Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum mengikuti rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9). Rapat terbatas tersebut mengagendakan pembahasan lanjutan soal rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dengan pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2010-2014. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/11)
19 September 2011, Jakarta (Jurnas): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono memimpin Rapat Kabinet Terbatas Bidang Polhukam di Kantor Presiden, Senin (19/9) sejak pukul 11.00 WIB. Rapat membahas rencana pengadaan alutsista TNI dengan Pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2010-2014.
Sebelum Rapat Kabinet, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan pengadaan alutsista dengan pinjaman luar negeri lebih diarahkan pada kredit ekspor. "Kami merapatkan kredit ekspor saja," kata Agus. Saat ini Indonesia berupaya mengurangi pembiayaan dari kredit ekspor, tapi akan diarahkan ke industri dalam negeri.
Dari anggaran yang ada, jika bisa diadakan di dalam negeri, akan dialihkan ke dalam negeri. Sedangkan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri itu yang akan diarahkan ke kredit ekspor. "Nah, rapat ini mudah-mudahan akan diputuskan mana yang melalui kredit ekspor," katanya.
Beberapa alutsista yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, misalnya helikopter AKS, F-16, dan Sukhoi. "Suku cadang ada yang beberapa yang bisa (diadakan di dalam negeri) dan ada juga yang belum. Sangat tergantung dari lisensi pabrik. Mudah-mudahan siang ini ada keputusan," kata Panglima TNI.
Panglima TNI: Semua Angkatan Butuh Modernisasi
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Senin (19/9/2011), menyatakan, semua angkatan di TNI memerlukan modernisasi. Alat utama sistem senjata yang dimiliki Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sudah berusia tua.
"Setiap angkatan butuh modernisasi. Tank A ngkatan Darat tua-tua . Angkatan Laut juga sama," ujar Agus sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden.
Rapat yang dimulai pukul 11.00 itu membahas rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dalam rapat, Presiden Susilo Bambang Yudh oyono dan sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, akan mengambil keputusan pengadaan alutsista yang menggunakan kredit ekspor. "Mana yang akan disetujui Pak Presiden untuk kredit ekspor," ucap Agus.
Menurut Pangima TNI, saat ini Indonesia berupaya mengurangi pembiayaan dari kredit ekspor. Maka, pengadaan alutsista pun diarahkan pada industri dalam negeri. "Jadi, dari anggaran yg ada, mana yang bisa diadakan di dalam negeri, akan kita alihkan ke dalam negeri. Sedangkan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri akan diarahkan ke kredit ekspor," ujarnya.
Dalam RAPBN 2012, Kementerian Pertahanan merupakan satu dari tujuh kementerian/ lembaga yang mendapat alokasi anggaran sangat besar, yakni di atas Rp 20 triliun. Alokasi tersebut diprioritaskan bagi upaya modernisasi alutsista.
Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 beserta Nota Keuangannya, Agustus lalu , Presiden mengumumkan, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 64,4 triliun.
Sumber: Jurnas/KOMPAS
19 September 2011, Jakarta (Jurnas): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono memimpin Rapat Kabinet Terbatas Bidang Polhukam di Kantor Presiden, Senin (19/9) sejak pukul 11.00 WIB. Rapat membahas rencana pengadaan alutsista TNI dengan Pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2010-2014.
Sebelum Rapat Kabinet, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan pengadaan alutsista dengan pinjaman luar negeri lebih diarahkan pada kredit ekspor. "Kami merapatkan kredit ekspor saja," kata Agus. Saat ini Indonesia berupaya mengurangi pembiayaan dari kredit ekspor, tapi akan diarahkan ke industri dalam negeri.
Dari anggaran yang ada, jika bisa diadakan di dalam negeri, akan dialihkan ke dalam negeri. Sedangkan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri itu yang akan diarahkan ke kredit ekspor. "Nah, rapat ini mudah-mudahan akan diputuskan mana yang melalui kredit ekspor," katanya.
Beberapa alutsista yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, misalnya helikopter AKS, F-16, dan Sukhoi. "Suku cadang ada yang beberapa yang bisa (diadakan di dalam negeri) dan ada juga yang belum. Sangat tergantung dari lisensi pabrik. Mudah-mudahan siang ini ada keputusan," kata Panglima TNI.
Panglima TNI: Semua Angkatan Butuh Modernisasi
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Senin (19/9/2011), menyatakan, semua angkatan di TNI memerlukan modernisasi. Alat utama sistem senjata yang dimiliki Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sudah berusia tua.
"Setiap angkatan butuh modernisasi. Tank A ngkatan Darat tua-tua . Angkatan Laut juga sama," ujar Agus sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden.
Rapat yang dimulai pukul 11.00 itu membahas rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dalam rapat, Presiden Susilo Bambang Yudh oyono dan sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, akan mengambil keputusan pengadaan alutsista yang menggunakan kredit ekspor. "Mana yang akan disetujui Pak Presiden untuk kredit ekspor," ucap Agus.
Menurut Pangima TNI, saat ini Indonesia berupaya mengurangi pembiayaan dari kredit ekspor. Maka, pengadaan alutsista pun diarahkan pada industri dalam negeri. "Jadi, dari anggaran yg ada, mana yang bisa diadakan di dalam negeri, akan kita alihkan ke dalam negeri. Sedangkan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri akan diarahkan ke kredit ekspor," ujarnya.
Dalam RAPBN 2012, Kementerian Pertahanan merupakan satu dari tujuh kementerian/ lembaga yang mendapat alokasi anggaran sangat besar, yakni di atas Rp 20 triliun. Alokasi tersebut diprioritaskan bagi upaya modernisasi alutsista.
Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 beserta Nota Keuangannya, Agustus lalu , Presiden mengumumkan, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 64,4 triliun.
Sumber: Jurnas/KOMPAS