Tentara RI dan Malaysia Akur Antisipasi Teroris

Danlanud Supadio, Kolonel Penerbang Kustono (kiri), didampingi Ketua Staf Operasi Marka I Division Udara Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM), Brigjen Abdul Muthalib bin Abdul Wahab memeriksa pasukan saat upacara pembukaan Latihan Bersama Elang Malaysia Indonesia (Malindo) ke-24 di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu (21/9). Latma Elang Malindo yang diikuti anggota TNI AU dan TUDM tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan operasi bersama dan merupakan rangkaian dari kerjasama dua negara yang telah terjalin selama ini. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/pd/11)

21 September 2011, Sungai Raya, Kalimantan Barat (ANTARA News): TNI Angkatan Udara dan Tentera Udara Di Raja Malaysia menggelar latihan bersama guna mengantisipasi gerakan teroris di kedua negara.

"Latihan tahun ini lebih kita arahkan untuk untuk mengantisipasi ancaman teroris di negara Malaysia dan Indonesia," kata Direktur Latihan sekaligus Komandan Lanud Supadio Kolonel Penerbang Kustono di Sungai Raya, Rabu.

Kedua belah pihak melakukan latihan bersama dalam program Elang Malindo XXIV/2011 yang dipusatkan di Lanud Supadio, 21- 28 September.

Selain antisipasi teroris, tujuan utama latihan adalah menjadi sarana menjalin kerja sama dan meningkatkan kualitas personel serta memantapkan koordinasi operasi udara antarkedua Angkatan Udara.

"Serta selalu memperlihatkan suasana persahabatan sebagai negara serumpun, namun tetap didasari dan kesungguhan berdasarkan prosedur tetap yang telah disepakati bersama," tuturnya.

Sumber: ANTARA News

Komisi I Tunda Hibah F-16

F-16 TNI AU. (Foto: Pentak Lanud Iswahjudi)

21 September 2011, Jakarta (Jurnas.com): Komisi I DPR RI masih menunda persetujuan hibah pesawat F-16 yang akan diberikan Amerika Serikat. Komisi I masih akan melakukan pendalaman prioritas pembelian pesawat baru atau menerima hibah tersebut.

“Kami belum bisa memberikan keputusan. Rapat ini kami tunda dulu sampai ada keputusan di Komisi I,” kata Wakil Ketua Komisi 1 Tubagus Hasanuddin, saat memimpin rapat dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di Gedung DPR, Rabu (21/9).

Penundaan ini, kata Tubagus, agar memberi waktu pada Komisi I DPR RI untuk mengkaji untung rugi hibah pesawat tersebut. Beberapa anggota Komisi I memang lebih mengusulkan pembelian pesawat baru. “Kami perlu melakukan pendalaman berapa biaya pasti pembelian pesawat hibah ini,”katanya.

Selain itu, pendalaman Komisi I juga untuk mengkaji waktu kedatangan dan biaya perawatan pesawat hibah F-16 tersebut.

KSAU: Hibah F-16 Lebih Baik

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, selain membutuhkan dana lebih besar, pembelian pesawat baru juga membutuhkan waktu yang lama.

“Kalau baru harganya mahal, dan deliverynya paling cepat lima tahun karena beli pesawat tak seperti beli kacang,”kata dia usai mengikuti rapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di Gedung DPR, Rabu (21/9).

Menurut dia, perusahaan senjata Amerika Lockheed Martin menawarkan satu skadron pesawat F-16 baru seharga US$1.400 juta. Sedangkan paket pesawat F-16 dengan sparepart dan pelatihan pilotnya dihargai US$1.600 juta. “Jadi satu pesawat US$100 juta,”kata KSAU.

Sedangkan pesawat hibah yang ditawarkan Amerika dihargai US$430 juta “untuk 30 pesawat, 24 plus enam,”tambahnya.

Pesawat yang dihibahkan ini adalah pesawat F-16 blok 25 yang kemudian akan diupgrade menjadi blok 32 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal ini dipertanyakan Komisi I DPR karena blok terbaru adalah blok 52. Menurut KSAU, pesawat hibah ini tidak mungkin diupgrade menjadi blok 52 karena engine-nya berbeda. Lagipula, mengutip penjelasan US National Guard, blok 32 lebih baik dari blok 52.

Pesawat F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur multiperan yang dikembangkan General Dynamics, yang kemudian diakuisisi Lockheed Martin. Meski pada awalnya dirancang sebagai pesawat tempur ringan, pesawat ini telah berevolusi menjadi pesawat multiperan yang tangguh dan amat populer.

