rapat Kabinet, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan pengadaan alutsista dengan pinjaman luar negeri lebih diarahkan pada kredit ekspor. "Kami merapatkan kredit ekspor saja," kata Agus. Saat ini Indonesia berupaya mengurangi pembiayaan dari kredit ekspor, tapi akan diarahkan ke industri dalam negeri.

Dari anggaran yang ada, jika bisa diadakan di dalam negeri, akan dialihkan ke dalam negeri. Sedangkan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri itu yang akan diarahkan ke kredit ekspor. "Nah, rapat ini mudah-mudahan akan diputuskan mana yang melalui kredit ekspor," katanya.

Beberapa alutsista yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, misalnya helikopter AKS, F-16, dan Sukhoi. "Suku cadang ada yang beberapa yang bisa (diadakan di dalam negeri) dan ada juga yang belum. Sangat tergantung dari lisensi pabrik. Mudah-mudahan siang ini ada keputusan," kata Panglima TNI.

Panglima TNI: Semua Angkatan Butuh Modernisasi 

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Senin (19/9/2011), menyatakan, semua angkatan di TNI memerlukan modernisasi. Alat utama sistem senjata yang dimiliki Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sudah berusia tua.

"Setiap angkatan butuh modernisasi. Tank A ngkatan Darat tua-tua . Angkatan Laut juga sama," ujar Agus sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden.

Rapat yang dimulai pukul 11.00 itu membahas rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dalam rapat, Presiden Susilo Bambang Yudh oyono dan sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, akan mengambil keputusan pengadaan alutsista yang menggunakan kredit ekspor. "Mana yang akan disetujui Pak Presiden untuk kredit ekspor," ucap Agus.

Menurut Pangima TNI, saat ini Indonesia berupaya mengurangi pembiayaan dari kredit ekspor. Maka, pengadaan alutsista pun diarahkan pada industri dalam negeri. "Jadi, dari anggaran yg ada, mana yang bisa diadakan di dalam negeri, akan kita alihkan ke dalam negeri. Sedangkan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri akan diarahkan ke kredit ekspor," ujarnya.

Dalam RAPBN 2012, Kementerian Pertahanan merupakan satu dari tujuh kementerian/ lembaga yang mendapat alokasi anggaran sangat besar, yakni di atas Rp 20 triliun. Alokasi tersebut diprioritaskan bagi upaya modernisasi alutsista.

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 beserta Nota Keuangannya, Agustus lalu , Presiden mengumumkan, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 64,4 triliun.

Sumber: Jurnas/KOMPAS

KODAM TUNGGU KEPUTUSAN PUSAT SATA_ GANTI ALUTSISTA

Panser Anoa 6x6 buatan PT Pindad

Medan, Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan menunggu keputusan pusat satuan tempur mengenai pergantian sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tidak layak pakai. "Pada dasarnya, kami hanya menerima," kata Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewijk Paulus usai upacara serah terima jabatan dari Mayjen TNI Leo Siegers di Makodam I Bukit Barisan di Medan, Rabu. Pangdam mengatakan, setiap pusat satuan di lingkungan TNI-AD memiliki kewenangan dalam menentukan pergantian alutsista, terutama yang sudah tidak layak pakai. Ia mencontohkan, persenjataan di Batalyon Infanteri lebih ditentukan dari pertimbangan Pusat Infanteri di Mabes TNI. Demikian juga dengan satuan lain seperti Batalyon Kavaleri, Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Arhanud), dan Artileri Medan (Armed). Dengan kewenangan itu, kepastian perlu tidaknya pergantian alutsista tersebut sangat tergantung pada pusat satuan yang ada di TNI-AD tersebut. Meski tidak membantah tentang kemungkinan untuk mengajukan usulan, tetapi hal itu hanya menjadi pertimbangan mengenai kondisi persenjataan di Kodam I Bukit Barisan. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu menegaskan pihaknya menerima segala keputusan yang dikeluarkan pusat satuan tempur tersebut. "TNI-AD memiliki pertimbangan mana yang harus diprioritaskan," katanya. Menurut catatan, pemerintah menganggarkan sekitar Rp99 triliun untuk biaya perawatan dan pembelian sjumlah alutsista hingga tahun 2014. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, alokasi anggaran itu merupakan salah satu hal yang dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ini program nasional yang langsung di bawah koordinasi Presiden," katanya. Sumber : Antara