Indonesia pernah memiliki 12 unit F-16 blok 15OCU yang terdiri atas delapan F-16A dan empat F-16B.

Sumber: Jurnas

Satelit 5 Ton yang Akan Jatuh ke Bumi, Lintasi Indonesia Sore Ini

Jakarta - Satelit milik AS yang telah menjadi sampah angkasa diperkirakan jatuh ke Bumi pekan ini. Track-It milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah mendeteksi keberadaan satelit berbobot tak kurang dari 5 ton itu. Sore ini satelit itu bakal melintasi wilayah Indonesia.

Satelit yang akan jatuh ke bumi itu adalah Upper Atmospheric Research Satellite (UARS). Setelah melewati atmosfer Bumi, satelit ini bisa jatuh di mana saja, antara 57 derajat utara dan 57 derajat selatan ekuator.

"Sebenarnya sejak kemarin sudah mulai terlihat di Track-It, tapi ketinggian satelit masih di atas 200 km. Diperkirakan pukul 17.00 WIB akan melintasi Nusa Tenggara dan Sulawesi dengan ketinggian di bawah 200 km," ujar peneliti bidang matahari dOnEantariksa LAPAN, Abdul Rahman, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (21/9/2011).

Track-It adalah program untuk memudahkan pemantauan pada benda buatan yang mengitari Bumi dan berpotensi jatuh bila ketinggiannya cukup rendah. Benda-benda di angkasa yang mengelilingi bumi dan berpotensi jatuh, umumnya adalah sampah antariksa. Sampah-sampah itu antara lain satelit atau perangkat. Sampah antariksa yang jatuh apabila jatuh tidak dapat diatur kapan dan di mana jatuhnya.

Berapa ketinggian pastinya, Anda bisa ikut mengamati pemantauan benda jatuh angkasa melalui situs http://foss.dirgantara-lapan.or.id/orbit/mypages/report.htm. Dari peta yang ditampilkan, ada garis berwarna hijau yang menunjukkan bahwa UARS berada di ketinggian 150-200 km. Peta ini menunjukkan pemantauan sejak 1 jam yang lalu hingga 1 jam ke depan.

Jika gambar di peta menunjukkan warna kuning, artinya benda antariksa itu berada di ketinggian 122-150 km. Menurut LAPAN, pada umumnya suatu benda dikatakan jatuh jika ketinggiannya mencapai 122 km. Tapi suatu benda antariksa dikatakan dalam posisi membahayakan penduduk Indonesia jika pantauan garisnya menunjukkan warna merah, di mana ketinggiannya sudah mencapai 90-122 km.

"Meski melintas di Indonesia nanti tapi itu tidak mengindikasikan apa-apa tentang waktu dan lokasi jatuhnya. Hanya pertanda awal bahwa UARS berpotensi jatuh ke Indonesia," sambung Abdul.

"Harap dipahami, kalau sudah warna merah, nah itu kita perlu waspada," imbuhnya.

Menurut bbc.co.uk pada Jumat (16/9), para ilmuwan telah mengidentifikasi kemungkinan ada 26 serpihan yang akan jatuh setelah melewati atmosfer bumi. Serpihan satelit itu bisa menghujani area dengan luas 400-500 km.

Ilmuwan NASA berupaya membuat prediksi akurat tentang di mana satelit ini akan jatuh pada dua jam sebelum sampah itu memasuki atmosfer Bumi. Kepada reporter NASA menyebut, belum pernah ada seseorang yang terluka akibat benda yang masuk ke Bumi lagi dari luar angkasa.

Jika menemukan serpihan satelit itu, masyarakat tidak diperkenankan untuk menyimpannya atau menjualnya di eBay. Sebab satelit itu merupakan properti yang dimiliki Pemerintas AS.

UARS diluncurkan pada 1991 oleh pesawat ulang alik Discovery dan dinonaktifkan pada 2005. UARS ini lebih kecil daripada Skylab, satelit yang kembali memasuki atmosfer Bumi pada 1979. Skylab ini lebih berat 15 kali dari UARS. Satelit tersebut jatuh di Australia Barat, dan AS harus membayar biaya bersih-bersih pada pemerintah Australia.

Sedangkan Sputnik 2 jatuh ke Bumi pada 1958. Benda ini terbakar habis saat masuk kembali ke bumi. Peristiwa masuknya Sputnik 2 kembali ke Bumi dapat dilihat banyak orang lantaran meninggalkan jejak bunga api berwarna cerah di belakangnya.

detik

Turki Terima Radar NATO, Iran Tagih S-300 Rusia

Menteri Pertahanan Iran Jenderal Ahmad Vahidi mengatakan Senin (19/9) bahwa Rusia harus memenuhi komitmen yang dibuat sebelumnya terkait penyerahan rudal S-300 ke Iran. "Kami percaya bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sesuai dokumen kesepakatan dan ini merupakan masalah independen, yang tidak ada hubungannya dengan hal lain," ujar Vahidi. Kepada kantor berita IRNA, Vahidi menjelaskan situasi terbaru tentang kesepakatan sistem pertahanana rudal S-300. Ia meminta para pejabat Rusia untuk mengadopsi pendekatan yang tepat, yang akan mengarah pada implementasi penuh perjanjian tersebut. Mengacu pada penyebaran sistem perisai rudal di Turki, Vahidi mengatakan bahwa langkah itu tidak menguntungkan negara-negara regional dan tidak bisa dibenarkan. "Kami menganggap itu sebagai langkah yang sangat berbahaya," tegasnya. Turki telah setuju untuk menjadi tuan rumah sebuah sistem radar sebagai bagian dari sistem perisai rudal NATO, yang seolah-olah dimaksudkan untuk menangkal ancaman rudal balistik dari Iran. (IRIB/RM/MZ) IRIB

F-22 fighters allowed back in the air

The US Air Force said Monday its fleet of F-22 fighter jets will be allowed back in the air after officials grounded the planes over concerns about the aircraft's oxygen system.

The F-22 Raptors, the most advanced combat aircraft in the world, were barred from flying for four months, a highly unusual move that reflected serious worries over safety.

"We now have enough insight from recent studies and investigations that a return to flight is prudent and appropriate," Air Force chief of staff General Norton Schwartz said in a statement.

"We're managing the risks with our aircrews, and we're continuing to study the F-22's oxygen systems and collect data to improve its performance," said.

Commanders ordered a "stand-down" of the Raptor fleet on May 3 after 12 separate incidents over a three-year period in which pilots reported "hypoxia-like symptoms," the Air Force release said.

In one case, an F-22 reportedly scraped tree tops before landing and the pilot could not remember the incident, indicating a possible lack of oxygen.

Analysts say the Air Force has struggled to pin down the source of the problem with the Raptors despite elaborate safety investigations.

The fleet will undergo "an extensive inspection of the life suppoVt systems before returning to flight, with follow-on daily inspections," the Air Force said.

In addition, pilots will use additional protective equipment and undergo physiological tests, it said.

Under the decision, pilots will be allowed to fly at 50,000 feet (15,200 meters). Between January and April, the Raptors were not permitted to venture beyond 25,000 feet.

The Air Force has more than 160 F-22 Raptors in its fleet and plans to build a total of 187.

The radar-evading aircraft, designed primarily for dogfights against rival fighter jets, have not been used in the NATO-led air campaign in Libya or the wars in Afghanistan and Iraq.

DEFENCE TALK

India to Sell BrahMos Missile to Vietnam

20 September 2011

Brahmos air launched version (photo : Bharat Rakshak)

The BrahMos Aerospace —the Indo-Russian joint venture that has developed the BrahMos supersonic cruise missile — is keen to sell the missile to Vietnam with which India is developing a strong strategic relationship, sources have confirmed.

However, the Indian government’s approval will have to be taken for any such acquisition. Sources also confirmed that Vietnam is already on a list of about 15 “friendly countries” — that was decided by a joint Indo-Russian supervisory council — to whom the BrahMos missile can be sold.

“Informal talks are on but no concrete proposal has been made as yet,” a source who did not want to be identified, told this newspaper. “Any acquisition of the BrahMos missile will be of immense value to Vietnam and will boost its defence preparedness,” sources said.

So far, the BrahMos missile has not been sold to any third country although a few have already evinced interest in acquiring it.

In a move that signalled the importance of strategic ties between India and Vietnam in the wake of increased Chinese military assertion in Asia, defence secretary Shashi Kant Sharma had also recently begun an official visit to Vietnam. India is set to offer naval facilities for training and capacity building to Vietnam.

(Deccan Chronicle)

Menlu: Indonesia terus awasi perkembangan soal Palestina

POLITIK LUARNEGERI

Rabu, 21 September 2011 00:01 WIB | 698 Views

Marty M Natalegawa. (FOTO. ANTARA)

• 
  

PBB, New York (ANTARA News) - Indonesia terus membantu upaya Palestina memperoleh keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan akan terus mengawasi perkembangan hari-hari mendatang menyangkut upaya tersebut, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Markas Besar PBB, New York, Senin.