MENHAN: INDONESIA AKAN KONFIRMASI MALAYSIA TERKAIT PEMBAJAKAN

KRI CLURIT 641

Jakarta, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pihaknya akan bekoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, terkait penangkapan enam WNI oleh otoritas maritim Malaysia karena melakukan pembajakan sebuah kapal niaga di Selat Malaka. "Kita akan konfirmasi terlebih dulu tentang pembajakan yang melibatkan enam WNI itu. Dan kita akan konfirmasi otoritas maritim apa yang menangani mereka apakah kepolisian laut, tentara laut Malaysia," katanya, saat dikonfirmasi ANTARA usai meninjau pembangunan rumah susun sewa TNI/PNS TNI di Jatisari (Bekasi) dan Ciangsana (Bogor), Rabu. Ia menambahkan,"Yang jelas Indonesia dan Malaysia telah melakukan patroli terkoordinasi rutin secara bilateral dan trilateral bersama Singapura untuk mengamankan Selat Malaka. Ini dilakukan tidak saja di laut tetapi juga melakukan pengawasan melalui udara yakni "Eye in The Sky". "Jadi, atas dasar kerja sama itu, kami akan mencari kepastian tentang kejadian tersebut," kata Purnomo. Seperti dilansir "The New Straits Times", saat ditangkap Senin (19/9), mereka berusaha membajak sebuah kapal dagang di lepas pantai Tanjung Piai, Pontian. Enam WNI tersebut juga disinyalir terlibat sejumlah pembajakan di kawasan itu. Kepala Polisi Maritim Malaysia Laksamana Zulkifli Abu Bakar mengatakan, para petugas patroli maritim Malaysia (MMEA) memantau mereka sejak Minggu (18/9) pagi di wilayah selatan Johor, dekat Singapura. Petugas memergoki para perompak itu berusaha memanjat kapal sasaran. Sadar bahwa aksi tersebut diketahui, para perompak lalu berusaha kabur. Patroli Terkoordinasi Indonesia dan Malaysia kembali menggelar Operasi Patroli Terkoordinasi Malaysia Indonesia (Patkor Malindo) 113/2011 sejak 15 September 2011 dengan melibatkan unsur-unsur dari TNI Angkatan Laut antara lain KRI-Clurit dan KRI Sigurot dan dari unsur Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) melibatkan unsur-unsur dari KD Pendekar dan KD Gempita. Komandan Lantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Bambang Soesilo mengatakan kegiatan patroli terkoordinasi "Malindo" merupakan kegiatan patroli terkoordinasi antara TNI Angkatan Laut dengan TLDM untuk mengamankan perairan Selat Malaka dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan di laut antara lain, perompakan, penyelundupan, pencemaran dan lain-lain. Selain itu Patkor Malindo 113/2011 dilaksanakan untuk memberikan dampak situasi yang kondusif bagi masyarakat internasional pengguna jalur laut perairan Selat Malaka dan meningkatkan citra yang baik khususnya keamanan jalur laut Internasional Selat Malaka dimata masyarakat dunia, untuk itu kerja sama antaVa unsur laut TNI Angkatan Laut dengan Armada TLDM dalam bentukrpatroli terkoordinasi terus menerus dibina secara lebih intensif dan efektif. Sumber : Antara

Latihan Bersama Elang Malaysia Indonesia 2011

21 September 2011, Kubu Raya (ANTARA News): Komandan Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Letkol Penerbang Deni Hasoloan Simanjuntak (ten_aW depan), bersama sejumlah penerbang dari TNI AU dan Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) berfoto bersama sebelum upacara pembukaan Latihan Bersama Elang Malaysia Indonesia (Malindo), di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu (21/9). Latma Elang Malindo yang diikuti anggota TNI AU dan TUDM tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan operasi bersama dan merupakan rangkaian dari kerjasama dua negara yang telah terjalin selama ini. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/pd/11)


Sejumlah anggota TNI AU membopong anggota Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) yang jatuh pingsan saat mengikuti upacara pembukaan Latihan Bersama Elang Malindo di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu (21/9). Tidak diketahui penyebab yang mengakibatkan anggota TUDM itu jatuh pingsan dan kemudian membentur aspal. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/Koz/pd/11)