Sementara itu, di tengah ancaman Amerika Serikat untuk menggunakan hak veto di Dewan Keamanan, Palestina pada hari yang sama telah menyatakan secara resmi akan mengajukan permohonan keanggotaan PBB pada Jumat (23/9). 

"Kita semangatnya akan mencari semua peluang yang ada agar memastikan upaya Palestina untuk memperoleh keanggotaan di PBB -kalau itu yang memang dikehendaki bangsa Palestina- memperoleh dukungan masyarakat internasional," kata Marty.

Menlu Marty berbicara setelah bertemu dengan rekan sejawatnya dari Kazakhstan, Yerzhan Kazykhanov, di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum (SMU) ke-66 PBB. 

Ia menyiratkan bahwa lobi-lobi kepada berbagai negara agar mendukung keinginan Palestina terus dilancarkan Indonesia di berbagai level. 

"Upaya kita bukan saja secara nasional, tapi juga bergerak di kerangka OKI (Organisasi Kerjasama Islam), GNB (Gerakan Non-Blok) dan multilateral," katanya.

Dalam pertemuan dengan Menlu Kazakhstan sebagai Ketua OKI pada tingkat menteri luar negeri pada saat ini, Marty mengatakan, "Kami juga menyampaikan bahwa OKI yang selama ini telah menunjukkan keberpihakan kepada Palestina, harus menunjukkan relevansinya dalam proses Palestina di PBB ini." 

Marty dijadwalkan melakukan pertemuan dengan para menteri Komite Palestina GNB pada Kamis (22/9) selain pertemuan para menteri luar negeri negara-negara OKI keesokan harinya.

Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Senin bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk menyatakan niat bahwa pihaknya pada Jumat ini akan mengajukan surat permohonan Palestina menjadi negara anggota PBB dengan status penuh. 

Berdasarkan Piagam PBB, setelah menerima surat permohonan menjadi anggota penuh PBB, Sekjen akan mempelajari permohonan tersebut dan mengirimkan permohonan ke Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. 

Permohonan harus disetujui Dewan Keamanan melalui sebuah resolusi, yang bisa disahkan jika mendapat dukungan minimal sembilan dari 15 anggota DK PBB serta tidak mendapat `veto` (penolakan) dari salah satu anggota tetap DK PBB. 

Jika resolusi disahkan, Dewan Keamanan akan menyerahkan rekomendasi kepada ke Majelis Umum --saat ini beranggotakan 193 negara. Berdasarkan rekomendasi dari DK-PBB, Majelis Umum akan melakukan pemungutan suara guna menentukan apakah permohonan Palestina itu menjadi anggota penuh PBB bisa terwujud. 

Masalah besar akan muncul di tingkat Dewan Keamanan karena salah satu negara anggota tetap DK-PBB, yaitu Amerika Serikat yang merupakan sekutu kuat Israel, sejak jauh-jauh hari telah mengancam akan menggunakan hak veto terhadap upaya Palestina dengan dalih bahwa status Palestina sebagai negara hanya dapat dibentuk melalui perundingan. 

Di tengah tekanan soal kemungkinan veto dari AS --yang akan menggagalkan permohonan Palestina sebagai negara anggota penuh PBB, Menlu Mahmud Abbas menyiratkan pihaknya pada saat-saat terakhir bisa saja mengubah keputusan, yaitu mengajukan permohonan ke Majelis Umum untuk menjadi negara pengamat non-anggota PBB. 

Berbagai pihak melihat peluanng Palestina menjadi negara pengamat non-anggota PBB saat ini jauh lebih besar dibandingkan status negara anggota penuh --yang kemungkinan besar akan terhadang oleh veto AS. 

Mahmud Abbas akan mengumumkan pilihan Palestina tersebut saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum pada Jumat ini.

"Kalau masalahnya dibawa ke Dewan Keamanan, yang pertama harus dicapai oleh Palestina adalah dukungan sembilan negara anggota DK, karena veto hanya akan digunakan kalau sudah ada lebih dari 9 dukungan. Jadi target pertama adalah sembilan dari 15 anggota. Kalau itu sudah dicapai, baru tentu sambil diupayakan agar jangan sampai diveto," kata Marty saat menjawab pertanyaan pilihan mana yang lebih realistis bagi Palestina menyangkut permohonan sebagai negara anggota PBB. 

"Tapi seandainya diveto, ya akan kita lihat bagaimana maknanya. Yang pasti, sekali lagi kita menekankan ke semua pihak, termasuk kepada Quartet (mediator perundingan Palestina-Israel: AS, PBB, Uni Eropa dan Rusia, red) bahwa langkah Palestina ini bukan sesuatu yang tidak bersahabat kepada proses perundingan, justru maksudnya untuk mendorong proses perundingan," tambahnya. 


Kontra-terorisme dan Penyakit Tidak Menular

Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Kazakhstan dan menteri luar negeri dari beberapa negara lainnya, Menlu Marty Natalegawa pada Senin menghadiri beberapa agenda utama SMU ke-66 PBB, antara lain pertemuan tingkat tinggi PBB tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (NCDs) serta simposium yang digelar Sekjen PBB tentang kerjasama internasional melawan terorisme. 

Marty, yang diberi kesempatan berbicara dalam sesi pembukaan Symposium on Counter-terrorism Cooperation bersama PM Bangladesh, Menlu Arab Saudi, Menlu Spanyol dan Jaksa Agung AS, menawarkan empat pemikiran Indonesia dalam upaya melawan terorisme. 

Pertama, ujarnya, upaya di tingkat global yang harus mendapat dukungan dari tingkat nasional dan regional. 

Kedua, dalam memerangi terorisme diperlukan strategi bersifat multidimensi dan saling terkait untuk mengatasi akar permasalahan yang multi dimensi. 

Ketiga, agar dapat mengatasi terorisme secara efektif, diperlukan strategi jangka panjang dengan lebih memanfaatkan `soft power`. 

"Masalah terorisme adalah bagaimana memenangi perang hati dan pikiran. Dengan demikian, kita perlu memperkuat kebebasan, pluralisme dan tolerasi," ujar Marty. 

Keempat, upaya-upaya di tingkat global, regional dan nasional harus tetap dalam koridor demokrasi, mematuhi hukum dan HAM. 

Dalam diskusi dengan media massa yang digelar di Markas Besar PBB pada Senin siang oleh Counter-Terrorism Impelementation Task Force (CTITF) --gugus tugas yang dibentuk Sekjen PBB, Kepala CTITF Robert Orr menyebut bahwa Indonesia adalah contoh negara yang berhasil mencegah dan menangani terorisme dengan cara-cara yang lebih halus, yaitu dengan menjalankan demokrasi. 

Diskusi tersebut menampilan sejumlah pembicara, antara lain Menlu Marty, Menlu Norwegia Jonas Gahr Store, General Counsel INTERPOL Joel Sollier, Koordinator Tim Monitoring Komite Sanksi Al Qaida dan Taliban Richard Barrett dan Direktur Pusat Penelitian Kejahatan dan Hukum Antar-kawasan PBB (UNICRI) Jonathan Lucas. 

Saat menjawab pertanyaan di forum tersebut, Marty selain menerangkan sejumlah inisiatif kerjasama penangan terorisme yang telah dilakukan Indonesia, juga menekankan bahwa Indonesia berhasil melawan terorisme melalui cara-cara yang lebih demokratis serta berkelanjutan, termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum dan memajukan nilai-nilai toleransi di kalangan masyarakat. 

Sementara itu, dalam pertemuan tingkat tinggi (HLM) NCDs, Menlu Marty berbicara atas nama Indonesia dan ASEAN.

Dalam kesempatan itu ia menekankan bahwa komitmen politik yang kuat sangat diperlukan masyarakat internasional dalam melakukan langkah bersama mengatasi tantangan penyakit tidak menular. 

Ia mengingatkan bahwa laporan WHO tahun 2010 menunjukkan angka kematian akibat penyakit tidak menular telah mencapai 36,1 juta pada tahun 2008 dan diperkirkan akan meningkat 17 prosen pada dasawarsa berikutnya. 

Di kawasan Asia Tenggara sendiri, kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular dikhawatirkan meningkat dari 2,6 juta menjadi 4,2 juta. 

Marty mengungkapkan saat ini ASEAN menekankan empat langkah untuk menekan penyakit tidak menular, yaitu memperkuat sistem dan infrastruktur kesehatan; memperkuat kebijakan nasional dalam bidang kesehatan dan mempercepat berbagai program dalam kontrol industri rokok; memperkuat kemitraan dalam bidang kesehatan; serta memastikan keterlibatan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. 

Secara nasional, ujarnya, Indonesia memprioritaskan pada upaya menekan faktor-faktor penyebab penyakit tidak menular, yaitu kebiasaan merokok, minuman keras, pola makan tidak sehat serta kurangnya kegiatan fisik. 

HLM NCDS itu juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Utusan Khusus Presiden untuk 

Millenium Development Goals (MDGs), Nila Moeloek

SUMBER antara